Home Blog Page 237

POLRES PASURUAN GELAR OPS GAKTIBPLIN DAN MITIGASI, TINGKATKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI

0

PASURUAN — Polres Pasuruan melalui Seksi Profesi dan Pengamanan (Si Propam) melaksanakan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktibplin) serta kegiatan mitigasi di Lapangan Apel Sarja Arya Racana Polres Pasuruan pada Rabu (15/10/2025).

Kegiatan ini digelar untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri di lingkungan Polres Pasuruan.
Kasi Propam Polres Pasuruan, AKP Arif Rahman Hakim, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat perintah Kapolres Pasuruan Nomor Sprin/1273/X/HUK.12.10./2025 dan Sprin/1274/X/HUK.12.10./2025 tertanggal 1 Oktober 2025.

“Kami melaksanakan Ops Gaktibplin dan Mitigasi sebagai langkah preventif agar tidak ada pelanggaran disiplin maupun kode etik di internal Polres Pasuruan. Sasaran kami meliputi pemeriksaan surat identitas diri, kelengkapan kendaraan dinas maupun pribadi, serta kerapian sikap tampang dan gampol anggota,” ujar AKP Arif Rahman Hakim.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 06.30 hingga 08.30 WIB itu diikuti oleh seluruh personel Polres Pasuruan. Sebelum pemeriksaan dimulai, seluruh anggota menerima arahan dari Kasi Propam terkait pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme sebagai anggota Polri.
Lebih lanjut, AKP Arif menambahkan bahwa dalam pelaksanaan operasi kali ini tidak ditemukan adanya pelanggaran.

“Alhamdulillah, selama kegiatan berlangsung tidak ditemukan pelanggaran. Ini menunjukkan kesadaran dan kedisiplinan anggota Polres Pasuruan semakin meningkat,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Ia menegaskan pentingnya upaya penegakan disiplin internal sebagai bentuk komitmen Polres Pasuruan untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.

“Penegakan disiplin di tubuh Polri adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa setiap anggota Polres Pasuruan menjadi teladan dalam bersikap dan bertugas,” tegas Kapolres.

Kegiatan berlangsung lancar dan kondusif hingga selesai. Melalui operasi ini, Polres Pasuruan berharap dapat memperkuat budaya disiplin serta mewujudkan personel Polri yang Presisi dan berintegritas sesuai dengan arahan pimpinan.

Kabid Kesjas Korbrimob Polri Pimpin Kegiatan Donor Darah Peringati HUT Ke-54 KORPRI Polri Tahun 2025

0

Kelapadua, 14 Oktober 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Polri, Bidang Kesehatan dan Jasmani (Kesjas) Korbrimob Polri menyelenggarakan kegiatan donor darah yang berlangsung di Gedung Fasilitas Umum Lantai 3, Rumah Sakit Bhayangkara Brimob, Kelapadua, Cimanggis, Depok.

Kegiatan kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Kabid Kesjas Korbrimob Polri Kombes Pol. Bambang Wiji Asmoro Sadarusalam, dan dihadiri oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Polri Pembina Utama Muda dr. Niken Manohara, Ketua Panitia HUT Korpri Polri TK. 1 dr. Jekson Surung Simanjuntak, Ketua Sie Bakti Sosial Pembina Utama Muda Dr. Drg. Rike Rayanti, para Dewan Pengurus Korpri Polri, serta Ibu Bhayangkari PG06 Korbrimob Polri.

KORPRI merupakan wadah yang berfokus pada peningkatan profesionalisme, persatuan, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tahun ini, KORPRI Polri telah menunjukkan kiprahnya dalam berbagai kegiatan besar, termasuk ajang Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI XVII 2025 di Palembang, Sumatera Selatan, dengan tema “KORPRI Bersinergi dalam Prestasi.”

Dalam amanatnya, Kabid Kesjas menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih dapat berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama melalui kegiatan donor darah ini.

