Home Blog Page 28

Ratusan Personel Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Berkala Polres Kediri

Gempur News.com
-
0
Ratusan Personel Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Berkala Polres Kediri

Kediri– Pemeriksaan kesehatan berkala bagi anggota Polri dan PNS digelar di Aula Rupatama Wicaksana Laghawa Polres Kediri Polda Jatim, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan tersebut diikuti ratusan personel sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi kesehatan dan kesiapan pelaksanaan tugas.

Rangkaian pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengecekan tinggi dan berat badan, visus mata, pemeriksaan fisik dokter, hingga pemeriksaan laboratorium darah dan urine. Selain itu, peserta juga menjalani treadmill atau EKG, pemeriksaan gigi, rontgen thorax, serta tes psikologi melalui MMPI.

Pemeriksaan kesehatan berkala tersebut diikuti sebanyak 181 personel, melampaui jumlah peserta yang sebelumnya terjadwal. Antusiasme anggota terlihat sejak pagi hari, dengan pelaksanaan yang berlangsung secara bertahap sesuai alur pemeriksaan.

Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si. melalui Ps. Kasidokkes Polres Kediri Aipda Aan Apriliawan, Amd.Kep. menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari kesiapan personel dalam menjalankan tugas.

“Kesehatan personel menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas. Pemeriksaan berkala diperlukan untuk memantau kondisi fisik maupun psikologis anggota sehingga tetap siap memberikan pelayanan secara optimal,” ungkap Aipda Aan.

Beliau menambahkan, hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan tindak lanjut apabila ditemukan kondisi tertentu yang memerlukan perhatian medis. Dengan demikian, personel dapat memperoleh rekomendasi yang sesuai untuk menjaga kebugaran.

“Selain itu, ini juga menjadi langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan yang dapat memengaruhi kinerja, mengingat tuntutan tugas kepolisian yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental,” jelas Aipda Aan menambahkan.

Kegiatan serupa dijadwalkan kembali secara berkala guna memastikan kondisi kesehatan personel tetap terjaga dan mendukung pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Harga Plastik Melonjak, Pedagang Kaki Lima di Lumajang Mengeluh

Gempur News.com
-
0
Harga Plastik Melonjak, Pedagang Kaki Lima di Lumajang Mengeluh

LUMAJANG – Harga plastik di Lumajang, Jawa Timur, mengalami kenaikan drastis, bahkan mencapai dua kali lipat sejak sebelum Ramadhan. Kenaikan ini dipicu oleh situasi geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok bahan baku plastik.

Pedagang kaki lima di Lumajang merasa kesulitan menghadapi kenaikan harga plastik ini. Harga bahan baku plastik dilaporkan naik 30-40% bahkan hingga 100% lebih untuk jenis plastik tertentu. Akibatnya, keuntungan bersih pedagang kaki lima tergerus drastis, bahkan ada yang mengaku hanya mendapatkan untung tipis sekitar Rp500 per unit dagangan.

“Jika harga jual produk dinaikkan, pembeli protes atau daya beli menurun, namun jika tidak dinaikkan, pedagang merugi,” kata salah satu pedagang kaki lima di Lumajang.

Kenaikan harga plastik ini tidak hanya dirasakan oleh pedagang kaki lima, tetapi juga oleh berbagai jenis usaha, termasuk pedagang es kelapa, nasi goreng, hingga penjual cilok keliling. Harga plastik kresek, misalnya, naik dua kali lipat pada beberapa jenis. Salah satu contohnya, kantong plastik per pak naik dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 per pak.

Hal ini berdampak pelaku usaha, khususnya di sektor kuliner, kerepotan karena kemasan seperti cup plastik (cup kopi) mengalami kenaikan signifikan, salah satunya mencapai 30 persen dari harga sebelumnya.

“Kami pelaku usaha di sektor kuliner terpaksa menambah biaya kemasan sebesar Rp2.000 untuk pembelian take away (bawa pulang),” kata, Imran, salah satu pelaku usaha cafe di Lumajang kepada media ini, Jum’at (10/04/2026)

Menurutnya, Kenaikan harga dipicu oleh terganggunya pasokan bahan baku plastik (nafta) akibat konflik geopolitik global. “Situasi ini membuat pedagang harus memutar otak agar tetap bisa berjualan di tengah tingginya biaya kemasan plastik,” tambahnya.

