Home Blog Page 116

Peringati Isra Mi’raj, Kapolres Mojokerto Kota: Teguhkan Keimanan serta Ketaqwaan Personel Polri

0

Kota Mojokerto – Dalam rangka memperingati Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW, Polres Mojokerto Kota menggelar kegiatan keagamaan yang dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu. Kegiatan ini mengusung tema “Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW Memperteguh Keimanan dan Ketaqwaan Pegawai Negeri pada Polri” dan berlangsung khidmat Pada Kamis (22/01/2026) Di aula hayamwuruk, Polres Mojokerto Kota .

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Mojokerto Kota bersama Ketua Bhayangkari Cabang Mojokerto Kota, didampingi para Pejabat Utama (PJU),dan seluruh personel Polres Mojokerto Kota, ASN Polri, serta pengurus Bhayangkari.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyerahan santunan oleh Kapolres Mojokerto Kota bersama Ketua Bhayangkari Cabang Mojokerto Kota kepada 17 anak yatim piatu dari Yayasan Panti Asuhan Yamubina. Pemberian santunan ini merupakan wujud kepedulian dan empati sosial Polres Mojokerto Kota terhadap anak-anak yang membutuhkan.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang menambah kekhusyukan suasana, dilanjutkan dengan sambutan Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Herdiawan Arifianto, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW merupakan momentum penting untuk memperkuat keimanan dan ketaqwaan seluruh personel Polri. Menurutnya, nilai-nilai spiritual dari peristiwa Isra Mi’raj, khususnya perintah salat lima waktu, harus menjadi landasan moral dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

“Momentum Isra Mi’raj ini hendaknya menjadi sarana introspeksi diri bagi seluruh personel Polres Mojokerto Kota untuk meningkatkan kualitas ibadah, integritas, serta tanggung jawab dalam pengabdian kepada masyarakat. Dengan keimanan dan ketaqwaan yang kuat, kami berharap setiap anggota Polri dapat menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan berintegritas,” ujar AKBP Herdiawan.

Sebagai penutup, para peserta mendapatkan tausiyah keagamaan yang disampaikan oleh Ustadz Nur Rohmat, S.Ag., M.Pd.I. Dalam tausiyahnya, Ustadz menyampaikan hikmah perjalanan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW menerima perintah langsung dari Allah SWT untuk melaksanakan salat lima waktu. Salat menjadi ibadah utama dan tiang agama yang memiliki peran penting dalam membentuk keimanan, kedisiplinan, serta akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

Ustadz Nur Rohmat menekankan bahwa perintah salat lima waktu merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW, sebagai sarana komunikasi langsung antara hamba dengan Sang Pencipta. Melalui salat, setiap Muslim diajak untuk senantiasa menjaga keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab, yang sejalan dengan nilai-nilai pengabdian dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, khususnya bagi pegawai negeri pada Polri.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama, dengan harapan seluruh personel Polres Mojokerto Kota senantiasa diberikan kekuatan, keikhlasan, serta keberkahan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.(*)

Pemkot Cimahi Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Berikan Perlindungan Bagi Pengurus LKK

0

Cimahi,Senin(19/01/2016)
Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melalui Adhitia Yudisthira resmi menjalin kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Cimahi untuk meningkatkan kesejahteraan para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) di seluruh wilayah Cimahi. Langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi dan perhatian pemerintah terhadap dedikasi para pengurus LKK yang selama ini menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat.

Melalui program perlindungan jaminan sosial ini, diharapkan para pengurus dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan terjamin.

Adhitia Yudisthira menyampaikan,”inisiatif ini merupakan upaya nyata untuk memberikan rasa aman bagi mereka yang telah tulus mengabdi bagi kemajuan kota,”katanya Menurutnya, perlindungan ini sangat krusial agar para pejuang kemasyarakatan memiliki jaring pengaman sosial jika terjadi risiko kerja.

Fokus utama dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa seluruh elemen yang menjaga keamanan dan kenyamanan Kota Cimahi juga mendapatkan perlindungan yang layak dari pemerintah daerah.

