DPRD kabupaten pasuruan perkuat sinergi Dengan kejaksaan Demi pemerintahan Bersih DPRD Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya memperkuat sinergi kelembagaan dengan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, , usai menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Kejaksaan Negeri, Senin (2-3-2026).
Menurutnya, kolaborasi antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan daerah berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.
“Sinergi antara DPRD dan Kejaksaan merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel,” ujarnya.
Samsul menjelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, koordinasi dengan Kejaksaan dinilai penting agar setiap produk kebijakan, termasuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), memiliki landasan yuridis yang kuat.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, forum koordinasi tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi yang lebih intensif dalam tiga aspek utama.
1, pendampingan serta penguatan aspek hukum dalam pembahasan Raperda agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2, pencegahan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
3, penguatan edukasi hukum bagi anggota DPRD maupun perangkat daerah.
“Kami meyakini pendekatan pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan. Karena itu, sinergi ini bukan semata dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga membangun budaya hukum dan integritas bersama,” tegasnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, , menilai koordinasi yang solid antara legislatif dan aparat penegak hukum menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
Menurutnya, penguatan komunikasi sejak tahap perencanaan kebijakan akan meminimalkan potensi kesalahan administratif maupun persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami ingin setiap kebijakan yang lahir dari DPRD benar-benar kuat secara substansi dan aman secara hukum. Karena itu, koordinasi dan pendampingan menjadi kebutuhan, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Rias menegaskan, DPRD berkomitmen menjaga marwah lembaga dengan memastikan seluruh proses legislasi dan penganggaran berjalan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.
