Home Blog Page 1694

Bupati Hendy Hadiri Isbat Nikah Ratusan Pasutri

JEMBER- Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto menghadiri isbat nikah yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Jember, Rabu (28/07/2021). Isbat Nikah kali ini diikuti oleh 450 pasangan suami istri untuk disahkan secara hukum negara.

“Saya terus terang ini baru pertama mengikuti isbat nikah, sungguh saya sangat kagum dengan pelayanan ini. 450 orang betul-betul dilayani dengan cepat dan mudah,” ungkap Bupati Jember Hendy Siswanto.

Isbat nikah merupakan proses untuk melegalkan secara hukum negara bagi pasangan suami istri yang sebelumnya menikah secara siri atau hanya sah secara hukum agama.

Bupati Hendy menyampaikan, pernikahan yang sah menurut hukum agama dan negara, memberikan perlindungan hak serta kepastian hukum bagi para pihak, khususnya pihak istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, misalnya untuk pembagian warisan, mengurus akta kelahiran anak, antisipasi jika terjadi perceraian, dan lain sebagainya.

“Sebaliknya, perkawinan yang belum atau tidak dicatat sesuai peraturan perundang-undangan akan merugikan pihak suami, istri, anak, bahkan pihak lainnya,” sambung Bupati Hendy.

Dia meminta para pasangan suami istri yang saat ini telah mengikuti isbat nikah untuk membantu pemerintah dalam menginformasikan kepada sanak saudara, tetangga di rumah masing-masing, apabila ada pasangan suami istri belum sah secara negara, agar diarahkan mengikuti isbat nikah dengan mendaftarkan diri ke pengadilan agama.

“Saya minta tolong informasikan kepada masyarakat lainnya yang belum sah secara negara untuk ikut isbat nikah, minta dampingi ke kades dan lurah masing-masing,” pungkasnya. (Son)

Kapolres Lumajang Gelar Baksos di Panti Asuhan Barnabas Randuagung

LUMAJANG – Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno, S.I.K., M.Si dan Wakapolres Lumajang Kompol Kristiyan Beorbel Martino, S.H., S.I.K., M.M. melaksanakan Bakti Sosial (Baksos) di panti asuhan Barnabas, Kecamatan Randuagung, Kamis (29/7/2021).

Bantuan sosial diberikan kepada Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) Barnabas milik Majelis Umat Kristiani Indonesia (MUKI) berupa sembako dan selimut oleh Kapolres Lumajang dan Wakapolres.

“Hari ini Polres Lumajang melaksanakan bakti sosial membagikan paket sembako kepada Panti Asuhan yang ada di Randuagung,” Ujar Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno.

Ia menjelaskan, Kegiatan tersebut dalam rangka penyaluran bansos sembako dari pemerintah bagi warga terdampak Covid-19.

“Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anak-anak disini. Harapannya masyarakat dapat terbantu, khususnya masyarakat yang terdampak covid-19,” tuturnya.

Dengan baksos ini harapannya dapat membantu panti asuhan tersebut untuk mendampingi anak-anak yang memang masih usia dini.

“Karena anak-anak ini butuh pendampingan, pendidikan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” terang Eka Yekti.

Kapolres menambahkan, Jadi LKSA Panti Barnabas ini milik Majelis umat kristiani Indonesia (Muki) yang menampung anak-anak setidaknya bukan hanya dari Lumajang namun juga dari laur pulau yang memang didominasi saudara dari umat kristiani.

“Dipanti asuhan Barnapas Randuagung ini ada yang dari Kalimantan barat, Papua, Manado,” kata dia.

Sementara itu, Pendeta Benyamin Barnabas pengasuh Panti Asuhan Barnabas mengucapkan selamat datang dan terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh Kapolres Lumajang.