Melalui akun media sosial pribadinya, Adhitia juga memohon doa dan dukungan dari seluruh warga (Wargi) Cimahi agar program ini berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang. Program ini menjadi bagian dari visi besar Pemkot Cimahi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan bahagia melalui sinergi antarlembaga.
Penegasan Wakil Walikota Cimahi,Adhitia terkait BPJS,
“Dengan adanya jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan semakin meningkat seiring dengan terjaminnya hak-hak para pengurusnya.”Pungkasnya

Achmad Syafei

Kejaksaan Negeri Cimahi Kawal Penyerahan Aset Lahan Pemerintah Kota

0

Cimahi ,Selasa(06/01/2026)
Kejaksaan Negeri (Kejari) melalui Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara resmi memberikan bantuan hukum dalam proses pengamanan aset daerah. Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian penyerahan lahan aset Pemerintah Kota Cimahi yang berlangsung pada Senin, 5 Januari 2025.

Agenda penting ini melibatkan kerja sama antara Yayasan Haur Wulung Kencana sebagai pihak pemberi dan Pemerintah Kota Cimahi sebagai penerima manfaat.

Acara yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Ibu Nurintan M.N.O. Sirait, S.H., M.H., ini dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung A Kantor Pemerintahan Kota Cimahi.

Kehadiran tim JPN dalam proses ini merupakan bentuk pendampingan hukum untuk memastikan bahwa administrasi dan prosedur penyerahan aset berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi sengketa di masa depan dapat diminimalisir.

Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Sekretariat Daerah Kota Cimahi, serta jajaran terkait lainnya.

Melalui kolaborasi ini, Kejari Cimahi menegaskan komitmennya dalam menjunjung nilai “INSAN SETIA” (Integritas, Santun, Siap melayani dengan Efektif, Transparan, Inovatif, dan Akuntabel) demi mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan tertib administrasi di wilayah Kota Cimahi.

Achmad Syafei
Sumber: Akun Instagram Resmi Kejari Kta Cimahi

DLH Kota Cimahi Tinjau Kondisi Terkini TPK Sarimukti

0

Cimahi,Jum’at(09/01/2026)Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, drg. Chanifah Listyarini, M.H.M, melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pengolahan Kompos (TPK) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat pada Rabu, 7 Januari 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung hasil perbaikan dan penutupan (covering) sejumlah zona di area pembuangan tersebut.

Dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, drg. Chanifah Listyarini, M.H.M,”Upaya perluasan lahan saat ini sedang dilakukan dengan target agar TPK Sarimukti tetap dapat beroperasi hingga tahun 2028, meski dengan skema pengiriman sampah yang mulai dibatasi secara ketat.” Jelasnya.

Dalam tinjauan tersebut, terungkap bahwa metode pembuangan sampah saat ini masih menggunakan sistem ritase akibat adanya perbaikan jalan menuju jembatan timbang.

Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dijadwalkan akan kembali memberlakukan pembatasan berdasarkan metode tonase (berat kendaraan) mulai 15 Januari 2026. Perubahan sistem ini diprediksi akan memperketat kuota sampah yang masuk, sehingga efisiensi pengangkutan menjadi hal yang krusial bagi pemerintah daerah yang menggunakan fasilitas tersebut.

Merespons kondisi lahan pembuangan yang semakin terbatas, DLH Kota Cimahi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk lebih aktif dalam melakukan pengurangan dan pengolahan sampah secara mandiri. Langkah ini dinilai sangat mendesak agar beban sampah yang dikirim ke TPK Sarimukti dapat berkurang secara signifikan.

Dengan mengelola sampah langsung dari sumbernya, masyarakat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan lingkungan serta membantu mengatasi krisis lahan pembuangan akhir di wilayah Bandung Raya.

Achmad Syafei

Bazar Ranmor Polrestabes Surabaya Bikin Senyum Sumringah Korban Curanmor

0

SURABAYA – Sebut saja Ayu (29) salah satu pemilik motor Honda Beat yang hilang pada bulan Desember 2025 di Jalan Kutisari, kini bisa senyum sumringah.

