RUU PKS, Upaya Perlindungan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.

0
25

JAKARTA – Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) merupakan bentuk perlindungan buruh dari tindak pelecehan maupun kekerasan seksual di tempat kerja.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, menyusul penerimaan surat pernyataan komitmen bersama tentang tuntutan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU PKS menjadi Undang Undang (UU) PKS di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jum’at (30/4/2021).

Menurut dia, hal tersebut seharusnya menjadi perhatian bersama, sebab pelecehan dan kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, tak terkecuali ditempat keja.

“Ini sebagai upaya melindungi masyarakat, terutama pekerja atau buruh yang merupakan kelompok rentan, di tempat kerja mereka. Entah itu ketika perjalanan masuk, pulang kerja, hingga waktu menggunakan fasilitas umum,” jelasnya.

“Ibarat dua mata pisau yang merusak seseorang dan berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan kinerja seseorang di tempat kerja. Ini nanti jelas akan merugikan buruh dan pengusaha. Untuk itu, RUU PKS perlu hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat,” terangnya.

Penyerahan komitmen bersama itu ditandatangani oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B Sukamdani dan sejumlah pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dengan disaksikan dan difasilitasi Menaker Ida.

Adapun pimpinan SP/SB yang hadir, yakit Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Ketua Umum KSPSI Yorrys Raweyai, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi.

Hadir pula Presiden Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori dan Ketua Umum Serikat Konfederasi Serikat Pekerja (KSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ahmad Irfan Nasution. (tim)