Home Blog Page 224

Polres Jember Berhasil Tangkap Buronan Pelaku Kekerasan Seksual Mahasiswi

0

JEMBER – Setelah sempat melarikan diri ke luar kota, seorang pria berinisial SA (27), warga Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, yang diduga melakukan tindak pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi, akhirnya berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Jember.

Peristiwa ini terjadi pada dini hari, 14 Oktober 2025, di wilayah Balung, Jember.

Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur dan bersembunyi di rumah kakak sepupunya kemudian melarikan diri di Kabupaten Sidoarjo.

Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra melalui Kasat Reskrim AKP Angga Riatma membenarkan penangkapan tersebut, pada Jum’at, (24/10/205)

“Benar, pelaku sudah kami amankan. Awalnya kasus ini dilaporkan ke Polsek Balung pada 14 Oktober, kemudian kami ambil alih pada 20 Oktober dan langsung melakukan pengejaran hingga akhirnya pelaku berhasil kami tangkap di daerah Sidoarjo pada hari kamis kemarin” ujar AKP Angga.

Dijelaskan, laporan pertama kali masuk ke Polsek Balung pada sekitar pukul 08.00 dan di visum, dan hasil visu keluar pada pukul 16.00 wib sore harinya setelah laporan diterima.

Karena kondisi korban yang masih trauma, maka pihak kepolisian tidak langsung melakukan pemeriksaan terhadap korban.

Baru esok harinya dilanjutkan dengan pengambilan keterangan korban.

“Kami memastikan seluruh proses penanganan berjalan sesuai prosedur. Korban juga telah kami dampingi penuh, baik secara medis maupun psikologis,” tambah Kasat Reskrim.

Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku dan korban tidak memiliki hubungan khusus sebelumnya.

Saat ini SA telah diamankan di Polres Jember Polda Jatim dan sedang menjalani proses pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim.

AKP Angga menegaskan, Polres Jember Polda Jatim akan memproses kasus ini secara profesional dan transparan, serta memberikan pendampingan maksimal kepada korban agar hak-haknya terlindungi.

“Kami pastikan setiap langkah dilakukan secara hati-hati dan berkeadilan. Tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tapi juga pada pemulihan korban,” tegasnya. (*)

Audiensi Dengan Menhut, Kapolri Siap Bersinergi Hadapi Karhutla

0

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar audiensi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025). Sejumlah pembahasan dan isu dibahas keduanya dalam kesempatan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Sigit menekankan soal optimalisasi kepolisian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia.

“Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” kata Sigit.

Menurut Sigit, saat ini, Indonesia mulai memasuki musim hujan yang diprediksi terjadi pada periode September hingga November 2025. Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada November 2025 hingga Februari 2026, yang dimulai dari wilayah Indonesia bagian barat dan secara bertahap bergerak ke bagian timur. Namun, karhutla masih harus diwaspadai di sejumlah titik.

“Meski demikian, BMKG juga menjelaskan saat ini masih terjadi kondisi panas ekstrem di beberapa wilayah Indonesia di antaranya yang terjadi di Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, hingga Sentani,” ujar Sigit.

Sigit memapatkan, berdasarkan hasil monitoring titik hotspot pada periode Januari sampai 22 Oktober 2025, terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high).

Menurutnya, angka ini menurun sebanyak 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Adapun wilayah dengan titik hotspot tertinggi terjadi di wilayah Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

“Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan, kondisi cuaca kering, angin kencang yang menyebabkan penyebaran titik api dengan cepat serta karakteristik wilayah yang sebagian besar merupakan lahan gambut,” ucap Sigit.

Sigit memastikan, dalam penanggulangan Karhutla, Polri bersama stakeholders terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, telah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengoptimalkan penanggulangan Karhutla.

Pada tahun 2025, Polri telah melaksanakan 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan patroli. Selain itu, hingga saat ini Polri bersama stakeholders terkait telah membangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di beberapa wilayah rawan kebakaran hutan.

“Dalam menghadapi ancaman karhutla yang berpotensi mengganggu stabilitas lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat, Polri bersama Kementerian dan Lembaga terkait berkomitmen melakukan langkah-langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan,” papar Sigit.