Pasalnya,Bazar Ranmor Polrestabes Surabaya Polda Jatim menjadi jalan kembalinya motor kesayangan yang ia beli dengan hasil keringatnya sendiri.

Honda Beat hitam dengan nomor polisi L 3061 BAZ itu telah diserahkan oleh Polrestabes Surabaya dengan utuh dan tanpa biaya sepersenpun.

“Alhamdulillah, sudah kembali motor saya, terimaksih Pak Polisi, terimaksih Pak Kapolrestabes Surabaya telah menemukan motor saya dan boleh saya bawa pulang lagi tanpa biaya,” ungkap Ayu terharu di halaman Mapolrestabes Surabaya, Rabu (21/1/26).

Ayu mengatakan, hilangnya motor kesayangannya di Jalan Kutisari itu modusnya penipuan kerja.

“Pelakunya kenal ibu saya, lalu menawarkan pekerjaan di Surabaya. Saya jemput, ternyata penipuan dan motor saya dibawa,” kata Ayu.

Seperti diketahui, pada hari Rabu, 21 Januari 2026, bazar ranmor Polrestabes Surabaya resmi dibuka untuk proses pengembalian barang bukti sepeda motor hasil ungkap pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan bazar ranmor ini sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam mengembalikan hak masyarakat sekaligus mendorong upaya pencegahan.

Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, menegaskan bahwa curanmor masih menjadi persoalan nyata di lapangan meskipun berbagai operasi kepolisian terus dilakukan.

Menurutnya, sinergi masyarakat diperlukan agar risiko kejahatan dapat ditekan.

“Patroli malam telah saya perintahkan kepada jajaran. Warga juga harus turut mengamankan kendaraannya, jangan ditinggalkan sembarangan dan gunakan pengaman tambahan,”ujarnya. (*)

Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Peringatkan Bahaya Kemunduran Demokrasi Jika Pilkada Lewat DPRD.

0

PROBOLINGGO — Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng Prastyani, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah tidak boleh dialihkan dari mekanisme langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh anggota DPRD. Pernyataan itu disampaikan Santi di tengah menguatnya wacana perubahan sistem Pilkada.

Menurut Santi, semangat demokrasi justru melemah jika hak menentukan pemimpin daerah diserahkan kepada parlemen daerah, tanpa keterlibatan langsung masyarakat. “Hak politik warga negara adalah fundamental. Efisiensi anggaran tidak boleh dibenarkan sebagai alasan untuk mengurangi ruang partisipasi publik,” ujar Santi, Rabu (7/1/2026).

Santi, politisi dari PDI Perjuangan, menyatakan bahwa partainya tetap konsisten memperjuangkan sistem pemilihan langsung. Ia juga mempertanyakan asumsi bahwa pemilihan lewat DPRD otomatis menurunkan biaya politik, karena risiko praktik mahar politik masih tetap ada.

“Kalau tujuan perubahan sistem untuk menekan biaya politik, kita perlu bukti nyata bahwa DPRD bisa mengendalikan biaya semacam itu. Tanpa kontrol publik yang kuat, itu hanya teori semata,” jelasnya.

Usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD kembali mengemuka di level nasional, termasuk dari beberapa elite politik sebagai opsi perubahan sistem pemilu mendatang. Namun di Probolinggo, sikap legislator seperti Santi mencerminkan penolakan terhadap wacana tersebut dan dukungan kuat terhadap Pilkada langsung oleh rakyat.

