Home Blog Page 1552

Ajak Warga Tetap Gunakan Masker dan Ikut Vaksinasi, Polsek Rembang Gelar Operasi Yustisi

0

PASURUAN – Anggota Kepolisian Sektor Rembang kabuoaten Pasuruan dipimpin oleh Kapolsek, AKP Pujianto, S.Sos melaksanakan kegiatan operasi yustisi di depan Mapolsek, Jumat (17/12/2021).

Di sela kegiatan, Kapolsek menerangkan, kegiatan yustisi dilaksanakan dalam upaya menegakkan disiplin protokol kesehatan mencegah Covid-19.

“Kami harus selalu mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dan terus imbau dan ajak masyarakat untuk disiplin dan sadar dalam menerapkan protokol kesehatan maupun vaksinasi,” ujar Pujianto.

Dijelaskannya pula, tujuan operasi yustisi ini, adalah untuk menyasar warga yang tidak menggunakan masker di ruang publik dan melacak keberadaan orang-orang yang belum divaksin untuk didata dan diimbau mengikuti vaksinasi.

“Operasi ini sebagai upaya pencegahan dan pendisiplinan masyarakat, khususnya di Rembang, terhadap protokol kesehatan, lantaran hingga saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir,” pungkas Pujianto. (qomar)

Hakim Tolak Prapradilan Anak Kyai Jombang

0

SURABAYA – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (16/12/2021) sore, menggelar sidang Prapradilan yang diajukan oleh MSA, sebagai pemohon. Yang sekaligus Putra kyai salah satu pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur.

Perlu diketahui, MSA dijadikan tersangka oleh polisi atas kasus pemerkosaan dan perbuatan cabul kepada santriwati. MSA dijadikan tersangka oleh polisi pada 19 Oktober 2019 lalu.

Atas penetapan tersangka, pemohon (MSA) akhirnya mengajukan prapradilan ke PN surabaya, terhadap penyidik Polda Jatim. MSA mengajukan praperadilan untuk membuktikan sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap dirinya.

Polda Jawa Timur tidak mempermasalahkan gugatan praperadilan MSA.

Dir Reskrimum Polda Jawa Timur melalui Kabid Humas Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan siap mengahadapi gugatan yang diajukan oleh pemohon.

“Polda Jatim siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut,” tegas Kombes Pol Gatot Repli.

Sementara itu dalam putusan Hakim tunggal Martin Ginting, yang memimpin sidang disebutkan, bahwa praperadilan yang diajukan pemohon (MSA) terhadap penyidik Polda Jatim dan Jaksa Peneliti dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur tidak dapat diterima karena cacat formil.

Untuk itu, hakim Martin Ginting pun memutuskan bahwa permohonan praperadilan tersebut Niet Ontvankelijke Verklaard atau yang seringkali disebut sebagai putusan NO atau kurang pihak.

“Jadi yang menyidik awal perkara ini dan yang menetapkan Tersangka adalah penyidik Polres Jombang kemudian ditangani Polda Jatim. Tapi tanggungjawab tetap pada penyidik Polres Jombang, karena yang menetapkan tersangka adalah Polres Jombang makanya harusnya ditarik sebagai pihak termohon,”ujar Martin Ginting dikonfirmasi usai sidang. (tim)

Dukung Capaian HERD IMMUNITY, 28 Tahanan Polresta Malang Kota Di Vaksin

KOTA MALANG– Sebanyak 28 orang tahanan rutan Polresta Malang Kota menjalani vaksinasi Covid-19.

Total 28 orang tahanan itu terdiri dari 23 tahanan laki-laki, 3 tahanan perempuan dewasa dan 2 anak perempuan. Vaksin kali ini menggunakan jenis Sinovac.

Kasat Tahti Polresta Malang Kota, AKP Sunarso mengatakan, vaksinasi kali ini dilakukan untuk mendukung capaian herd Immunity serta menjaga agar terhindar dari Covid-19.

“Dengan vaksin, kekebalan tubuh akan bertambah dan bisa menangkal virus corona masuk kedalam tubuh kita,” ujarnya, Kamis (16/12).

Sebelum menjalani vaksinasi, para tahanan melakukan screening terlebih dahulu. Kemudian setelah vaksinasi pertama ini akan dilanjutkan dengan vaksinasi kedua di dua pekan mendatang.

