SIDOARJO – Warga penerima bantuan BLT-DD di Desa Simpang Khususnya Warga Miskin melaporkan Perangkat desa M. Sampe (Kasipem) Kasi Pemerintahan Desa Simpang Kecamatan Prambon Sidoarjo Ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo Hari Selasa 5/ 7/2022, Bulan kemarin.
Berawal dari beberapa warga yang mengeluh ke Abdul muntolip anggota TNI Marinir warga Desa Simpang, karena Bantuan BLT-DD yang diterima dipotong 700 ribu hingga 750 ribu oleh M. Sampe kasi pemerintahan ( Kasipem ) Desa Simpang Kecamatan Prambon Sidoarjo.
Sebut saja Sicantik (bukan nama aslinya) anak dari korban penerima bantuan BLT-DD yang dipotong 700 ribu, sambil menunjukkan tanda terima surat pengaduan dari kejaksaan ke awak media GempurNews menjelaskan, kalau dirinya mengambilkan hak orangtuanya dan diminta lagi dengan alih-alih buat taruhan Pilkades dan harus memilih kades yang dipilih.
“Waktu itu saya dipanggil pak Sampe dibalai desa mas, sama Sampe saya diberi uang BLT-DD 900 ribu dan disuruh tandatangan menerima, anehnya setelah mahgrib Sampe datang kerumah dan sambil ngedumel sedikit marah meminta uangnya lagi sebesar 700 ribu”. Jelasnya Sicantik
Sambil menirukan nada kata M. Sampe saat meminta uang bantuan BLT-DD dengan alih-alih uangnya dibuat taruhan Pilkades 2022 di Desa Simpang, M. Sampe sambil marah dan memaksa agar diberikan uang BLT-DD kembali.
“Sampe teko Nang omah Karo moreng moreng mas, ngomong duwek’e sing pitongatus ewuh tak gawene totoan pilkades, engkok lek menang tak ke’i berlipat-lipat”
Sampe datang dirumah sambil marah-marah mas, bilang uangnya yang 700 ribu saya buat taruhan Pilkades, nanti kalau menang tak kasih berlipat-lipat.” Jelasnya Sicantik saat didatangi Sampe meminta uang BLT-DD kembali dengan alih alih buat taruhan Pilkades.
Masih kata Sicantik, ia menjelaskan saat diminta kembali uang BLT-DD dan mencari hutangan karena Sampe marah marah saat meminta kembali.
“Duwek teko Sampe sangangatus ewu iku wes entek diblonjono gawe kebutuhan bendino wongtuoku mas, Sampe moreng-moreng mas, akhire aku dolek utangan mas, Sampe jaluk duwek dibalekno pitongatus ewuh”
Uang dari Sampe 900 ribu itu sudah habis dibelanjakan buat kebutuhan sehari-hari orangtua saya mas, akhirnya terpaksa saya cari hutangan mas, Sampe minta uang dikembalikan 700 ribu.” Sesalnya Sicantik mencari hutangan mengembalikan uang BLT-DD yang diminta Sampe.
Berbeda dengan Jelita, ia selama hidupnya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari Desa Simpang, biarpun miskin, ia mengatakan kalau dirinya mendapatkan bantuan bangunan dari seorang TNI warga Desa Simpang juga, iapun mengatakan kalau pemasangan aliran listrik PLN dibantu pemasangan dari seorang warga juga warga Desa Simpang.
“Dulu rumah saya dari bambu mas, karena ada orang kasihan sama saya, saya dibangunkan rumah sama seorang TNI warga Simpang mas, tidak hanya rumah mas, Listrik saya dulu juga dipasangkan sama seorang warga Desa Simpang juga mas. Tapi saya heran mas, saya kok gak dapat bantuan dari desa yaa mas”. Kata Jelita dihadapan media awak media GempurNews
Masih kata Jelita, ia menambahkan kalau dirinya dipanggil M. Sampe, menjelaskan disaat bertemu M. Sampe, M. Sampe mengatakan kalau dirinya disuruh memilih calon Kades Soleh dan mendapatkan imbalan mendapatkan bantuan BLT-DD 900 ribu kalau memilih calon kades Soleh.
