SURABAYA – Untuk mencapai pendidikan berdampak dan mewujudkan sumber manusia unggul dan berdaya saing, selayaknya sudah sejalan dengan Program Jatim Cerdas, sebagaimana dicanangkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah

Upaya itu merupakan penguatan kepemimpinan sekolah rakyat lewat bimtek sekaligus mendorong penajaman indikator kinerja berbasis dampak.

Aries Agung Paewai, Kepala Dinas Pendidikan Jatim mengatakan pendidikan yang berdampak adalah pendidikan yang menghadirkan keadilan.

“Hal itu membuka harapan dan menyiapkan masa depan anak Indonesia,” katanya, Minggu (18/1/2026), dikutip media.

Lebih lanjut ia mengatakan penguatan pendampingan dan supervisi substantif serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, Muhammad Nuh Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat yang juga mantan Menteri Pendidikan Nasional berpesan agar kepala sekolah maupun tenaga kependidikan mengutamakan kesetiaan dalam memimpin sekolah rakyat.

“Nilai paling utama dalam mengurusi sekolah rakyat dan yang paling mahal itu adalah kesetiaan. Setia itu melebihi dari tanggung jawab dan tugas,” ucapnya.

Mantan Rektor ITS tersebut juga menyampaikan bahwa ukuran kehadiran negara yang paling nyata adalah ketika anak-anak yang paling lemah tetap mendapat pendidikan bermutu.

Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah satu-satunya instrumen paling beradab untuk memutus mata rantai kemiskinan dan ketidakberdayaan.

“Tidak ada ciptaan Tuhan yang percuma dan manusia adalah sebaik-baik ciptaan Tuhan. Setiap manusia memiliki keunikan maka temukan keunikan itu sebagai modal sukses,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim yang telah menginisiasi pelaksanaan bimbingan teknis tersebut.

Nuh berharap, selain menjadi provinsi dengan jumlah sekolah rakyat terbanyak, yakni beroperasi di 26 titik, Jatim harus menjadi contoh provinsi lain dalam pengurusannya.

“Saya belum pernah dengar provinsi lain berbuat sama. Ini harus diapresiasi dan kepala sekolah maupun tenaga kependidian di Jatim wajib bangga,” pungkaanya. **

PROBOLINGGO,
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, SH, MH, memastikan seluruh tahapan rekrutmen calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Probolinggo telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berjalan transparan tanpa adanya keberatan dari peserta.

Hal tersebut disampaikan Muchlas usai mendengarkan pemaparan Tim Seleksi terkait proses rekrutmen yang telah berjalan, mulai dari tahapan administrasi, tes berbasis Computer Assisted Test (CAT), penulisan makalah hingga persiapan tahapan wawancara yang dijadwalkan pada 5 Februari 2026.

Menurut Muchlas, dasar hukum pelaksanaan rekrutmen sudah jelas, yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2025, serta Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019. Dengan dasar tersebut, DPRD menilai mekanisme seleksi telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan profesionalitas.

“Prosedur yang dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, semuanya berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan,” ujar Muchlas. Senin, 2/2/2026.

Ia menjelaskan, pelaksanaan seleksi juga mendapat pendampingan langsung dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk melalui aplikasi SIMSAT. Pada tahapan tes CAT yang digelar 26 Januari 2026 di MAN 2 Kota Probolinggo, Tim Seleksi sempat menyesuaikan jumlah soal menjadi 100 soal akibat kendala jaringan, setelah sebelumnya direncanakan 200 soal.

“Penyesuaian dilakukan demi kelancaran dan keadilan bagi peserta. Tidak ada manipulasi, karena sistem penilaian langsung muncul dari aplikasi,” jelasnya.

Dari seluruh rangkaian tes, Tim Seleksi menetapkan 10 peserta dengan nilai terbaik untuk melanjutkan ke tahap wawancara. Hingga saat ini, DPRD tidak menerima laporan keberatan atau komplain dari peserta terkait proses seleksi.

“Tidak ada keberatan yang masuk sampai hari ini. Artinya, proses ini dianggap fair dan sesuai aturan,” tegas Muchlas.

