Ketua Komisi III DPRD Probolinggo Tegaskan Komitmen Perjuangkan Guru Ngaji dan Pendidikan Madrasah
Probolinggo,
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Partai Golkar, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa sektor pendidikan, termasuk guru ngaji dan lembaga pendidikan berbasis madrasah, tetap menjadi perhatian penting dalam kebijakan anggaran daerah.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan audiensi antara DPRD Kota Probolinggo dengan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Probolinggo yang digelar di Ruang Kerja Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Rabu (06/05/2026).
Audiensi tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Probolinggo Hj. Dwi Laksmi Syntha Kudumawardhani, Wakil Ketua I H. Abdul Mujib, Wakil Ketua II, para Ketua Komisi I, II, dan III, serta Ketua GP Ansor Kota Probolinggo Salamul Huda bersama anggota Ansor.
Dalam penyampaiannya, Muchlas Kurniawan menjelaskan bahwa proses pembahasan anggaran daerah memiliki tahapan panjang, mulai dari pembahasan di tingkat komisi hingga penetapan di Badan Anggaran (Banggar).
“Komisi hanya memberikan usulan. Namun keputusan final, terutama terkait perubahan postur anggaran dan program, ditentukan dalam pembahasan di Banggar,” jelasnya.
Ia juga membenarkan bahwa evaluasi terhadap program BOSDA dan bantuan pendidikan lainnya tidak terlepas dari adanya temuan yang harus ditindaklanjuti, sehingga pemerintah mengambil langkah penyesuaian kebijakan.
Meski demikian, Muchlas menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi III, sejak awal telah mendorong agar sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama karena merupakan urusan wajib yang berkaitan langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kami sudah menyampaikan bahwa pendidikan adalah tulang punggung pembangunan. Tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga lembaga di bawah yayasan seperti madrasah dan TPQ memiliki peran penting,” ujarnya.
Terkait honor guru ngaji, ia mengakui adanya perubahan kebijakan, termasuk peningkatan jumlah penerima namun di sisi lain terjadi penurunan nominal insentif yang diterima.
“Secara kuantitas penerima meningkat dari sekitar 1.350 menjadi 1.600 orang. Namun memang ada penyesuaian nominal karena alasan efisiensi anggaran,” ungkapnya.
Ia menambahkan, DPRD telah memberikan rekomendasi agar pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan guru ngaji, termasuk kemungkinan pengembalian atau peningkatan honor pada tahun anggaran berikutnya.
“Dalam pembahasan dan rekomendasi DPRD, kami sudah menekankan agar honor guru ngaji tetap menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Muchlas juga menegaskan bahwa dirinya secara pribadi memiliki kedekatan dengan dunia pendidikan keagamaan, sehingga memahami kondisi para guru ngaji di lapangan.
“Saya juga pernah merasakan menjadi bagian dari guru TPQ dengan honor yang sangat minim. Karena itu, kami akan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Menanggapi kritik terkait perbandingan anggaran pembangunan gedung DPRD dengan honor guru ngaji, ia menyebut hal tersebut sebagai masukan penting yang akan menjadi bahan evaluasi ke depan.
“Itu menjadi koreksi bagi kami. Aspirasi seperti ini akan kami catat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran berikutnya,” ujarnya.
Ia memastikan DPRD akan terus berada bersama masyarakat, termasuk GP Ansor, dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada sektor pendidikan.
“Kami tidak akan memarjinalkan guru ngaji maupun lembaga pendidikan swasta. Semua memiliki kontribusi dalam membentuk kualitas sumber daya manusia di Kota Probolinggo,” tandasnya.
Di akhir penyampaiannya, Muchlas berharap ke depan akan ditemukan solusi terbaik yang tidak bertentangan dengan regulasi, namun tetap mampu mengakomodasi kebutuhan para guru ngaji dan lembaga pendidikan keagamaan.
Audiensi tersebut menjadi ruang dialog antara legislatif dan masyarakat dalam mencari titik temu antara keterbatasan anggaran, regulasi, dan kebutuhan riil di lapangan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Probolinggo.
