Jember, GempurNews – Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Jember terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketersediaan stok darah dengan strategi “jemput bola”. Terbaru, kegiatan donor darah yang digelar di Matahari Johar Plaza pada Jumat (23/1/2026) mencatat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi.

Dalam kegiatan yang berlangsung sejak pagi tersebut, tercatat sebanyak 71 orang mendaftarkan diri untuk mendonorkan darahnya. Setelah melalui proses skrining kesehatan yang ketat, sebanyak 45 orang dinyatakan lolos dan berhasil mendonorkan darah, sementara 26 pendaftar lainnya terpaksa tertunda atau batal karena alasan medis.

Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Ghufron Evyan Efendi, menjelaskan bahwa kegiatan di pusat perbelanjaan ini merupakan bagian dari upaya masif PMI untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“PMI Kabupaten Jember kian aktif turun ke masyarakat untuk menjemput bola demi menambah stok darah di UDD. Hampir setiap hari, kami menerjunkan tiga armada Mobile Unit (MU) untuk memfasilitasi kegiatan donor darah di berbagai titik strategis,” ujar Ghufron.

Kegiatan di Matahari Johar Plaza ini dipandang sukses dalam menggaet pendonor dari kalangan pengunjung maupun karyawan mal. Berikut adalah rincian hasil kegiatan Mobile Unit (MU) hari ini dengan jumlah pendaftar sebanyak 71 orang, tetapi yang nerhasil donor sebanyak 45 orang.Sedangkan yang batal sebanyak 26 orang.

Ghufron menambahkan bahwa tingginya angka pendaftar menunjukkan kesadaran kemanusiaan warga Jember yang luar biasa. Meski ada yang belum lolos skrining (seperti faktor hb atau tekanan darah), pihaknya sangat mengapresiasi niat baik para calon pendonor tersebut.

Kegiatan rutin melalui tiga armada Mobile Unit ini diharapkan dapat memastikan stok darah di Kabupaten Jember tetap aman untuk memenuhi kebutuhan medis di berbagai rumah sakit.(son)

Polres Bangkalan– Sebuah rumah yang selama ini dicurigai kerap menjadi tempat transaksi narkoba digerebek Satuan Reserse Narkoba  Polres Bangkalan. Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan seorang pria berinisial H (42), yang diduga sebagai bandar sabu.

Penggerebekan dilakukan pada Jumat, 2 Januari 2026, sekira pukul 15.00 WIB. 
Kasat Resnarkoba Polres Bangkalan Iptu Kiswoyo Supriyanto mengungkapkan kasus ini terbongkar berkat keberanian warga yang tak lagi ingin lingkungannya dirusak peredaran narkoba.

“Informasi ini berawal dari keluhan masyarakat yang resah. Mereka melihat rumah tersebut sering didatangi orang-orang tak dikenal. Dari situlah kami bergerak melakukan penyelidikan,” ujarnya pada Rabu (21/1/2026).

Sebelum menggerebek rumah H, polisi lebih dulu mengamankan A, seorang pengecer sabu.

Dari mulut A, terungkap bahwa barang haram tersebut berasal dari H. Petugas pun langsung menuju rumah bandar.

Namun, upaya penangkapan tak berjalan mudah. Pagar rumah setinggi sekitar dua meter terkunci rapat. Pelaku berada di dalam dan diduga sudah menyadari kedatangan polisi.

“Saat anggota datang, gerbang terkunci dan rumah dalam kondisi tertutup. Kami menduga pelaku sudah bersiap melarikan diri,” jelasnya.

Tak ingin kehilangan target, petugas nekat memanjat pagar tembok. Ketegangan pun memuncak ketika H mencoba kabur melalui pintu belakang rumah. Kejar-kejaran tak terhindarkan.

“Pelaku sempat lari dan berusaha menghindar. Tapi karena rumahnya berpagar tembok dan akses keluar terbatas, akhirnya berhasil kami amankan,” tutur Iptu Kiswoyo.

Setelah pelaku tertangkap, penggeledahan dilakukan. Di balik kesan rumah biasa, petugas menemukan sabu yang disimpan rapi di dalam sebuah kotak pensil.