DPRD Kota Probolinggo berharap tahapan akhir seleksi berjalan lancar tanpa hambatan, sehingga dapat menghasilkan pimpinan BAZNAS yang kompeten, profesional, dan berintegritas dalam mengelola zakat untuk kepentingan umat.

Probolinggo,
Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Probolinggo menggelar Musyawarah Daerah (Musda) sebagai agenda lima tahunan organisasi. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Hayam Wuruk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Probolinggo, Sabtu (31/01/2026). Musda ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan periode sebelumnya sekaligus menentukan arah kepemimpinan Dekopinda Kota Probolinggo pada periode mendatang.

Musda dipimpin langsung oleh Ketua Dekopinda Kota Probolinggo periode 2021–2025, Dr. H. Agus Lithanta, S.Pd., M.Pd. Acara ini dihadiri Wali Kota Probolinggo yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, Ir. Aries Santoso, MM. Turut hadir Ketua Dekopinwil Jawa Timur H. Slamet Sutanto, SE, MM, Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Mujib, S.Pdi, jajaran pengurus Dekopinda Kota Probolinggo, perwakilan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, serta peserta Musda dari gerakan koperasi se-Kota Probolinggo.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib, S.Pdi menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung penguatan gerakan koperasi. Ia menyampaikan bahwa sejak awal pihaknya memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap Dekopinda, termasuk keterlibatannya secara langsung sebagai dewan penasihat, yang dilandasi oleh semangat kuat untuk membangun koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, pengembangan koperasi tidak dapat dilakukan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri, melainkan harus melalui wadah sentral seperti Dekopinda agar tidak menimbulkan ketimpangan. Dekopinda, lanjutnya, menjadi ruang bersama untuk menampung aspirasi, keluh kesah, serta persoalan yang dihadapi koperasi, terutama yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan yang bersumber dari pemerintah pusat.

“Dekopinda harus kita bangun bersama secara sukarela. Meskipun tidak ada jaminan keuntungan secara langsung, tetapi melalui wadah ini aspirasi koperasi dapat disalurkan secara terstruktur hingga ke tingkat provinsi dan pusat,” ujar Abdul Mujib.

Ia juga menyinggung adanya potensi gesekan antara koperasi yang telah lama berdiri dengan koperasi baru, termasuk Koperasi Merah Putih. Menurutnya, hal tersebut perlu disikapi dengan pemahaman dan persepsi yang sama agar tidak menimbulkan persaingan tidak sehat. Semua koperasi, kata dia, memiliki kedudukan dan definisi yang sama, sehingga harus saling menguatkan, bukan saling melemahkan.

Lebih lanjut, Abdul Mujib menekankan agar Dekopinda tidak hanya tampil sebagai organisasi formal semata, tetapi benar-benar berdaya dan berfungsi secara nyata. Ia mengibaratkan organisasi yang hanya tampak besar dari luar, namun minim peran di dalam, sebagai sesuatu yang harus dihindari. Oleh karena itu, Dekopinda perlu dimanfaatkan secara maksimal sebagai wadah pembinaan dan advokasi koperasi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan tidak cukup hanya bersifat verbal atau apresiasi semata, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk alokasi anggaran agar Dekopinda mampu menjalankan roda organisasi, melakukan pembinaan, serta memperjuangkan kepentingan koperasi secara optimal.

“Kalau memang secara regulasi memungkinkan dan disetarakan dengan organisasi seperti Pramuka atau PMI, maka hibah untuk Dekopinda seharusnya bisa diberikan setiap tahun. Ini perlu menjadi perhatian bersama ke depan,” tegasnya.

Abdul Mujib berharap Musda Dekopinda Kota Probolinggo Tahun 2026 ini dapat menghasilkan kepengurusan yang solid, amanah, dan mampu membawa kemajuan bagi seluruh koperasi di Kota Probolinggo. Ia juga berharap Dekopinda dapat terus menjadi wadah pemersatu koperasi, memperkuat sinergi dengan pemerintah, serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan.

Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh insan koperasi untuk bersama-sama menjaga kebersamaan dan terus membangun koperasi yang kuat, sehat, dan berdaya saing demi kemajuan Kota Probolinggo.