“Tentunya merupakan suatu kebahagiaan tersendiri tatkala kita masih menjadi hamba yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain,” pernyataan Kabid Kesjas.

Beliau juga menegaskan bahwa kegiatan donor darah tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-54 KORPRI Polri, tetapi juga bentuk nyata kedekatan Polri dengan masyarakat serta wujud kepedulian terhadap sesama.

Menutup amanatnya, Kabid Kesjas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan donor darah ini.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhai oleh Allah SWT, dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani,” lanjutan pernyataan Kabid Kesjas.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat semangat pengabdian, kepedulian sosial, dan rasa kemanusiaan anggota Polri dalam melayani masyarakat, sejalan dengan semangat Presisi dan nilai-nilai luhur Korps Brimob Polri.

Densus 88 AT Polri Gelar Kegiatan PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) di Wilayah Kota Serang

0

Densus 88 AT Polri melalui Tim Pencegahan menjadi Narasumber dalam kegiatan PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) di Wilayah Kota Serang pada Selasa, 14 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari mahasiswa/i UNIBA, UNSERA, dan pejabat terkait.

Tim Pencegahan menyampaikan terkait kegiatan Pencegahan Densus 88 AT Polri dalam Mencegah Penyebaran Paham Intoleran, Radikal dan Teror. Dasar Hukum Pencegahan Densus 88 AT Polri tertuang pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE.

Kegiatan Pencegahan Densus 88 AT Polri juga masuk ke dalam Asta Cita Presiden Wakil Presiden yang tertuang di dalam 8 Poin. Data Teror yang Terhitung dari Tahun 2019 sampai 2024 menunjukkan penurunan yang sangat drastis berkat Program Extra Pencegahan Densus 88 AT Polri. Pada Tahun 2023 sampai dengan 2024, Indonesia nihil teror atau zero attack.

Tim pencegahan juga menyampaikan peran masyarakat dalam pencegahan penyebaran paham intoleran, radikal, dan teror, yaitu mampu mendeteksi dini dan berpartisipasi dalam menyebarkan Paham yang moderat. Masyarakat dapat memilah mana Paham-paham yang dianggap menyimpang di dalam ajaran agama maupun di mata hukum.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mencegah penyebaran paham intoleran, radikal, dan teror di wilayah Kota Serang.

Korlantas Polri Gelar Simposium Target PNBP 2025, Dorong Layanan Publik yang Inovatif & Terintegrasi

0

Jakarta – Dalam rangka memperkuat tata kelola pelayanan publik serta mendukung optimalisasi penerimaan negara, Korlantas Polri menggelar Simposium Target PNBP T.A. 2025 dalam rangka Penyusunan Justifikasi PNBP Tahun 2026 di Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Kasubdit Fasmat SBST Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol Jamal Alam.

Dalam sambutannya, Kombes Jamal menyebut forum ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi wadah penting untuk memperkuat sinergi, memperbaiki sistem, dan memastikan setiap target PNBP dapat dicapai dengan strategi yang terukur.

“Pemerintah meyakini Indonesia mampu bertahan dan bersaing melalui percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta transformasi digital yang memperkuat daya saing nasional,” ujar Kombes Pol Jamal.

Ia menegaskan, kehadiran negara di tengah masyarakat dapat dilihat dari kualitas pelayanan publiknya. Karena itu, Polri didorong untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

“Polri mengusung semangat transformasi menuju institusi yang predictive, responsibility, dan transparency berkeadilan. Ini menjadi pondasi penting dalam memperkuat layanan publik, termasuk di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor maupun pengemudi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jamal juga menjelaskan bahwa target PNBP fungsi lalu lintas tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp12,39 triliun, meningkat 28,74 persen dari target tahun sebelumnya. Adapun capaian tahun 2024 tercatat sebesar Rp8,5 triliun atau 88,28 persen dari target.

