BARITO UTARA, Jakarta- Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah melakukan MoU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), terkait peningkatan potensi wilayah dan pelayanan publik di bulan Mei tahun 2023 saat kepemimpinan Bupati Barito Utara H. Nadalsyah. Khususnya untuk Pelayanan Publik, dalam pelaksanaan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Barito Utara.
Pj. Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis didampingi Asisten Administrasi Umum, Kepala BKPSDM, Inspektorat, Kabag Organisasi Setda. Kehadiran pejabat daerah Barut ini tidak lain, yakni dalam rangka menghadiri pelaksanakan koordinasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia, di Jalan Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat, (2/10/2023).
Rombongan pejabat daerah Barito Utara tersebut, diterima langsung saat di ruangan kantor KASN Jakarta, oleh Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Sri Hadiati Wara Kustriani dan Asisten Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Iwan Agustian Fuad.
Pj. Bupati Barut beserta jajarannya, diberikan arahan tentang langkah-langkah yang harus dikerjakan dan diperbaiki dalam meningkatkan 8 Aspek penilaian Sistem Merit ASN, yakni Perencanaan kebutuhan ASN, penggajian, pengembangan karier, promosi mutasi, manajemen kinerja, penghargaan dan disiplin serta sistem informasi.Â
“Apabila semua aspek telah terisi atau terinput, maka tidak mustahil sistem merit ASN di Kabupaten Barito Utara bisa seperti sistem merit ASN pemerintah provinsi Jabar, “jelas Sri Hadiati.
Pj. Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis usai diberikan arahan, langsung memerintahkan tim BPSDM, Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda agar segera mengisi bahan-bahan serta dokumen yang diperlukan dalam menunjang naiknya nilai aspek sistem merit ASN di Kabupaten Barito Utara.Â
“Kita berkomitmen dalam melaksanakan keberlanjutan sistem merit ASN Barito Utara, yang telah di inisiasi oleh Bapak H. Nadalsyah, Sehingga kedepannya semua aspek penilaian, sudah terinput ke dalam sistem, “jelas Pj. Bupati Barut, Muhlis.
Selanjutnya, Pj. Bupati mengharapkan kepada instansi terkait untuk dapat saling berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, agar pengisian atau penginputan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. “Koordinasikan dan komunikasikan dengan baik, sehingga nantinya semua aspek penilaian dapat terinput dengan baik, “harap Drs. Muhlis. (SS)
