SIDOARJO – Kecamatan Tulangan pada 19 Juni 2022 bulan depan siap menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Ada tujuh desa yang melaksanakannya yaitu Desa Kenongo, Kepunten, Janti, Kepuhkemiri, Grabagan, Grinting dan Grogol total keseluruhan ada 17 calon Kades.

Hal tersebut disampaikan Camat Tulangan Didik Widoyoko, dalam acara Cangkrukan Kamtibmas kemarin, Kamis (19/5/2022), yang digelar Kapolresta Sidoarjo jelang Pilkades serentak 84 desa tahun 2022 di Kabupaten Sidoarjo.

“Kurang sebulan jelang Pilkades serentak, situasi kamtibmas di wilayah kami aman dan kondusif. Berbagai persiapan sudah matang dan 17 kontestan Pilkades di tujuh desa Kecamatan Tulangan juga berkomitmen untuk mengikuti setiap agenda Pilkades dengan tertib dan damai,” papar Camat Tulangan Didik Widoyoko.

Menanggapi kesiapan pelaksanaan Pilkades serentak di tujuh desa Kecamatan Tulangan, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro mengapresiasi dan berharap situasi damai serta kondusif dapat terwujud hingga tahap akhir Pilkades nanti.

Ia memberikan contoh bagaimana semangat gotong royong kebersamaan seluruh Forkopimda, Forkopimka hingga tingkat desa bahu membahu bersama masyarakat, berhasil menanggulangi pandemi Covid-19 dan vaksinasi sampai tingkat desa.

“Semangat sinergitas dan kebersamaan keberhasilan penanggulangan Covid-19 dan memasifkan vaksinasi di tingkat desa, kami harap dapat diteruskan untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkades serentak di wilayah kita berlangsung aman, damai dan kondusif,” pesan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro.

Selain itu, masyarakat juga dihimbau selama masa Pilkades tidak berbuat anarkis, saling hasut, menyebar berita bohong, menebar kebencian serta tidak menjadikan Pilkades sebagai ajang taruhan.

“Bila ada upaya-upaya pelanggaran dalam Pilkades silahkan laporkan kepada panitia atau kepada kami, karena pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkades akan dikenai ancaman pidana,” pungkas Kapolresta Sidoarjo. (tim)

SIDOARJO – Sebanyak 468 orang PNS Sidoarjo mendapatkan petikan SK (Surat Keputusan) Kenaikan Pangkat hari ini, Kamis, (19/4). SK Kenaikan Pangkat periode 1 April 2022 tersebut diterima PNS mulai dari golongan I sampai IV. Pagi tadi, SK Kenaikan Pangkat tersebut diserahkan oleh Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP dalam Apel PNS di Alun-alun Sidoarjo.

Dalam sambutannya sebagai pembina apel, bupati Sidoarjo yang biasa dipanggil Gus Muhdlor itu menyampaikan bahwa ASN harus mampu memahami dan melaksanakan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) nya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Seluruh ASN juga dimintanya berlomba-lomba menciptakan kepraktisan, keefektifan dan transparansi pelayanan publik untuk mendorong terciptanya Good And Clean Governance (Efektif, Efisien, Jujur, Transparan dan Bertanggungjawab).

“Saya harapkan seluruh Pegawai Negeri Sipil/PNS dan non ASN untuk mampu memahami dan melaksanakan Tupoksinya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab serta selalu berlomba menciptakan kepraktisan, keefektifan dan transparansi untuk mendorong terciptanya Good And Clean Governance,” harapnya.

Gus Muhdlor juga mengatakan beberapa program pembangunan telah berjalan selama 14 bulan dirinya memimpin Sidoarjo. Dukungan seluruh ASN Sidoarjo terhadap program pembangunan sangat diharapkannya. Tanpa dukungan itu, ia pastikan program pembangunan yang dijalankannya tidak akan dapat berjalan baik.

“14 bulan telah berlalu, ada beberapa program yang sudah berjalan, berproses dan juga akan kita eksekusi dibeberapa tahun kedepan, saya berharap dukungan sepenuhnya dari ASN Sidoarjo,” pintanya.

Gus Muhdlor juga meminta pejabat ASN harus berani mengambil keputusan kebijakan dengan cepat. Menurutnya pengambilan keputusan tidak harus dilalui secara formal seperti lewat rapat. Namun dapat dilakukan dengan cara yang sederhana.

“Kalau sesuatu itu bisa dieksekusi dengan cepat hanya dengan secangkir kopi, sudah tuntaskan, kalau sesuatu itu bisa dilakukan sambil makan siang dan tidak perlu rapat berjilid-jilid maka sudah laksanakan,” pintanya.

Dikatakannya memutuskan kebijakan dengan cepat dapat dilakukan selama regulasi on the rule atau pada aturan. Menurutnya program atau kebijakan pembangunan yang diputuskan pemerintah sudah sangat ditunggu-tungguh masyarakat. Oleh karenanya pejabat pengambil kebijakan harus berani mengambil keputusan dengan cepat.

“Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dan jangan sembunyi saja dibalik keputusan rapat, selama regulasi on the rule, kemaslahatan ditunggu masyarakat, sudah eksekusi secepatnya tidak usah menunggu rapat,” ucapnya.

Gus Muhdlor juga meminta agar tidak ada sekat antar instansi pemerintah. Bahkan juga antar pejabat. Komunikasi dan koordinasi diharapkan terjalin demi menuntaskan pembangunan dengan baik.

“Jangan pernah ada sekat antar dinas atau bahkan antar Kabid, punya gengsi masing-masing dan harus dituntaskan lewat rapat, namun komunikasinya ditata, lebih cepat lebih baik sehingga masyarakat tidak menunggu terlalu lama,” ucapnya. (Kominfo/Yl).

SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sidoarjo Tahun Anggaran 2021. Tercatat sudah sembilan kali berturut-turut Pemkab Sidoarjo menerima opini WTP.

Penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan LHP LKPD TA 2021 Kabupaten Sidoarjo diserahkan oleh Kepala BPK Jatim Joko Agus Setyono kepada Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP di Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur Juanda Sidoarjo, Rabu (18/05).

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor bangga akan capain itu. Menurutnya prestasi WTP menunjukkan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Alhamdulillah hari ini LHP LKPD TA 2021 Pemkab Sidoarjo mendapat opini WTP. Dan menjadi tugas kami kedepan untuk mempertahankan WTP yang sudah diraih sembilan kali berturut-turut,” terang Muhdlor.

Gus Muhdlor mengatakan capaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dukungan penuh dari seluruh masyarakat Sidoarjo. Oleh karenanya, bupati alumni Fisip Unair Surabaya itu mengapresiasi hasil kerja keras yang dilakukan jajarannya dalam mengawal dan mengelola keuangan daerah.

Bupati muda itu terus mendorong jajarannya untuk mempertahankan opini WTP di tahun-tahun berikutnya. Ia menilai pentingnya opini WTP karena itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel.

“Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan uang negara, opini WTP merupakan bukti bahwa APBD dikelola secara bijak, profesional, akuntabel dan transparan,” pungkasnya. (Kominfo/Yl).