Home Blog Page 104

Ngobrol Santai Awak Media “Piramida” Polres Pasuruan, Pererat Sinergi Humas dan Jurnalis

0

PASURUAN – Suasana hangat penuh keakraban tampak dalam kegiatan “Ngopi Bersama Awak Media” yang dikemas dalam program PIRAMIDA (Ngopi Bersama Awak Media) yang digelar oleh jajaran Polres Pasuruan.

Kegiatan tersebut menjadi ruang komunikasi terbuka antara kepolisian dan insan pers dalam membangun sinergitas yang lebih kuat.
Acara berlangsung santai namun sarat makna, dihadiri oleh sejumlah wartawan dari berbagai media yang bertugas di wilayah Pasuruan. Mereka duduk bersama dalam suasana informal, berdiskusi langsung dengan pihak kepolisian terkait berbagai isu dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Humas Polresta Pasuruan, Iptu Joko Suseno, menegaskan pentingnya peran media sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Melalui Piramida ini, kami ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan rekan-rekan media. Media adalah mitra penting dalam menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat,” ujar Iptu Joko Suseno.

Wadah Silaturahmi dan Klarifikasi Informasi
Program PIRAMIDA sendiri merupakan salah satu inovasi Polres Pasuruan dalam memperkuat hubungan kelembagaan dengan insan pers. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi sarana klarifikasi informasi agar pemberitaan yang berkembang di tengah publik tetap akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Dalam diskusi tersebut, awak media juga diberikan ruang untuk menyampaikan masukan, kritik konstruktif, hingga berbagai persoalan yang sering ditemui di lapangan.
Iptu Joko Suseno menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjalankan tugas secara profesional dan transparan.

“Kami sangat terbuka terhadap masukan dari teman-teman media. Sinergi ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang menyejukkan dan tidak terprovokasi oleh isu-isu hoaks,” jelasnya.

Perkuat Kolaborasi Demi Kondusivitas Pasuruan
Kegiatan “Ngobrol Santai” tersebut juga membahas berbagai agenda kamtibmas di wilayah Pasuruan, termasuk upaya preventif kepolisian dalam mengantisipasi gangguan keamanan serta mendukung kegiatan sosial masyarakat.

Para jurnalis yang hadir menyambut baik forum komunikasi seperti ini karena dinilai mampu mempererat hubungan emosional sekaligus profesional antara media dan kepolisian.

Salah satu awak media menyampaikan bahwa kegiatan PIRAMIDA menjadi contoh positif bagaimana institusi Polri membuka ruang dialog secara humanis.

“Dengan suasana seperti ini, komunikasi lebih cair dan informasi yang disampaikan bisa lebih jelas. Harapannya kegiatan ini rutin dilakukan,” ungkap salah seorang wartawan.
Komitmen Bersama Menjaga Informasi Sehat
Polres Pasuruan melalui Humas menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kerja sama yang harmonis dengan media sebagai pilar demokrasi.

Kegiatan PIRAMIDA diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif dalam menjaga kondusivitas wilayah serta menciptakan iklim informasi yang sehat dan terpercaya.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama serta obrolan ringan yang semakin mempererat kedekatan antara jajaran kepolisian dan awak media.

RDP Komisi II DPRD, Direktur Perderoda BTT Paparkan Peta Jalan Bisnis Dan Pengawasan.

0

Probolinggo,
Direktur Perseroda Bahari Tanjung Tembaga (BTT) memaparkan secara terbuka arah bisnis, strategi operasional, hingga prinsip kerja perusahaan saat menghadiri rapat bersama DPRD Kota Probolinggo. Penjelasan tersebut disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban awal sekaligus upaya membangun kepercayaan publik dan legislatif.

