DPRD Barito Utara Gelar RDP, Dugaan Pencemaran Air Sungai Palili 

0
68

BARITO UTARA- Di awal tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT. Padaidi dengan warga desa Muara Inu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara ( Kalteng) yang beragendakan, mengenai pencemaran air sungai Palili yang diduga akibat limbah tambang PT. Pada idi. Rapat tersebut dilangsungkan di ruang rapat Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Barito Utara, Senin (16/1/2023). 

RDP tahun ini, dihadiri oleh yang mewakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis SosPMD, Kadis PUPR, Bagian Hukum Setda, Camat Lahei, Kades Muara Inu, Pimpinan PT. Padaidi yang diwakili Kepala Tehknik Tambang (KTT).

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Parmana Setiawan, ST, didapingi oleh Wakil Ketua II, Sastra Jaya, empat belas orang anggota DPRD dan juga dua puluh orang dari Eksekutif. 

Setelah dilakukan tanya jawab dari masing- masing pihak dalam RDP tersebut, pertanyaan dan jawaban serta penjelasan- penjelasan antara PT.Padaidi dengan Warga Muara Inu, dan Eksekutif sebagai pemegang peraturan, maka rapat tersebut disepakati dalam tiga kesimpulan.

Dari awal dan akhirnya RDP tersebut, diagendakan dalam kesimpulan rapat yakni, pertama DPRD Barito Utara mendesak PT. Padaidi untuk menydiakan air bersih khususnya untuk desa Muara Inu, dengan pembuatan sumur bor dan instilasinya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta diberikan dalam jangka waktu satu bulan, untuk titik Sample sumur bor yang sedang dan dikerjakan, sumur bor berikutnya akan diselesaikan sesuai kesepakatan dengan masyarakat.

Kedua, Dinas Lingkungan Hidaup Barito Utara, segera menurukan tim untuk Verifikasi lapangan terkait dugaan pencemaran sengai Palili, dan menurunkan pengawas dari lingkungan hidup daerah, untuk melakukan pengawasan kepada PT. Padaidi yang didampingi oleh DPRD dan aparatur desa. 

Merupakan yang terakhir ketiga adalah, DPRD Barito Utara mendesak Kepada Pimpinana PT. Padaidi untuk cepat menyelesaikan permasalahan pencemaran terhadap lahan masyarakat, yang sampai sekarang belum terselesikan.  (SS)