Cimahi,Sabtu(20/12/2025)
Dalam rangka menyambut Hari Ibu 2025, anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Dra. Aida Cakrawati Konda, menekankan pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif untuk melahirkan kebijakan yang tepat sasaran. Dalam sebuah diskusi radio, beliau memaparkan bahwa kehadiran perempuan di politik bukan sekadar pemenuhan kuota, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyuarakan isu-isu spesifik seperti kesehatan reproduksi, pendidikan anak, dan kesejahteraan keluarga.

Menurutnya, partisipasi aktif perempuan adalah kunci utama dalam memastikan kebijakan publik yang diambil lebih berpihak pada keadilan gender dan kebutuhan domestik masyarakat.

Ibu Aida juga menyoroti tantangan nyata yang dihadapi perempuan politisi, terutama mengenai beban ganda antara peran rumah tangga dan tanggung jawab publik. Beliau berbagi pengalaman bahwa kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat selama empat periode adalah komunikasi yang kuat dengan keluarga serta manajemen waktu yang disiplin.

Di Kota Cimahi sendiri, fokus utama yang tengah diperjuangkan meliputi pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala rumah tangga melalui pelatihan keterampilan dan permodalan, serta penguatan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menutup pembahasannya, Ibu Aida mengajak seluruh perempuan di Kota Cimahi untuk tidak ragu terjun ke dunia politik atau setidaknya melek terhadap isu-isu politik yang ada. Beliau mendorong para perempuan untuk berani bersuara dan memilih pemimpin yang memiliki kepedulian nyata terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Melalui momentum Hari Ibu, diharapkan semakin banyak perempuan yang mengambil peran strategis di ruang publik demi mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih sejahtera dan inklusif bagi semua kalangan.

Achmad Syafei

Cimahi,Rabu(17/11/2025)
Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, menanggapi wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD yang belakangan kembali mencuat. Menurutnya, meski nantinya masyarakat tidak lagi memilih pemimpin secara langsung, hubungan antara calon kepala daerah dan konstituen tetap bisa terjaga melalui peran partai politik.

Wahyu menilai masyarakat dapat menitipkan mandatnya dengan cara memilih partai yang mengusung sosok calon pemimpin yang mereka dambakan saat pemilihan legislatif berlangsung.

Dalam sistem ini, perolehan suara partai politik di tingkat DPRD Kabupaten/Kota maupun Provinsi menjadi penentu utama kemenangan seorang kepala daerah. Wahyu menjelaskan bahwa akan ada “garis lurus” yang menghubungkan aspirasi pemilih dengan keputusan di parlemen, sehingga masyarakat tetap memiliki pengaruh meski lewat mekanisme perwakilan.

Selain dianggap mampu menjaga keterwakilan aspirasi, perubahan sistem ini juga dipandang sebagai langkah untuk menciptakan proses politik yang lebih sederhana dan efisien dari sisi anggaran maupun pelaksanaan.

Namun, Wahyu juga mengingatkan adanya risiko jika perubahan ini tidak disertai dengan sosialisasi yang matang kepada publik. Karena masyarakat tidak lagi bersentuhan langsung dengan surat suara calon kepala daerah, pemahaman mengenai fungsi partai politik sebagai jembatan aspirasi harus diperkuat jauh-jauh hari. Hal ini penting agar masyarakat tetap merasa memiliki andil dalam menentukan arah pembangunan daerah meskipun proses pemilihannya dilakukan oleh para anggota legislatif di parlemen.

Achmad Syafei

Cimahi,Kamis(18/12/2025)
Komisi II DPRD Kota Cimahi menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Dalam sebuah dialog interaktif, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cimahi, Yevi Abdullah, SE, menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi di berbagai sektor, mulai dari pasar tradisional hingga pajak daerah.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pembangunan di Kota Cimahi tidak hanya bersifat serampangan atau jangka pendek, melainkan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Yevi menyatakan,”Pembangunan berkelanjutan di sini artinya bagaimana pembangunan tersebut tidak berhenti sesaat, terus berkesinambungan, dan masyarakat bisa merasakan perubahan dari waktu ke waktu”.