Dalam pemaparannya, Direktur Perseroda BTT menegaskan bahwa perusahaan sejak awal tidak ingin menjadi “beban waktu” maupun proyek simbolik daerah. BTT, menurutnya, ditargetkan menjadi entitas bisnis yang produktif dan berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami ingin menjadi mesin uang, bukan mesin waktu. Kami bekerja keras di awal agar bisa membuktikan apa yang akan kami berikan untuk Kota Probolinggo. Jargon kami jelas: dari Probolinggo, untuk Probolinggo,” ujarnya di hadapan anggota dewan.

Direktur menekankan prinsip utama pengelolaan perusahaan adalah tidak boleh rugi sejak langkah pertama. Menurutnya, kesan awal dalam bisnis sangat menentukan keberlanjutan usaha ke depan.

“Kalau kesan pertama saja sudah rugi, ke depan akan berat. Tapi kalau dari awal tidak rugi, insyaallah ke sananya akan kuat, apalagi kalau modal bertambah,” jelasnya.

Terkait bidang usaha, Direktur menjelaskan bahwa Perseroda BTT beroperasi sesuai ketentuan akta pendirian dan klasifikasi usaha (KBLI). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis patuh regulasi dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia menyebut, fokus awal BTT berada pada tiga sektor utama, yakni jasa transportasi logistik pelabuhan menggunakan truk tronton, suplai air bersih non-air minum untuk kawasan pelabuhan, serta pengembangan usaha pendukung seperti pergudangan dan cold storage yang direncanakan masuk dalam rencana kerja tahun berikutnya.

Untuk pengelolaan air bersih, Direktur menegaskan bahwa Perseroda tidak akan melampaui kewenangannya. BTT tetap akan membeli air dari Perumda, lalu bertindak sebagai penyuplai ke kawasan pelabuhan guna meringankan beban operasional Perumda.

“Untuk sekarang kami tidak melompati kewenangan. Air tetap kami beli dari Perumda, kami yang menyuplai ke pelabuhan,” tegasnya.

Direktur juga menyinggung rencana jangka panjang, termasuk peluang pengelolaan fasilitas pengolahan air seperti Water Treatment Plant (WTP), namun hal tersebut baru memungkinkan apabila dukungan permodalan memadai.

Mengenai keterbatasan anggaran, ia mengakui bahwa modal awal tergolong “nanggung”, namun diyakini cukup untuk memulai operasional. Strategi efisiensi diterapkan dengan pengadaan armada truk secara bertahap agar operasional tetap berjalan tanpa membebani keuangan perusahaan.

“Kami mulai dari empat unit dulu. Dari hitungan kami, itu sudah cukup untuk menopang operasional sampai mesin bisnis berjalan,” jelasnya.

Direktur menargetkan Perseroda BTT mulai beroperasi penuh pada akhir Maret 2026 atau setelah Idulfitri, dengan fokus utama pada layanan trucking logistik keluar-masuk Pelabuhan Kota Probolinggo.

Menutup penjelasannya, Direktur menegaskan komitmen untuk bersinergi dengan DPRD, terbuka terhadap pengawasan, dan konsisten antara pernyataan serta pelaksanaan di lapangan.

“Kami tidak ingin lain di mulut, lain di perbuatan. Apa yang kami sampaikan hari ini, itu yang akan kami kerjakan,” pungkasnya.

RDP tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus tolok ukur awal bagi Perseroda Bahari Tanjung Tembaga untuk membuktikan bahwa BUMD ini tidak hanya siap berdiri, tetapi juga siap bekerja.(Ali)

DLH Banyuwangi Tegaskan TPS3R Sobo yang Akan Dibangun Berbeda dengan TPA, Bukan Pembuangan Sampah dan Tidak Berbau

0

BANYUWANGI | Gempurnews.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi, menegaskan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) berbeda dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPS3R bukan tempat pembuangan sampah seperti TPA, melainkan tempat pemilahan dan pengolahan, serta tidak menimbulkan bau.

Kepala DLH Banyuwangi Dwi Handayani menerangkan, TPS3R memiliki konsep dan fungsi yang berbeda dengan TPA.

