DPRD Gelar RDP. Mengenai BPJS, SKTM, Biaya Operasional, Medical Check Up

0
272

BARITO UTARA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Barito Utara, kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pengurus Surat Keterangan Tidak Mamapu (SKTM), Medical Chek Up,  Kondisi pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana di rumah sakit, telah dilangsungkan yang bertempat di ruang rapat DPRD, Rabu (17/5/2023).

Rapat Dengar Pendapat, dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan, ST didamping 10 anggota Dewan yang merupakan anggota Komisi gabungan dan dihadiri 49 orang eksekutif diantaranya, yaitu Staff Ahli Bupati 2 orang, Kadis Sos PMD, yang mewakili Kadis Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan, Direktur RSUD dan 17 orang kepala Puskesmas Se- Barito Utara. 

RDP sehari itu, setelah tanya jawab, penjelasan- penjelasan dari anggota Legislatif, Pemda Barut dan pihak RSUD, pimpinan BPJS serta 17 orang kepala Puskesmas. Sehingga pada akhirnya rapat yang digelar oleh semua pihak, mendapat kesimpulan bersama yang tertuang dalam notulen rapat  yang berbunyi, adalah DPRD Barito Utara memerintahkan RSUD Muara Teweh segera melakukan penambahan Dokter Spesialis. Dokter Spesialis anak, Spesialis jiwa, Spesialis THT dan Spesialis Syarap.

Kemudian RSUD Muara Teweh, memperluas kerjasama dengan pihak ketiga, untuk memenuhi keperluan kekurangan Ambulan rumah sakit dalam melayani pasien rujukan serta pasien SKTM yang meninggal di rumah sakit, dengan biaya ambulan ditanggung oleh pasien.

Selanjutnya DPRD Barito Utara, menyarankan agar kebersihan di rumah sakit menggunakan jasa pihak ketiga, yang dananya bersumber dari APBD. Juga RSUD Muara Teweh berkomitmen, dalam meningkatkan mutu layanan kepada pasien.

DPRD bèrharap Dinkes dan Dinsos PMD bisa menempatkan petugasnya di RSUD, untuk mempermudah pelayanan SKTM. Termasuk mengenai SDM perlu ada penambahan, biaya operasional sarana dan praserana di Puskesmas Se- Barut, kenaikan tunjangan kepala Puskesmas dan tambahan penghasilan, bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil.

Perlu ditinjau kembali,  besaran tarif retribusi pelayanan pada Puskesmas dan Labkesda sesuai Perda, tentang retribusi jasa umum tahun 2011. Sebagai wakil rakyat DPRD Barut meminta kepada Dinkes, untuk segera membuat database sesuai dengan standar analisis beban kerja (ABK), agar Dinkes bisa segera merekrut perkerja sesuai dengan standar yang ada.

Pada point terakhir dalam RDP ini, selanjutnya akan dijadwalkan kembali RDP yang akan datang dengan mengundang Pemda dan Organisasi Propesi Kesehatan, untuk membahas mengenai tunjangan penambah penghasilan berdasarkan Perbup nomor. 2 tahun 2023.  (SS)