Bukan Main, 1.838 Usulan Masuk ke DPRD Pasuruan untuk Pembangunan 2027
BANGIL – Sebanyak 1.838 usulan kegiatan dari DPRD Kabupaten Pasuruan resmi diserahkan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Ratusan usulan ini merupakan suara masyarakat yang diserap langsung oleh wakil rakyat selama masa reses.
Angka fantastis itu merupakan kumpulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang dihasilkan dari turun ke lapangan. Para legislator menjaring aspirasi konstituen di berbagai daerah pemilihan melalui dialog langsung dan reses.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa Pokir bukan sekadar dokumen formal. Menurutnya, ini adalah bukti nyata DPRD menjalankan amanah konstitusi sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah.
“DPRD adalah jembatan aspirasi yang menghubungkan suara masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang dirumuskan pemerintah daerah. Tidak boleh ada jarak antara kebutuhan warga dan program yang dibuat,” ujar Samsul dengan tegas, Senin (17/3/2026).
Apa saja yang diminta warga? Beragam kebutuhan riil mengemuka. Mulai dari perbaikan infrastruktur desa yang selama ini dikeluhkan, pembangunan irigasi untuk menyelamatkan sektor pertanian, hingga tuntutan peningkatan layanan pendidikan dan jaring pengaman sosial.
Secara hukum, penyampaian ribuan usulan ini memiliki landasan kuat. Yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Aturan itu mewajibkan DPRD memberikan masukan resmi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
Dalam siklus perencanaan, Pokir DPRD menjadi salah satu “bahan bakar” utama. Dokumen ini akan mewarnai penyusunan RKPD hingga pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tak hanya itu, usulan ini juga menjadi radar untuk menentukan program prioritas pembangunan di Bumi Untung Suropati.
Samsul berharap, dari ribuan usulan yang masuk, tak ada satupun yang terabaikan. Ia menginginkan agar seluruh aspirasi dapat terakomodasi dalam program pembangunan dan penganggaran tahun 2027.
“Pembangunan daerah adalah tanggung jawab bersama. Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Jangan sampai program yang dibuat jauh dari harapan warga. Kita ingin pembangunan benar-benar menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya penuh harap.