“Perlu kami tegaskan, TPS3R berbeda dengan TPA. TPS3R adalah fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, bukan tempat penumpukan sampah,” ujar Yani, Senin (1/2/2026).

Pemkab Banyuwangi sendiri akan melakukan pembangunan TPS3R Sobo.

TPS3R merupakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, yang justru dirancang untuk dapat dibangun dekat dengan sumber timbulan sampah, termasuk di tengah atau sekitar permukiman warga.

Menurut Yani, TPS3R mengusung konsep bangunan tertutup dengan sistem pengolahan yang terkontrol. Setiap aktivitas pengolahan menerapkan teknologi pengelolaan yang memadai.

“Bisa kami pastikan, operasional TPS3R tidak akan menimbulkan bau menyengat maupun sampah berserakan. Pemkab sendiri sudah membangun banyak TPS3R di sejumlah tempat, dan tidak ada keluhan dari warga sekitar lokasi karena memang dikelola sesuai dengan SOP TPS3R,” tegasnya.

Sebelumnya, pemkab juga telah melakukan pembangunan TPS3R Balak di Kecamatan Songgon dan TPS3R Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar, yang dibangun dengan mengusung konsep ramah lingkungan.

Bahkan TPS3R Tembokrejo di Kecamatan Muncar berhasil mendapatkan Plakat Adipura, sebagai TPS 3R Terbaik Nasional dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ditambahkan Yani, bahwa TPS3R Sobo bakal menempati lahan sekitar 1,8 hektare. Sementara luas lahan yang digunakan hanya separuh, yakni sekitar 9.200 m2. Sementara luas bangunannya tidak sampai setengah hektare tepatnya 0,4 hektare.

“Sampah yang datang langsung diolah, tidak ditumpuk seperti di TPA. Semua sampah langsung dipilah, yang bernilai ekonomi kita jual. Sementara yang organik kita olah jadi kompos dan maggot. Selain itu, akan ditanam pohon dan tanaman hijau sebagai buffer zone yang fungsinya untuk mengurangi polusi bau. Residu sampah yang tidak bisa diolah lagi akan dibawa ke TPA.” Kata Yani.

Yani berharap warga di sekitar lokasi tidak perlu khawatir. Karena TPS3R tidak berfungsi sebagai lokasi pembuangan sampah, melainkan tempat pemilahan dan pengolahan.

“Seluruh proses pengolahan dilakukan secara tertib dan terkelola, sehingga tidak menimbulkan gangguan lingkungan. Sekaligus membuka peluang nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan sampah organik dan anorganik. Ini bagian dari upaya pengelolaan sampah berkelanjutan,” ujar dia. (*)

H.Nabsun, Anggota Dewan Dari Partai Golkar Soroti Banjir, Infra Struktur Serta Pendidikan di Kota Cimahi

0

Cimahi,Senin(02/02/2026)
Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, H. Nabsun, S.Sos. dari fraksi Golkar, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi ruang lahirnya solusi konkret bagi persoalan masyarakat, mulai dari banjir, infrastruktur rusak, pengelolaan sampah, hingga sektor pendidikan.

Ungkapan l tersebut disampaikan H. Nabsun saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Cimahi Selatan yang digelar di Kantor Kecamatan Cimahi Selatan Jl. Baros No. 14, Kecamatan Cimahi Selatan, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Cimahi Selatan tidak bisa lagi dianggap masalah biasa,Dibutuhkan langkah serius, kolaboratif, dan berkelanjutan agar dampaknya tidak terus dirasakan warga setiap musim hujan.
“Harapan kita Cimahi Selatan bisa lebih maju dan mampu mengatasi banjir. Masalah banjir ini bukan hanya di Cimahi, hampir di semua daerah terjadi,” ungkap H.Nabsun.

Infrastruktur Rusak dan Sampah Jadi Sorotan H.Nabsun

Selain banjir, H.Nabsun juga menyoroti kondisi infrastruktur yang rusak, seperti benteng atau tanggul yang jebol, serta persoalan sampah yang menumpuk di pinggir jalan.
Menurutnya, dua persoalan ini memiliki dampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan warga.

