JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas soal pemantapan transformasi Polri Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan saat menyambangi Kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). 

Sigit mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Kompolnas, pihaknya menyampaikan soal program-program yang saat ini sedang berjalan dan dilakukan di masa mendatang bersama dengan Kompolnas. 

Menurut Sigit, sebagai lembaga pengawas Polri, Kompolnas diminta untuk memberikan masukan dan penilaian agar dapat dijadikan bahan evaluasi, koreksi serta perbaikan di Korps Bhayangkara. 

“Baik sisi organisasi, performance secara personal dan kegiatan-kegiatan operasional yang kami lakukan tuangkan dalam empat kegiatan transformasi yqng sudah kami canangkan, transformasi menuju Polri yang Presisi,” kata Sigit di Gedung Kompolnas, Jakarta Selatan, Selasa (9/3/2021).

Mantan Kabareskrim itu berharap, Polri dan Kompolnas kedepannya akan meningkatkan sinergitas yang lebih kuat. Selain itu, Sigit memastikan, pihaknya membuka ruang untuk diberikan masukan oleh lembaga pengawas kepolisian tersebut. 

“Kami selalu terbuka untuk mendapatkan masukan koreksi serta memberikan ruang terhadap peran Kompolnas di dalam perbaikan institusi Polri,” ujar Sigit. 

Kesempatan yang sama, Ketua Kompolnas Mahfud MD menjelaskan, pihaknya sepakat untuk sama-sama membangun Polri menjadi lembaga penegak hukum yang semakin profesional kedepannya dengan gagasan Presisi tersebut.

“Dan kami tadi mencoba menterjemahkan Presisi yang dikemukakan oleh Pak Listyo Sigit itu terjemahannya ke dalam kegiatan operasional apa, kelembagaan apa, itu kami jelaskan semuanya,” ujar Mahfud.

Lalu, Mahfud menyebut pertemuan tadi juga membahas soal kasus yang menjadi perhatian masyarakat, misalnya Narkoba. Menurutnya, barang sitaan yang seharusnya aman jangan sampai barang sitaan tiba-tiba terjual.

“Itu semua sudah dibicarakan. Terus kelengkapan Polres dan Polsek dan sebagainya yang masih kosong tadi banyak dibicarakan. Tapi intinya kami membangun Polri masa depan yang lebih humanis , konstruktif sebagai terjemahan dari Presisi,” tutup Mahfud. (tim)

JAKARTA – Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi sorotan utama dalam catatan tahunan Komnas Perempuan yang dirilis secara virtual di Jakarta, Jumat (5/3). Perebakan pandemi virus corona yang memicu berbagai pembatasan sosial dan membuat sebagian besar orang berada di dalam rumah, ikut memicu praktik kekerasan terhadap perempuan. Terbatasnya akses untuk melapor atau mendapat layanan.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus KDRT tertinggi, yaitu 2.461 kasus; disusul Jawa Barat dengan 1.011 kasus, Jawa Timur dengan 687 kasus, Bali dengan 612 kasus, dan Jawa Tengah dengan 409 kasus, dikutip dari VOA.

Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah mengatakan kekerasan di ranah domestik atau personal mencapai 6.480 kasus atau 79 persen, sementara di ranah publik atau komunitas mencapai 1.731 kasus atau 21 persen kasus.

Catatan tahunan ini juga memaparkan data korban kekerasan yang dialami komunitas minoritas seksual, perempuan dengan disabilitas, perempuan rentan diskriminasi (HIV/AIDS), perempuan pembela HAM dan kasus-kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS).

Tahun 2020 lalu terjadi 77 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dan perempuan dengan disabilitas intelektual, serta 13 kasus kekerasan terhadap komunitas minoritas seksual.

Yang menarik dari 13 kasus itu, ada satu kasus kekerasan terhadap kelompok ini yang dilanjutkan ke ranah hukum hingga tahap penyidikan di Jawa Tengah.

Dibandingkan tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan dengan HIV/AIDS tahun 2020 ini melesat menjadi 203 kasus. Kenaikan ini terutama berasal dari data LBH APIK Bali yang melakukan pendampingan pada ODHA (Orang Dewasa Hidup dengan AIDS) perempuan dan anak.

Demikian pula kasus kekerasan yang dialami perempuan pembela HAM, yang pada tahun 2019 hanya lima kasus, tahun 2020 melonjak menjadi 36 kasus.

Peningkatan juga terjadi dalam kekerasan berbasis gender siber (KBGS), dari 126 kasus pada tahun 2019, menjadi 510 kasus pada tahun 2020. Bentuk kekerasan yang mendominasi KBGS ini adalah kekerasan fisik 49 persen, kekerasan seksual 48 persen dan kekerasan ekonomi dua persen.

Maraknya dispensasi usia kawin anak pada masa pandemi ini juga menjadi sorotan. Komnas Perempuan mencatat ada 64.211 kasus dispensasi atau naik tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahei mengaitkan tingginya angka kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap perempuan.

“Buntut kebijakan itu terus melahirkan diskriminasi pada kelompok minoritas. Perempuan dalam pusaran intoleransi dan kekerasan masih terus terjadi seperti di tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Secara khusus Komnas Perempuan juga menyoroti kasus keharusan mengenakan jilbab bagi seluruh siswi perempuan, tanpa memandang agama mereka, di salah satu sekolah negeri di Padang. Kontroversi kasus ini membuat banyak pihak menyoroti peraturan-peraturan diskriminatif lain yang diberlakukan di banyak daerah beberapa tahun terakhir ini.

Tiga menteri, yakni Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 5 Februari menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) soal penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah negeri; yang memberi kebebasan bagi para peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah negeri untuk memilih menggunakan seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu, atau dengan kekhasan tertentu.

Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi badan itu pada langkah konkret SKB tiga menteri itu, yang dinilai sebagai langkah penting untuk merawat kebhinekaan bangsa. Kajian badan ini mendapati 62 kebijakan daerah yang memuat aturan busana di 15 propinsi mayoritas Muslim, dalam bentuk 19 peraturan daerah dan 43 peraturan/kebijakan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Aktivis perempuan dari gerakan anti kekerasan memegang spanduk bertuliskan “Memberantas Kekerasan Seksual? Pasti Ada Jalan!” saat protes pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di kampus-kampus, di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di
Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menggarisbawahi bahwa data yang disajikan dalam catatan tahunan ini masih berupa indikasi “dari puncak gunung es persoalan kekerasan terhadap perempuan.” Data yang dihimpun masih adalah terbatas pada kasus di mana korban melapor dan jumlah serta daya lembaga yang ikut mengumpulkan data kasus ini, tambahnya.

Yentry menjelaskan bahwa dibanding tahun 2019 di mana kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 431.371 kasus, pada tahun 2020 memang turun menjadi 299.911 kasus. Namun penurunan ini “lebih merefleksikan kapasitas pendokumentasian dibanding kondisi nyata kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi yang cenderung meningkat.”

Artikel ini sudah ditayangkan sebelumnya oleh VOA dengan judul : Catatan Tahunan Komnas Perempuan Soroti Peningkatan Kekerasan Terhadap Perempuan.