Upaya tersebut diawali dengan peningkatan kesiapsiagaan personel dan Sarpras, serta pendirian Posko Tanggap Darurat terpadu di wilayah rawan Karhutla.

“Kami juga menerapkan early warning system dalam rangka monitoring dan deteksi dini terhadap potensi Karhutla melalui pemanfaatan aplikasi Geospatial Analytic Center (GAC), yang terpadu dan berkesinambungan dengan
aplikasi instansi lainnya seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK),” papar Sigit.

Kemudan, melakukan patroli darat maupun udara terpadu yang melibatkan TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api untuk mendeteksi dan memverifikasi titik hotspot secara real time. Ketika, ditemukan adanya titik Karhutla, maka dilakukan upaya pemadaman dengan melibatkan melalui personel dan Sarpras pada jalur darat ataupun operasi modifikasi cuaca.

Selanjutnya, Sigit menuturkan, terkait penegakan hukum, pihaknya mengedepankan tindakan tegas dan profesional. Pada periode
Januari sampai 23 Oktober 2025, Polri telah menangani 86 kasus tindak pidana Karhutla dengan menetapkan 83 tersangka perorangan.

“Adapun modus operandi dari para pelaku yaitu melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan. Terakhir, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain dapat merusak lingkungan, tindakan tersebut juga membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang,” tutup Sigit.

Endro Johan Kusuma Resmi Dilantik Pj Sekda Pemalang

Gempurnews | Pemalang – Bupati Pemalang Anom Widiyantoro melantik Pejabat (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang Endro Johan Kusuma pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja.

Acara pelantikan juga dihadiri oleh Wakil Bupati Pemalang, Wakil Ketua DPRD Pemalang, Ketua Komisi A DPRD Pemalang, para Kepala OPD di Lingkungan Kabupaten Pemalang, Asisten Staf Ahli, dan Camat.

Diketahui pelantikan Pj Sekda dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda Kabupaten Pemalang dimana Sekda sebelumnya Heriyanto ditunjuk sebagai Staf Ahli Bupati Pemalang Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.

Selesai melantik Bupati Anom mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan hasil dari proses yang panjang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menempatkan Pejabat yang berkompeten,berintergritas,serta memiliki kemampuan manajerial pada posisi strategis. “ucap Anom.

Adapun pelantikan Pj Sekda telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Nomor 800.1.3/0635 tanggal 17 Oktober 2025, hal penetapan persetujuan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 800.1.3/024/ tahun 2025 tanggal 23 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

Di kesempatan ini Bupati Anom menyampaikan Sekda memiliki tanggung jawab besar yang pertama, sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjembatani kebijakan Bupati dengan seluruh perangkat daerah. “ujar Bupati Pemalang.

Kedua, penjaga ritme dan arah birokrasi agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan seirama dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang.

Ketiga, Pegawai Revormasi birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efesien, dan akuntabel.

Keempat, motivator dan teladan bagi seluruh ASN dalam menjunjung tinggi etika, Profesionalitas dan semangat pelayanan publik. Dan terakhir Sekda juga harus mampu menjadi Komunikator yang handal, penengah kebijakan, pemimpin yang tegas dan humanis.

Diakhir sambutannya Bupati Anom mengajak kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk memberi dukungan penuh kepada Pj Sekda Endro Johan Kusuma dalam menjalankan tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Mari kita jadikan momentum pelantikan ini sebagai awal baru untuk memperkuat sinergi, mempercepat transformasi birokrasi, dan mempersembahkan karya terbaik bagi masyarakat Pemalang. “pungkasnya.

Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki dapat diemban dan membawa semangat baru bagi birokrasi Pemalang yang bersih dan Profesional. Jumat (24/10/25).

“Solnet Numpang di Tiang PLN Tanpa Izin, Warga Resah dengan Potensi Bahaya”

0

Karimun, Kepri – Dugaan pemasangan jaringan provider Solnet yang menumpang di tiang listrik PLN tanpa izin resmi telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Karimun, Kepulauan Riau. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan yang berlaku tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan listrik dan gangguan jaringan.
Berdasarkan hasil investigasi, pemasangan kabel Solnet di tiang PLN tersebut Di duga tidak dilengkapi dengan dokumen izin yang sah dari pihak PLN. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan kabel yang terlihat kusut dan membahayakan.