“Gak suwe mas, aku dicelok Sampe, di ke’i satus seket mas, aku Takon mas, kok mek status seket pak Sampe, dijawab Sampe satus seket disek sing pitongatus seket tak gawe totoan lurah-lurahan, miliho lurah Soleh loh, engkok awakmu tak ke’i berlipat-lipat”
Tidak lama mas, saya dipanggil Sampe, dikasih 150 ribu, saya menanyakan kok cuma 150 ribu pak Sampe, dijawab Sampe 150 ribu dulu, yang 750 ribu tak buat taruhan lurah-lurahan, kamu pilih Soleh loh, nanti kamu tak kasih berlipat-lipat.” Kata Jelita sambil menirukan kata Sampe saat mengambil uang bantuan BLT-DD di balai desa Simpang.
Diwaktu berbeda Abdul muntolip anggota TNI Marinir juga warga Desa Simpang merasakan geram melihat warga miskin yang dibodohin sama M. Sampe perangkat (Kasipem).
“Saya ini kasihan, warga yang bener-bener membutuhkan bantuan ini, tidak menerima tapi dipotongin bantuannya, bukan hanya satu, dua orang mas, tapi lebih dari 20 orang, ini nanti pasti ada yang mengadu lagi, makanya langsung saya dampingi mengadu ke kejaksaan hari Selasa 5 Juli 2022, agar warga ini benar-benar terbantu dengan adanya bantuan BLT-DD dan Sampe segera diproses sesuai hukum yang berlaku”. Jelasnya Abdul Muntolip lewat Aplikasi WhatsApp.
Dengan adanya pelaporan ke kejaksaan dan keluhan dari korban penerima bantuan BLT-DD yang dipotong sama M. Sampe awak media GempurNews menggalih informasi mendatangi kantor Desa Simpang, untuk menemui H. Kamim (Kades) dan Sampe perangkat (Kasipem) bertemu dengan Kasun mengatakan, pak kades lagi bimtek pak, kalau Sampe masuk hanya 2 hari dan gak pernah masuk lagi.
Awak media GempurNews mencoba mendatangi rumah Sampe di RT. 12 RW. 03 ditemui Tatik (istri Sampe) menjelas kalau keberadaan sampai tidak diketahui.
“Mboten enten, Mboten karuan pak, mboten Nate mantuk”
Tidak ada, tidak karuan pak, tidak pernah pulang.” Jelasnya Tatik dihadapan awak media GempurNews
Diwaktu berbeda hari Selasa 9/822 yang lalu, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor berpesan kepada masyarakat penerima agar memanfaatkan bantuan itu dengan baik. Membelanjakannya untuk kebutuhan pokok, bukan untuk bersenang-senang atau membeli sesuatu yang tidak penting.
Kepada pihak kecamatan dan desa, Ahmad Muhdlor berpesan agar penyaluran benar-benar sesuai data. Perangkat desa harus melakukan kroscek ulang sebelum memutuskan sebagai KPM agar tidak terjadi dobel data.
“Jangan sampai ada yang duplikasi, dan bantuan juga harus tepat sasaran. Diberikan kepada warga yang benar-benar terdata serta berhak menerima bantuan,” pesannya.
Bantuan ini sengaja dikucurkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 (virus Corona). Khususnya warga yang kurang mampu. Ke depan, Pemkab Sidoarjo juga akan menambah bantuan berupa 500 paket sembako.
Pada hari yang sama, Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi juga menyerakan BLT Dana Desa di Desa Durung Bedug, Kecamatan Candi, Sidoarjo.
Di sana, Subandi berulang kali mewanti-wanti kepada semua kades dan camat untuk hati-hati dalam penyaluran ini.
Subandi minta kepada seluruh kepala desa agar proses pendataan calon KPM diputuskan melalui musyawarah desa (Musdes) dengan melibatkan RT dan RW.
“Pelaksanaan Musdes harus dilakukan agar tepat sasaran. Dan semua harus menjalankan tugas dengan baik, jangan sampai ada pemotongan,” tegas Subandi.
Penentuan melalui Musdes, menurut Subandi, juga lebih transparan dan bisa mencegah terjadinya penyimpangan. Termasuk mencegah terjadinya pemotongan serta penggelembungan data calon penerima manfaat.
Subandi mewanti-wanti para kades dan camat agar saat pendataan yang dilakukan melalui RT/RW dicek ulang. Ia tidak ingin ada warga yang mestinya mendapatkan hak sebagai KPM tapi terlewati.
“Saya ingatkan lagi kepada para camat dan kades agar saling komunikasi dan koordinasi. Jangan sampai setelah diputuskan jumlah penerima bantuan, ada yang terlewatkan, kasihan nanti,” pesan Mantan Komisi A DPRD Sidoarjo ini. (Yuli)
(Bersambung)
Editor : dhw_robhin