Demikian pula dampak kenaikan harga plastik turut dirasakan pelaku usaha minuman, khususnya penjual es yang bergantung pada bahan kemasan plastik. Kenaikan biaya produksi memaksa sebagian pedagang menyesuaikan harga jual agar usaha tetap berjalan.

Muhammad Sukriman, pedagang es, menuturkan kenaikan harga bahan baku terjadi cukup signifikan dan berlangsung hampir setiap hari. “Kenaikannya cukup tinggi dan terus berubah. Bahkan yang naik bukan cuma plastik, bahan lain seperti buah juga ikut naik,” katanya.

Sementara pengelola kafe yang lain, Putrinda, mengaku harus menyesuaikan strategi agar tetap bisa menutup biaya produksi. Ia mengaku terpaksa membebankan tambahan biaya kepada pelanggan, yang ingin membungkus makanan atau minuman untuk dibawa pulang.

“Kalau dine -in (makan di tempat) kami menggunakan gelas, tetapi kalau take away kami beri tambahan beban biaya untuk kemasan plastik. Ini menyesuaikan adanya kenaikan harga cup,” kata Putrinda.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kenaikan harga plastik ini, termasuk mencari alternatif pemasok dari negara lain dan meningkatkan produksi dalam negeri. Namun, pedagang kaki lima masih berharap agar harga plastik dapat kembali normal sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik. (Bambang)

Uninus Gelar Sidang Skripsi Fakultas Hukum Dilanjutkan Yudisium

Gempur News.com
-
0
Uninus Gelar Sidang Skripsi Fakultas Hukum Dilanjutkan Yudisium

Bandung,Kamis(09/04/2026)
Bertempat di Gedung serba guna Fakultas Hukum UNINUS,diselenggarakan Yudisium mahasiswa Fakultas Hukum program studi ilmu hukum,yang telah memenuhi persyaratan Akademik.Sebanyak 20 Mahasiswa Fakultas Hukum mengikuti acara yudisium tersebut.Kegiatan tersebut merupakan tahapan akhir dalam proses akademik sebelum para mahasiswa memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H.).
Para mahasiswa yang mengikuti Yudisium secara resmi dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan ke tahap wisuda.

Pelaksanaan kegiatan yudisium tersebut dikoordinir oleh Program studi S1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas UNINUS.
Tampak hadir dalam Kegiatan Yudisium tersebut,
Dr.Yuyut Prayuti,S.H.,M.H.(Dekan),Dr.Ahmad Jamaludin, S.H., M.H.(Wakil Dekan), Dr. Happy Yulia Anggraeni, S.H.,M.H.,M.Kn.,(Ka.Prodi) dan Dr.(C).Hendri Darma putra, S.H., M.H.(Sekretaris Prodi).

Dalam sambutan kegiatan yudisium tersebut Dr.Yuyut Prayuti, S.H., M.H. mengungkapkan,
“Selamat kepada para mahasiswa yang telah mengikuti yudisium ini, mulai hari ini anda berhak menambahkan dia hurup S dan H sebagai lulusan sarjana Hukum di Fakultas Hukum UNINUS,Saya berharap ilmu yang telah didapat di kampus dapat dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat juga menjaga nama baik dan profesi dan juga Almamater.Diharapkan para mahasiswa yang sudah lulus bisa membawa mahasiswa baru untuk kuliah di kampus tercinta yakni UNINUS.Semoga semua sukses dalam menjalankan profesinya di masyarakat,” ungkap Dekan Fakultas Hukum UNINUS, Dr.Yuyut Prayuti,S.H.,M.H.

Sementara Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UNINUS, Dr.(C) Hendri Darma Putra, S.H.,M.H., Melalui aplikasi WA menyampaikan apresiasinya atas kerja keras para mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dengan baik,
“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi bekal dalam menghadapi dunia profedional.” Jelasnya.

Hendri berharap juga para lulusan dapat menjaga nama baik almamater dan dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan di tengah masyarakat.
Kegiatan yudisium berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa syukur, sebagai bentuk penegasan keberhasilan akademik para mahasiswa Fakultas Hukum UNINUS.

Achmad Syafei

Polres Pasuruan Ungkap Kasus Penyalahgunaan LPG Subsidi, Dua Tersangka Diamankan

Gempur News.com
-
0
Polres Pasuruan Ungkap Kasus Penyalahgunaan LPG Subsidi, Dua Tersangka Diamankan

PASURUAN – Kepolisian Resor Pasuruan mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan LPG subsidi di wilayah Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Dalam pengungkapan tersebut, dua orang tersangka berinisial S. dan M.N. berhasil diamankan.