“Hari ini dosis pertama 18 orang, sedangkan dosis kedua 10 orang,” Terangnya. (Humas/robhin)

Sebuah Kardus Mencurigakan Di Duga Narkoba Jenis Ganja Berhasil Diamankan Aparat, Pelaku Berhasil Kabur

0

Bima – Satuan Resnarkoba Polres Dompu kembali mengagalkan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Kabupaten setempat, Kamis (16/12/2021).

Saat mereka berusaha melakukan penangkapan didepan bengkel Padolo Pasar Atas Dompu tersebut, terduga pelaku pemilik barang haram itu berhasil melarikan diri.
Meski tidak dapat menangkap pelaku, aparat Kepolisian berhasil mengamankan barang haram berupa ganja tersebut sebanyak empat bungkus dengan berat brutto 2,816 Gram.

Kasat Narkoba Polres Dompu, IPTU Ramli, SH., menyatakan, dalam penangkapan itu, dia berhasil mengamankan empat bungkus lilitan lakban warna coklat yang didalamnya berisi daun, batang, dan biji narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam sebuah kotak kardus bertuliskan alamat tujuan Lingkungan Tanjung, RT/RW : 013/005, Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, Provinsi NTB.

Dikatakanya, penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan dan menguasai narkotika jenis ganja. Saat terduga pelaku melintas dan mengendarai sepeda motor metic di jalan pasar atas Dompu tepatnya depan Bengkel Padolo Pasar Atas Dompu.

Tim Opsnal langsung melakukan upaya penangkapan. Saat dilakukan penangkapan, seorang laki-laki itu membuang sebuah kotak kardus yang dililit menggunakan lakban warna coklat, yang disimpanya didepan jok sepeda motor metic yang dikendarainya.

“Saat itu posisi pasar masih ramai, anggota terhalang sebuah mini bus yang sedang balik arah. Saat itu, terduga pelaku langsung melarikan diri kearah Kabupaten Bima. Saat dikejar, anggota kehilangan jejak. Barang bukti sudah diamankan di Mako Polres Dompu, terduga pelaku masih dalam pengejaran,” Tutupnya. (dhw/robhin)

Pemkot Cimahi Paparkan Program “Cimahi Military Heritage” Kepada Dan.Kodiklat.

0

CIMAHI – Kamis(16/12/2021)
Diskominfoarpus.
Kota Cimahi meskipun tidak memiliki sumber daya alam, namun memiliki kekayaan dalam bentuk peninggalan sejarah sehingga dijuluki sebagai kota heritage.

Pariwisata Heritage merupakan suatu sektor usaha wisata yang bisa dikembangkan di kota Cimahi karena memiliki banyak peninggalan sejarah pusat pendidikan militer.

Sadar bahwa untuk mewujudkan City Branding sebagai kota heritage perlu mendapatkan dukungan dari semua stakeholders, maka dalam rangka menjadikan Kota Cimahi sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Barat Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) meluncurkan program “CIMAHI MILITARY HERITAGE TOURISM” kepada stakeholders, dimana salah satunya adalah Kodiklat TNI AD kodiklat sebagai instansi yang menaungi pusdik pusdik militer di wilayah Kota Cimahi.

Pemaparan Program “Cimahi Military Heritage Tourism” disampaikan langsung oleh Plt. Wali Kota Cimahi Letkol. Purn. Ngatiyana bertempat di Command And Coordination Center Kodiklat TNI AD pada Kamis (16/12/21).

Adapun tujuan dari pemaparan program adalah untuk memberikan kesamaan pemahaman/ komitmen bersama tentang pentingnya sinergitas dalam pengembangan destinasi pariwisata serta memberikan pemahaman bersama tentang manfaat ekonomi dari berkembangnya kegiatan pariwisata di Kota Cimahi.

Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat mengimplementasikan semangat ‘cimahi incorporated’ di semua level, melalui konsep Pentahelix “ABCGM” yaitu Academician, Business, Community, Government, dan Media.

Lima unsur itu harus sinergis, saling support untuk membangun iklim pariwisata yang kondusif”.


Dalam sambutannya ngatiyana berharap bahwa masyarakat Cimahi harus yakin dan pasti bisa bahwa dibalik keterbatasan pasti ada keunikan.

Saya berharap melalui kegiatan ini Cimahi bisa menjadi kota heritage dengan tematik militer satu satunya di Indonesia, pungkasnya.

Diakhir sambutannya Ngatiyana menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komandan Kodiklat TNI AD Letnan Jenderal TNI Anto Mukti Putranto, S.Sos, yang telah berkenan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kota Cimahi dalam pengembangan wisata militer di Kota Cimahi.