KUNJUNGAN TIM WORLD BANK DAN ISWMP

0

CIMAHI,Rabu(21/01/2026)
Pemerintah Kota Cimahi terus memperkuat transformasi pengelolaan sampah perkotaan melalui pelaksanaan Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan Tim World Bank dan ISWMP ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sentiong dan Lebaksaat , Kota Cimahi, dalam rangkaian kegiatan Implementation Support Mission (ISM), Rabu (21/1/2026).
Kunjungan tersebut diterima Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Cimahi Achmad Nuryana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Chanifah Listyarini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Wilman Sugiansyah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Adet Chandra Purnama, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program ISWMP. Pada Januari 2026, World Bank melaksanakan misi resmi yang dipimpin World Bank Task Team Leader, didampingi Ketua Tim Central Project Management Unit (CPMU) Sandhi Eko Bramono dan tim, perwakilan Central Project Implementation Unit (CPIU) dan unsur Kementerian Pekerjaan Umum. Misi ini bertujuan memastikan implementasi program berjalan sesuai perencanaan, sekaligus mengidentifikasi peluang penguatan dari aspek teknis, kelembagaan, dan operasional di daerah penerima program.
Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira menyebutkan bahwa kehadiran Tim ISM di Kota Cimahi merupakan bentuk dukungan dan kepercayaan yang sangat berarti bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah perkotaan, terutama di tengah keterbatasan daya dukung wilayah dan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang mengalami tekanan kapasitas. Menurutnya, Implementation Support Mission tidak hanya dipandang sebagai agenda monitoring, tetapi juga sebagai ruang strategis untuk memastikan setiap tahapan Program ISWMP berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Adhitia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Cimahi dalam mengatasi persoalan persampahan melalui penguatan kebijakan dan sistem pengelolaan yang terintegrasi. Upaya tersebut mencakup penerapan kebijakan Zero to TPA, penanganan dampak sosial operasional TPST—khususnya TPST Sentiong yang berdekatan dengan SDN Pambudi Dharma—pengembangan layanan TPST sebagai kawasan percontohan berkelanjutan, pelaksanaan kampanye publik pengelolaan sampah, penguatan regulasi melalui penetapan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS), serta pembangunan sistem kelembagaan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
“Perubahan perilaku menjadi kunci utama keberhasilan sistem persampahan jangka panjang. Sampah akan menjadi berkah jika dipilah,” tegas Adhitia.
Program ISWMP merupakan program nasional yang didanai melalui pinjaman World Bank kepada Pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini diarahkan untuk mendukung penanganan permasalahan sampah secara terintegrasi, khususnya di kota dan kawasan metropolitan.
Bagi Kota Cimahi, pelaksanaan Program ISWMP menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah di tengah keterbatasan daya dukung lingkungan. Kondisi TPA Sarimukti yang mengalami kelebihan kapasitas berdampak pada pembatasan kuota pengiriman sampah wilayah Bandung Raya, sehingga mendorong Pemerintah Kota Cimahi mempercepat penguatan pengolahan sampah di tingkat kota guna mengurangi ketergantungan terhadap TPA.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Cimahi menerapkan kebijakan Zero to TPA yang berfokus pada pengurangan sampah yang dibuang ke TPA melalui penguatan pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah di tingkat sumber dan kawasan. Kebijakan tersebut didukung oleh berbagai langkah konkret, antara lain penerapan Hari Organik dan Hari Anorganik, pengoperasian TPST Sentiong dan sejumlah TPS 3R di wilayah Cimahi Selatan, peningkatan kapasitas TPS eksisting, serta pembagian kewenangan pengelolaan sampah berbasis kewilayahan. Sekitar 60 persen pengelolaan sampah dilakukan di tingkat kelurahan, sementara 40 persen ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.
Melalui Program ISWMP, Kota Cimahi juga memperoleh dukungan pembangunan dua TPST untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke TPA sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan program, Pemerintah Kota Cimahi memanfaatkan kegiatan Implementation Support Mission (ISM) sebagai ruang pembelajaran bersama untuk mengoptimalkan kinerja fasilitas pengolahan sampah. Sejumlah peralatan pengolahan dinilai belum beroperasi secara optimal sesuai kapasitas perencanaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cimahi menyatakan kesiapan menerima penggantian maupun peningkatan peralatan guna mencapai kapasitas pengolahan hingga 85 ton per hari agar TPST dapat berfungsi secara maksimal dan berkelanjutan.
Kunjungan Tim World Bank, CPMU, dan CPIU menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Pusat, World Bank, serta para pemangku kepentingan dalam memperkuat implementasi Program ISWMP ke depan. Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan melalui penguatan kebijakan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan sistem pengolahan yang andal demi mengurangi ketergantungan terhadap TPA dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Achmad Syafei

Lapas Batam Bagikan Paket Perlengkapan Mandi kepada Seluruh Warga Binaan

0

Batam – Lapas Batam melaksanakan kegiatan pembagian perlengkapan mandi kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), tanpa terkecuali, Selasa(20/1). Sebanyak 1.108 paket perlengkapan mandi dibagikan secara merata sebagai bentuk pemenuhan hak dasar dan perhatian terhadap kebersihan serta kesehatan Warga Binaan.