Di tengah tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Komisi II mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih kreatif dalam menjemput program-program dari kementerian. Sektor UMKM dan ekonomi kreatif menjadi pilar penting yang terus diperkuat melalui pelatihan digitalisasi dan kemudahan legalitas usaha. Selain itu, masalah lingkungan seperti pengelolaan sampah yang mencapai 230 ton per hari dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi agenda mendesak yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Yevi menekankan pentingnya efisiensi dan kreativitas OPD dengan menyebutkan, “Kami berpikir keras bagaimana dengan keterbatasan anggaran ini kita tetap melakukan pembangunan berkelanjutan, salah satunya dengan mendorong OPD bekerja sama dengan kementerian untuk mendapatkan bantuan program”.

Sebagai penutup, DPRD Kota Cimahi mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berperan aktif sebagai agen perubahan dalam menjaga lingkungan dan memajukan kota.

Dengan luas wilayah yang terbatas, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dianggap sebagai kunci utama masa depan Cimahi. Diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi warga agar program seperti pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dapat berjalan maksimal. “Pembangunan berkelanjutan adalah PR kita bersama.

Tidak cukup hanya dari legislatif atau eksekutif, semua stakeholder di Kota Cimahi harus punya pemikiran yang sama untuk memajukan kota yang lebih ramah lingkungan”, pungkas Yevi.

Achmad Syafei

Cimahi,Sabtu(20/12/2025)
Ketua Anggota Komisi 4 DPRD Kota Cimahi, Sofyan Syekh Abdul Sani Khairuman, S.Pd., menegaskan komitmennya dalam mengawal program-program kesejahteraan masyarakat melalui penguatan fungsi pengawasan dan kolaborasi lintas sektor. Dalam sebuah wawancara radio baru-baru ini, Sofyan menyoroti tantangan besar yang dihadapi Kota Cimahi, khususnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih cukup tinggi.

Beliau mendorong Dinas Ketenagakerjaan untuk lebih inovatif dengan menangkap peluang program pelatihan dan pemagangan dari pemerintah pusat guna melengkapi keterbatasan alokasi APBD 2026 yang diproyeksikan sebesar 1,4 triliun rupiah.

Di sektor pendidikan dan kesehatan, Komisi 4 berupaya memastikan pemerataan akses yang berkeadilan bagi seluruh warga. Sofyan menjamin bahwa proses zonasi sekolah harus berjalan transparan tanpa praktik titip-menitip, serta merencanakan relokasi atau pembangunan fisik sekolah yang lebih layak, seperti SMPN 12 Cimahi.

Sementara itu, terkait layanan kesehatan, beliau menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap pelayanan di Puskesmas dan RSUD Cibabat agar masyarakat tidak lagi terkendala oleh antrean panjang atau kurangnya kualitas layanan SDM medis.

Sebagai penutup, Sofyan mengajak seluruh elemen warga untuk berperan aktif dalam pembangunan kota dengan menyampaikan aspirasi secara langsung ke gedung DPRD maupun melalui saluran komunikasi pribadi.

Beliau memandang jabatan legislatif bukan sebagai ajang kemewahan, melainkan beban amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja nyata. Ke depannya, Komisi 4 akan terus memprioritaskan ketahanan keluarga melalui peraturan daerah (Perda) inisiatif, guna menciptakan fondasi sosial yang kuat bagi generasi mendatang di Kota Cimahi.

Achmad Syafei

Cimahi,Kamis(18/12/2025)
Dalam sebuah sesi dialog interaktif baru-baru ini, Anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi, Agung Rohama Siddiq, S.H., LL.M., menekankan pentingnya pengawasan regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Beliau menyoroti pencapaian Kota Cimahi yang berhasil menduduki peringkat kelima nasional dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui aplikasi seperti “Dilanda Cita” dari Disdukcapil, pemerintah berupaya memangkas birokrasi yang rumit dan antrean panjang, sehingga warga dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lebih efisien dan transparan.

Selain fokus pada digitalisasi, Komisi I juga memberikan perhatian serius terhadap isu-isu krusial di lapangan seperti masalah sampah, kesehatan, dan zonasi pendidikan. Agung menjelaskan bahwa DPRD terus mendorong pemerintah kota untuk melakukan inovasi, termasuk memberikan subsidi SPP bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di swasta guna mengatasi keterbatasan kuota sekolah negeri.

Pengawasan juga diperketat pada sektor perizinan dan penanganan bencana, di mana DPRD bertindak responsif dengan memanggil pihak terkait jika ditemukan pelanggaran atau hambatan dalam pelayanan masyarakat.