Turut hadir mendampingi Plt. Wali Kota Cimahi Asisten Administrasi Umum Tata Wikanta dan Kepala Disbudparpora Budi Raharja.

Sumber : Diskominfo arpus.

Wakapolda Jatim Apresiasi Pelaksanaan Vaksinasi Serentak Polres Sampang

0

SAMPANG – Mengantisipasi lonjakan kasus positif Covid-19 di akhir tahun 2021, Polres Sampang bersama stakeholder lainnya terus melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 sekaligus memaksimalkan kegiatan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya penguatan kekebalan kelompok (herd imunnity) dalam melawan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sampang.

Kamis (16/12) Waka Polda Jatim Brigjen Pol. Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, S.H, MH dengan didampingi pejabat utama Polda Jatim meninjau vaksinasi serentak di aula Kecamatan Pangarengan Sampang Kabupaten Sampang Madura.

Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di kantor Kecamatan Pangarengan Sampang, Waka Polda Jatim beserta rombongan dan Kapolres Sampang juga mengikuti zoom meeting vaksinasi serentak yang dipimpin Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Kedatangan Brigjen Pol. Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, SH, MH dan beberapa pejabat utama Polda Jatim di kantor kecamatan pangarengan langsung disambut Kapolres Sampang AKBP Arman S.IK, M.Si beserta PJU Polres Sampang dan Forkopimcam Pangarengan.

Waka Polda Jatim Brigjen Pol. Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, SH, MH langsung meninjau pelaksanaan vaksinasi yang menargetkan 1000 masyarakat bisa mendapatkan vaksin dosis 1 dan dosis 2.

Brigjen Pol. Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, SH, MH mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan Polres Sampang dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang antusias mengikuti vaksinasi serentak di aula kecamatan pangarengan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat kecamatan pangarengan yang sudah mengikuti vaksinasi serentak untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dalam upaya percepatan penanganan Pandemi” tutur Brigjen Pol. Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, SH, MH kepada masyarakat.

Waka Polda Jatim juga menjelaskan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 masyarakat harus bisa menjadi pelopor prokes dengan menerapkan 5M sekaligus menjadi pelopor vaksinasi dan itu semua harus dimulai dari diri kita sendiri kemudian mengajak orang lain disekitar rumahnya agar ikut serta menyukseskan program percepatan penanganan Pandemi Covid-19.

“Terima kasih kepada warga di kecamatan pangarengan sangat luar biasa dan tentunya bisa dijadikan contoh masyarakat yang lain supaya berbondong-bondong mengikuti vaksinasi. Saya mengharapkan seluruh masyarakat untuk berperan aktif memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sebagai langkah penanganan Pandemi.

Kepada wartawan yang meliput pelaksanaan vaksinasi serentak di aula kecamatan pangarengan, Waka Polda Jatim mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi yang dilakukan Polres Sampang merupakan upaya percepatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sampang.

“Hari ini kita bersama-sama melihat bagaimana pelaksanaan vaksinasi di kecamatan pangarengan. Tentunya ini adalah langkah yang dilakukan oleh Polres untuk melakukan percepatan vaksinasi di wilayah kabupaten sampang” terang Waka Polda Jatim Brigjen Pol. Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, SH, MH.

Lebih lanjut lagi Brigjen Pol. Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, SH, MH mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19. Waka Polda jatim juga menjelaskan bahwa dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dimulai dari diri kita sendiri kemudian mengajak warga masyarakat lainnya.

Brigjen Pol. Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, SH, MH mengharapkan seluruh pihak baik dari TNI-POLRI, Pemkab Sampang dan tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, rekan-rekan media dan seluruh elemen masyarakat untuk selalu melakukan koordinasi dan berkolaborasi untuk memberikan edukasi sekaligus menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi Covid-19 sehingga pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Sampang bisa maksimal sebagai upaya menumbuhkan herd immunity di Kabupaten Sampang. (tim)

Program “Cimahi Military Heritage” Dipaparkan oleh Pemkot Cimahi dihadapan Dan.Kodiklat.