“Dengan target yang meningkat signifikan, dibutuhkan extra effort dari seluruh jajaran. Tantangan juga semakin kompleks, mulai dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan hingga kondisi ekonomi yang memengaruhi daya beli,” ungkapnya.

Jamal menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dan analisis yang akurat. Ia juga menyampaikan tiga poin utama yang harus dijalankan jajaran Regident Polri.

“Pertama, analisis secara cermat dinamika strategis yang berkembang. Kedua, perkuat sinergi dan kolaborasi dengan para stakeholder. Ketiga, manfaatkan forum ini untuk membangun relasi dan komitmen bersama demi peningkatan layanan publik,” paparnya.

Kombes Jamal menutup sambutannya dengan optimisme.
“Melalui kerja sama dan semangat kolektif, saya yakin target PNBP 2025 dapat tercapai, bahkan melampaui. Yang terpenting, masyarakat dapat merasakan peningkatan nyata dari layanan publik Polri,” pungkasnya.

Selain jajaran Korlantas Polri, kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah narasumber, salah satunya M. Hafiz Basari dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat). Dalam pemaparannya, Hafiz menjelaskan sistematika dan problematika penerbitan SUT dan SRUT untuk kendaraan konversi serta kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

“Pertumbuhan kendaraan listrik ke depan akan berpengaruh terhadap peningkatan penerbitan dokumen kendaraan dan berdampak langsung pada PNBP kepolisian. Namun, untuk kendaraan konversi, tren tersebut bersifat unik,” ujar Hafiz.

Menurutnya, konversi kendaraan tidak menambah jumlah unit kendaraan, melainkan hanya mengubah jenis motor penggerak dan bahan bakarnya.

“Jadi, penerbitan STNK dan BPKB meningkat, tapi jumlah kendaraannya tidak bertambah. Ini bisa menjadi bahan diskusi bahwa PNBP tidak selalu sejalan dengan jumlah kendaraan yang beredar di Indonesia,” tambahnya.

Hafiz menegaskan, pihaknya mendukung penuh kegiatan simposium ini sebagai bentuk kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri.

“Saya sangat mendukung kegiatan ini dan berterima kasih atas kolaborasi antara kepolisian dan Kementerian Perhubungan Darat. Harapannya, penerbitan dokumen kendaraan seperti SUT, SRUT, STNK, dan BPKB dapat lebih terkoneksi, sehingga memudahkan masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi data antara penerbitan SUT dan STNK dalam upaya mendukung pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading di lapangan.

“Dengan data yang saling terhubung, pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading akan lebih mudah dan efisien,” tutup Hafiz.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi Korlantas Polri dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor serta mempercepat transformasi layanan publik menuju sistem yang semakin modern, efisien, dan terintegrasi.

Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ST. MT Resmi Tempati Rumah Jabatan

0

BARITO UTARA- Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ST. MT  didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie. Y. Tingan, A. Md 
resmi menempati rumah jabatan (rujab) di Jalan Ahmad Yani, Muara Teweh, Rabu pagi (15/10/2025) sebelumnya diawali prosesi pemotongan Hompong adat tradisional Dayak dengan disambut tarian selamat datang dan diiringi alunan Hadrah dari Grup Habsy Muara Teweh.

Dikediaman Rujab Bupati Barito Utara tersebut, dilanjutkan dengan acara selamatan dan syukuran, yang dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadi Y. Tingan dan isteri, Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini, Unsur FKPD, dan berbagai kalangan, mulai dari tokoh Agama, tokoh masyarakat, Ormas, hingga timses.

Bupati Barito Utara, Shalahuddin menyampaikan harapannya agar rumah jabatan ini, dan menjadi tempat yang penuh berkah serta membawa ketenangan dalam menjalankan amanah kepemimpinan.

“Hari ini memasuki rumah jabatan. Kita berdoa agar rumah ini diberi ketenangan, ketentraman, dan berkah,” ujar Shalahuddin.