“Dengan bantuan sosial ini nantinya akan kita salurkan ke anak-anak kita di panti asuhan,” imbuhnya. (hum)

Wakil Bupati Rakor Bersama Forkopimda Bondowoso Sosialisai Perubahan Perbup Nomor 40 tahun 2021

BONDOWOSO – Rapat Koordinasi Sosialisasi Perubahan Perbub Nomor 40 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 (corona virus disease 2019)
Bertempat diruang Sabha Bina Praja I Pemda Bondowoso,
Rabu (28/7/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bondowoso H. Irwan Bachtiar Rahmat, SE, M.Si, Kasdim 0822/Bondowoso Mayor Irawan Setiyadi, SH, Karumkit Bhayangkara Bondowoso, AKBP Dr. Heri Budiono, Sp.U., Wakapolres Bondowoso, Kompol Susiyanto S.Sos., Staf Ahli Bidang Pemerintahan Bondowoso, Drs. Agung Trihandono, SH, MM., Kadinkes Bondowoso, Dr. Moh. Imron, M.Kes, Plt. Direktur RSUD dr. Koesnadi Bondowoso, dr. Yus Supriatna, Sp.P, Kasi Intel Kejaksaan Bondowoso, Bapak Sucipto, SH, MH, dan Kabagkesbangpol, Drs. Amir Hidayat serta Plt. Kalaksa BPBD Bondowoso, Drs. Adi Sunaryadi, M,Si

Dalam rapat koordinasi tersebut menindaklanjuti instruksi menteri dalam negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Bondowoso termasuk dalam katagori level 4.
Pointer yang terpenting antara lain:
a. Pada instruksi menteri dalam negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 ada beberapa kelonggaran, akan tetapi kelonggaran di beberapa sektor, akan tetapi tetap kita meminta ke seluruh masyarakat untuk tetap menjaga Protkes.
b. Memaparkan kan beberapa perubahan di lapangan terkait intruksiinstruksi menteri dalam negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di antaranya Sbb :
1) Memaparkan Sektor Non Esensial, work form home (WFH) 100%
2) Sektor Esensial yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan meliputi bank, pegadaian, dana pension, dan lembaga pembiayaan.
– Work Form Office (WFO) 50% yang berkaitan dengan pelayanan ke masyarakat dengan protokol kesehatan ketat
– WFO sebesar 25% untuk pelayanan perkantoran untuk administrasi perkantoran dengan ptorokol kesehatan ketat.
3) Sektor esensial meliputi pasar modal yang berorientasi pada pelayanan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal dengan baik, teknologi informasi dan komunikasi (seperti operator seluler, data center, internet, pos, media), perhotelan non penanganan karantina Covid-19 50% dengan protokol kesehatan ketat.
4) Sektor esensial industri orientasi pada ekspor di mana perusahaan menunjukkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 12 bulan terakhir dan memiliki izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (OMKI):
– WFO 50% di fasilitas produksi/pabrik, dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
– WFO 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan protokol kesehatan ketat
5) Sektor esensial pemerintah yang memberikan layanan publik yang tidak bisa ditunda WFO 25% dengan protokol ketat.
6) Sektor kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban WFO 100% dengan protokol ketat.
7) Sektor kritikal penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman, penunjang termasuk ternak, pupuk dan petrokimia, semen dan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (publik) dan utilitas dasar :
– WFO 100% untuk fasilitas produksi/konstruksi /pelayanan ke masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
– WFH 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
8) Kegiatan Kebutuhan Sehari-hari
– Supermarket, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, beroperasi hingga pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%.
– Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari bisa beroperasi sampai dengan pukul 13.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%.
– Pedagangan kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, barbershop atau pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain sejenis buka sampai pukul 20.00 WIB dengan aturan teknis Pemerintah Daerah.
– Operasional apotek dan toko obat buka selama 24 jam dengan protokol ketat.
9) Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum :
– Warung makan atau warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00. Maksimal pengunjung makan ditempat tiga orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit.
– Restoran atau rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung atau toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in).
10) Kegiatan Mall dan Pusat Perbelanjaan :
– Pusat perbelanjaan ditutup sementara kecuali restoran, supermarket dan pasar swalayan, dengan ketentuan sektor kritikal.
11) Kegiatan Ibadah meliputi :
– Tempat ibadah seperti masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.
12) Kegiatan Seni Budaya meliputi :
– Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.
13) Kegiatan Pernikahan
– Resepsi pernikahan ditiadakan di wilayah PPKM Level 4
14) Kegiatan Transportasi meliputi :
– Kendaraan Umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) serta kendaraan rental bisa beroperasi dengan 70% kapasitas dan ojek (online atau pangkalan) bisa 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat selama PPKM level 4.
15) Kegiatan Perjalanan Jarak Jauh
– Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus :
– menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)
– menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut.pungkasnya. (tim)