NGAWI – Polda Jawa Timur melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) bersama Satlantas Polres Ngawi melakukan pemetaan daerah rawan kecelakaan (blackspot), troublespot, serta wilayah rawan bencana di Kabupaten Ngawi, Jumat (30/1/2026).

Kasubdit Kamsel pada Ditlantas Polda Jatim, AKBP Edith Yuswo Widodo mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

“Kami lakukan pemetaan untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas terlebih ini menjelang Ramadhan yang mana mobilitas masyarakat juga meningkat,” ujar AKBP Edith, Sabtu (31/1/26).

AKBP Edith menyebut kegiatan ini juga merupakan langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

“Kami ingin jalur – jalur yang rawan baik kecelakaan maupun bencana alam dapat diantisipasi dengan tindakan dari kepolisian demi keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat, terlebih menjelang Ramadhan dan Idul Fitri” pungkas AKBP Edith.

Adapun jalur yang menjadi atensi jajaran Ditlantas Polda Jatim di wilayah hukum Polres Ngawi antara lain sepanjang ruas Jalan Ngawi –Caruban.

Sementara itu Kasatlantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika, S.T.K., S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa pemetaan ini sekaligus sebagai persiapan pengamanan Operasi Ketupat Semeru 2026 dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Ia menyebutkan di lokasi tersebut, kecelakaan lalu lintas kerap terjadi akibat beberapa faktor, antara lain kawasan industri, kondisi jalan lurus dengan kepadatan lalu lintas pada jam-jam tertentu, serta tingginya volume kendaraan akibat aktivitas keluar masuk karyawan pabrik.

“Sebagai langkah tindak lanjut, Satlantas Polres Ngawi akan melakukan berbagai upaya pencegahan,” kata AKP Yuliana.

Satlantas Polres Ngawi akan melakukan di antaranya penambahan dan optimalisasi rambu-rambu lalu lintas, peningkatan patroli pada jam rawan, serta pelaksanaan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.

Di lokasi terpisah, Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., menyatakan bahwa kegiatan pemetaan ini merupakan bentuk sinergi lintas sektor dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

“Dengan pemetaan yang akurat dan langkah pencegahan yang tepat, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Ngawi dapat ditekan dan masyarakat dapat berkendara dengan aman dan nyaman,” tegas Kapolres Ngawi. (*)

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa narasi yang berkembang belakangan mengenai wacana menempatkan Polri di bawah kementerian bukan hanya tidak tepat, tetapi berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang otoritas tertinggi institusi kepolisian nasional.

Menurut Habiburokhman, narasi tersebut tampaknya sengaja digelorakan oleh pihak-pihak yang pernah berseberangan secara politik dengan Presiden Prabowo, dengan tujuan untuk mereduksi peran dan pengaruh presiden dalam mengendalikan kebijakan strategis penegakan hukum dan keamanan.

“Kemungkinan besar narasi Polri di bawah kementerian merupakan narasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo dan juga negara Indonesia,” tegas Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).

Habiburokhman menjelaskan bahwa jika institusi Polri tidak berada langsung di bawah Presiden, maka efektivitas pelaksanaan kebijakan dan komando institusi akan berkurang dan menghambat koordinasi strategis.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa posisi Polri langsung di bawah Presiden bukanlah sekadar pilihan administrasi, tetapi sebuah amanat reformasi yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Hal ini merupakan hasil evaluasi terhadap pengalaman masa lalu ketika kepolisian diposisikan hanya sebagai aparatur represif kekuasaan.

Habiburokhman menekankan bahwa narasi perubahan struktur tersebut adalah narasi yang ahistoris, sesat, dan tidak relevan dengan solusi substansial yang dibutuhkan institusi Polri maupun masyarakat. Menurutnya, persoalan yang sering dikritisi masyarakat lebih kepada kultur oknum tertentu yang melakukan pelanggaran, namun penyelesaiannya tidak cukup hanya mengubah posisi institusional.

Siaran pers ini disampaikan guna memastikan publik memahami posisi strategis Polri dalam struktur pemerintahan Indonesia serta mendukung semangat Transformasi Polri yang konsisten dengan reformasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejarah baru tercatat di tubuh PolresSejarah baru tercatat di tubuh Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Baru beberapa hari menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Narkoba), AKP Adik Agus Putrawan, S.H., M.H. langsung menorehkan prestasi dengan membongkar peredaran narkotika jenis sabu seberat 31,62 gram dan menangkap seorang bandar residivis. Pengungkapan tersebut disampaikan secara resmi dalam pers rilis pada Selasa, 27 Januari 2026.