Bupati Barito Utara, juga memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Barito Utara, dalam menjalankan roda pemerintahan bersama Wakil Bupati, Felix Sonadie Y Tingan.

“Ini adalah awal kami masuk bertugas. Mohon doa restu dan dukungan. Tanpa dukungan, apalah arti kami berdua. Tolong dukung kami bekerja, agar jadi pemimpin yang amanah. Cita- cita bisa terwujud,” tambahnya.

Acara selamatan dan syukuran ini penuh kemeriahan dan kekeluargaan terasa, saat Bupati Barito Utara dan keluarga resmi menempati rumah jabatan, (Rujab)  menandai dimulainya pengabdian mereka kepada masyarakat Kabupaten Barito Utara.  (SS)

Kembali Terjadi Papan Informasi Tidak Dipasang Pada Proyek Pemerintah Cimahi

0

Cimahi,Rabu(15/10/2025)
Seyogyanya setiap pengerjaan proyek selalu ada papan informasi yang isinya diantaranya: nama proyek,pelaksana proyek,nilai proyek,masa pengerjaan.Tapi pada kenyataannya masih banyak pengerjaan proyek pemerintah yang tidak mengindahkan aturan ini,padahal sangat tegas sanksi yang akan diberikan jika tidak memasangkan papan informasi proyek sesuai dengan peraturan yang digariskan oleh undang-undang yakni :
Sanksi bagi proyek pemerintah yang tidak memasang papan informasi proyek meliputi sanksi administratif seperti teguran atau peringatan lisan/tulisan, denda finansial yang bervariasi,
Dasar hukum:

  • UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik
  • Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  • Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
  • Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Kontrak Jasa Konstruksi.
  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2019.

Kejadian tidak dipasangkan nya Papan informasi dari pantauan di lapangan terjadi pada kantor kecamatan Cimahi utara dan kantor Kecamatan Cimahi selatan,saat dikonfirmasi kepada Camat Cimahi utara dan orang yang ada di tempat pengerjaan proyek,Camat Cimahi Utara,Syamsul menyatakan,
“Papan informasi proyek Sejak Minggu kemaren udah ada pak, sudah disuruh pasang tapi ga dipasang-pasang, barusan saya tanyain baru dipasang,” Jawabnya melalui aplikasi WA.
Saat ditanyakan kenapa papan proyek tidak terpasang Syamsul menambahkan,
“Kalo nanya ada apa saya ga bisa jawab karena memang tidak ada apa-apa, mungkin lupa, tapi kalo mau lebih mendalam lagi silakan ditanyakan kepada pemborongnya kenapa nggak dipasang,”tambahnya.
Saat ditanyakan kepada orang yang ada dilokasi siapa pelaksana dan kenapa papan informasi proyek tidak terpasang,salah seorang yang mengaku sebagai konsultan menyatakan tidak tahu,
“Saya tidak tahu siapa pemborongnya,saya hanya konsultan,”jawabnya.

Saat awak media minta konfirmasi terkait tidak dipasangnya papan pengumuman proyek kepada pihak Dinas PUPR,salah seorang Staf PUPR menyatakan tidak tahu adanya rehab pembangunan proyek di Kecamatan,
“Saya tidak tahu pak,karena nggak ada informasi terkait pembangunan atau rehab di kantor kecamatan,apalagi papan informasi tidak dipasang karena seharusnya papan informasi harus terpasang jika menggunakan anggaran Negara dan biasanya ada informasi kepada kami,”Ungkapnya.