Media ini bersama Tim LSM FORKORINDO Karimun, berupaya Menjumpai Kepala PLN TBK untuk mengkonfirmasi terkait Pemasangan Kabel tersebut, terkesan Menghindar dari Awak Media ketika akan di minta tanggapannya, saat Ini di Temui di Kantor PLN Karimun, melalui staf PLN Popy , Kamis 23/10/25.

Ketua LSM FORKORINDO Karimun Edwar Simanjuntak menyayangkan sikap Kepala PLN tersebut, seharusnya sebagai pejabat Publik harusnya lebih terbuka dalam Hal ini.

Ditambahkannya, keprihatinan mereka terkait keamanan dan keselamatan publik. “Ini sangat membahayakan, apalagi saat hujan dan petir. Kita tidak tahu kapan kabel itu bisa putus dan menyebabkan kecelakaan. Kenapa Solnet begitu berani pasang Kabel di Tiang PLN, apa Kontribusi nya buat PLN? Kita mau Ketemu dengan Kepala PLN , hanya Konfirmasi, Koq bisa Pihak SOLNET memakai Tiang PLN bebas bertahun-tahun dan tak mungkin mereka berani kalau tak ada yang mengetahui dari pihak PLN ujar Edward.

” Senin Besok kita akan kembali Surati kepala PLN Bang, bilang perlu kita tembus kan sampai ke Pusat melalui KETUM kita yang ada di Pusat Bang ujar Edward.

” Abang lihat sendiri, kita beberapa Minggu lalu kan sudah ke Kantor SOLNET, staf di sana dengan percaya diri mengatakan mereka ada izin dari PLN, dan Keminfo, nah hal sebenarnya hal Izin ini yang mau kita konfirmasi ke Pihak PLN melalui Kepala Kantor, terkait bentuk izin yang di maksud. Pasaribu.

Bersambung.

Polresta Malang Kota Perkuat Sinergi Bersama Serikat Buruh Wujudkan Kondusifitas Kamtibmas

0

KOTA MALANG – Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta perkuat sinergi antara aparat kepolisian dan elemen masyarakat, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Nanang Haryono SH, SIK, M.Si memimpin Apel Akbar Kebangsaan dan Deklarasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di halaman Mapolresta Malang Kota, Kamis (23/10/2025).

Apel Akbar Kebangsaan bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh diikuti Wakapolresta Malang Kota, para PJU, serta 200 perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh dari berbagai organisasi di Kota Malang.

Sebelum apel dimulai, para peserta mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis (Mulai Tensi, Pengobatan Sesuai Keluhan dan Pembagian Vitamin).

Sebagai bentuk kepedulian Polri kepada lapisan masyarakat pekerja, Usai Apel Kebangsaan, Polresta Malang Kota juga membagikan paket sembako ke setiap peserta serikat pekerja.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Nanang Haryono menegaskan bahwa apel kebangsaan ini merupakan agenda yang digelar serentak di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Timur.

Apel Akbar Kebangsaan menjadi komitmen Polri bersama masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas diwilayah Kota Malang.

“Kami akan terus bersinergi dengan seluruh serikat buruh se-Kota Malang dalam apel kebangsaan ini. Intinya, kita bersama-sama mempertahankan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Malang,” ujar Kombes Pol Nanang.

Apel Akbar Kebangsaan ini selaras dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si yang menekankan pentingnya soliditas dan sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung kelancaran pembangunan nasional.

Lebih lanjut, Kombes Pol Nanang menjelaskan bahwa apel kebangsaan dan deklarasi serikat pekerja ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat hubungan kemitraan antara kepolisian dan kelompok buruh.

Sinergi tersebut merupakan bagian penting dari upaya Polri dalam menjaga keamanan wilayah serta mencegah potensi gangguan sosial.

“Peran serta serikat pekerja dalam menjaga situasi Kamtibmas sangat penting. Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.” ungkapnya.

Kombes Nanang menambahkan, Polresta Malang Kota berharap agar serikat pekerja dan buruh terus berperan aktif dalam menjaga kondusivitas, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa, serta tetap mendukung program pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

Kombes Nanang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjalin silaturahmi, menjaga stabilitas sosial dan keamanan melalui pendekatan “Cooling System”, serta terus memperkuat kolaborasi antara Polri dan masyarakat.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Mari bersama-sama kita jaga keamanan, kedamaian, dan persatuan demi kemajuan bangsa,” tegasnya.

