KOTA KEDIRI – Pascatragedi bus ugal – ugalan yang menyebabkan banyak korban beberapa waktu lalu, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kediri Kota Polda Jatim intensifkan patroli pantau bus ugal – ugalan.

Tak hanya itu, Satlantas Polres Kediri Kota juga menyiapkan petugas berpakaian preman untuk memata-matai mereka.

Strategi ini dilakukan agar pengemudi bus tidak mengetahui keberadaan petugas yang sedang memantau di lapangan.

“Kami berkomitmen menindak tegas bus-bus yang ugal-ugalan atau melanggar aturan lalu lintas,” tegas Kasat Lantas Polres Kediri Kota, AKP Tutud Yudho Prastyawan, Senin (26/1/26).

Ia juga menegaskan bahwa kendaraan besar seperti bus berpotensi membahayakan pengguna jalan lain jika melanggar aturan.

Penindakan dilakukan demi keselamatan bersama, dengan sanksi mulai dari tilang hingga penahanan kendaraan.

“Kita tetap melaksanakan tindakan tegas berupa tilang bagi bus yang melanggar. Ini demi keselamatan kita bersama, khususnya pengguna jalan,” ujar AKP Tutud Yudho.

Ia menjelaskan, penindakan berupa tilang akan diberlakukan selama dua bulan sejak pelanggaran pertama.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi pelajaran bagi pengemudi bus agar tidak mengulangi pelanggaran.

“Apabila setelah ditilang masih melakukan pelanggaran, penindakan selanjutnya kendaraan akan kami tahan,” tegasnya.

Selain penindakan, AKP Tutud Yudho menyebut pihaknya juga akan memberikan penghargaan kepada anggota yang berhasil menindak bus pelanggar lalu lintas.

Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kinerja personel di lapangan.

Kasatlantas Polres Kediri Kota mengimbau para pengemudi bus agar mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan semua pihak.

“Saya minta agar taati peraturan yang sudah ditentukan dan tertib berlalu lintas, demi keselamatan bersama, baik penumpang bus maupun pengguna jalan lainnya,” pungkasnya. (*)

Probolinggo,
Polemik panjang terkait operasional Homestay Hadi’s di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, akhirnya mencapai titik puncak. Pemerintah Kota Probolinggo melalui Satpol PP resmi melakukan penyegelan terhadap penginapan tersebut pada Senin (26/1/2026).

Tindakan tegas ini merupakan tindak lanjut langsung dari serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Probolinggo, yang sebelumnya menghadirkan Dispopar, Satpol PP, DPMPTSP, dan Bagian Hukum untuk membahas dugaan pelanggaran yang terjadi di Homestay Hadi’s.

Dalam beberapa RDP, DPRD menyoroti laporan hasil razia Satpol PP yang menemukan sejumlah pasangan bukan suami istri di dalam homestay tersebut, serta banyaknya keluhan warga sekitar yang menilai keberadaan penginapan itu meresahkan lingkungan.

Hasil forum RDP menegaskan bahwa penanganan kasus Homestay Hadi’s tidak boleh berhenti pada razia semata, tetapi harus berujung pada kepastian hukum. DPRD mendorong OPD teknis untuk bertindak berdasarkan kewenangan dan aturan yang berlaku.

Menindaklanjuti rekomendasi hasil RDP, Satpol PP bersama Pemkot Probolinggo akhirnya mengambil langkah konkret berupa penyegelan dan pencabutan izin operasional Homestay Hadi’s.

Penyegelan dilakukan setelah adanya pendalaman lanjutan terhadap hasil operasi sebelumnya, termasuk pengumpulan keterangan serta koordinasi lintas OPD, sebagaimana telah disampaikan Dispopar dalam RDP DPRD.

Langkah ini menandai bahwa mekanisme pengawasan DPRD tidak berhenti di ruang rapat, melainkan benar-benar bermuara pada tindakan nyata di lapangan.

Penutupan Homestay Hadi’s juga menjadi pesan kuat bahwa Pemerintah Kota Probolinggo dan DPRD berkomitmen menjaga ketertiban usaha, norma sosial, serta ketenteraman masyarakat, sekaligus memastikan sektor pariwisata berjalan sesuai aturan, bukan sekadar mengejar aspek ekonomi.

