Wakil Walikota Cimahi Membuka Forum Perangkat Daerah Bakesbangpol Kota Cimahi
CIMAHI,Jum’at(13/02/2026)
Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cimahi Tahun 2026 resmi digelar di Aula Gedung A Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Jumat (13/2/2026).
Forum ini menjadi langkah strategis dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan,Ormas dan LSM serta berbagai elemen masyarakat Kota Cimahi.
Kegiatan tersebut diawali dengan laporan kegiatan oleh panitia dalam nuansa kebersamaan.
Dalam laporannnya, panitia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Forkopimda, perwakilan DPRD, perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, serta para narasumber dari Provinsi Jawa Barat yang telah hadir dalam kegiatan tersebut.
Kemudian acara dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Yusuf Uba Jaya, memohon kelancaran serta keberkahan dalam kegiatan tersebut.
Kepala Bakesbangpol Kota Cimahi, Sugeng Budiyono, S.Sos., M.T., dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan forum ini berlandaskan pada sejumlah regulasi, di antaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sugeng menjelaskan, forum ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antarperangkat daerah, menyelaraskan program pembangunan, serta membangun sinergitas perencanaan di bidang kesatuan bangsa dan politik,forum juga menjadi wadah untuk menggali ide, saran, dan masukan dalam penyusunan Renja Bakesbangpol Tahun 2027.
“Melalui forum ini, kita ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pemerintahan daerah,” ungkapnya.
Peserta forum terdiri dari perwakilan perangkat daerah, instansi vertikal, serta lembaga dan organisasi masyarakat dengan jumlah yang hadir sekitar 60 orang. Kegiatan diisi dengan paparan materi, diskusi, serta sesi tanya jawab bersama narasumber Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat.
Forum Perangkat Daerah ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan program yang lebih terarah, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas, persatuan, dan wawasan kebangsaan di Kota Cimahi menuju tahun 2027.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cimahi Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Adhitia menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jajaran Forkopimda, DPRD, kepala perangkat daerah, unsur TNI/Polri, BNN, para ketua forum, ormas, LSM, yayasan, hingga insan pers yang selama ini turut mendukung jalannya pemerintahan.
“Terima kasih atas kolaborasi dan dukungannya dalam menyukseskan visi misi Cimahi Mantap. Tanpa peran serta seluruh elemen, pembangunan tidak akan berjalan optimal,” terangnya.
Menurut Adhitia, FPD merupakan bagian dari siklus perencanaan tahunan yang bertujuan memantapkan Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Tahun 2027.
Tahun tersebut disebutnya sebagai fase kematangan menuju visi besar Cimahi Mantap 2030 Cimahi yang maju, agamis, nyaman, aman, dan produktif.
Aditia mengakui, tahun 2026 menjadi tantangan tersendiri dengan adanya penyesuaian fiskal, termasuk pemangkasan anggaran transfer daerah yang mencapai sekitar Rp238 miliar.
Namun demikian, hal itu tidak menyurutkan langkah Pemkot Cimahi untuk tetap fokus pada prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Ini bukan sekadar pemangkasan, tapi bagian dari transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan publik dan kedaulatan ekonomi,” tegasnya.
Adhitia juga menyinggung arah kebijakan nasional yang menekankan kemandirian ekonomi, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat.
Adhitia menilai, pemerintah daerah harus mampu menangkap peluang dari program strategis nasional agar berdampak langsung pada perputaran ekonomi lokal.
“Kalau ada ratusan miliar rupiah berputar di Kota Cimahi melalui program nasional khususnya Program MBG, pertanyaannya adalah,apakah kita hanya jadi penonton, atau ikut mengambil peran? Mindset ini yang harus kita ubah,” imbuhnya.
Wakil Wali Kota Cimahi mengajak seluruh stakeholder, termasuk ormas dan komunitas, untuk ikut mensosialisasikan dan mengawal program-program strategis agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Stabilitas dan kondusifitas daerah, lanjutnya, menjadi kunci agar pembangunan berjalan dan kesejahteraan dapat terwujud.
Menutup sambutannya, Adhitia berharap Forum Perangkat Daerah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk merumuskan program 2027 yang adaptif, kolaboratif, dan selaras dengan kebijakan pusat maupun provinsi.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2026 untuk penyusunan program kerja 2027 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.
Achmad Syafei
