BARITO UTARA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Barito Utara,melangsungkan Rapat Paripurna IV Masa Sidang III Pendadapat akhir Fraksi-fraksi DPRD,terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 di ruang sidang Paripurna DPRD Barito Utara.
Sidang Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Barito Utara,Ir.Hj.Mery Rukaini,M.IP didampingi Wakil Ketua I,Parmana Setiawan,ST dan anggota Dewan dari Komisi satu,dua dan Komisi tiga.dihadiri oleh Eksekutif Bupati Barito Utara,H.Nadalsyah berserta FKPD Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Barito Utara.
Meski menyetujui rancangan peraturan daerah(Raperda)laporan keuangan pertanggungjawaban ABPD tahun 2020 menjadi peraturan daerah(perda), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa(F-PKB)DPRD Barito Utara,menyoroti banyak hal pada kegiatan APBD tahun anggaran 2020.
“Terkait raperda pertanggungjawaban pada prinsifnya kami dari fraksi PKB menyetujui untuk diproses menjadi perda. namun melewati pendapat akhir dari fraksi kami meminta itu menjadi dasar dan bahan evaluasi dari pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk kedepannya,”kata Parmana Setiawan,Wakil Ketua I DPRD fraksi PKB kepada Media ini,usai mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi pendukung DPRD mengenai raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, Senin (26/7/2021).
lantas apa yang di kritisi dan disorot Fraksi PKB terhadap LKPJ APBD tahun 2020,yaitu terkait dana fantastis hibah KONI yang tidak dipotong untuk rasionalisasi pananganan Covid-19.
Dalam pendapat akhir fraksi PKB yang disampaikan juru bicaranya H.Benny Siswanto mengatkan,saat refocusing anggaran kita (legisltif dan eksekutif) memiliki semangat dan komitmen sama, melakukan pemotongan anggaran sesuai dengan peraturan dan skala prioritas.Malah saat refocusing,anggaran untuk urusan wajib pun harus di potong.
Fraksi PKB misalnya,papar Benny,dana aspirasi dewan atau pokok-pokok pikiran (fokir) tidak hanya 30% dilakukan pemotongan tapi 100 persen.
“Namun berbeda pada raperda pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Baerah(APBD)tahun anggaran 2020,dana hibah untuk KONI malah sebaliknya bertambah, yang mana untuk urusan wajib saja di potong, kenapa pada urusan tidak wajib malah bertambah,” kata H.Benny dalam pidato pendapat akhir fraski.
terkait itu pula,Fraksi PKB meminta pemerintah daerah konsisten dalam mengambil kebijakan anggaran,harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Barito Utara.
Fraksi PKB tentu saja mengapresiasi perolehan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)yang ke-7 kalinya dicapai oleh Pemerintah Barito Utara, Namun WTP tentu saja tidak menjamin dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Daerah Kabupaten Barito Utara semuanya berjalan dengan baik.
Sekedar diketahui,tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Barito Utara memberi bantuan hibah,kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI)Barito Utara sebesar Rp.5.8 miliar.Hal ini berdasarkan SK Bupati nomor 188.45/9/2020 tanggal 2 Januari 2020.Dan pada tangal 5 Agustus 2020, Bupati kebali menerbitkan SK nomor. 188.45/343/2020 tentang perubahn SK yang isinya menambah hibah KONI sebesar Rp.250 juta.jadi total keseluruhan dana hibah untuk KONI tahun 2020 menjadi 7,1 miliar rupiah.
Kabar beredar,pada dana hibah KONI ini BPK RI menemukan temuan pada salah satu cabang olahraga sepak bola.
Askab PSSI menerima dana hibah dari KONI sebesar 4,1 miliar.Dana miliaran rupiah itu di gunakan untuk,operasional dan pembinaan PSSI sebesar Rp.335,4 juta. Dana operasional serta pembinaan persatuan sepakbola Muara Teweh sebesar Rp.3.819 miliar rupiah.
Dana Rp.3.819 milair itu diantaranya,digunakna untuk bayar gaji pengurus persatuan sepakbola Muara Teweh,selama setahun Rp.318 juta dan untuk kegiatan pelatihan sepakbola sebesar Rp.3,5 miliar.
Dari dana hibah PSSI ini BPK RI menemukan dana pertanggungjawaban Rp. 825 juta tidak dapat diyakini kewajarannya. (SS).