“Kami menemukan dua plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 31,94 gram dan 1,74 gram. Selain itu, ada timbangan digital, sendok sabu, plastik klip kosong, satu unit handphone, serta uang tunai Rp1.022.000,” terangnya.

Dari hasil pemeriksaan, H mengakui sabu tersebut rencananya akan diedarkan kembali kepada para pengecer untuk dijual dalam paket-paket kecil di wilayah Bangkalan.

Atas perbuatannya, H dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menutup keterangannya, Iptu Kiswoyo menyampaikan pesan tegas sekaligus harapan bagi masyarakat.

“Kami akan terus berkomitmen memberantas narkoba karena dampaknya merusak generasi dan ketenteraman lingkungan. Kami mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor, karena keberhasilan ini juga berkat kepedulian warga,” pungkasnya.

(tan)

Probolinggo,
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi PPP, Zainul Fatoni, S.H.I, menegaskan bahwa pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik operasional penginapan di wilayah Kota Probolinggo merupakan bentuk komitmen DPRD dalam memfasilitasi seluruh pihak yang berkepentingan. RDP tersebut menghadirkan unsur masyarakat, pemilik penginapan, pemerintah daerah, serta DPRD guna mencari solusi yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Senin (19/01/2026).

Zainul Fatoni menyampaikan bahwa DPRD tidak berada pada posisi menghakimi, melainkan berperan sebagai mediator agar semua pihak dapat menyampaikan pandangan dan kepentingannya secara terbuka.

“Saya kira RDP ini adalah upaya memfasilitasi seluruh pihak, baik masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi, pihak terlapor dalam hal ini pemilik penginapan, unsur pemerintah, maupun DPRD. Dari pembahasan tadi, saya kira sudah cukup jelas bahwa yang kita cari adalah solusi terbaik,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu poin penting yang disepakati bersama dalam RDP tersebut adalah penginapan tidak boleh disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, termasuk pelanggaran kesusilaan dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

“Kita semua sepakat bahwa penginapan itu sebaiknya tidak disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, seperti melanggar kesusilaan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan aturan,” tegasnya.

Zainul Fatoni menjelaskan, sebagai langkah sementara sambil menunggu hasil investigasi dan keputusan resmi dari Pemerintah Kota Probolinggo, penginapan yang menjadi polemik tersebut akan berada dalam pengawasan ketat. Pengawasan ini dilakukan guna memastikan tidak ada aktivitas yang melanggar aturan selama proses berjalan.

“Tadi sudah disampaikan bahwa untuk sementara waktu, sampai investigasi dan hasil keputusan dari Pemerintah Kota ini didapat, penginapan tersebut akan dijaga dan dipantau secara intensif oleh pihak Satpol PP. Tujuannya untuk memastikan apakah kegiatan di dalam penginapan berjalan dengan baik atau justru ditemukan pelanggaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah pengawasan tersebut penting untuk menjaga ketertiban, menghindari kegaduhan di tengah masyarakat, serta memberikan rasa aman bagi warga sekitar. Selain itu, pengawasan juga menjadi bagian dari proses penegakan aturan yang harus dijalankan secara objektif.

Lebih lanjut, Zainul Fatoni menegaskan pentingnya menghormati seluruh tahapan dan proses yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ia meminta semua pihak bersabar dan memberikan ruang bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk mengambil keputusan terbaik berdasarkan fakta dan regulasi yang berlaku.

“Kita hormati seluruh proses yang diperlukan. Kita beri waktu kepada Pemerintah Kota untuk memastikan dan menetapkan keputusan yang terbaik,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa aktivitas perekonomian, termasuk usaha penginapan dan sektor pariwisata, tetap memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Namun demikian, seluruh kegiatan usaha tersebut harus berjalan sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

“Kita berharap kegiatan perekonomian, termasuk penginapan dan usaha sejenisnya, tetap bisa berjalan. Tetapi tentu harus sesuai dengan aturan hukum dan norma yang berlaku,” pungkasnya.

Dengan adanya RDP tersebut, DPRD Kota Probolinggo berharap tercipta titik temu yang adil antara kepentingan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah, sehingga tercipta ketertiban, kepastian hukum, serta kondusivitas di tengah masyarakat.(suh)