Ringankan Beban Warga Terdampak PPKM, Pemkab Bondowoso Salurkan Bantuan Beras

BONDOWOSO – Pemkab Bondowoso kembali menyalurkan bantuan beras kepada 90.078 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di Pendopo Bupati, Senin (26/7/2021).

Bantuan beras sebanyak 900 ton tersebut diberikan untuk meringankan beban warga yang terdampak kebijakan PPKM darurat yang kembali diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Kepala Bulog Bondowoso, Rudi Prasetya memastikan bahwa beras sebanyak 10 kg per KPM tersebut diharapkan layak konsumsi. Beras itu merupakan Beras Cadangan Pangan Pemerintah berjenis medium.

” Memang bukan premium. Tetapi ini adalah beras pengadaan terbaru dari panen Januari-April. Mudah-mudahan layak dikonsumsi. “jelasnya.

Jika penerima bantuan mendapatkan beras yang tidak layak konsumsi, Rudi menyarankan agar menyampaikan langsung ke Bulog maupun Transporter DNR sebagai penyalur.

Sementara itu, Bupati Bondowoso Drs. KH. Salwa Arifin menegaskan, kualitas beras yang diberikan kepada masyarakat harus benar-benar sesuai ketentuan. DNR sebagai transporter harus memastikan beras bantuan harus sesuai dengan data yang diberikan Kementerian Sosial RI.

” Kepada Dinas Sosial beserta seluruh jajarannya, yakni para pendamping PKH dan pendamping BST, saya instruksikan agar melakukan monitoring untuk menjamin pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan ini dengan maksimal sesuai harapan,” jelas Bupati.

Ratusan ton beras diangkut oleh 10 armda setelah dilepas oleh Bupati Bondowoso. Beras tersebut langsung menuju ke lokasi dan disebar di 23 kecamatan Se- Kabupeten Bondowoso, Warga yang menerima harus menunjunkkan kartu identitas  diri dan kartu undangan dari pihak Kelurahan atau desa masing-masing. (tim)

Kapolres Lumajang Tekankan Forkopimka Kompak Tangani Covid 19

LUMAJANG – Keberadaan Kampung Tangguh Semeru (KTS) di Kabupaten Lumajang sebagai implementasi dan upaya menggugah kesadaran masyarakat secara mandiri dinilai cukup efektif dalam mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid-19.

Untuk mendukung KTS, Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno salurkan bantuan peralatan penanganan penyebaran Covid-19 untuk Kampung Tangguh Semeru (KTS) di Dua kecamatan, Kabupaten Lumajang, Rabu (28/7/2021).

Bantuan tersebut distribusikan di Dua Desa yakni Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, dan Desa Pasirian, kecamatan Pasirian.

Bantuan yang diberikan kedua desa tersebut berupa alat pelindung diri (APD), Thermogun, tangki semprot, hand sanitizer, disinfektan, tisu, handwash, supersol, masker, alat semprot desinfektan, sepatu boat, box handscone, dan galon untuk cuci tangan.

Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno menjelaskan,bantuan yang diberikan kepada dua desa tersebut adalah bentuk kepedulian nyata dari Polda Jatim.

“Semoga bantuan ini dapat membantu untuk menangani warganya yang sedang terpapar covid-19 yang ada di dua desa tersebut,” terangnya.

Kapolres juga menegaskan, warga yang menjalani isolasi mandiri (isoman) dan kurang mampu agar diarahkan ke isolasi terpusat.

