JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan korupsi terkait pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill di PG Jatiroto 2015-2016, Kamis (21/01/2021).
Kepala Kantor Urusan Sipil dan Traksi Divisi Teknik PTPN XI tahun 2015 – 2017, Subagio diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan perkara tersebut.
Lembaga anti rasua terus mendalami keterangan terkait proses aanwijzing yang diikuti oleh yang bersangkutan dalam pengadaan “six roll mill”
“Kami mendalami terkait hal teknis khususnya mesin dan alat berat,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.
KPK juga memanggil mantan Staf Divisi Pengadaan PTPN XI Tahun 2014-2015 Djoko Martono. Namun, yang bersangkutan tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemanggilan.
Sebelumnya pada Rabu (20/1), KPK juga telah memeriksa dua saksi dalam penyidikan kasus itu, yakni Kepala Urusan Perencanaan Bisnis Divisi PPB PTPN XI 2015-sekarang Agus Amanda dan pensiunan PTPN XI Sutarno.
“Agus Amanda didalami pengetahuannya terkait jabatan yang bersangkutan saat masih menjabat Kaur (Kepala Urusan) Rencana Bisnis pada PTPN XI yang melakukan usulan rencana pengadaan pada PTPN XI,” kata Ali.
Sedangkan saksi Sutarno didalami pengetahuannya terkait jabatan yang bersangkutan saat bertugas sebagai Staf Teknik yang turut dilibatkan dalam proses pengadaan “six roll mill”.
Namun, terdapat seorang saksi yang tidak menghadiri panggilan pada Rabu (20/1), yaitu Direktur PT Hastaco Multi Sarana Adi Wijarwo.
“Tidak hadir dan akan dilakukan penjadwalan kembali,” ujar Ali.
Sebelumnya diinformasikan, KPK tengah mengusut dugaan kasus korupsi di Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI tersebut.
“Saat ini, KPK sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pemasangan “six roll mill” di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015-2016,” kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/1/2021).
Namun sesuai kebijakan Pimpinan KPK, Ali menyatakan untuk saat ini lembaganya belum bisa menginformasikan lebih lanjut siapa saja tersangkanya.
“Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka dimaksud,” ujar Ali pula. (tim)