0

Cimahi,Kamis(16/12/2021)
Diskominfoarpus.
Kota Cimahi meskipun tidak memiliki sumber daya alam, namun memiliki kekayaan dalam bentuk peninggalan sejarah sehingga dijuluki sebagai kota heritage. Pariwisata Heritage merupakan suatu sektor usaha wisata yang bisa dikembangkan di kota Cimahi karena memiliki banyak peninggalan sejarah pusat pendidikan militer. Sadar bahwa untuk mewujudkan City Branding sebagai kota heritage perlu mendapatkan dukungan dari semua stakeholders, maka dalam rangka menjadikan Kota Cimahi sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Barat Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) meluncurkan program “CIMAHI MILITARY HERITAGE TOURISM” kepada stakeholders dimana salah satunya adalah Kodiklat TNI AD kodiklat sebagai instansi yang menaungi pusdik pusdik militer di wilayah Kota Cimahi. Pemaparan Program “Cimahi Military Heritage Tourism” disampaikan langsung oleh Plt. Wali Kota Cimahi Letkol. Purn. Ngatiyana bertempat di Command And Coordination Center Kodiklat TNI AD pada Kamis (16/12/21).
Adapun tujuan dari pemaparan program adalah untuk memberikan kesamaan pemahaman/ komitmen bersama tentang pentingnya sinergitas dalam pengembangan destinasi pariwisata serta memberikan pemahaman bersama tentang manfaat ekonomi dari berkembangnya kegiatan pariwisata di Kota Cimahi. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat mengimplementasikan semangat ‘cimahi incorporated’ di semua level. melalui konsep Pentahelix “ABCGM” yaitu Academician, Business, Community, Government, dan Media. lima unsur itu harus sinergis, saling support untuk membangun iklim pariwisata yang kondusif”.


Dalam sambutannya ngatiyana berharap “bahwa masyarakat Cimahi harus yakin dan pasti bisa bahwa dibalik keterbatasan pasti ada keunikan dan saya berharap melalui kegiatan ini Cimahi bisa menjadi kota heritage dengan tematik militer satu satunya di Indonesia” pungkasnya.
Diakhir sambutannya Ngatiyana menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komandan Kodiklat TNI AD Letnan Jenderal TNI Anto Mukti Putranto, S.Sos, yang telah berkenan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kota Cimahi dalam pengembangan wisata militer di Kota Cimahi. Turut hadir mendampingi Plt. Wali Kota Cimahi Asisten Administrasi Umum Tata Wikanta dan Kepala Disbudparpora Budi Raharja.

Sumber : Diskominfo arpus.

Pemerintah akan Bangun Hunian untuk Warga Terdampak APG Semeru

0

SURABAYA – Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin bersama Forkopimda Jawa Timur melakukan zoom meting dengan Forkopimda kabupaten Lumajang yang berada di Posko Tanggap Darurat Bencana Alam, Awan Panas dan Guguran (APG) Gunung Semeru, pada Kamis siang (16/12/2021) di VIP Pemprov Bandara Juanda.

Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin pimpin rapat bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Nurchahyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dan diikuti oleh Forkopimda kabupaten Lumajang yang berada di posko Darurat Bencana Alam, APG gunung Semeru. Hal ini dilakukan lantaran gunung semeru yang hari ini kembali melakukan aktivitas dengan mengeluarkan APG.

Kegiatan diawali dengan penyampaian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya terkait relokasi masyarakat terdampak, lahan perhutani diperbolehkan untuk digunakan selama 20 tahun.

“Kementrian PU sudah dapat bekerja di lapangan dan ditetapkan atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang, selanjutnya bisa dikerjakan oleh Bupati dan jajaran,” tandasnya.

Selanjutnya wakil menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo juga menyampaikan, terkait dengan rencana relokasi pembangunan hunian sementara (huntara), dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak, perlu dukungan dari Pemprov dan Pemda, guna memperlancar jalannya rekontruksi, dan dibutuhkan data yang akurat sehingga relokasi dapat tepat sasaran.

“Fasilitas jalan dan jembatan sementara dirancang untuk membuat yang terbaik,” ucapnya.

Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan, terkait dengan dukungan serta bantuan dana yang diperuntukan dalam penanganan serta relokasi warga yang terdampak.

“Sementara sudah terkumpul dana kurang lebih 15 Miliar yang nantikan akan dapat bermanfaat untuk masyarakat Lumajang, akan diserahkan ke Bupati lumajang,” tambahnya.

Wakil Presiden RI juga berkesempatan berdialog dengan masyarakat kecamatan Candipuro, guna memberikan semangat dan motivasi.

Wakil Presiden menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan tempat atau hunian sementara maupun tetap, dan dicarikan tempat aman dari bencana alam, namun masih dekat.

