Wakil Wali Kota Cimahi Paparkan Konsep Baru Penyelesaian Hambatan Pembangunan di KSP RI
Jakarta,Rabu(20/05/2026)
Dalam situasi kebijakan efisiensi dan disiplin fiskal yang kini diterapkan pemerintah pusat, Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira atau Kang Adhit menawarkan pendekatan baru dalam menyelesaikan hambatan pembangunan daerah. Gagasan tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam forum diskusi strategis di Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia (KSP), Jakarta.
Dalam forum yang dipimpin langsung Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman itu, Kang Adhit memperkenalkan konsep “Akupuntur Policy”, sebuah pendekatan kebijakan yang menitikberatkan pada penyelesaian persoalan secara presisi di titik-titik hambatan utama pembangunan.
Menurut Kang Adhit, kondisi fiskal nasional yang saat ini menuntut efisiensi tidak boleh membuat pemerintah daerah kehilangan ruang gerak. Justru dalam situasi tersebut, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dan strategis agar program pembangunan tetap berjalan.
“Era disiplin fiskal tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Yang diperlukan sekarang adalah ketepatan membaca persoalan dan ketepatan intervensi kebijakan. Dengan langkah yang presisi, hambatan besar bisa diurai tanpa harus membebani anggaran secara berlebihan,” imbuh Kang Adhit dalam paparannya.
Ia menjelaskan, selama ini banyak program strategis nasional maupun pembangunan daerah berjalan lambat bukan semata-mata karena kekurangan anggaran, melainkan akibat tumpang tindih regulasi, lemahnya sinkronisasi kebijakan, hingga lambannya koordinasi lintas sektor.
Karena itu, ia menilai pendekatan pembangunan tidak lagi bisa hanya mengandalkan pola konvensional berbasis anggaran besar, tetapi harus mulai berorientasi pada efektivitas penyelesaian masalah.
Konsep “Akupuntur Policy” sendiri diibaratkan seperti metode akupuntur dalam dunia kesehatan, yakni mencari titik persoalan paling krusial lalu melakukan intervensi secara tepat untuk menghasilkan dampak besar secara menyeluruh.
“Kalau titik bottleneck-nya ditemukan dan diselesaikan dengan cepat, maka efeknya bisa membuka banyak hambatan lain sekaligus. Ini yang saya kira relevan dengan kebutuhan pembangunan hari ini,” tegasnya.
Kang Adhit juga menegaskan bahwa daerah tetap memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Asta Cita. Namun, menurutnya, dukungan tersebut membutuhkan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pusat dan daerah.
Ia berharap KSP dapat mengambil posisi strategis sebagai ruang solusi bagi pemerintah daerah, terutama dalam membantu percepatan penyelesaian persoalan lintas kementerian dan lembaga.
“Daerah membutuhkan ruang koordinasi yang cepat dan efektif. KSP bisa menjadi simpul strategis untuk memastikan berbagai hambatan pembangunan tidak berlarut-larut,”pungkasnya.