“Warga yang isoman harus diarahkan ke isoter karena mendapatkan perawatan lebih intensif dan perhatian khusus dslam pengawasan petugas.” terangnya.

Untuk itu 3 pilar di Kecamatan harus kompak melakukan penanganan terkait covid-19.

“Isoman ini kita perhatikan betul agar tidak semakin parah dan harus ke rumah sakit karena rumah sakit mulai penuh.” jelas Kapolres.

Eka meminta kepada tiga pilar untuk mewaspadai yang pulang paksa tengah malam, petugas jangan lengah.

“Karena rumah sakit mulai penuh jadi pasien yang pulang paksa tidak ditahan oleh pihak rumah sakit,
monitor terus kondisinya dirumah antisipasi penyebaran covid-19 lebih luas,” ungkapnya.

Kepala Desa Pasirian Sugeng menyampaikan terima kasih atas kepedulian Kapolres Lumajang atas bantuan yang diberikan kepada warga berupa sarana untuk penanganan covid.

“Mudah-mudahan Polri tetap jaya dan disenangi warga masyarakat, sukses selalu Polri,” ucapnya.

Hal Senada disampaikan Kades Tempeh tengah Elok Hariningsih mengucapkan terimakasih atas bantuan dari Polda Jatim yang disampaikan Kapolres Lumajang.

“Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat untuk masyarakat Desa Tempeh tengah,” ungkapnya. *

Ditlantas Polda Jatim Bagikan Bansos Bagi Masyarakat Terdampak PPKM

SURABAYA – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jatim, memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

Bantuan sosial (Bansos) ini berupa paket sembako maupun dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat. Mereka yang menerima bantuan ini yakni, tukang becak, pedagang klontong, tukang urut keliling maupun pedagang kaki lima.

Dengan kegiatan “Sedulure Lalu Lintas”. Diharapkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak PPKM ini bisa sedikit meringankan beban hidup masyarakat.

Masyarakat sendiri dihimbau untuk tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes), dan tetap menerapkan 5M dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumuman, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. (tim)

Sinergitas Forkopimda Jatim dan Forkopimda Surabaya Sukseskan Serbuan Vaksinasi

SURABAYA – Berkat kerjasama yang baik, sinergitas dari seluruh elemen strategis, baik Forkopimda Provinsi, maupun Forkopimda kabupaten kota, Jawa Timur berhasil menduduki peringkat tertinggi dalam vaksinasi secara dosis. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur saat meninjau serbuan vaksinasi di Lapangan Thor, Jalan Padmosusastro, Surabaya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, didampingi Panglima Komando Armada II (Pangkormada II) Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto, dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, pejabat utama Polda Jatim, serta Forkopimda Kota Surabaya, Kamis siang (29/7/2021) melakukan pengecekan serbuan vaksinasi.

Usai meninjau jalannya serbuan vaksinasi, Gubernur Jatim beserta rombongan menyampaikan menyampaikan, sampai dengan data per tanggal 28, Jatim masih tertinggi di dalam vaksinasi secara dosis, jadi penggunaan dosis sudah mencapai lebih 23 persen.

“Kemudian dosis kedua kami sudah hampir 3 juta, mudah-mudahan akan terus terjaga stamina yang luar biasa, sinergitas yang luar biasa, dan semangat masyarakat se-Jawa Timur yang sudah bergerak mengikuti vaksinasi secara masif,” papar Gubernur Jatim dihadapan awak media.

Lebih lanjut Gubernur Jatim menjelaskan. Hari ini hulunya harus di maksimalkan menggunakan masker dan Protokol Kesehatan (Prokes) lainnya, dan hulu yang paling signifikan adalah vaksinasi. Hilirnya kuratif.