Penunjukan AKP Adik Agus Putrawan sebagai Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak menandai kenaikan jenjang karier setingkat lebih tinggi dalam pengabdiannya di institusi Polri. Kepercayaan pimpinan itu dijawab dengan kinerja cepat dan terukur, yang langsung menyasar jaringan peredaran narkoba di wilayah hukum pelabuhan.

Sebelum menduduki jabatan strategis tersebut, AKP Adik Agus Putrawan menjabat sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Waru, Polresta Sidoarjo. Selama bertugas, ia dikenal sebagai perwira yang tegas, berkarakter, dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Di bawah kepemimpinannya, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Waru relatif kondusif.

Penempatan AKP Adik Agus Putrawan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak dinilai sangat tepat. Hal itu terbukti dari kecepatan jajaran Satresnarkoba dalam mengungkap kasus besar hanya dalam hitungan hari sejak ia resmi menjabat.

Saat ditemui secara eksklusif di ruang kerjanya dengan pengamanan ketat, AKP Adik Agus Putrawan menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba. Ia menyampaikan bahwa langkah tegas yang diambil jajarannya merupakan implementasi langsung dari arahan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat, SIK., MH.

“Sesuai arahan pimpinan yakni AKBP Wahyu Hidayat, SIK., MH., selaku Kapolres Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dan kami berserta jajaran Satres Koba dengan tegas siap hadir bersedia brantas habis bandar serta pengedar narkoba,” tegas AKP Adik Agus Putrawan.

Ia menekankan bahwa tidak ada kompromi bagi bandar maupun pengedar narkoba di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Menurutnya, peredaran narkotika merupakan ancaman serius yang harus dilawan secara bersama-sama.

“Maka dari itu kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak jangan takut melaporkan bilamana mendapat informasi ada glagat yang mencurigakan terkait bandar dan pengedar barang haram narkoba,” ujarnya.

AKP Adik Agus Putrawan menjelaskan bahwa pihaknya akan menangkap, memproses hukum, dan menindak seluruh individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal narkotika. Tidak ada toleransi ataupun pengecualian, terlepas dari peran maupun kedudukan pelaku.

“Mengacu pada otak atau pemimpin jaringan penyelundupan dan perdagangan narkoba skala besar. Mereka sering kali mengendalikan operasi yang kompleks dan mendapatkan keuntungan finansial terbesar,” ulasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengedar merupakan mata rantai penting dalam distribusi narkotika, khususnya sabu, kepada pengguna maupun jaringan di tingkat lebih rendah.
“Tujuan utama dari kebijakan sikat habis ini adalah untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, yang merupakan tindak pidana serius dengan ancaman hukuman berat, termasuk pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” lanjutnya.

Kasat Narkoba juga mengingatkan masyarakat mengenai bahaya narkotika jenis sabu-sabu. Menurutnya, sabu atau metamfetamin merupakan stimulan sistem saraf pusat yang sangat adiktif dan berbahaya, dengan dampak kerusakan fisik dan mental yang bisa bersifat permanen serta meningkatkan risiko kematian.
“Penggunaan sabu dapat menyebabkan kerusakan otak dan gangguan mental secara permanen, menurunkan konsentrasi dan daya ingat, memicu paranoid, halusinasi, perilaku agresif, psikosis, hingga gangguan tidur akut atau insomnia parah,” ungkapnya.

