TANJUNG PERSK – Meski sudah dimasukkan ke teras rumah ternyata tidak membuat sepeda motor aman dari pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Ini yang dialami korban AMR, 27, warga Jalan Tambak Wedi, Surabaya. Sepeda motor miliknya hendak dicuri MDS, 22, pada Senin (5/1) malam lalu.

Tersangka MDS yang diketahui tinggal di Jalan Tambak Wedi Baru Barat, Surabaya, ini ketahuan saat mendorong motor korban. Alhasil, ia ditangkap korban bersama massa yang berada di sekitar lokasi.

“Tersangka kami amankan beserta barang buktinya. Saat ini masih kami lakukan penyidikan,” tutur Kapolsek Kenjeran Kompol Yuyus Andriastanto melalui Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto, Selasa (20/1).

Kejadian bermula ketika korban usai pulang kerja memasukkan sepeda motor ke teras rumahnya. Ia membiarkan kunci motornya tetap menempel dan meninggalkan untuk beristirahat. Namun sekitar pukul 19.30, korban melihat dari belakang rumah jika lampu sepeda motornya menyala.

Korban awalnya mengira jika motor tersebut hendak dipinjam adiknya. Ternyata bukan, saat korban keluar, ia mendapati tersangka MDS mendorong keluar sepeda motor miliknya ini. “Seketika itu korban langsung menangkap tersangka. Anggota yang sedang patroli melihat ada keributan kemudian mengamankan Tersangka,” katanya.

Hasil penyidikan sementara, tersangka mengaku sendirian saat beraksi mencuri motor. Ia juga tercatat sebagai residivis kasus pencurian. “Tersangka ini merupakan residivis kasus pencurian handphone (HP) dan ditahan di Polsek Genteng. Kami masih kembangkan kemungkinan TKP lain,” jelasnya. (*)

Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dian Maulidi, S.H.,
Bangkalan | –Satuan Reserse Unit Reskrim Polres Bangkalan telah berhasil membekuk pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor (Curanmor) berinisial MN (40) tahun, asal warga Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Tersangka telah mengaku aksinya nekat mencuri karena terdesak untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk membeli susu anaknya yang masih belita.

Saat penangkapan tersangka tersebut, anggota Unit Reskrim Polres Bangkalan. melakukan penggerebekan di kediaman rumah tersangka, dan tersangka mengetahui kedatangan polisi, MN sempat kabur melarikan diri saat anggota hendak melakukan penangkapan.

“Namun nahas pelarian tersangka gagal setelah ia terpeleset di jalan licin usai hujan, sehingga anggota dengan mudah berhasil membekuknya.

Lalu tersangka dibawa ke Mapolres Bangkalan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi, MN telah mengakui perbuatannya dan menyebut faktor ekonomi dengan alasan utama.

“Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dian Maulidi, S.H., mengatakan bahwa kasus pencurian sepeda motor (Curanmor) tempat kejadian perkara (TKP) di Pasar Tanah Merah, Desa Petra, Kabupaten Bangkalan,” Saat korban telah memarkir sepeda motor di area Pasar Tanah Merah, Desa Petra, Kabupaten Bangkalan, dan saat kembali, korban sangat terkejut telah mendapati bahwa kendaraannya sudah hilang dibawak kabur, Selasa (20/01/2026).

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku. Saat penggeledahan di rumah tersangka, petugas menemukan sepeda motor Honda Beat milik korban yang belum sempat dijual.

“Kami melakukan penggeledahan terhadap rumah tersangka dan didapati sepeda motor milik korban berada di dalam rumah. Tersangka inisial MN langsung kami tangkap dan saat ini menjalani proses hukum lebih lanjut,” ujarnya.

Atas perbuatannya, MN dijerat Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi juga mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban.

PASURUAN – Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono membangun langkah awal koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui silaturahmi dengan Wakil Bupati Pasuruan H.M. Shobih Asrori, digelar di Ruang Wakil Bupati, Gedung Pemkab Pasuruan, Selasa (20/1/2026).

Wakil Bupati Pasuruan menyambut baik kehadiran Kapolres yang baru bertugas di Kabupaten Pasuruan. Ia berharap kepemimpinan baru di tubuh Polres Pasuruan mampu cepat menyesuaikan diri dengan karakteristik masyarakat serta dinamika daerah.

“Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Kapolres. Semoga dapat segera beradaptasi dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Pasuruan,” ujar H.M. Shobih Asrori.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pasuruan siap mendukung penuh setiap langkah Polres Pasuruan dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Komunikasi antarinstansi, kata dia, menjadi kunci penting dalam menghadapi berbagai potensi kerawanan kamtibmas.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono menegaskan bahwa silaturahmi merupakan fondasi utama dalam membangun sinergi lintas lembaga sejak awal ia bertugas.

“Di hari pertama berdinas di Kabupaten Pasuruan, saya sudah bersilaturahmi kepada Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri, Pengasuh Ponpes Dalwa, dan Kyai Soleh dari Ponpes Ngalah. Ini bagian dari upaya membangun komunikasi sejak awal,” ungkapnya.

Kapolres juga memastikan pihaknya membuka ruang koordinasi seluas-luasnya dengan pemerintah daerah guna mengantisipasi berbagai dinamika di tengah masyarakat.

“Kami membuka ruang komunikasi dan koordinasi seluas-luasnya dengan Pemkab Pasuruan guna menghadapi berbagai potensi kerawanan di wilayah,” tambah AKBP Harto.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko, Wakapolres Pasuruan Kompol Andy Purnomo, Kasat Lantas KP Derie Fradesca, serta Kasat Intelkam AKP Lubis Ibroril Chosam.

Kasat Intelkam Polres Pasuruan AKP Lubis Ibroril Chosam menilai silaturahmi ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat kemitraan Polri dengan pemerintah daerah.

“Kegiatan ini menjadi sarana bertukar informasi terkait kondisi wilayah, potensi kerawanan kamtibmas, serta agenda strategis daerah yang memerlukan dukungan pengamanan dari Polri,” jelasnya.

Sinergi yang terbangun melalui pertemuan tersebut diharapkan mampu memperkuat stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

PROBOLINGGO,
Kota ProbolinggoRapat Dengar Pendapat (RDP) kedua terkait polemik Homestay Hadi’s di ruang paripurna DPRD Kota Probolinggo kembali berlangsung tegang. Namun di balik panasnya forum, satu hal justru menjadi sorotan utama: DPRD secara terbuka mengakui tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tegas.
Pengakuan itu disampaikan langsung Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Isah Junaidah, di hadapan warga yang sejak awal datang membawa tuntutan jelas: penutupan homestay.
“Kami tidak punya kewenangan mencabut izin. Secara administrasi, izinnya lengkap. Yang bisa kami lakukan hanya sebatas peringatan dan rekomendasi pengawasan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sontak memicu kekecewaan. Pasalnya, RDP yang telah digelar untuk kedua kalinya kembali berakhir tanpa keputusan konkret. Tidak ada sanksi, tidak ada rekomendasi penutupan, bahkan tidak ada tenggat waktu penyelesaian.
DPRD hanya menawarkan solusi normatif: pengetatan seleksi identitas tamu dan pengawasan 24 jam oleh Satpol PP. Bagi warga, langkah itu dinilai tidak menyentuh akar persoalan dan hanya memindahkan tanggung jawab ke instansi lain.
Isah bahkan menyarankan warga menempuh jalur hukum apabila tetap menginginkan penutupan.
“Kalau warga tetap ingin menutup, silakan melalui mekanisme hukum, bisa sampai ke PTUN,” ucapnya.
Sikap ini mempertegas posisi DPRD yang cenderung berada di wilayah aman prosedural, bukan pada upaya penyelesaian konflik sosial yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Di hadapan DPRD, tokoh masyarakat dan Ketua MUI Kecamatan Kademangan, KH Taufik, meluapkan kekecewaannya. Ia menilai pemerintah daerah, termasuk DPRD, lamban dan tidak menunjukkan keberpihakan pada keresahan warga.
“Masalah ini bukan baru. Sudah sejak 2012. Tapi sampai hari ini, yang kami dapat hanya rapat demi rapat, tanpa keputusan,” tegasnya.
RDP kedua ini pada akhirnya kembali memperlihatkan jarak antara forum aspirasi dan tindakan nyata. DPRD memosisikan diri sebagai penonton regulasi, bukan penggerak solusi.
Rapat ditutup tanpa kesimpulan strategis. Homestay tetap beroperasi. Konflik tetap berjalan.
Dan publik kini mencatat satu hal: ketika tekanan warga memuncak, DPRD Kota Probolinggo justru menyatakan tangan mereka terikat.(ali)