“Data per-kemarin 28 Juli, untuk Bed Occupancy Rate (BOR) di Jawa Timur sudah mulai melandai dibanding dengan awal PPKM darurat. Per-kemarin jam 16.00 WIB, sudah 75 persen untuk perisolasi, sedangkan untuk ICU masih 82 persen, itu artinya bahwa kecenderungan yang masuk kategori gejala berat, mereka membutuhkan istirahat lebih lama dalam perawatannya, ini masih 82 persen, tapi yang ruang isolasi alhamdulillah sudah mencapai tujuh 75 persen,” jelasnya Gubernur Jatim didampingi

“Kelandaian ini tentu karena kerja keras kita semua dan termasuk kedisiplinan masyarakat yang insya Allah mudah-mudahan akan terus terjaga,” tambahnya.

Sementara, Pangkoarmada ll Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto menyampaikan. Kegiatan serbuan vaksinasi kali ini ditargetkan sebanyak 25 ribu dosis dibagi dua hari, dalam satu harinya ditargetkan 12.500 dosis.

Vaksinasi ini lakukan oleh tenaga Kesehatan (Nakes) sebanyak 406 orang, 300 diantaranya dari pemerintah Kota Surabaya, 106 dari TNI gabungan.

“Keberhasilan kegiatan ini juga tidak luput dari kesadaran dari keluarga besar Surabaya. Arek-arek Surabaya yang memang sangat antusias untuk menjaga dirinya, apabila terserang wabah covid-19,” ungkapnya Pangkormada ll.

“Kami tidak akan pernah berhenti untuk berkontribusi bersama-sama dengan pemerintah lainnya, dengan pejabat di Provinsi Jawa Timur dan juga di seluruh wilayah, bersama-sama mensukseskan dan juga melaksanakan apa yang diberikan amanah oleh pimpinan negara Bapak Presiden Republik Indonesia,” pungkas Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. (tim)

Banyak Warga Isoman dan Dirujuk ke RS, 36 RW Disemprot Disinfektan

JEMBER – Banyaknya warga yang isolasi mandiri dan sebagian dirujuk ke rumah sakit, sebanyak 36 Rukun Warga (RW) yang ada di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, disemprot disinfektan oleh relawan Palang Merah Indonesia. Proses sterilisasi oleh relawan tersebut dilakukan selama dua hari berturut turut dengan ribuan liter cairan disinfektan.

Warga yang isolasi mandiri dan dirujuk ke rumah sakit dikelurahan tersebut tersebar di 5 lingkungan, diantaranya telengsari, kulon pasar, ledok kebon lor, pattimura dan kebon kidul. Dilokasi itu juga terdapat 8 warga yang meninggal dunia dan dimakamkan secara protokol kesehatan covid 19.

“Alhamdulillah dan terima kasih pada PMI yang sudah dua hari ini melakukan penyemprotan di 36 RW yang semuanya itu untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19, ” kata Rakhmad Ariefin, Lurah Jember Kidul Kaliwates, Kamis (27/07/21).

Penyemprotan cairan disinfektan oleh 15 personel relawan dilakukan keliling menggunakan 6 Hand Sprayer untuk bisa menjangkau kawasan padat penduduk, sementara untuk jalan dilingkungan tersebut disemprot dengan menggunakan 2 mobil Gunner milik PMI Jember.

“Untuk kelurahan jember kidul ini, kita dari PMI Jember mengerahkan seluruh kekuatan untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan di rumah rumah warga, selain membawa gunner kita juga membawa Hand Sprayer, ” tutur E. A Zaenal Marzuki yang turut mendampingi relawan dalam kegiatan kemanusiaan.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk agar selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat setiap hari, PMI Jember juga membawa tim khusus untuk melakukan sosialisasi tersebut ke masyarakat yang ada kelurahan Jember Kidul.

“Kami juga melakukan sosialisasi pada masyarakat yang ada disini, agar mereka selalu disiplin menerapkan 5 M sehingga bisa hidup sehat dan terhindar dari paparan covid 19,” tambah Zaenal disela sela kegiatan. (Son)

Rangkul Muhammadiyah se-Indonesia, Kapolri Optimis Herd Immunity Segera Terbentuk

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung vaksinasi massal Covid-19 di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/7/2021). Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PP Muhammadiyah dengan Polri dan Dinkes Provinsi DKI.

Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan rasa optimismenya soal segera terbentuknya Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona. Mengingat, adanya kerjasama antara Polri dan Muhammadiyah di wilayah Indonesia, terkait dengan kegiatan percepatan vaksinasi.

“Alhamdulillah kerjasama ini sudah berlangsung beberapa lama, sudah ada 20 sampai 27 kegiatan di kurang lebih 20 wilayah. Yang tentunya ini akan sangat bantu dalam rangka percepat kegiatan vaksinasi,” kata Sigit di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.

Kegiatan vaksinasi di PP Muhammadiyah sendiri dimulai sejak tanggal 28 dan 29 Juli

  1. Target vaksinasi adalah PP Muhammadiyah beserta majelis, lembaga, organisasi otonom, keluarga besar Muhammadiyah dan masyarakat umum sebanyak 1.000 orang, dengan target 500 orang per hari.

Dengan adanya semangat yang sama, Sigit nantinya bakal menginstruksikan seluruh Kapolda untuk menjalin kerjasama dengan seluruh elemen Muhammadiyah guna melakukan percepatan vaksinasi.

“Oleh karena itu, untuk kedepan kita terus lanjutkan kegiatan bersama dalam rangka akselerasi percepatan vaksinasi diseluruh wilayah. Dan nanti saya juga minta seluruh Kapolda untuk melakukan kerjasama seluruh rekan Muhammadiyah di seluruh wilayah. Sehingga terbentuk kekuatan dalam rangka sinergi laksanakan percepatan terhadap vaksinasi,” ujar Sigit.

Menurut mantan Kapolda Banten ini, selain tersebar di seluruh Indonesia, Muhammadiyah juga memiliki tenaga kesehatan yang memumpuni. Sehingga, bisa dikerjasamakan sebagai vaksinator. Sebab itu, perlu adanya penguatan kolaborasi dalam rangka mempercepat vaksinasi.

“Alhamdulillah kami senang karena Muhammadiyah memiliki banyak tenaga kesehatan yang tentunya bisa kami kerjasamakan dalam rangka percepatan vaksin,” ucap Sigit.

Sigit menegaskan, dalam rangka mempercepat vaksinasi demi membentuk Herd Immunity, diperlukan adanya kerjasama atau sinergi dengan seluruh organisasi masyarakat, kepemudaan dan seluruh elemen masyarakat.

Sebab itu, Sigit mengapresiasi PP Muhammadiyah yang telah mau terlibat aktif dalam rangka mewujudkan target percepatan vaksinasi di Indonesia.

“Dalam rangka wujudkan Herd Immunity ini tentunya akan bisa berjalan dengan lebih baik apabila seluruh elemen ormas, organisasi kepemudaan bisa ikut terlibat,” kata Sigit.

Disisi lain, Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) meskipun telah disuntik vaksin. Hal itu masih menjadi salah satu upaya mencegah penyebaran virus corona.

“Tetap pakai masker, jaga jarak dan ikuti aturan petunjuk terkait aturan-aturan lakukan protokol kesehatan dan yang belum vaksin segera laksanakan vaksin,” ujar Sigit.

Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengungkapkan, bahwa kerjasama vaksinasi bersama Polri ini sudah dilaksanakan di lebih dari 20 Provinsi Indonesia.

“Kami sudah bekerjasama di beberapa tempat misal di Kalbar, NTT dan di beberapa Polsek di lingkungan Jakarta dan sekitarnya. Kami tentu sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Polri kepada Muhammadiyah khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi di PP Muhammadiyah ini,” kata Mu’ti dikesempatan yang sama.

Dalam kegiatan vaksinasi, Mu’ti menyebut telah melibatkan setidaknya 76 Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah. Tak hanya vaksin, kata Mu’ti pihaknya juga melaksanakan program lain, diantaranya penyuluhan dan pelayanan yang diberikan langsung, seperti penyuluhan kesehatan, konsultasi psikologi dan ketahanan mental dan spritiual.