Paket perlengkapan mandi yang dibagikan meliputi kebutuhan dasar seperti sabun mandi, sampo, sikat gigi, dan pasta gigi. Kegiatan ini dilaksanakan secara tertib dan terkoordinasi oleh jajaran petugas Lapas Batam, dengan tetap mengedepankan prinsip keamanan dan ketertiban.

Kepala Lapas Batam, Yosafat Rizanto, menyampaikan bahwa pembagian perlengkapan mandi ini merupakan komitmen Lapas Batam dalam memberikan pelayanan yang humanis dan berkeadilan kepada seluruh Warga Binaan.

“Pembagian perlengkapan mandi ini merupakan hak Warga Binaan yang harus dipenuhi oleh negara. Kami memastikan bahwa seluruh Warga Binaan, tanpa terkecuali, mendapatkan paket yang sama. Ini juga bagian dari upaya kami menjaga kebersihan, kesehatan, dan kualitas hidup Warga Binaan selama menjalani masa pembinaan,” ujar Yosafat Rizanto.

Lebih lanjut, Kalapas Batam menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang menempatkan Warga Binaan sebagai manusia yang tetap memiliki hak-hak dasar, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan Lapas yang bersih dan sehat.

Para Warga Binaan menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh pihak Lapas Batam. Dengan adanya pembagian perlengkapan mandi ini, diharapkan kebersihan diri dan lingkungan hunian dapat terus terjaga, sehingga mendukung proses pembinaan yang lebih optimal.

Lapas Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan pembinaan bagi Warga Binaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.(G.sinurat)

Kapolri Launching Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres, Perkuat Pelayanan hingga Perlindungan Kelompok Rentan

0

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda serta 22 pada tingkat Polres.

Sigit memastikan bahwa, peresmian di tingkat Polda dan Polres ini untuk optimalisasi dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik untuk seluruh perempuan dan anak atau kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan.

“Sehingga permasalahan korban dari kelompok rentan yang selama ini banyak terjadi di lapangan namun tidak dilaporkan. Alhamdulillah dengan pembentukan Direktorat PPA-PPO semua ini korban bisa terlayani dengan baik,” kata Sigit di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Sigit menyebut, selama dibentuknya Dit PPA-PPO di tingkat Mabes Polri, jajarannya terus melakukan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian korban untuk melapor ke polisi.

“Kita smapaikan selama satu tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian dari masyarakat yang menjadi korban untuk betul-betul meyakini pada saat melapor mereka terlindungi. Karena memang di satu sisi memang menimbulkan traumatik apabila tidak bisa kita berikan pelayanan dan perlindungan dengan baik, dan psikologis yang baik,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan bahwa, Dit PPA-PPO ini juga bakal melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan kementerian, lembaga dan seluruh stakeholder terkait lainnya. Termasuk dengan pihak luar negeri.

“Untuk betul-betul memberikan pelayanan terbaik. Karena di satu sisi ada korban perempuan dan anak yang alami kekerasan di dalam negeri. Namun di satu sisi banyak terjadi peristiwa People Smuggling yang korbannya warga negara kita yang tertipu mendapatkan janji pekerjaan, namun jadi korban di luar negeri karena gunakan jalur tidak resmi. Di sini kita bekerja supaya itu bisa dihindari,” papar Sigit.

Menurut Sigit, Dit PPA-PPO Polri akan hadir untuk mencegah terjadinya masyarakat yang menjadi korban TPPO. Serta memberikan jaminan perlindungan dan mendapatkan haknya apabila bekerja di luar negeri.

Di sisi lain, Sigit berharap, launching Direktorat PPA-PPO ini menjadi momentum untuk terus memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya kelompok rentan.