Kapolres Pasuruan, Harto Agung Cahyono, mengatakan pengungkapan kasus ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/7/IV/2026 tertanggal 9 April 2026. Peristiwa terjadi pada Rabu, 8 April 2026 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Dusun Pakem, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari.

“Petugas mengamankan dua tersangka yang diduga melakukan penyalahgunaan LPG subsidi dengan cara memindahkan isi tabung 3 kilogram ke tabung 12 kilogram untuk kemudian dijual kembali,” ujar AKBP Harto Agung Cahyono.

Ia menjelaskan, tersangka S. merupakan pemilik pangkalan LPG 3 kilogram di Kecamatan Puspo yang berperan sebagai pelaku utama sekaligus penjual hasil pemindahan gas. Sementara tersangka M.N. berperan sebagai pekerja yang membantu proses pemindahan gas serta mengirim dan menjual tabung LPG 12 kilogram.

Dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka memindahkan isi gas dengan cara menghubungkan selang regulator dari tabung LPG 3 kilogram ke tabung 12 kilogram. Untuk mempercepat proses, tabung 12 kilogram diberi es batu, sedangkan tabung 3 kilogram direndam air panas. Setelah itu, tabung ditimbang, diberi segel palsu, lalu dijual ke pasar dengan harga sekitar Rp130.000 per tabung.

“Modus tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari LPG subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat,” kata Kapolres.

Dari hasil penyelidikan, kegiatan tersebut telah berlangsung sekitar dua tahun. Tersangka S. memperoleh keuntungan sekitar Rp24 juta per bulan, sedangkan tersangka M.N. sekitar Rp3 juta per bulan.

Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 162 tabung kosong LPG 3 kilogram warna hijau, 6 tabung kosong LPG 12 kilogram, 45 tabung LPG 12 kilogram berisi, satu unit kendaraan pick up nomor registrasi N-8258-TQ, satu unit timbangan elektronik, 5 selang plastik terhubung dengan regulator, serta 2 kantong plastik berisi segel bekas LPG 3 kilogram dan kemasan bekas es batu.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

HUT ke-18 Bawaslu, Dukungan dan Harapan Kepada Bawaslu Kota Cimahi Mengalir untuk Penguatan Demokrasi

Gempur News.com
-
0
HUT ke-18 Bawaslu, Dukungan dan Harapan Kepada Bawaslu Kota Cimahi Mengalir untuk Penguatan Demokrasi

Cimahi, Jawa Barat – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI memperingati hari ulang tahunnya yang ke-18 pada Kamis (9/4/2026) dengan mengusung tema besar “Mengukuhkan Demokrasi.” Momentum ini menjadi refleksi perjalanan panjang Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen sebagai garda terdepan pengawasan pemilu.

Ucapan selamat dan harapan pun mengalir dari berbagai pihak, mulai dari unsur kepolisian, kejaksaan, media, organisasi masyarakat, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Dukungan tersebut menunjukkan tingginya ekspektasi publik terhadap peran strategis Bawaslu dalam memastikan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adi Putra, menyampaikan harapannya agar Bawaslu semakin kuat dan berintegritas di usia ke-18 ini.

“Di usia ke-18, kami berharap Bawaslu semakin solid dan berintegritas dalam mengawal pemilu yang jujur, adil, dan transparan, serta tetap menjadi garda terdepan bersama rakyat dalam menjaga kedaulatan suara,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi Banu Laksmana menilai perjalanan Bawaslu sebagai bukti dedikasi yang konsisten dalam mengukuhkan demokrasi.

“Perjalanan Bawaslu hingga hari ini merupakan bukti nyata dedikasi tanpa henti dalam menjaga integritas demokrasi. Kami di Kejaksaan akan terus memperkuat sinergi bersama Bawaslu, khususnya melalui Sentra Gakkumdu, demi tegaknya keadilan pemilu,” ungkapnya.

Dukungan juga datang dari kalangan media. Ketua IJTI Korda Cimahi dan Bandung Barat Edwan Hadnansyah berharap Bawaslu tetap konsisten menjaga marwah demokrasi.

“Bawaslu harus terus menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya dan mampu menjaga marwah demokrasi di Indonesia,” katanya.