Salah seorang warga Kota Cimahi yang tidak mau disebutkan namanya dan membidangi terkait aturan dan perundang-undangan serta hukum menyatakan,
“Sebetulnya dalam setiap pembangunan atau rehab yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Negara itu wajib memberikan informasi sesuai dengan uuno.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,jadi memang asas transparansi itu memberikan informasi agar masyarakat mengetahui sebagai fungsi kontrolnya,walaupun sanksinya hanya sanksi administrasi akibat kelalaian dibidang pekerjaan dengan tidak mencantumkan informasi kepada masyarakat,sebetulnya pengawasnya yang berhak melakukan teguran,kalau sanksi pidananya tidak ada.Sebagai upaya kontrol sosial jika tidak digubris oleh yang bersangkutan,bisa Melayangkan surat kepada pimpinan tertingginya yakni Sekda,bahwasanya ditemukan pekerjaan yang tidak memasangkan papan informasi proyek dan nanti mungkin yang akan menegur pihak pimpinan tertingginya baik pejabat administrasi maupun pengawasnya atau Sekda.Kita hanya memberikan informasi bahwa telah terjadi pelanggaran tidak dipasangnya papan informasi informasi pekerjaan.”Pungkas ya.

Ada kejanggalan setelah ditanyakan terkait papan informasi pekerjaan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Cimahi Utara,beberapa saat kemudian baru dipasang Papan informasi pekerjaan.

Red.

Polres Pelabuhan Tanjungperak Lakukan Pemeriksaan Kesehatan untuk Petugas SPPG

0

SURABAYA – Polres Pelabuhan Tanjungperak Polda Jawa Timur menunjukkan komitmen serius dalam menjamin kualitas dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.

Sebagai langkah proaktif, jajaran kepolisian menggelar pemeriksaan kesehatan (rikkes) menyeluruh bagi 32 calon petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aula Sanika Satyawada, Selasa (14/10/2025).

Para petugas ini merupakan ujung tombak yang akan berperan langsung di dapur umum, menyiapkan hidangan bergizi bagi para siswa sekolah.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan setiap juru masak dan staf pendukung berada dalam kondisi kesehatan prima, sehingga makanan yang disajikan terjamin higienis, aman, dan bebas dari risiko kontaminasi.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjungperak, Iptu Suroto menegaskan bahwa kesehatan para petugas di dapur umum adalah prioritas utama.

Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan prosedur standar operasional yang sangat penting sebelum mereka resmi bertugas.

“Kesehatan para petugas di dapur SPPG adalah prioritas utama. Mereka yang menyiapkan makanan untuk anak-anak, sehingga kondisi mereka harus 100 persen sehat untuk mencegah risiko kontaminasi dan menjaga kualitas gizi,” ujar Iptu Suroto.

Ia merinci, rangkaian pemeriksaan kesehatan yang dijalani oleh para petugas mencakup beberapa tahapan penting untuk memastikan tidak ada celah bagi penyebaran penyakit.

“Kegiatan ini mencakup pemeriksaan fisik secara umum, pengecekan tekanan darah, pemeriksaan kadar gula darah, hingga screening penyakit menular seperti TBC, yang juga disertai dengan pengambilan sampel dahak,” jelasnya.

Sebanyak 32 calon petugas SPPG mengikuti seluruh rangkaian tes dengan tertib.

Hasil pemeriksaan akan diumumkan dalam waktu satu minggu ke depan. Peserta yang dinyatakan sehat dan laik secara medis akan diterima secara resmi sebagai petugas SPPG.

Iptu Suroto menambahkan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen penuh Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam mendukung dan menyukseskan program prioritas pemerintah pusat.

“Ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan program nasional ini berjalan dengan standar kesehatan tertinggi,”tegasnya.

Bukan hanya tentang menyediakan makanan, tetapi juga memastikan bahwa makanan yang bagikan aman, sehat, dan disiapkan oleh personel SPPG yang juga prima.

“Pemeriksaan berkala seperti ini akan terus kami lakukan sebagai langkah preventif,” pungkasnya. (*)

Polres Situbondo Kirim 20 Ton Jagung ke Bulog Bondowoso, Dukung Penyerapan Hasil Panen Petani

0

SITUBONDO – Polres Situbondo Polda Jatim terus memperkuat peran dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dengan memastikan hasil panen jagung petani lokal terserap oleh Perum Bulog.

