CIMAHI – Sejak Kotif Cimahi memisahkan diri dari Kabupaten Bandung dan menjadi kota otonom tahun 2001, pembangunan, pemajuan kebudayaan dan pariwisata Kota Cimahi belum digarap optimal. Kebudayaan dan pariwisata yang bukan urusan wajib dalam perencanaan pembangunan diposisikan jauh di nomor urut paling belakang, ada tapi sekedar mengada atau hanya menggugurkan kewajiban.

Cimahi sebuah kota kecil yang terdiri 3 kecamatan dan 15 kelurahan memiliki potensi kebudayaan dan pariwisata yang bisa digali bukan sematan untuk menunjukan identitas budaya dan pariwisata yang berkembang sejak dulu hingga sekarang, juga menjadi modal dasar dalam meningkatkan anggaran pendapatan daerah dan masyarakatnya.
Kesadaran pemerintah Kota Cimahi terhadap dua hal di atas sudah ada, yakni dibuktikan dengan terbitnya 2 buah kebijakan yang dituangkan dalam Peratuaran Daerah (Perda). Dibidang kebudayaan, pemerintah Kota Cimahi serta disokong berbagai elemen masyarakat telah menerbitkan Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Pemajuan Budaya Lokal.

Sedangkan bidang pariwisata terbit Perda No. 10 Tahun 2019 tentan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 2019-2025. Bahkan tahun 2021 DPRD Kota Cimahi mulai mengusulkan Raperda yang masih erat kaitannya dengan kebudayaan dan pariwisata yaitu perda tentang kuliner dan nampaknya perda tersebut masih mangkrak.
Sampai saat in 2 perda yang diterbikan baru tertuang di atas kertas, realisasinya masih jauh panggang dari api. Bahkan tidak ada tindak lanjutnya dalam bentuk kebijakan turunannya berupa Peraturan Walikota (Perwal). Sehingga pembangunan kebudayaan dan pariwisata mandeg, bahkan agak melenceng dari yang diamanatkan perda.

Urusan pemajuan kebudayaan dan pariwisata semestinya bukan tanggungjawab Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) sepenuhnya, tapi sangat dibutuhkan sinergitas dengan dinas-dinas lain. Kebudayaan berhubungan dengan dunia pendidikan Disdik harus berperan, berhungan dengan dunia usaha dan ekonomi kreatif harus ada peran Badan ekonomi kreatif dan Disdagkoperin, yang berhubungan dengan lingkungan hidup harus ada DLH dan DKP, berhubungan dengan publikasi, promosi, digitalisasi informasi harus ada peran Diskominfoarpus, berhubungan dengan pembangunan sarana harus ada peran Dinas PUPR dan peran OPD lainnya. Kerjasama pentahieliks yang didengung-dengaunkan pemerintah harus mewujud dipemerintahan Kota Cimahi sendiri, karena urusan kebudayaan dan pariwisata adalah urusan pembangunan karakter, jati diri, pencitraan dan industri kreatif dan pendapatan atau sumber mata pencaharian masyarakat jugan pendapatan daerah, jangan dipandang sekedar pemenuhan hiburan, totonan atau refresing masyarakat Kota Cimahi.

Program pemerintah Kota Cimahi yang direalisasikan dalam kegiatan budaya dan pariwisata hanya sebatas seremonial. Tidak menyutuh pada subtansi yang diamatkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah, Permendagri dan Perda. Kegiatan budaya khususnya hanya dipandang sebagai media hiburan, terkesan impropisasi, disesuaikan selera atau keingin pejabat, atau apa yang dimau kedinasan masing-masing. Sehingga kegiatan tidak menjadi bagian penting dari pembangunan karakter, memperliharkan identitas atau jati diri sebuah kota, peningkatan kunjungan pariwisata, pendapatan pelaku budaya, pendapatan masyarakat dan pendapan daerah.

Tiap momen perayaan hari jadi Kota Cimahi di bidang kebudayaan dan pariwisata seharusnya menjadi bagian penting dalam menunjukan hasil yang telah dicapai dari proses panjang yang dilakukan pelaku budaya, pegiat pariwisata dan pemerintah kota. Perayaan HUT Cimahi jangan jadi euforia semu, tapi mesti menjadi ajang evaluasi diri ditengah menunjukan keberhasilan maupun kekurangan pada masyarakat sendiri juga masyarakat di luar Kota Cimahi.
Harapan besar pada Pemeritah Kota Cimahi, Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2023-2026 agar lebih diperhatikan.

Realisasikan amat perda yang telah dibuat, sebelum dicabut dan ada perda penggantinya. Bersama berbagai elemen masyarakat susun kembali langkah-langkah strategi pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Khusus di bidak kebudayaan, mari kaji atau susun bersama rumusan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Cimahi, karena PPKD yang diwajibkan pemerintah pusat disahkan Walikota, harus menjadi pijakan dalam menjalankan program dan kegiatan budaya dari tahun ketahun.
Selamat HUT ke 21 Kota Cimahi, 21 Juni 2022. Semoga slogan Cimahi Bangkit, Cimahi Maju mewujud bersama visi utama Cimahi Maju, Agamis, Berbudaya dan Sejahtera.