Harapan serupa turut disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, pensiunan TNI, karyawan swasta, hingga pedagang. Mereka berharap Bawaslu tetap hadir sebagai penjaga keadilan dalam setiap proses demokrasi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Fathir Rizkia Latif, menyampaikan apresiasi atas dukungan luas yang diberikan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan harapan dari seluruh stakeholder dan masyarakat. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat pengawasan dan memastikan demokrasi berjalan lebih baik ke depan,” ujarnya di kantor Bawaslu Kota Cimahi, Kamis (9/4).

Ia menambahkan, Bawaslu akan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak demi menjaga kedaulatan rakyat dan mengawal masa depan demokrasi Indonesia yang lebih berkualitas.***

Polresta Sidoarjo Ungkap 19 Kasus Narkoba Selamatkan 4000 Jiwa dari Bahaya Narkotika

Gempur News.com
-
0
Polresta Sidoarjo Ungkap 19 Kasus Narkoba Selamatkan 4000 Jiwa dari Bahaya Narkotika

SIDOARJO – Gardanusantaranews,com/Sebanyak 19 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 25 orang, berhasil diungkap Satuan Resnarkoba Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur pada Bulan Maret 2026.

Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing pada konferensi pers menyampaikan, para tersangka yang diamankan berjenis kelamin laki-laki dan mayoritas berperan sebagai kurir maupun pengedar.

“Selama Maret 2026, kami berhasil mengungkap 19 kasus dengan 25 tersangka,” kata Kombes Christian, Kamis (9/4/26).

Ia menegaskan, pengungkapan kasus ini bagian dari komitmen Polresta Sidoarjo Polda Jatim dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sidoarjo.

Dari pengungkapan tersebut, Polisi juga menyita berbagai barang bukti narkotika, di antaranya sabu seberat 235,79 gram, 52 butir ekstasi, serta ganja seberat 408,66 gram.

Menurut Kapolresta Sidoarjo, jika dikalkulasikan, pengungkapan kasus ini diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 4.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba, dengan nilai ekonomis barang bukti mencapai Rp 387 juta.

Dalam sejumlah kasus menonjol, Polisi mengungkap peredaran narkoba dengan berbagai modus, mulai dari sistem ranjau hingga transaksi langsung (COD).

Para tersangka umumnya mendapatkan barang haram tersebut dari jaringan yang masih dalam pengejaran (DPO).

Salah satu kasus terjadi pada 5 Maret 2026 di wilayah Tulangan, di mana seorang tersangka berinisial AH diamankan di dalam rumahnya.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku berperan sebagai kurir yang menerima sabu dari seorang DPO untuk diedarkan di wilayah Sidoarjo.

Kasus lain pada 9-10 Maret 2026 mengungkap jaringan peredaran sabu dan ganja yang melibatkan tiga tersangka di wilayah Sidoarjo.

Mereka mengaku mendapat pasokan dari jaringan lain untuk diedarkan kembali dengan imbalan tertentu.

Pengungkapan juga dilakukan pada 13 Maret 2026 di wilayah Tarik serta 26 Maret 2026 di kawasan Sarirogo, dengan modus serupa, yakni peredaran melalui sistem ranjau dan COD.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman mulai dari pidana penjara hingga pidana mati.

“Kami tidak berhenti sampai di sini. Pengembangan terus dilakukan untuk mengungkap jaringan di atasnya. Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba,” tegasnya. (Dwipan team Garda Nusantara news)

Sorotan DPRD Atas LKPJ 2025, Kepemimpinan Dr. Siti Romla Dorong Pendidikan Berdampak Nyata

Gempur News.com
-
0
Sorotan DPRD Atas LKPJ 2025, Kepemimpinan Dr. Siti Romla Dorong Pendidikan Berdampak Nyata

PROBOLINGGO, Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025 di DPRD Kota Probolinggo tidak hanya menjadi ruang evaluasi, tetapi juga menghadirkan optimisme terhadap kemajuan sektor pendidikan.

Di tengah sorotan dan masukan dari legislatif, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Dr. Siti Romlah dinilai menunjukkan arah yang progresif dan berdampak.

Sejumlah indikator pendidikan mengalami peningkatan signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 78,5, disertai dengan naiknya capaian literasi dan numerasi. Rata-rata lama sekolah juga terus membaik, menjadi sinyal bahwa akses dan kualitas pendidikan semakin kuat.

