Sidang Paripurna. DPRD  Menerima dan Setuju Raperda Menjadi Perda  

0
61

BARITO UTARA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara (Kalteng) diawal tahun 2023, melangsungkan Rapat Paripurna IV dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi- fraksi pendukung DPRD, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan keuangan daerah, di ruang sidang paripurna gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rabu, (18/1/2023).

Sidang Paripurna Dewan, dipimpin Wakil Ketua DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan, ST didampingi Wakil Ketua II, Sastra Jaya dan seluruh anggota DPRD dan dari eksekutif dihadiri Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra, SH, FKPD, Kepala Perangkat Daerah, Kapolres Barito Utara dan Dandim 1013 Muara Teweh.

Dalam sidang paripuran Dewan tersebut, pendapat akhir fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) tentang pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah laksanakan oleh pihak eksekutif dan legislatif, maka dalam pendapat akhir ini dengan mengucapkan Bismillahirohmanirahim,  kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan menerima Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, menjadi Perda tentang dan segera mungkin disampaikan ke Biro hukum Provinsi dan dapat di evaluasi untuk mendapatkan nomor registrasi, “kata juru bicara fraksi PPP, Nuryanto.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan juru bicaranya yang disampaikan oleh, Karianto, SE mengatakan bawa pengelolaan keuangan daerah Barito Utara taat pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta dapat mendorong penggunaan keuangan daerah untuk perbaikan infrastruktur yang menjadi landasan utama dalam pemulihan ekonomi

Dikatakan jubir, Karianto selain itu, untuk meningkatkan akuntabelitas pengelolaan keuangan daerah secara oftimal, pelaksanaan tugas dan wewenang pengelolaan keuangan melibatkan informasi, aliran data penggunaan penyajian dokumen secara elektronik.

Kemudian dengan ini fraksi PDIP menyepakati Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, menjadi Perda dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, “ucap jubir Karianto.

Selanjutnya fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra) pendapat Akhir yang disampikan melalui juru bicaranya, Hj. Sofia, SE.MM.M.Pd mengatakan dalam Sidang Paripurna Dewan yang terhormat. Fraksi Gerindra, ada beberapa catatan untuk menjadi bahan perhatian Pemkab Barito Utara yaitu, fraksi Gerindra minta agar mekanisme pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup perencanaan, pelaporan, pengawasan serta bertanggungjawab agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat yang lebih tertib, akuntabel serta transparan dengan acuan atau dasar peraturan pemerintah  nomor.12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor. 77 tahun 2020 tentang teknis pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hal- hal diatas fraksi Partai Gerindra dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim, kami dari fraksi Partai Gerindra menerima Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, menjadi Perda Barito Utara, “ujar jubir Partai Gerindra Sofia.

Juru bicara fraksi Partai Demokrat, Iqbal Reza Erlanda, SE menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda tentang pengelolaan keuangqn daerah. “Ia mengatakan berdasarkan hasil pembahasan dan kesepatan yang telah kita lewati bersama, sehingga pada hari ini sesuai jadwal yang ditentukan ditindaklanjuti dengan dilaksanakan, rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi pendukung dewan. Mengacu pada hal tersebut diatas dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim, fraksi partai Demokrat DPRD Barito Utara menyetujui Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah untuk ditetapkan sebagai Perda Barito Utara, tentang pengelolaan keuangan daerah, “uangkap jubir Partai Demokrat, Iqbal.

Pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, dengan juru bicaranya yang disampaikan oleh Suhendra, SE. Bahwa fraksi PKB berharap ditetapkannya Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi Perda Barito Utara. 

Diharapkan pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah, dapat terlaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel sesuai deangan amanat peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim, dan berharap Ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, fraksi PKB dapat menerima Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah beserta lampirannya untuk disyahkan menjadi Perda Barito Utara, dengan tidak bertentangan dengan Undang- udangg yang berlaku.  (SS)