Apel Akbar Kebangsaan ini menjadi simbol soliditas, sinergi, dan komitmen bersama antara aparat kepolisian, pekerja, dan masyarakat dalam menjaga suasana kondusif di Kota Malang.

Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan seluruh pihak dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung pembangunan dan menjaga ketertiban sosial di tengah masyarakat. (*)

Ditlantas Polda Jatim Gelar Pemilihan Duta Lalu Lintas Sebagai Pelopor Tertib Berlalulintas

0

SURABAYA,- Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menggelar Gebyar pemilihan Duta Lalu Lintas Polda Jatim Tahun 2025, yang diikuti oleh 39 peserta dari Polres/ ta jajaran Polda Jatim.

Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo, Jalan Raya Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, pada Kamis (24/10/2025).

Hadir pada giat ini, Waka Polda Jawa Timur, Brigjen Pol Pasma Royce, Direktur Lalu Lintas, Kombes Pol Iwan Saktiadi, Kasubdit Kamsel AKBP Edith Suswo Widodo dan juga Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing serta Waka Polres Sidoarjo AKBP M. Zainur Rofiq.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiadi, melalui Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim,AKBP Edith Suswo Widodo menyampaikan, tujuan kegiatan ini agar terjalin kerja sama positif antara Ditlantas Polda Jatim dengan instansi terkait dalam mendukung program keselamatan berlalu lintas.

“Dengan terselenggaranya kegiatan penutupan Duta Lalu Lintas Polda Jawa Timur Tahun 2025 ini, diharapkan para duta terpilih dapat menjadi teladan dalam tertib berlalu lintas, serta turut menyebarluaskan budaya disiplin dan keselamatan di jalan raya di kalangan generasi muda,”kata AKBP Edith Suswo Widodo.

Lebih jauh disampaikan oleh AKBP Edith Suswo Widodo bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dari program Ditlantas Polda Jatim.

“Para peserta ini sebelumnya dikarantina untuk bisa digali potensi yang ada dikalangan generasi muda, selanjutnya dilakukan pembinaan sehingga bisa dijadikan duta,” terang AKBP Edith.

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim menegaskan misi terpenting pada kegiatan ini adalah mereka akan dijadikan pelopor keselamatan berlalulintas.

Para Duta Lalu Lintas nantinya sebagai penyambung informasi yang akan disampaikan oleh Ditlantas Polda Jatim kepada masyarakat.

“Sampai saat ini untuk pelaku pelanggaran lalulintas masih didominasi oleh usia produktif,” ucapnya.

Oleh karenanya, para duta lalulintas ini didapuk menyampaikan pesan – pesan informasi lalulintas dan memberikan contoh kepada masyarakat.

“Dengan demikian diharapakan nantinya angka kecelakaan bisa ditekan di wilayah Jatim,” terang AKBP Edith.

Berikut pemenang duta lalu lintas tahun 2025 baik putra maupun putri diantaranya;

Duta Lalu Lintas Putra

  1. Renzo Buala Harefa – Polresta Sidoarjo (Juara 1)
  2. Dhimas Faisol Akbar – Polres Jember (Juara 2)
  3. Bryan Benjamin Gondowardoyo – Polrestabes Surabaya (Juara 3)
  4. oacquin Arinov Martino Ariefianto – Polres Bojonegoro (Juara Favorit)
  5. Rizal Hary Saputra – Polres Malang Kab. (Juara hasil karya)
  6. Fandy Ahmad Ardan – Polres Lamongan (Juara Intelegensi)

Duta Lalu Lintas Putri

  1. elsa Difya Ayuningtiyas – Polres Kediri Kab. (Juara 1)
  2. Nasywa Azmii Maulida – Polres Situbondo (Juara 2)
  3. Fadhil Alwafi Ma’rifatul Jauhari – Polres Magetan (Juara 3)
  4. melda Egaletta Winoto – Polres Mojokerto Kab. (Juara Favorit)
  5. Chesillia Pramesthi Kirani – Polres Blitar Kota (Juara Intelegensi)
  6. ⁠Neyla Rahma Alifianty – Polres Ponorogo (Juara Hasil Karya)