Hermana HMT.

CIMAHI – Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari keluarga yang berkualitas akan tumbuh bangsa yang produktif, tangguh dan berdaya. Namun, Dewasa ini, banyak fungsi dalam keluarga yang tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ekonomi keluarga, latar belakang pendidikan orang tua, lingkungan tempat keluarga itu berada serta adanya pengaruh lunturnya budaya luhur bangsa kita dimana masyarakat kurang mampu memanfaatkan era globalisasi ini dengan sebaik-baiknya.

Kondisi ini juga diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang menambah beban dalam keluarga selama dua tahun terakhir.
Stunting, merupakan salah satu ancaman yang dapat mengurangi kualitas generasi muda. Di masa pandemi COVID-19, keadaan kurang gizi kian rentan menimpa para balita dikarenakan penurunan pendapatan pada sebagian besar kelompok keluarga. Oleh karenanya pemerintah tengah serius menyikapi persoalan stunting. Percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilakukan satu lembaga saja melainkan perlu kerjasama dengan unsur non-pemerintah seperti dunia usaha, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat. Peran keluarga sangat besar dalam mengatasi masalah ini.
Keluarga menjadi garda pertama dalam upaya untuk memerangi stunting. Atas dasar tersebut tema utama peringatan HARI Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-29 adalah “Ayo Cegah Stunting, Agar Keluarga Bebas Stunting”.

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggelar peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-29 Tingkat Kota Cimahi Tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula Gedung A Gedung Pemerintahan Kota Cimahi pada hari Kamis (23/06).

Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Cimahi Let. Kol. (Purn) Ngatiyana yang hadir untuk membuka kegiatan tersebut mengungkapkan tujuan dari pelaksanaan peringatan HARGANAS Tingkat Kota Cimahi Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi stunting di Indonesia pada umumnya, dan Kota Cimahi pada khususnya.

“Keluarga Keren Mencegah Stunting adalah keluarga yang bertumbuh kembang secara fisik, dikarenakan dalam tubuh yang sehat akan ada fisik yang kuat dan akan menghasilkan pemikiran atau psikis kuat pula, bagaimana kita bisa berfikir baik, berpikir sehat jika fisik kita tidak kuat,” ujar Ngatiyana menjelaskan dasar dari pemilihan tema HARGANAS Tahun 2022.

Ngatiyana menyebutkan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, maka diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi diantaranya adalah dengan revitalisasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Bangga Kencana yang harus dilaksanakan dan didukung oleh seluruh stakeholders yang ada.

“Perlu adanya tindakan konkrit dan masif dalam membangun agar pembangunan manusia di Indonesia khususnya Kota Cimahi agar tercipta suatu kondisi dimana keluarga itu menjadi lingkungan yang aman, nyaman, bahagia, sehat dan sejahtera,” tegas Ngatiyana.

Ngatiyana berharap Peringatan HARGANAS bukan hanya sekedar seremoni, melainkan dapat menumbuhkan kesadaran terkait gizi yang baik guna melawan stunting, sehingga kualitas generasi masa datang menjadi lebih baik, “Di momentum yang baik ini mari kita merefleksikan pentingnya institusi terkecil dalam suatu masyarakat yaitu
keluarga,” imbuhnya.

Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat Kota Cimahi untuk Bersama-sama memperkuat fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, kasih sayang dan menjaga kesehatan setiap keluarganya.
“Mari jadikan momentum ini sebagai awal dimana kita semakin memperhatikan kualitas keluarga dan generasi kita selanjutnya dan yang terpenting bagaimana pemberian nutrisi dan asupan terbaik untuk anggota keluarga, bahkan sejak di 1.000 hari pertama kehidupan karena hal tersebut metukapan cara yang efektif dalam mencegah stunting,” tutup Ngatiyana.
Peringatan HARGANAS Tingkat Kota Cimahi turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Cimahi Maria Fitriana, Kepala Perangkat Daerah Kota Cimahi, Ketua TP PKK Kota Cimahi Midjiati Ningsih, Ketua TP PKK Kecamatan, Ketua TP PKK Kelurahan Se-Kota Cimahi, Camat dan Lurah Se-Kota Cimahi serta Kader Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi. Sedangkan hadir sebagai narasumber adalah Elma Triyulianti dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat dan Fitriani Manan Wakil Pokja IV TP-PKK Kota Cimahi.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba, antara lain:

1. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) RW 16 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah sebagai Juara I Kelompok Bkb Tingkat Kota Cimahi Tahun 2022;
2. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) RW 07 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan sebagai Juara I Kelompok BKR Tingkat Kota Cimahi Tahun 2022;
3. Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) RW 07 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan sebagai Juara I Kelompok BKL Tingkat Kota Cimahi Tahun 2022;
4. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) RW 07 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan sebagai Juara I Kelompok UPPKA Tingkat Kota Cimahi Tahun 2022;
5. Keluarga Bapak Sukirman Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan sebagai Keluarga Teladan Terbaik ke I tingkat Kota Cimahi Tahun 2022.
   Achmad $
   Sumber:(Bidang IKPS/Dy)