Ucapan terima kasih disampaikan dari masyarakat, kepada pemerintah yang terus membantu serta membangunkan tanggul dan hunian bagi masyarakat yang terdampak.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Letjen TNI Suharyanto Ka BNPB, terkait dengan rencana kedepan hunian masyarakat terdampak sebagai berikut.

  • Korban yang meninggal dunia 48 orang, pencarian 9 orang, jumlah pengungsi 10.655 jiwa.
  • Masa tanggap darurat 14 hari, namun karena aktivitas gunung masih akan dirapatkan dan apabila diperlukan akan dilanjutkan.
  • Transisi peralihan rekontruksi dan rehabilitasi, akan dibangunkan hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak yang dibangun dibelakang lahan hunian sambil menunggu hunian tetap dari pemerintah.
  • Infrastruktur dan fasum sudah bertahap dilakukan pembersihan dan perbaikan, rencana dibuat jembatan gantung untuk R2, penyambung pronojiwo dan lumajang sudah menyiapkan jalur alternatif.
  • Logistik cukup sampai kurang lebih 1,5 bulan, menghimbau kepada donatur agar menyerahkan dalam bentuk dana atau material.
  • Pembangunan tanggul sudah dikerjakan, terjadi pembelokan sungai aliran lahar yang mengarah ke pemukiman nantinya akan dikembalikan kepada jalur semula.

Dansatgas Kolonel Inf Irwan Subekti menyampaikan, di wilayah Lumajang yang terdampak langsung 2 kecamatan, dimana 1 fasilitas umum yang sangat penting memutuskan hubungan jalur darat antara kecamatan pronojiwo dengan kecamatan candipuro.

Situasi level 2 waspada, diharapkan warga mengikuti arahan dari pemerintah.

7 hari pertama, fokus pencarian dan evakuasi perpanjangan 3 hari serta perpanjangan ke 2.

“Alat berat digunakan untuk membuat jalur baru, guna mengembalikan aliran menuju ke alur yang semula, yaitu alur bondeli utara maupun selatan. Pembuatan tanggul – tanggul di kampung renteng, untuk menghalau aliran lahar yang datang,” paparnya.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan, lokasi yang nantinya digunakan untuk relokasi terletak pada dua tempat, yaitu di desa oro-oro rombo, kecamatan Pronojiwo, dengan luas tanah 9,44Ha dan desa Candipuro, dengan luas 81,55Ha untuk rencana pembangunan hunian sementara dan hunian permanen.

“Design tata ruang betul betul terintegrasi, village ada cctv guna menjamin keamanan serta pembangunan kandang terpadu, guna menjamin income harian masyarakat terdampak,” katanya.

“Bantuan dari baznas sebanyak 15 M akan dimanfaatkan sepenuhnya guna tahapan relokasi masyarakat terdampak,” tambah Thoriq.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan donasi dari Baznas sebesar 15.000.000.000 kepada Kabupaten Lumajang yang diperuntukkan relokasi masyarakat terdampak. (tim)

Edukasi Kesiapsiagaan Bencana di Daerah Terpencil, Relawan PMI Lewati Perbukitan

0

PAMEKASAN- Untuk memberi edukasi kesiapsiagaan bencana, relawan PMI kamis pagi (16/12/21) harus melewati perbukitan Sejauh 25 Kilometer dari Markas PMI Kabupaten Pamekasan untuk bisa sampai di rumah belajar al-qurtubi yang ada di dusun Tobajah Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur, Pamekasan.

Menempati Kobung yakni sebuah aula angkringan dengan kontruksi dari kayu, sebanyak 30 anak berusia 5 hingga 12 tahun mendapat tambahan wawasan akan kesiapsiagaan bencana yang sewaktu waktu bisa saja terjadi.

Materi disampaikan oleh PMI Pamekasan dengan dukungan korean internasional cooepration agency (Koica) dengan cara menghibur agar anak anak tersebut bisa mengerti dan tanggap terkait apa yang harus dilakukan jika ada bencana alam di daerahnya.

“hari ini sosialisasi kesiapsiagaan bencana dengan metode bercerita, diharapkan dengan metode ini yang seharusnya serius tapi menjadi yang menyenangkan dan cocok untuk anak-anak. “ungkap Charlie, salah satu dari pemateri.

salah satu peserta mengaku belum pernah mendapatkan materi kesiapsiagaan bencana sebelumnya. “saya senang banget belajar, tadi belajar menghindari bencana gempa, banjir dan belajar menolong sesama, dulu belum pernah belajar seperti ini hanya sekarang, menyenangkan banget, ceria banget.”ujar Zulvatus Sholehah yang masih berusia 12 tahun.