Para Duta lalu lintas yang terpilih tersebut diharapkan dapat menyampaikan pesan – pesan Kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polda Jawa Timur. (*)

Kapolrestabes Surabaya Tegaskan Komitmen Polri Dukung Hak Pekerja

0

SURABAYA — Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfi Sulistiawan memimpin Apel Kebangsaan di lapangan A Mapolrestabes Surabaya bersama perwakilan serikat pekerja dari berbagai elemen di Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan komitmen Polri untuk tegak lurus menjalankan amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, dalam membantu para pekerja atau buruh memperjuangkan dan mendapatkan hak-hak mereka secara adil.

“Pada prinsipnya, Polri hadir untuk mendampingi dan memastikan rekan-rekan buruh memperoleh haknya sesuai ketentuan hukum. Kami menjalankan arahan langsung dari Kapolri agar Polri turut aktif dalam urusan ketenagakerjaan,” tutur Kombes Luthfi dengan tegas pada, Jumat (24/10/2025).

Kapolrestabes Surabaya menjelaskan bahwa sejak 20 Januari 2025, Kapolri telah meluncurkan Des Ketenagakerjaan, yaitu sebuah lembaga yang dirancang untuk membantu memfasilitasi para pekerja dalam memperoleh hak-hak mereka yang belum terpenuhi.

Lembaga ini juga menjadi jembatan komunikasi antara pekerja, pengusaha, dan aparat penegak hukum agar penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dapat berjalan cepat, tepat, dan manusiawi.

“Melalui Des Ketenagakerjaan, kami berharap semua permasalahan buruh dapat ditangani dengan bijak dan profesional. Polri berperan aktif dalam memastikan keadilan bagi semua pihak,” jelas Kombes Lutfi.

Sebagai bentuk nyata, Kombes Pol Luthfi mencontohkan penyelesaian kasus antara buruh dengan pihak manajemen di PT Pakrin Surabaya.

Ia menyebut bahwa Polrestabes Surabaya Polda Jatim tidak tinggal diam ketika persoalan dianggap berlarut tanpa penyelesaian.

“Dalam kasus PT Pakrin, kami ambil langkah-langkah hukum yang diperlukan agar hak buruh segera terpenuhi. Kami tidak akan menoleransi pelanggaran hukum oleh pihak manapun, termasuk pengusaha,” tegasnya.

Upaya tegas tersebut akhirnya membuahkan hasil positif. Melalui proses hukum yang transparan dan dialog yang konstruktif, tercapai kesepakatan yang membuka jalan bagi penyelesaian damai antara kedua belah pihak.

Dalam kesempatan yang sama, Kombes Luthfi juga mengajak seluruh buruh untuk terus menjaga kondusivitas dan suasana kerja yang harmonis, terutama menjelang agenda nasional pada akhir Desember mendatang.

“Kami mohon rekan-rekan buruh tetap menjaga situasi yang kondusif, terutama di masa produksi. Mari kita rayakan kegiatan kebangsaan dengan cara yang santun, damai, dan penuh semangat persaudaraan,”tambah Kombes Pol Luthfi.

Ia menambahkan bahwa Polri, khususnya Polrestabes Surabaya Polda Jatim akan terus terbuka terhadap aspirasi para buruh melalui forum komunikasi dan pelayanan Des Ketenagakerjaan.

Dengan semangat kebersamaan, ia yakin hubungan antara pekerja, pengusaha, dan aparat dapat terjalin lebih harmonis.

Apel Kebangsaan ini menjadi momentum penting bagi Polrestabes Surabaya Polda Jatim untuk memperkuat komitmen pelayanan publik berbasis empati dan keadilan sosial.

“Dengan pendekatan humanis, Polri ingin memastikan bahwa perjuangan buruh tidak hanya direspons dengan hukum, tetapi juga dengan hati,” pungkas Kombes Luthfi (*)

“Ratusan Ayam Kampung Siap Dipasarkan dari BUM Des Nduma Karina”

0

Ratusan ayam kampung pedaging milik BUM Des Nduma Karina di desa Siempat Rube II, Kecamatan Siempat Rube kini sudah siap masuk pasar. Ayam-ayam ini tumbuh sehat, terwat dibawah arahan Jakkop Padang selaku Direktur BUM Des Nduma Karina.