Menutup pertemuan eksklusif bersama awak media, AKP Adik Agus Putrawan berpesan kepada masyarakat, khususnya para pelajar dan generasi muda, agar menjauhi narkoba dan tidak pernah mencoba barang haram tersebut.
“Jangan coba-coba mencoba atau mencicipi narkoba sebelum masa depanmu hancur gara-gara narkoba. Ingat, narkoba, bandar serta pengedar adalah musuh negara, khususnya Kepolisian Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak,” pungkasnya. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Baru beberapa hari menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Narkoba), AKP Adik Agus Putrawan, S.H., M.H. langsung menorehkan prestasi dengan membongkar peredaran narkotika jenis sabu seberat 31,62 gram dan menangkap seorang bandar residivis. Pengungkapan tersebut disampaikan secara resmi dalam pers rilis pada Selasa, 27 Januari 2026.
Penunjukan AKP Adik Agus Putrawan sebagai Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak menandai kenaikan jenjang karier setingkat lebih tinggi dalam pengabdiannya di institusi Polri. Kepercayaan pimpinan itu dijawab dengan kinerja cepat dan terukur, yang langsung menyasar jaringan peredaran narkoba di wilayah hukum pelabuhan.

Sebelum menduduki jabatan strategis tersebut, AKP Adik Agus Putrawan menjabat sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Waru, Polresta Sidoarjo. Selama bertugas, ia dikenal sebagai perwira yang tegas, berkarakter, dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Di bawah kepemimpinannya, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Waru relatif kondusif.
Penempatan AKP Adik Agus Putrawan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak dinilai sangat tepat. Hal itu terbukti dari kecepatan jajaran Satresnarkoba dalam mengungkap kasus besar hanya dalam hitungan hari sejak ia resmi menjabat.

Saat ditemui secara eksklusif di ruang kerjanya dengan pengamanan ketat, AKP Adik Agus Putrawan menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba. Ia menyampaikan bahwa langkah tegas yang diambil jajarannya merupakan implementasi langsung dari arahan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat, SIK., MH.
“Sesuai arahan pimpinan yakni AKBP Wahyu Hidayat, SIK., MH., selaku Kapolres Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dan kami berserta jajaran Satres Koba dengan tegas siap hadir bersedia brantas habis bandar serta pengedar narkoba,” tegas AKP Adik Agus Putrawan.

Ia menekankan bahwa tidak ada kompromi bagi bandar maupun pengedar narkoba di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Menurutnya, peredaran narkotika merupakan ancaman serius yang harus dilawan secara bersama-sama.
“Maka dari itu kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak jangan takut melaporkan bilamana mendapat informasi ada glagat yang mencurigakan terkait bandar dan pengedar barang haram narkoba,” ujarnya.

AKP Adik Agus Putrawan menjelaskan bahwa pihaknya akan menangkap, memproses hukum, dan menindak seluruh individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal narkotika. Tidak ada toleransi ataupun pengecualian, terlepas dari peran maupun kedudukan pelaku.

“Mengacu pada otak atau pemimpin jaringan penyelundupan dan perdagangan narkoba skala besar. Mereka sering kali mengendalikan operasi yang kompleks dan mendapatkan keuntungan finansial terbesar,” ulasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengedar merupakan mata rantai penting dalam distribusi narkotika, khususnya sabu, kepada pengguna maupun jaringan di tingkat lebih rendah.
“Tujuan utama dari kebijakan sikat habis ini adalah untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, yang merupakan tindak pidana serius dengan ancaman hukuman berat, termasuk pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” lanjutnya.

Kasat Narkoba juga mengingatkan masyarakat mengenai bahaya narkotika jenis sabu-sabu. Menurutnya, sabu atau metamfetamin merupakan stimulan sistem saraf pusat yang sangat adiktif dan berbahaya, dengan dampak kerusakan fisik dan mental yang bisa bersifat permanen serta meningkatkan risiko kematian.
“Penggunaan sabu dapat menyebabkan kerusakan otak dan gangguan mental secara permanen, menurunkan konsentrasi dan daya ingat, memicu paranoid, halusinasi, perilaku agresif, psikosis, hingga gangguan tidur akut atau insomnia parah,” ungkapnya.

Menutup pertemuan eksklusif bersama awak media, AKP Adik Agus Putrawan berpesan kepada masyarakat, khususnya para pelajar dan generasi muda, agar menjauhi narkoba dan tidak pernah mencoba barang haram tersebut.
“Jangan coba-coba mencoba atau mencicipi narkoba sebelum masa depanmu hancur gara-gara narkoba. Ingat, narkoba, bandar serta pengedar adalah musuh negara, khususnya Kepolisian Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak,” pungkasnya.