Salah satu langkah konkret dilakukan melalui pengiriman 20 ton jagung pipil ke Gudang Bulog Cabang Bondowoso.

Secara simbolis 20 ton jagung petani yang dimuat 2 unit truk dilepas menuju gudang Bulog Bondowoso oleh Wakapolres Situbondo Kompol Indah Citra Fitriani, S.I.K., M.Si., bersama Wakil Pimpinan Perum Bulog Cabang Bondowoso – Situbondo Panji Prasetyo.

Pengiriman 20 ton jagung pipil ke Gudang Bulog Cabang Bondowoso juga disaksikan oleh para Pejabat Utama Polres Situbondo serta Kapolsek Jajaran, pada Selasa (14/10/2025).

Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan, S.I.K., M.I.K. melalui Wakapolres Kompol Indah Citra Fitriani mengatakan, pengiriman tersebut merupakan hasil panen petani di wilayah Polsek Panarukan.

Sebelumnya, Polsek Besuki juga telah menyalurkan 10 ton jagung dan Polsek Panarukan 4 ton ke Bulog.

“Total hingga saat ini sudah 34 ton jagung yang dikirimkan ke Bulog. Kami terus berupaya agar hasil panen petani bisa terserap maksimal, sesuai standar yang ditetapkan Bulog,” ujar Kompol Indah.

Ia menegaskan, Polres Situbondo Polda Jatim tak hanya mendorong petani meningkatkan produktivitas, tetapi juga memastikan komoditas yang dihasilkan memenuhi standar kualitas Bulog, seperti kadar air dan mutu biji.

“Koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Bulog terus kami lakukan, agar jagung petani siap diserap dengan harga yang layak,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Pimpinan Perum Bulog Cabang Bondowoso/Situbondo Panji Prasetyo menyambut baik kolaborasi tersebut.

Menurutnya, sinergi dengan Polres Situbondo membantu mempercepat proses penyerapan dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

“Dalam waktu dekat akan memasuki panen raya (November–Desember), kami berharap hasil panen di tiap wilayah Polsek bisa dikumpulkan untuk kami serap sesuai target,” ujarnya.

Panji menjelaskan, Bulog menargetkan penyerapan jagung di wilayah kerja Bondowoso–Situbondo sebanyak 20.000 ton hingga akhir 2025 — terdiri dari 12.000 ton di Situbondo dan 8.000 ton di Bondowoso.

Ia juga menegaskan, harga pembelian pemerintah (HPP) untuk jagung telah ditetapkan Rp5.500 per kilogram dengan kadar air 18–20 persen, dan Rp6.400 per kilogram untuk kadar air 14 persen.

“Saat ini harga di tingkat petani bahkan sudah di atas HPP, artinya permintaan tinggi dan produksi berjalan baik. Kami akan terus bersinergi dengan Polres Situbondo agar penyerapan berjalan lancar dan memberi manfaat bagi petani,” kata Panji. (*)

Korlantas Polri Siapkan SDM Unggul Hadapi Era BPKB Elektronik

0

KORLANTAS POLRI, Jakarta — Kegiatan Sertifikasi Petugas Penerbit Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Tahun Anggaran 2025 resmi dibuka pada Selasa (14/10/2025) di Cililitan, Jakarta. Pembukaan dilakukan langsung oleh Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol Sumardji. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital layanan kepolisian, termasuk implementasi BPKB elektronik.

Kombes Pol Sumardji menjelaskan bahwa sertifikasi ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kegiatan ini urgensinya adalah bagaimana seluruh anggota bisa mempunyai kompetensi, khususnya di bidang pelayanan BPKB. Karena sekarang pelayanan BPKB sudah tidak konvensional lagi, semuanya sudah digital, mulai dari cek fisik digital, arsip digital, sampai BPKB elektronik,” ujar Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol Sumardji.