Sudah mulai dipasarkan, harapan kami sebenarnya ada penampung yang bisa menerima ayam-ayam ini sekaligus, jadi kandang langsung dikosongkan, langsung bisa kita bersihkan, untuk nanti diisi bibit ayam lagi, jelas Jakkop PAdang.

Sementara itu Kepala Desa Siempat Rube II, Drs. Alparet PAdang menjelaskan, BUM Des Nduma Karina memilih ternak ayam kampung sebagai komoditas untuk dikembangkan, mengingat ayam jenis ini tergolong banyak diminati di Kabupaten Pakpak Bharat, baik untuk dikonsumsi sendiri, juga untuk kebutuhan pada acara-acara adat tertentu.

Hal ini yang mendorong kami untuk mengembangkan ternak ayam jenis ini di peternakan kami, pasti laku di pasar, jelas dia.

Ketika mengunjungi BUM Des ini, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor berpesan, agar unit usaha milik masyarakat Siempat Rube II ini dijaga dan dikembangkan terus.

Kalau sekarang ini, ditahap awal ini memelihara 500 ekor, nanti untuk selanjutnya dinaikkan lagi jadi 700 atau 1.000 ekor, lumayan kan, hasilnya dibagi bersama. Sekarang ini kebutuhan ayam pedaging memang sedang meningkat seiring program MBG yang dicanangkan Pemerintah. Mudah-mudahan nanti BUM Des yang ada di seluruh desa bisa menjadi mitra MBG, bisa menjadi penyedia bahan baku, sayuran, ikan, telur, ayam dan sebagainya, pasti meningkat pendapatan kita semua, ucap Bupati di lokasi.(Tumangger)

RAKOR PPID DAN SP4N LAPOR! KOTA CIMAHI TAHUN 2025

0

CIMAHI,Jum’at (25/10/2025) Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) tingkat Kota Cimahi Tahun 2025, Kamis (23/10).
Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh para pejabat pengelola PPID dan SP4N-LAPOR! dari seluruh perangkat daerah, kelurahan, UPT puskesmas, serta satuan pendidikan dasar dan menengah negeri se-Kota Cimahi. Hadir pula sebagai narasumber, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Dr. Erwin Kustiman, M.Si., Asisten Ahli Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Fahmi Lidznillah, S.IP., C.Me., serta fungsional pranata humas ahli pertama dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat Rahma Sari Kusmiyati, S.I.Kom.
Kepala Diskominfo Kota Cimahi, Achmad Saefulloh, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia sekaligus ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. “Pengelolaan informasi publik yang baik adalah bagian dari upaya mewujudkan good governance. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik menjadi kunci pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Lebih lanjut, Achmad menjelaskan bahwa tujuan Rakor ini adalah memperkuat koordinasi serta meningkatkan literasi seluruh pengelola PPID dan SP4N-LAPOR! di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi agar mampu mengelola informasi dan pengaduan publik secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi dan kolaborasi antar-perangkat daerah dalam mendorong pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia juga menegaskan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi untuk mempercepat penyebaran data publik dan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. “Keterbukaan informasi harus berjalan seiring dengan kemudahan akses digital agar pelayanan publik lebih cepat, efisien, dan terpercaya,” tambahnya.
Achmad menyebutkan, Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya memperkuat koordinasi antar-PPID dan memaksimalkan sistem pengelolaan informasi publik berbasis digital. Langkah ini tidak hanya mempercepat penyebaran informasi resmi, tetapi juga mempermudah masyarakat mengakses data dan mengajukan pengaduan layanan publik secara daring.
“Alhamdulillah, pada tahun 2024 indeks keterbukaan informasi publik Kota Cimahi mencapai nilai 93,64 dengan kategori informatif, dan untuk SP4N-LAPOR! memperoleh predikat baik dengan rata-rata tindak lanjut aduan 1,1 hari kerja serta penyelesaian 100 persen,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya menilai masih banyak ruang untuk perbaikan. Karena itu, Rakor ini menjadi sarana konsolidasi dan peningkatan literasi bagi seluruh pengelola PPID dan SP4N-LAPOR! agar kualitas pelayanan publik terus meningkat. “Kami berharap koordinasi yang kuat antar-OPD, didukung kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi, dapat meningkatkan indeks keterbukaan informasi Kota Cimahi tahun ini,” harapnya.
Senada dengan Achmad, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Erwin juga menyatakan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik untuk membangun good governance. Ia pun menyebutkan, dalam mengelola informasi publik, setiap badan publik harus memberikan pelayanan prima. “Undang-Undang KIP merupakan jembatan transparansi antara badan publik dan masyarakat serta sebagai alat untuk menciptakan transparansi dalam pemerintahan,” tuturnya.
Sementara itu, Narasumber Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Rahma, menyoroti pentingnya peran serta masyarakat melalui mekanisme pengaduan dan pelaporan. Menurutnya jumlah aduan yang sedikit bukan menjadi indikator baiknya pengelolaan pengaduan di badan publik, ““Bukan banyak atau sedikitnya aduan yang jadi indikator utama, tapi bagaimana aduan itu dikelola,” tegasnya.
Menurutnya pemerintahan yang baik itu ditandai dengan adanya saluran aduan yang mudah, aman, dan transparan sehingga mendorong partisipasi warga dalam mengawasi jalannya pembangunan. “Pemerintah harus mampu menindaklanjuti aduan secara nyata dan menjadikan aduan sebagai alat perbaikan, bukan ancaman,” pungkasnya.