H.Nabsun menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah agar kerusakan infrastruktur tidak semakin meluas dan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih tertib dan berkelanjutan.

“Benteng yang jebol harus segera dibangun, dan sampah di pinggir jalan harus cepat diangkut. Ini semua perlu solusi yang lebih baik,” tambahnya.

Kolaborasi Jadi Kunci untuk menyelesaikan masalnya

Nabsun menilai, penyelesaian persoalan-persoalan tersebut tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para tokoh di wilayah menjadi kunci utama agar setiap program pembangunan benar-benar tepat sasaran.

“Ayo kita bersama-sama menanggulangi ini. Kita harus adil dan mampu membuat perbedaan nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.

Dalam forum Musrenbang tersebut, Nabsun juga menyinggung sektor pendidikan, khususnya terkait penataan dan keberlangsungan sekolah.

Ia berharap agar kebijakan pendidikan ke depan mampu memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat.
“Jangan sampai sekolah hanya mampir pindah. Harus dialokasikan dengan baik jika memang itu bisa diwujudkan,” tegas H.Nabsun.

Cimahi Diminta Jadi Contoh Sebagai daerah yang dinilainya memiliki potensi besar, Cimahi diharapkan mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam menangani persoalan banjir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi dan kreativitas.

“Kita harus kreatif dan bisa menyelesaikan persoalan ini bersama-sama,” pungkasnya.

Achmad Syafei

Gaji PPPK Paruh Waktu Dipersoalkan, Satpam RSUD Kayuagung Mengaku Dirugikan

0

OKI, gempurnews.com –
Polemik perbedaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Kali ini, isu tersebut menyeret Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung yang diduga menerapkan sistem penggajian tidak merata antar bidang, sehingga memicu keresahan dan kecemburuan sosial di kalangan pegawai.

Isu ini sebelumnya sempat mencuat beberapa pekan lalu dan ramai diperbincangkan, khususnya terkait besaran gaji PPPK paruh waktu tenaga kesehatan. Informasi yang beredar menyebutkan adanya perbedaan signifikan antara gaji tenaga perawat dan bidan dibandingkan pegawai di bagian lain.

Gaji Perawat dan Bidan Sempat Rp800 Ribu, Kini Naik Rp900 Ribu

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tenaga perawat dan kebidanan PPPK paruh waktu di RSUDy Kayuagung semula menerima gaji sebesar Rp800 ribu per bulan. Setelah mendapat perhatian dan respons dari pihak terkait, besaran gaji tersebut mengalami penyesuaian menjadi Rp900 ribu per bulan.

Kenaikan tersebut sempat memberikan kelegaan bagi tenaga kesehatan. Namun, polemik penggajian ternyata belum berakhir. Kali ini, keluhan justru datang dari kelompok PPPK paruh waktu lainnya, yakni tenaga satuan pengamanan (satpam) dan petugas keamanan rumah sakit.

Tenaga Satpam Mengeluh, Gaji Justru Turun

Para tenaga satpam PPPK paruh waktu mengaku terkejut sekaligus kecewa. Pasalnya, mereka menyebut gaji yang sebelumnya diterima sebesar Rp1,3 juta per bulan, kini justru turun menjadi Rp900 ribu.

“Kami heran, sebelumnya isu penggajian ramai soal perawat dan bidan. Sekarang malah kami yang terkena dampaknya. Bukannya naik, gaji kami justru turun. Ada apa sebenarnya?” ungkap salah seorang tenaga satpam PPPK paruh waktu yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidak konsistensi dan ketidak adilan dalam penentuan besaran gaji PPPK paruh waktu di lingkungan RSUD Kayuagung.