Hingga berita ini diturunkan, Homestay Hadi’s telah resmi disegel, dan aktivitas operasional dihentikan sambil menunggu proses lanjutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Brilian-news akan terus mengawal perkembangan pasca-penyegelan sebagai bagian dari komitmen kontrol sosial dan penyajian informasi publik yang berimbang.(suh)

MADIUN – Satlantas Polres Madiun menggelar kegiatan Polantas Menyapa Polsanak (Polisi Sahabat Anak) sebagai bentuk pendekatan edukatif kepada anak-anak dalam rangka menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia dini di Tribun Lantas Polres Madiun, Selasa (27/01/2026).

Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara, menyampaikan bahwa kegiatan Polisi Sahabat Anak merupakan salah satu upaya Polri untuk membangun kedekatan dengan generasi muda sekaligus memberikan edukasi tentang keselamatan berlalu lintas sejak dini.

“Selain pemberian edukasi tentang lalu lintas sejak dini, kegiatan ini sebagai upaya kami dalam menjalin hubungan yang positif antara Polisi dan masyarakat sejak usia dini,” kata Kapolres Madiun.

Pada kegiatan tersebut, Polisi menanamkan pemahaman kepada anak-anak tentang pentingnya tertib berlalu lintas dan mengenalkan tugas-tugas kepolisian.

“Kami berikan juga edukasi tentang bahaya perundungan (bullying) kepada anak-anak,” ungka AKBP Kemas.

Dengan adanya kegiatan Polisi Sahabat Anak, diharapkan anak-anak tidak hanya memahami aturan lalu lintas, tetapi juga memiliki karakter disiplin, berani, dan peduli terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain. (*)

TANjUNG PERAK – Upaya pemberantasan peredaran narkotika di Kota Surabaya kembali membuahkan hasil. Seorang residivis kasus narkoba berinisial SR kembali harus berhadapan dengan hukum setelah ditangkap aparat kepolisian karena diduga kuat berperan sebagai bandar narkotika jenis shabu.

Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKP Adik Agus Putrawan SH MH mengungkapkan penangkapan dilakukan pada Sabtu, 24 Januari 2026, sekitar pukul 14.00 WIB di kawasan Jalan Bogen, Surabaya. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan SR (58) beserta sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan aktivitas peredaran narkotika golongan I.

“SR diketahui bukan kali pertama terlibat dalam perkara serupa. Ia tercatat sebagai residivis kasus narkotika pada tahun 2011 dan sempat menjalani hukuman penjara selama empat tahun sebelum bebas pada 2014. Namun, alih-alih jera, SR kembali terlibat dalam jaringan peredaran shabu di lingkungan tempat tinggalnya,” tutur AKP Putra, panggilan akrabnya, pada Selasa (27/01).

Selain SR, ungkap Putra, anggota juga mengamankan tiga tersangka lain masing-masing berinisial NR, BP, dan AF yang seluruhnya berdomisili di Jalan Bogen Surabaya. Ketiganya diduga sebagai pembeli sekaligus pengguna narkotika yang memperoleh shabu dari SR secara patungan.

“Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 17 plastik klip berisi shabu dengan total berat bruto sekitar 31,62 gram. Selain itu, turut diamankan timbangan digital, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp500 ribu, sebuah skrop dari sedotan, satu unit telepon genggam, serta sepeda motor Honda Beat warna hijau yang digunakan tersangka dalam aktivitasnya,” katanya.

Putra menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan, shabu tersebut diperoleh SR dari seorang pemasok berinisial RA yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Barang haram itu kemudian dipaketkan ulang ke dalam puluhan klip kecil dengan variasi berat dan harga sebelum diedarkan kepada para pembeli.

“Untuk menghindari kecurigaan, SR menyimpan seluruh paket shabu di dalam jok sepeda motornya. Setiap kali ada pembeli, ia langsung mengambil paket tersebut dari kendaraan yang digunakannya sehari-hari,” jelasnya.

Putra mengungkapkan bahwa SR telah menerima pasokan shabu dari pemasok yang sama sebanyak tiga kali sejak Desember 2025. Dalam setiap gram shabu yang berhasil diedarkan, SR meraup keuntungan berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp400 ribu.

