BANDUNG – Minggu, 7 Agustus 2022 bertempat di GOR Desa Langonsari Pemuda Pancasila ranting Langonsari mengadakan kegiatan khitanan massal. Hadir dalam acara tersebut H. Asep Romy S.E selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila Kab Bandung.

Rey, wakil ketua ranting Langonsari mengungkapkan,
” Khitanan massal ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu khususnya yatim piatu. PP bersinergi dengan kepala desa, pemerintahan setempat untuk kemajuan daerah sendiri, terutama untuk menilai bahwa organisasi ini bukan organisasi premanisme. PP juga akan berkolaborasi dengan karang taruna desa dalam kegiatan HUT RI.”Ungkap Rey Kepada Awak Media.

Kemudian Rey menambahkan,
“Kegiatan khitanan massal ini akan diadakan lagi sampai tahun depan, Kedepannya PP akan mengadakan acara sosial lainnya ke panti asuhan atau panti jompo dengan cara lainnya dan mengembangkan kader-kader yang ada di Langonsari.”Pungkas Rey. (ANDRI)

Editor : dhw_robhin

KOTA BANDUNG – Sabtu, 6 Agustus 2022 DPW PAN JABAR ( Badan Saksi Wilayah ) Mengadakan Pelatihan Saksi Tingkat Daerah di Kantor DPW PAN JABAR Jalan BKR Kota Bandung.

Pelatihan Saksi Tingkat Daerah ini Di Hadiri Oleh Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, Yandri Susanto Ketua KPPN merangkap sebagai Wakil Ketua MPR RI , Ketua DPW PAN JABAR Desi Ratnasari, Sekwil DPD PAN JABAR Hasbulloh dan para DPD PAN Kabupaten/Kota Se- Jawa Barat.

Adapun Pemateri yang memberikan Pelatihan Saksi ini berasal dari KPUD dan BAWASLU JABAR Bapak Endun dan Bapak Zaky.

Sementara itu menurut Ketua Badan Saksi Wilayah Abdurrahman T Pratomo menurut beliau Program Pelatihan Saksi ini merupakan Program Saksi Nasional ini adalah Program DPP ini yang tentunya Badan Saksi Wilayah menindaklanjuti Program DPP

Adapun Tujuan nya adalah melatih tenaga Saksi di daerah -daerah untuk nanti bisa mentraining lagi saksi -saksi ditingkat DPD dan DPC , tentunya saksi -saksi yang kita didik ini bisa memenuhi harapan Partai Politik kita yaitu PAN untuk bisa mengawal apa yang bisa di lakukan di TPS , tugas dan kewajiban yang telah diberikan dalam materi ini yaitu : Mengawasi, mencermati, dan melakukan pengamatan terhadap hasil penghitungan suara.

Lanjut beliau Jika ada temuan kecurangan di lapangan saksi telah di didik itu bisa melakukan Advokasi di lapangan terhadap kecurangan -kecurangan tersebut dan melaporkan kepada DPD-DPD kemudian DPD akan melaporkan ke Wilayah dan Nanti Wilayah yang akan menindaklanjuti tindakan kecurangan tersebut. Tentu nya berbasis Data .

Pelatihan Saksi ini dihadiri Oleh 27 DPD Kabupaten/Kota Se- Jawa Barat masing-masing DPD itu mengirim tiga tenaga Saksi dari Unsur KPPD , Badan Saksi Daerah dan tenaga bergerak tiga badan ini kita ambil satu-satu karena ini target nya berkaitan dengan pemenangan pemilu Suara PAN 2024.

Beliau berharap target nya adalah dengan pelatihan ini bisa memenuhi harapan DPP untuk Provinsi paling tidak 12 kursi dan untuk DPR RI nya sesuai Dapil masing-masing satu kursi setiap Dapil harapan nya 15 kursi , pungkasnya. (ANDRI)

Editor : dhw_robhin

BANDUNG – Bupati Bandung
H.M.Dadang Supriatna kembali melaksanakan program Bunga Desa (Bupati Ngamumule Desa) ke-10 di Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, Rabu (03/08/2022).

Pada kegiatan tersebut Bupati menyempatkan diri untuk menginap di rumah salah satu warga bernama Masri di Kampung Cangkore RW 15 Desa Rawabogo.

Pada rangkaian kegiatan Bunga Desa ini, Bupati Bandung bersama jajaran Perangkat Daerah lebih dahulu melaksanakan pertemuan dengan ratusan warga di Desa Rawabogo dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat disana.

Bupati Dadang Supriatna pun terlihat komunikasi dengan masyarakat setempat dalam berbagai hal, terkait dengan program Pemkab Bandung. Mulai dari program pemberian pinjaman dana bergulir tanpa bunga, insentif guru ngaji, hingga membahas kartu tani si Bedas. Dadang mengungkapkan, jika masyarakat sakit cukup pakai kartu BPJS.

“Jika ada pihak rumah sakit yang menyepelekan pasien, warga minta segera lapor kepada saya. Nanti Kepala Rumah Sakitnya, saya hentikan,” tandas Dadang Supriatna di hadapan ratusan warga di Desa Rawabogo.

Bupati Bandung pun menyampaikan program pendidikan yang berkaitan dengan muatan lokal. Mulai dari pendidikan Bahasa Sunda, mengaji dan menghafal Alquran. Lebih penting lagi warga memahami tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.

Menurutnya, melalui program muatan lokal itu, salah satunya adalah program guru ngaji. Dimana para ustadz hadir selama dua jam setiap minggunya untuk mengajar ngaji di sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga berharap pelaksanaan program bunga desa ini dapat dilaksanakan di 280 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bandung.

Selain itu Ia mengatakan, dirinya melaksanakan program Bunga Desa diantaranya bertujuan untuk memastikan program kartu tani.

“Apakah kartu tani si Bedas itu sampai kepada masyarakat? Makanya, saya ingin mendengar langsung dari masyarakat, tidak hanya dari kepala dinas,” ucap Dadang Supriatna.

Ia pun mengapresiasi petani milenial yang sudah mengkritisi program kartu tani. Sebelumnya, petani milenial mengkhawatirkan data yang masuk dalam rencana penerima program kartu tani si Bedas, dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan yang kurang baik.

Dalam hal program kredit bergulir, Bupati mengatakan, program kredit bergulir bisa digunakan untuk kelompok usaha bersama dan dimanfaatkan untuk usaha para pemuda milenial dalam mengembangkan usahanya.

“Teknisnya ada di pihak bank untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir tersebut,” katanya.

Dalam sesi diskusi dengan masyarakata, Bupati Bandung pun langsung menanggapi adanya keluhan warga terkait adanya kerusakan jalan di desa Rawabogo. “Sebagai bentuk nyata ayo kita turun ke lapangan dan langsung kerjakan perbaikan jalan itu,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, A Tisna Umaran memberikan penjelasan terkait dengan kartu tani Si Bedas. Menurutnya, latar belakang bupati menggulirkan kartu tani si Bedas adalah janji politik.

“Bahwa negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Tisna mengatakan persoalan petani itu krusial di antaranya rugi, selain untung.

“Kewenangan Kabupaten Bandung dibatasi, dan Pemkab Bandung tak bisa mensubsidi karena hal tersebut merupakan kewenangan pusat,” katanya.

Oleh karenanya, Tisna pun mengajak kepada masyarakat untuk NU berdiskusi dalam mensikapi persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan Kartu Tani Si Bedas. (ANDRI)

Editor : dhw_robhin