“Sekali lagi ini adalah momentum yang harus kita dorong sehinggga memberikan perlindungan baik terhadap perempuan dan anak terhadap korban People Smuggling ke depan betul-betul kita bisa maksimalkan, kita terus tingkatkan personel kita untuk bisa profesional dan ini juga membuka kesetaraan gender,” tutur Sigit.

Adapun 11 Polda dan 22 Polres yang dilaunching Direktorat PPA-PPO, yakni;

  1. Polda Metro Jaya
  • Polres Metro Jakarta Barat
  • Polres Metro Jakarta Timur
  • Polres Metro Jakarta Utara
  • Polres Metro Jakarta Pusat
  • Polres Metro Bekasi Kota
  1. Polda Jawa Timur
  • Polrestabes Surabaya
  • Polresta Sidoarjo
  • Polres Malang
  • Polres Probolinggo Kota
  • Polres Batu
  1. Polda Sumatera Selatan
  • Polres Lahat
  • Polres Ogan Komering Ulu
  • Polres Musi Rawas Utara
  • Polres Ogan Ilir
  1. Polda Jawa Barat
  • Polres Karawang
  • Polres Bogor
  1. Polda Jawa Tengah
  • Polrestabes Semarang
  • Polresta Banyumas
  • Polresta Surakarta
  • Polresta Cilacap
  • Polres Magelang Kota
  1. Polda Sumatera Utara
  • Polres Tanah Karo
  1. Polda Sulawesi Selatan
  2. Polda Kalimantan Barat
  3. Polda NTB
  4. Polda NTT
  5. Polda Sulawesi Utara.

Tanggap Bencana Polres Pasuruan Dan BPBD Tangani Banjir di Winongan

0

PASURUAN – Polres Pasuruan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan dalam menangani banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Winongan, Selasa (20/1/2026) sore.

Banjir di area Winongan terjadi akibat hujan deras di wilayah hulu yang menyebabkan sungai meluap dan merendam permukiman warga.

Kapolsek Winongan, AKP Nanang Abidin, S.H., menjelaskan banjir terjadi sekitar pukul 17.15 WIB akibat curah hujan tinggi dari wilayah Kecamatan Lumbang, Puspo, Tosari, Paserpan, dan Winongan.

“Telah terjadi banjir di beberapa desa di Kecamatan Winongan akibat hujan deras dari wilayah hulu sehingga menyebabkan air sungai meluap ke pemukiman warga,” kata AKP Nanang Abidin.

Banjir tersebut berdampak pada tiga desa, yakni Desa Prodo, Desa Bandaran, dan Desa Sruwi. Di Desa Prodo, genangan air setinggi 20 hingga 60 sentimeter merendam Dusun Jetis dan Dusun Margo Utomo dengan jumlah warga terdampak sekitar 130 kepala keluarga (KK).

Sementara di Desa Bandaran, banjir menggenangi Dusun Mayangbang dan Dusun Gambiran dengan ketinggian air 20 hingga 80 sentimeter, berdampak pada sekitar 180 KK. Adapun di Desa Sruwi, genangan air setinggi 20 hingga 50 sentimeter terjadi di Dusun Satah dan berdampak pada sekitar 67 KK.

AKP Nanang menegaskan, dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian materiil.

“Untuk korban personel baik meninggal dunia maupun luka nihil, demikian juga kerugian materiil nihil,” tegasnya.

Sebagai langkah penanganan, jajaran Polsek Winongan bersama Polres Pasuruan telah melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Pasuruan, mengevakuasi warga terdampak ke rumah kerabat yang lebih aman, serta melakukan pemantauan perkembangan situasi bersama Satgas Kencana Winongan.

Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono, S.H., S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi banjir susulan mengingat kondisi cuaca yang masih tidak menentu.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Polres Pasuruan bersama instansi terkait akan terus melakukan pemantauan dan penanganan guna memastikan keselamatan warga,” ujar AKBP Harto.

Hingga Selasa malam, banjir di wilayah Winongan dilaporkan belum sepenuhnya surut dan masih berpotensi meluas ke desa lain apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi serta dipengaruhi kondisi air laut pasang.