Achmad Syafei
Sumber:(Bidang IKPS).

Peresmian Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2025 Di Lingkungan Kabupaten Pemalang

Gempurnews | Pemalang – Pemerintah Kabupaten Pemalang menggelar Launching Kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang digelar di halaman Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Kamis (23/10/25)

Kegiatan ini dihadiri dari Bupati dan Wakil Bupati Pemalang,Anggota Forkompinda Pemalang,Plt.Sekda, Asisten Sekda,Kepala Perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Pemalang,Kepala Kantor BPN Pemalang,para Camat di lingkungan Kabupaten Pemalang, Pimpinan Pondok Pesantren,Kelompok Usaha Bersama,para Pelaku Petani,dan para Atlet berprestasi dari Ajang Porsema.

Pelaksanaan Launching Kegiatan APBD merupakan bentuk komitmen dan transparansi Pemkab kepada masyarakat bahwa anggaran yang telah disahkan bersama DPRD benar benar segera direalisasikan untuk kepentingan publik.

Pelaksanaan Launching ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan program program prioritas daerah yang bersumber dari APBD kepada masyarakat luas,menegaskan akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan anggaran daerah serta mendorong sinergi lintas perangkat daerah agar pelaksanaan kegiatan lebih cepat,tepat dan terarah.

Kegiatan yang di launching dan bantuan penghargaan yang diserahkan pada hari ini adalah, : yang pertama penyerahan secara simbolis Sertifikat Tanah Pemda oleh Kepala BPN Pemalang kepada Bupati Pemalang,yang terdiri dari 6 Hak yaitu 2 pengelolaan dengan penggunaan untuk sawah,2 untuk PSU dan 2 untuk penggunaan jalan Kabupaten.

Yang kedua Bantuan Sosial untuk kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2025, dan Bantuan Sosial berupa Kursi Roda Cerebral Parsy.

Yang ketiga Bantuan Jalan Produksi yang merupakan bentuk kepedulian Pemerintah daerah terhadap para petani sebagai tulang punggung ekonomi Pemalang.

Yang keempat Batuan Gudang Penyimpanan dan Pengolahan Tembakau sebagai komoditas unggulan yang melibatkan petani dan buruh tani.

Yang kelima Bantuan Mobil Operasional Pondok Pesantren sebanyak 3 Unit,adalah bentuk nyata dukungan Pemerintah terhadap peran besar Pesantren dalam membina generasi berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan.

Yang ke enam Bantuan Seragam Sekolah Gratis bagi anak anak kurang mampu,dan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkab terhadap pendidikan inklusif merata dan berkeadilan sosial.

Acara Launching Pelaksanaan Kegiatan APBD tahun 2025 secara resmi dibuka langsung oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro sekaligus pemberian hadiah dan penyerahan penghargaan kepada Atlet berprestasi Porsema ke XIII tingkat Provinsi.