“Karena pandemi bukan hanya kesehatan murni tapi banyak dampak yang ditimbulkan terutama yang berkaitan dengan kesehatan mental, spiritual dan ekonomi. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat kita tingkatkan. Tim bertugas ini dari aliansi RS Islam Jakarta. Kami dapat info yang vaksinasi dapat bantuan dari Pak Kapolri beras 2 ton yang nanti kami sampaikan ke peserta. Ini tim gabungan dengan RS Muhammadiyah dan Polri,” tutup Mu’ti. (tim)

Instruksi ke Jajaran,
Kapolri: Pendampingan Anggaran Covid-19 dan Pastikan Bansos Tepat Sasaran

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk melakukan pendampingan percepatan penyerapan anggaran penanggulangan Pandemi Covid-19, hingga melakukan pengawalan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.

Terkait pendampingan anggaran Covid-19, Sigit juga telah menerbitkan surat telegram nomor ST/1488/VII/RES.3./2021, yang berisikan pengarahan atau langkah-langkah ke jajaran terkait dengan implementasi hal itu.

Dalam pendampingan tersebut, Sigit menekankan perlu adanya komunikasi dan koordinasi dengan APIP. Lalu, sosialisasi peran dan dukungan Polri terkait dengan percepatan penyerapan anggaran itu.

“Membangun sinergi dan kerjasama pengawasan melalui pembentukan desk, melaksanakan penegakan hukum sebagai upaya terakhir dengan mengedepankan peran APIP dan memaksimalkan pemulihan kerugian negara,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk melakukan percepatan penggunaan anggaran Covid-19 untuk membantu masyarakat di tengah Pandemi virus corona.

Sigit menambahkan, dalam pendampingan dan percepatan penyerapan anggaran tersebut, jajaran kepolisian diinstruksikan untuk, tidak ada diskresi yang dikriminalisasi.

Pasalnya, kata mantan Kabareskrim Polri ini, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kesalahan maka harus dibuktikan secara profesional dengan disertai hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan adanya kerugian negara.

“Kesalahan dalam pengelolaan anggaran harus dibuktikan dengan adanya niat jahat atau kesengajaan dan dilengkapi hasil pemeriksaan BPK RI yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara riil,” ujar eks Kapolda Banten tersebut.

Sigit memastikan, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memiliki komitmen bersama untuk sama-sama mengawal untuk mempercepat anggaran Pandemi Covid-19.

“Polri dan Kejaksaan berkomitmen untuk melakukan monitoring, memperingatkan dan mendampingi percepatan penyerapan anggaran penanggulangan Covid-19,” ucap Sigit.

Tak hanya pendampingan anggaran Covid-19, Sigit juga menginstruksikan bahwa seluruh personel kepolisian untuk melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Menurut Sigit, pengawalan tersebut penting dilakukan guna memastikan bahwa bansos tersebut tersalurkan tepat sasaran, kepada masyarakat yang paling terdampak perekonomiannya di tengah Pandemi Covid-19. Terlebih lagi, di saat penerapan PPKM Level 4 saat ini.

“Polri siap melakukan pengamanan dan mendampingi proses distribusi bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat, guna memastikan pendistribusian cepat, tepat sasaran dan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan,” tutur Sigit.

Seluruh kegiatan ini, kata Sigit, untuk memastikan masyarakat cepat mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Pada akselerasi itu, Sigit juga merangkul seluruh elemen masyarakat untuk melakukan percepatan penyaluran bansos tersebut.

“Lakukan percepatan penyaluran bansos karena masyarakat sangat membutuhkannya. Serta libatkan
kelompok masyarakat dalam penyaluran,” ujar Sigit.

Diketahui, dalam periode 3 sampai dengan 26 Juli 2021 Polri telah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di 34 wilayah Polda, sebanyak 843.609 paket sembako dan 4.888.711 Kg atau 4.888,7 ton beras. Serta Alkes berupa masker, handsanitizer, tempat cuci tangan sebanyak 55.194.936. (tim)