Aktivitas ini berjalan cukup rapi hingga akhirnya terendus aparat. Penangkapan ini sekaligus memutus sementara jalur peredaran shabu di wilayah tersebut.

Sementara itu, terhadap NR, BP, dan AF, petugas melakukan tes urine melalui Dokkes Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Hasilnya menunjukkan ketiganya positif mengandung methamphetamine, menandakan telah mengonsumsi narkotika jenis shabu.

Diketahui, ketiga tersangka tersebut sebelumnya menggunakan shabu secara bersama-sama di dalam sebuah rumah di kawasan Jalan Bogen Surabaya pada Kamis malam, 22 Januari 2026, Untuk tiga tersangka pengguna, dilakukan asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya untuk di lakukan Rehabilitasi Pungkasnya. (*)

KEDIRI— Kawasan Kampung Inggris, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri tampak lebih semarak dari biasanya, Jumat (23/1/2026).

Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran personel Polres Kediri mengikuti kegiatan olahraga gowes dengan rute datar (flat) mengelilingi kawasan tersebut.

Kegiatan gowes ini diikuti ratusan peserta, terdiri dari anggota Polri dan ASN Polres Kediri, dengan jalur santai yang menyusuri perkampungan dan pusat aktivitas Kampung Inggris. Selain menjaga kebugaran, kegiatan ini juga menjadi ruang kebersamaan di luar rutinitas tugas kepolisian.

Kapolres Kediri menyampaikan bahwa olahraga bersama memiliki peran penting dalam menjaga kesiapan fisik sekaligus membangun suasana kerja yang sehat dan solid.

“Fisik yang prima sangat berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas. Melalui kegiatan seperti ini, kebugaran terjaga, komunikasi antarpersonel lebih cair, dan semangat kebersamaan tumbuh dengan alami,” ungkap Beliau.

Menurut AKBP Bramastyo, pemilihan jalur Kampung Inggris dengan lintasan datar juga dimaksudkan agar kegiatan dapat diikuti dengan nyaman oleh seluruh peserta, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan.

“Gowes ini dirancang sebagai olahraga rekreatif. Jalurnya aman dan ramah, sehingga semua bisa menikmati, sekaligus tetap menjaga ketertiban di ruang publik,” tambah AKBP Bramastyo.

Di sela kegiatan gowes, petugas juga menyempatkan diri berinteraksi dengan warga, menyapa langsung serta mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas.

Kebersamaan ini menjadi cerminan kedekatan Polri dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

LUMAJANG – Komisi D DPRD Lumajang menggelar rapat kerja evaluasi penyaluran bantuan sosial bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Koordinator PKH. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi D, Supratman SH, pada Kamis (22/1/2026) tersebut menyoroti beberapa kendala krusial dalam penyaluran bantuan sosial.

Salah satu kendala yang dibahas adalah sinkronisasi data yang masih belum optimal. “Sinkronisasi data antara dinas sosial dan lembaga terkait masih belum sempurna, sehingga menyebabkan keterlambatan penyaluran bantuan,” ujar Supratman.

Selain itu, regulasi yang dinilai tidak adil juga menjadi sorotan. Beberapa penerima bantuan sosial merasa tidak puas dengan jumlah bantuan yang diterima, karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

“Kami sepakat meminta peninjauan kembali dan pencabutan regulasi yang membatasi bantuan LKSA tersebut. Ini demi asas keadilan dan perlindungan anak, jangan sampai administrasi menghalangi hak dasar mereka,” tegas Supratman.

Kepala Dinsos P3A Lumajang, Indriono Krishna Murti A.P, menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya untuk meningkatkan sinkronisasi data dan memperbaiki regulasi penyaluran bantuan sosial. Namun, masih diperlukan kerja sama yang lebih erat antara dinas sosial, lembaga terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial.

“Tahun 2025 kami memverifikasi 600 data program Putri Jawara dan Kip Jawara, dengan 300 di antaranya terfasilitasi. Namun untuk 2026, belum ada permintaan lanjutan dari Pemprov karena kendala kuota dan waktu yang singkat,” paparnya.

Komisi D DPRD Lumajang akan terus memantau dan mengevaluasi penyaluran bantuan sosial di Lumajang untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. ***