Ia menambahkan, pelatihan yang berlangsung selama tujuh hari dan dilanjutkan dengan ujian sertifikasi selama tiga hari ini diharapkan dapat membekali peserta dengan kemampuan yang dapat langsung diterapkan di masing-masing satuan kerja sehingga peningkatan kualitas pelayanan benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

“Harapannya tentu setelah mendapatkan ilmu, pelatihan, dan diakhiri nanti dengan peningkatan kualitas dengan ujian kompetensi, maka ilmu itu dilaksanakan di masing-masing loket. Bagi perwiranya tentu harus bisa menyalurkan ilmu yang didapat,” tambahnya.

Dengan pelatihan dan sertifikasi ini, Korlantas Polri berupaya memastikan seluruh petugas penerbit BPKB siap menghadapi sistem pelayanan digital yang terintegrasi dan lebih efisien, sejalan dengan komitmen Polri untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Bupati Dairi Serahkan 346 SK PPPK Tahap II Formasi 2024, Untuk PPPK Paruh Waktu Telah Diusulkan Sebanyak 417 Orang

0

Sumbul – Bupati Dairi Vickner Sinaga menyerahkan sebanyak 346 SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II formasi tahun 2024 pada Selasa (14/10/2025) di lapangan kantor Kecamatan Sumbul. Penyerahan SK turut disaksikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga dan Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin.

Usai penyerahan SK, Bupati Dairi Vickner Sinaga menyampaikan bahwa SK yang sudah diterima adalah sangat berharga yang merupakan amanah dari negeri ini. Oleh karena itu ia mengajak kepada seluruh PPPK yang telah menerima SK untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena telah melalui berbagai tahapan hingga sampai di tahap ini.

Saat ini, dikatakan Bupati Vickner Sinaga para Kepala Daerah tengah berupaya untuk berjuang mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat dalam menjalankan program pembangunan untuk masing-masing daerah. “Salah satunya yang kami perjuangkan adalah terkait dengan gaji yang menjadi hak anda sebagai PPPK jangan sampai terhambat,” ujar Vickner Sinaga.

Sebagai PPPK yang tentunya sudah bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati Dairi mengatakan berbagai tantangan akan banyak dihadapi terlebih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dalam penyampaian informasi.

“Terlebih amanah yang sudah anda terima harus dipertanggungjawabkan. Yang anda hadapi di lapangan akan memiliki banyak dinamika. Mari kita bekerjasama, yang dibutuhkan rakyat adalah layani mereka dengan sungguh sungguh dengan hati, yang dibutuhkan adalah yang nyata, senyumlah menghadapi mereka dan anda akan dikenang sebagai ASN Dairi yang sudah berbeda dengan sebelum sebelumnya. Jadi mari terima dan jalankan amanah ini denga baik,” pesan Bupati Dairi Vickner Sinaga kepada seluruh PPPK.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Junihardi Siregar dalam laporannya mengatakan sebanyak 346 PPPK tahap II Formasi 2024 akan meneriman SK dimana masa kerja terhitung mulai tanggal (TMT) terhitung mulai 1 September 2025 hingga Agustus 2030.

Adapun rincian penerima SK tersebut adalah untuk guru sebanyak 42 orang, tenaga kesehatan sebanyak 102 orang dan tenaga teknis sebanyak 202 orang.

“Keseluruhan penerima SK adalah yang masuk database dan yang telah memenuhi syarat. Sebagai informasi juga Pemkab Dairi telah mengusulkan sebanyak 417 orang untuk PPPK paruh waktu,” kata Junihardi Siregar.

Dalam acara tersebut, BKPSDM selaku penyelenggara juga melakukan kegiatan orientasi kepada para PPPK tahap II formasi 2024. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Sumbul Jaspin Sihombing, Pimpinan OPD serta Kapolsek Sumbul.(Tumangger)