Sebagai penutup, masyarakat diajak untuk terlibat aktif dalam pengawasan sosial dengan memanfaatkan kanal aspirasi yang tersedia. Pemerintah Kota Cimahi telah meluncurkan layanan “WA Mantap” yang beroperasi 24 jam untuk menampung keluhan warga, di samping adanya Ruang Aspirasi di Kantor DPRD.

Agung menegaskan bahwa sinergi antara partisipasi aktif warga dan keterbukaan informasi pemerintah adalah kunci utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkup Kota Cimahi.

Achmad Syafei

Cimahi,Rabu(17/12/2025)
Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Cimahi, H. Barkah Setiawan, menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mengawal pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan di Kota Cimahi. Dalam dialog interaktif baru-baru ini, ia menyoroti bahwa fokus utama komisi saat ini adalah memastikan kualitas proyek fisik, seperti perbaikan jalan dan drainase, agar tidak hanya menjadi proyek musiman yang cepat rusak.

Barkah juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap spesifikasi material agar para pelaksana proyek bertanggung jawab penuh terhadap ketahanan bangunan yang menggunakan anggaran rakyat.

Terkait permasalahan banjir yang kerap melanda, Komisi 3 mengidentifikasi bahwa sebagian besar debit air berasal dari kiriman wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Sebagai solusi jangka panjang, DPRD mendorong Pemerintah Kota Cimahi untuk memperluas dan memperdalam saluran drainase di titik-titik rawan seperti Cihanjuang dan Citerep, serta menjalin koordinasi lintas wilayah untuk pembuatan sodetan air di area hulu. Selain infrastruktur air, keberhasilan penguraian kemacetan melalui pembangunan bundaran Cihanjuang juga menjadi catatan positif yang akan terus dikembangkan di titik-titik kemacetan lainnya.

Di sektor lingkungan, Barkah mengajak masyarakat untuk aktif melakukan pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga guna mengatasi darurat sampah di Cimahi yang mencapai 200 ton per hari. Komisi 3 terus mendorong Dinas

Lingkungan Hidup untuk memaksimalkan teknologi pengolahan sampah menjadi nilai ekonomi melalui program Bank Sampah di tiap RW. Menutup keterangannya, ia menegaskan bahwa anggota dewan adalah “pelayan masyarakat” yang siap menerima laporan warga terkait kerusakan fasilitas publik agar dapat segera ditindaklanjuti secara cepat oleh dinas terkait.

Achmad Syafei

Cimahi,Kamis(18/12/2025)
Anggota DPRD Kota Cimahi, H. Bambang Purnomo, menekankan pentingnya peran legislatif dalam mengawal kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat melalui fungsi Badan Anggaran (Banggar). Dalam sebuah diskusi di Radio Mix 92,9 FM, ia menjelaskan bahwa tantangan utama pembangunan di Kota Cimahi saat ini adalah keterbatasan dana APBD yang hanya berkisar antara 1,4 hingga 1,7 triliun rupiah, sementara aspirasi masyarakat melalui Musrenbang seringkali mencapai 3 triliun rupiah. Oleh karena itu, dewan terus berupaya menyusun skala prioritas agar kebutuhan dasar masyarakat, terutama infrastruktur dan penanganan banjir, tetap dapat terakomodasi secara bertahap.

Selain fokus pada anggaran, DPRD Kota Cimahi juga berkomitmen memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan melalui pengawasan program strategis pemerintah pusat. Bambang menyoroti pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan rencana pembentukan “Sekolah Rakyat” untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang setara.

Menurutnya, pemenuhan gizi dan pendidikan sejak dini merupakan investasi krusial untuk mencetak generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045, sehingga kolaborasi antara pemerintah kota dan dewan sangat diperlukan dalam eksekusinya di lapangan.

Di sektor sosial dan ketenagakerjaan, DPRD Cimahi terus bertindak sebagai mediator aktif dalam menangani sengketa PHK serta memperbaiki validitas data penerima bantuan sosial (Bansos). Bambang mengakui masih adanya laporan mengenai bantuan yang salah sasaran, sehingga ia mendorong Dinas Sosial dan perangkat RT/RW untuk melakukan pendataan yang lebih akurat dan transparan.

Sebagai penutup, ia mengajak seluruh elemen pemerintah daerah untuk bekerja tulus dan tuntas, serta mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan aspirasi langsung ke gedung DPRD guna mencari solusi bersama atas permasalahan di Kota Cimahi.

Achmad Syafei