Diduga Ada Perbedaan Mencolok Antar Bidang

Selain itu, muncul pula dugaan adanya disparitas gaji antara pegawai PPPK paruh waktu yang bertugas di bidang tertentu, seperti bagian keuangan, dengan pegawai di bidang pelayanan dan pendukung lainnya. Informasi internal menyebutkan, gaji pegawai di bagian keuangan diduga mencapai Rp1,7 juta per bulan, jauh di atas gaji tenaga kesehatan dan petugas keamanan.

Perbedaan ini memicu kecemburuan dan pertanyaan besar mengenai dasar penetapan gaji. Sumber internal dinas terkait membenarkan adanya isu perbedaan tersebut dan menyebutkan bahwa kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

PPPK Paruh Waktu Tuntut Keadilan dan Transparansi

Para PPPK paruh waktu yang merasa dirugikan mendesak Pemerintah Kabupaten OKI untuk melakukan peninjauan ulang terhadap sistem penggajian. Mereka menuntut penyetaraan gaji serta penghapusan praktik “tebang pilih” dalam penentuan upah.

“Kami berharap gaji kami dinaikkan. Kalau tidak memungkinkan, setidaknya dikembalikan seperti semula, Rp1,3 juta. Kami juga bekerja, kami juga berkontribusi untuk daerah ini,” ujar salah seorang PPPK paruh waktu.

Sebagai Acuan :

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke 19
PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.

Mereka menegaskan bahwa seluruh pegawai, tanpa memandang bidang tugas, memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik, khususnya di sektor keamanan.

Pemkab OKI Didorong Ambil Langkah Konkret

Polemik gaji PPPK paruh waktu ini kini menjadi perhatian publik dan diharapkan segera mendapat solusi. Pemerintah Kabupaten OKI diminta turun tangan secara langsung, membuka ruang dialog, serta menyusun sistem pen

ALI IMRON

Warga Tangkap Terduga Begal Motor di Pasuruan

0

PASURUAN – Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan warga berhasil menangkap seorang terduga begal sepeda motor di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, pada Selasa (3/2). Pelaku diduga membegal sepeda motor Beat yang dikendarai seorang anak kecil di wilayah Pajaran, Rembang, Pasuruan.

Berdasarkan informasi dari warga, kejadian bermula saat korban yang masih anak-anak berteriak minta tolong setelah dikejar pelaku. Tokoh pemuda masyarakat Pajaran bersama sejumlah warga lainnya kemudian mengejar dan berhasil menangkap satu dari dua pelaku di wilayah Karangsono, Wonorejo.

“Saat ini pelaku diamankan di salah satu rumah warga sambil menunggu kedatangan petugas kepolisian,” jelas salah satu sumber warga.

Setelah ditangkap, pelaku dibawa kepolisian. Salah satu anggota Polsek Wonorejo membenarkan adanya kejadian tersebut. “Benar, ada laporan penangkapan terkait dugaan begal. Pelaku kini telah kami bawa ke Polres Pasuruan untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata pihak kepolisian.

Sementara itu, satu pelaku lainnya masih berhasil melarikan diri. Barang bukti berupa sepeda motor Beat telah diamankan. Proses penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku yang masih buron sedang dilakukan oleh kepolisian.

Masyarakat diimbau tetap waspada dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib.(Mar)

Satreskrim Polres Bangkalan Berhasil Ringkus Pelaku Pencurian Motor Pemilik Warung Madura di Seputaran Kota

0

Polres Bangkalan – Satuan Reserse Kriminalitas (Satreskrim) Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Jalan Trunojoyo, Pejagan, Bangkalan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang tersangka beserta barang bukti sepeda motor milik korban.

Kasus pencurian ini menimpa seorang pemilik warung Madura pada Sabtu (31/1/2026) dini hari. Saat kejadian, korban tengah menjaga warungnya dan tertidur sekitar pukul 00.00 WIB. Sekitar 20 menit kemudian, korban terbangun dan mendapati sepeda motor yang diparkir di depan warungnya telah hilang.

