JAKARTA Gempurnews.com — Kabar dugaan penyelundupan komponen (spareparts) motor gede, sepeda, dan barang mewah lain menggunakan Pesawat A330-900 milik Garuda Indonesia turut ramai dibicarakan oleh warganet di media sosial.
Di Twitter, mayoritas warganet mengkritik dan menyayangkan kabar tersebut. Bahkan, sampai ada yang menandai akun resmi Garuda Indonesia dan mengucapkan: shame on you, Garuda.
Mengomentari pernyataan Garuda yang siap membayar pajak atas kasus ini, warganet tak langsung puas begitu saja. Sebab yang jadi masalah bukan dendanya, tetapi cara ilegal yang diduga sudah dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan perusahaan pelat merah itu.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kasus penyelundupan barang mewah menggunakan pesawat ditangani oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ia mempersilahkan wartawan menanyakan penanganan kasus itu kepada pihak Ditjen BC.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapan atas aksi penyelundupan onderdil motor Harley Davidson yang menggunakan Pesawat Garuda A330-900 Neo.
Pesawat itu terbang dari Perancis dan tiba di hanggar Garuda Maintenance Facility (GMF) di Bandara Soekarno-Hatta pada 17 November 2019.
Menurut Sri Mulyani, modus penyelundupan kerap dilakukan dengan berbagai cara meski pemerintah telah memperketat sejumlah peraturan untuk mencegah terjadinya aksi tersebut.
Untuk semakin mempersempit gerak penyelundup, kata Menkeu, pemerintah melakukan kerja sama dengan otoritas negara lain. Misalnya saja seperti Singapura yang sudah bekerja sama dengan Bea dan Cukai Indonesia untuk menekan angka penyelundupan.
Ia menambahkan, data yang keluar dari Singapura dan masuk ke Indonesia menjadi lebih konsisten penting untuk valuasi ekspor-impor, menekan ruang untuk terjadinya penyelundupan.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani usai menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia di Kantor Ditjen Pajak Jakarta, Selasa (3/12).
Pihaknya kerap mendengar keluhan dari para pelaku usaha soal kemudahan berusaha di Indonesia. Dalam menanggapi keluhan itu, kata Sri Mulyani, pemerintah berbenah diri dan mengevaluasi kebijakan yang kerap dikeluhkan tersebut.
Pada kesempatan yang sama Sri Mulyani menyampaikan, keluarnya kebijakan yang memudahkan pelaku usaha justru dijadikan momentum oleh sejumlah oknum untuk menyelundupkan barang-barang.
Lebih lanjut ia menerangkan, begitu membuat kemudahan, ada saja yang menjadi penumpang gelap yang menggunakan kemudahan itu untuk hal-hal lain penyelundupan. (red)