Sementara Wakil Kepala Markas PMI Kabupaten Pamekasan, Yulianto Prayitno yang ikut mendampingi sosialisasi menuturkan sasaran sosialisasi hari ini di rumah belajar Al-qurtubi Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur dan kampung pendidikan M. Khoir Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan dipilih lokasi kegiatan karena memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.

“Dua Wilayah ini rawan bencana, untuk desa Kadur dikelilingi banyak perbukitan sedangkan desa Tlanakan berada di wilayah pesisir sehingga PMI hadir melakukan sosialisasi siap siaga selamat ke anak-anak yang ada diwilayah rawan bencana tersebut. ” ucap Wakil Kepala Markas PMI Kabupaten Pamekasan.

Selain dikenalkan kesiapsiagaan bencana, anak-anak dihimbau untuk disiplin protokol kesehatan pada saat mengikuti sosialisasi maupun setiap menjalankan aktivitas sehari-hari, sering cuci tangan tetap menggunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan agar tercegah dari penularan COVID-19.(Son)

Bupati Banyuwangi Sampaikan Tanggapan Atas PU Fraksi-Fraksi DPRD Atas Diajukannya Perubahan Perda Penyertaan Modal Daerah

0

Banyuwangi-Bupati Banyuwangi melalui Wakil Bupati,H.Sugirah menyampaikan tanggapannya  terhadap Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD atas diajukannya Raperda  Perubahan Kedua Perda No.6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga.

Tanggapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD,Ruliyono didampingi H.M.Ali Mahrus dan Michael Edy Hariyanto diikuti anggota DPRd lintas fraksi, Sabtu 11 Desember 2021.

Mengawali tanggapannya,Wabup Sugirah menyampaikan, terkait masukan fraksi PDI-Perjuangan agar rencana pemasangan 3.000 sambungan rumah betul-betul diprioritaskan untuk warga yang membutuhkan dan wong cilik yang selama ini membutuhkan layanan PUDAM eksekutif sependapat dan menyampaikan terima kasih.

“ Ekesekutif PUDAM sebagai BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum agar meningkatkan tata kelola efesiensi operasi, keuangan dan kualitas layanan guna tercapainya sasaran penilaian yang nantinya akan berdampak terhadap meningkatnya PAD, “ ucap H.Sugirah dihadapan rapat paripurna.

Terhadap pertanyan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB) tentang penggunaan alokasi dana hibah sebesar 9 milyar rupiah untuk 3.000 sambungan rumah, 

Wabup Sugirah menjelaskan bahwa pada pasang baru reguler calon pelanggan hanya dibebankan untuk jaringan pipa dari jaringan tersier ke sambungan rumah saja. 

Untuk jaringan tersier dibebankan pada perusahaan. Sedangkan dalam pelaksanaan hibah ini pembiayaan jaringan tersier dan sambungan rumah dibebankan pada program.

Terkait dengan penyertaan modal daerah kepada PUDAM dengan jumlah total sebesar RP.  200 milyar, hal itu merupakan proyeksi penyediaan anggaran untuk jangka panjang yang pengalokasian dan realisasinya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta keikutsertaan dalam program-program hibah selanjutnya.

Penjelasan Eksekutif terhadap PU fraksi Demokrat disampaikan,terhadap usulan fraksi Demokrat untuk menambah konsideran menimbang dengan latar belakang alasan perubahan komposisi nilai penyertaan modal PT. Merdeka Coopper Gold tbk, eksekutif sependapat dan menyampaikan terima kasih. 

Terhadap pendapat fraksi Demokrat mengenai jenis dan/atau judul Raperda yang tepat untuk mengakomodir perubahan komposisi penyertaan modal pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, salah satunya ialah asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c Undang-undang  Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa,

“yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-bena memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”. Ucap Wabup Sugirah

Berdasarkan hal tersebut, eksekutif berpendapat bahwa perubahan penyertaan modal daerah hendaknya diatur/diakomodir dalam perda penyertaan modal.

sedangkan mengingat materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan satu dengan lainnya maka perubahan komposisi penyertaan modal tersebut juga diakomodir didalam Perda APBD.

Setelah Wakil Bupati Banyuwangi menyampaikan seluruh penjelasan atas Pandangn Umum fraksi-fraksi, selanjutnya rapat paripurna DPRd dinyatakan selesai dan ditutup.