Mengetahui sepeda motornya raib, korban kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) milik toko di sebelah warung. Dari rekaman itu terlihat jelas aksi pencurian yang dilakukan oleh pelaku. Korban pun segera melaporkan kejadian itu ke Polres Bangkalan.

Mendapati laporan itu, Satreskrim Polres Bangkalan bergerak cepat melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap dua pelaku yang identitasnya terekam CCTV.

Upaya itu membuahkan hasil. Polisi berhasil menangkap kedua tersangka di lokasi yang berbeda, Minggu (1/2/2026). Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy milik korban serta sebuah kunci T yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya.

“Pelaku yang diamankan berinisial AMI, warga Desa Lajing Kecamatan Arosbaya kemudian diringkus di sebuah rumah yang berada di Desa Jaddih, Kecamatan Socah,” jelas Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dian Maulidi, S.H., M.H. saat ditemui pada Selasa (3/2/2026).

Sedangkan, lanjutnya, tersangka kedua, AR, merupakan warga Desa Ujung Piring, Bangkalan, dan diringkus di Desa Telang, Kecamatan Kamal.

Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam dijerat Pasal 447 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun serta denda kategori lima. (Red/Hum)

Tanggul Sungai Sepanjang 6 Meter Longsor, Warga Siapkan Kerja Bakti

0

LUMAJANG – Tanggul penahan air sungai di RW 3 Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang longsor pada Sabtu (31/1/2026) pukul 9.30 malam. Longsoran diperkirakan sepanjang 6 meter.

Jebolnya tanggul disebabkan oleh erosi tanah yang diperparah dengan kondisi struktur bangunan yang agak tua dan tekstur tanah lembek.

Warga setempat telah melaporkan kejadian ini kepada pihak terkait dan merencanakan akan melakukan penanganan secara swadaya. “Besok hari Sabtu dan Minggu, warga akan melaksanakan kerja bakti untuk memperbaiki tanggul yang longsor,” kata Wimbo, salah satu warga.

Sementara itu, warga juga melakukan upaya untuk mencegah luapan air ke permukiman. Mereka bersiap siap mengumpulkan matrial dan kebutuhan lainnya untuk penanganan sementara.

“Kami berharap tanggul dapat diperbaiki secepatnya agar tidak terjadi banjir di permukiman,” ujar warga lainnya.

Antar warga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dalam penanganan tanggul yang longsor tersebut.

Hingga saat ini telah terkumpul bantuan uang dari PJ Kepdes Yosowilangun Kiidul sebesar Rp 1 Juta. Bantuan dari SDA semen 150 zak dan pasir urug 2 truk. (Irawan)

Partai NasDem DPD Kota Cimahi Targetkan 7 Kursi Pada Pileg Mendatang

0

Cimahi,Senin(02/02/2026)
Partai NasDem terus memperkuat mesin politiknya di wilayah Jawa Barat. Hari ini, Sabtu (31/01), DPD Partai NasDem Kota Cimahi mencatatkan prestasi membanggakan dengan menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang berhasil merampungkan pelantikan struktur pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) secara lengkap.
​Acara pelantikan yang berlangsung khidmat di Cimahi Convention Hall,Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPP Bappilu Partai NasDem Jawa Barat, M. Rachmat. Dalam keterangannya, Rachmat mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan oleh NasDem Kota Cimahi di bawah kepemimpinan Ir. Ivan Ade Sofiyan, M.T., IPM.
Dalam hal ini Rahmat mengungkapkan,
​“Cimahi menjadi yang pertama menyelesaikan pelantikan hingga tingkat DPRt. Ini adalah bukti nyata bahwa mesin partai di Cimahi sudah siap bekerja. Target kami, seluruh wilayah di Jawa Barat sudah harus merampungkan pelantikan struktur pada bulan Maret atau April mendatang,” ungkap M. Rachmat di sela-sela acara.

​Konsolidasi Berbasis TPS,
Langkah cepat ini bukan tanpa alasan. Rachmat menekankan bahwa penguatan struktur hingga tingkat ranting merupakan kunci utama untuk memenangkan kontestasi politik di masa depan. NasDem Jawa Barat menargetkan pembentukan pengurus yang berbasis pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).
​“Struktur adalah mesin politik. Jika mesinnya hidup dan bergerak sampai ke akar rumput (TPS), maka kerja-kerja politik akan jauh lebih ringan. Kita ingin pada tahun 2027 hingga 2029, kita tidak lagi bicara soal struktur, tapi sudah fokus pada aksi nyata di masyarakat,”imbuhnya.

​Trend Positif dan Target Kursi yang menjadi tujuan,
Kota Cimahi dinilai memiliki tren positif bagi Partai NasDem sejak pemilu 2014, 2019, hingga 2024. Dengan pelantikan struktur yang solid ini, DPD NasDem Kota Cimahi optimistis dapat meningkatkan raihan kursi di legislatif serta menempatkan kadernya di posisi pimpinan daerah.
​“Cimahi itu wilayahnya kecil tapi padat penduduk, persaingan politiknya sangat kuat. Oleh karena itu, hanya dengan struktur yang kuat hingga ke tingkat bawah, kita bisa memenangkan hati rakyat,” tandas Rachmat.

​Pelantikan ini diakhiri dengan rapat koordinasi daerah yang membahas strategi pemenangan dan program kerja partai untuk setahun ke depan. Dengan semangat “Gerakan Perubahan”, NasDem Cimahi siap menjadi barometer kekuatan partai di Jawa Barat.

Achmad Syafei

Sri Hendarsih,S.Pd., Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi NasDem Mengungkapkan Harapannya

0

Cimahi,Senin(02/02/2026)
Partai NasDem Kota Cimahi menargetkan peningkatan perolehan kursi DPRD pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 mendatang. Dari sebelumnya lima kursi, NasDem optimis dapat meraih hingga tujuh kursi pada Pileg Mendatang.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Cimahi Fraksi NasDem, Sri Hendarsih,S.Pd, setelah selesai menghadiri Pelantikan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) Partai NasDem se-Kota Cimahi, yang digelar di Gedung Cimahi Convention Hall (CCH), Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Sabtu (31/1/2026).

Sri Hendarsih yang lebih akrab disapa Ibu Sri mengungkapkan,rasa syukurnya atas terselenggaranya pelantikan tersebut.Sri berharap momentum ini membawa keberkahan serta menjadi awal penguatan Partai NasDem menuju kontestasi politik 2029.
“Alhamdulillah dengan adanya pelantikan hari ini, semoga membawa aura keberkahan dan kemajuan bagi Partai NasDem. Harapan kita di 2029 nanti, NasDem bisa menjadi partai terbaik dan memperoleh kursi terbanyak,” ungkapnya.

Menurutnya, pelantikan DPC dan DPRt menjadi langkah strategis dalam memperkuat jaringan partai hingga ke tingkat akar rumput. Ia menekankan pentingnya soliditas, kerja keras, dan kebersamaan seluruh kader dalam membesarkan partai.
“Kita harus satu kekuatan, satu tujuan, dan membangun jaringan yang kuat di setiap daerah pemilihan. DPC dan DPRt harus benar-benar bekerja sama agar NasDem mendapatkan suara terbanyak,” imbuhnya.

Kemudian Sri Hendarsih menegaskan bahwa peran anggota dewan tidak hanya terbatas pada kerja politik, tetapi juga harus hadir dan dekat dengan masyarakat.
“Kita harus dekat dengan masyarakat. Partisipasi dan peran kami sebagai anggota dewan harus bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat secara nyata,” tegasnya.

Sri berharap ke depan Partai NasDem tidak hanya kuat secara elektoral, namun juga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saya berharap, Partai NasDem bisa berada di posisi terbaik, dan yang terpenting masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan,” tandasnya.

Achmad Syafei