Namun, DPRD mengingatkan bahwa capaian tersebut harus mampu menjawab tantangan nyata di masyarakat.

Anggota DPRD, Masda Putri Amelia, menekankan pentingnya memastikan peningkatan kualitas pendidikan berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran.

“Jangan hanya berhenti pada capaian indikator. Pendidikan harus mampu menjadi solusi ekonomi masyarakat,” ujarnya dalam forum pembahasan.

Menanggapi hal tersebut, arah kebijakan pendidikan yang dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan pendekatan yang lebih terstruktur. Salah satu program prioritas, yakni pemberian seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, berhasil terealisasi secara fisik 100 persen.

Program ini tidak hanya berbicara soal bantuan, tetapi juga memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mengakses pendidikan.

Selain itu, penguatan data pendidikan juga menjadi perhatian. Anggota DPRD, Ilyas Aditiawan, mendorong agar pemerintah lebih detail dalam memetakan angka partisipasi sekolah dan penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan.

Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau kelompok rentan.

Di sisi lain, keberhasilan sektor pendidikan juga ditopang oleh inovasi dan capaian di bidang kebudayaan. Berbagai penghargaan yang diraih menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Kota Probolinggo tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan identitas budaya.

Ketua Komisi II DPRD, Ridhotus Solihin, bahkan menegaskan bahwa kebudayaan harus menjadi bagian dari pendidikan yang membentuk kesadaran masyarakat, bukan sekadar pelengkap sektor pariwisata.

Pembahasan LKPJ ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan capaian kinerja dengan kebutuhan riil masyarakat. DPRD tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong perbaikan kebijakan.

Dengan capaian yang sudah kuat di tahun 2025, kepemimpinan Dr. Siti Romlah dinilai telah meletakkan fondasi penting bagi pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pendidikan tidak hanya menghasilkan angka-angka yang baik, tetapi benar-benar melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman.

Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah(CPP)Bantu Warga Kelurahan Cipageran

Gempur News.com
-
0
Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah(CPP)Bantu Warga Kelurahan Cipageran

Cimahi,Jumat(10/04/2026)
Pemerintah Kota Cimahi mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras dan minyak goreng kepada puluhan ribu warga penerima manfaat. Program ini diluncurkan secara resmi di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kamis (09/04), sebagai upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan beban pengeluaran masyarakat.
Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cimahi, Mohammad Ronny yang hadir mewakili Wali Kota Cimahi, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dalam menjamin kebutuhan pangan masyarakat menjadi prioritas utama, terutama bagi kelompok rentan. Program CPP merupakan instrumen strategis negara dalam mengantisipasi potensi kerawanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi.
“Penyaluran cadangan pangan ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mencegah terjadinya kerawanan pangan. Ini juga menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat,” ujar Ronny.
Bantuan yang disalurkan mencakup total 827.740 kilogram beras dan 165.548 liter minyak goreng untuk 41.387 penerima bantuan pangan (PBP) di Kota Cimahi. Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan, yang disalurkan sekaligus untuk alokasi bulan Februari dan Maret 2026.

Program ini merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan ke daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemkot Cimahi bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bulog, Forkopimda hingga mitra distribusi logistik.
Ronny menekankan, bantuan pangan ini tidak hanya ditujukan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, tetapi juga sebagai langkah pengendalian inflasi daerah. Dengan ketersediaan bahan pokok yang terjamin, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Program ini diharapkan mampu mengurangi tekanan ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga, sekaligus melindungi produsen dan konsumen,” katanya.
Selain itu, penyaluran dilakukan dengan memperhatikan ketepatan sasaran berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Pemerintah memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat waktu agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

Wakil Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Bandung, Ratih Rachmawati, memastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman. Ia menyebut, saat ini Bulog tengah memanfaatkan momentum panen untuk memperkuat cadangan pangan. “Pada bulan-bulan ini stok justru meningkat. Kami memanfaatkan masa panen untuk menambah cadangan gabah dan beras. Saat ini, cadangan pangan kami cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 10 sampai 11 bulan ke depan,” ungkapnya.
Dari sisi kualitas, Ratih menegaskan beras yang disalurkan kepada masyarakat merupakan beras medium dengan standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah. “Kualitas beras berada pada kategori medium dengan batas maksimum butir patah sesuai standar, sehingga tetap layak dan aman dikonsumsi masyarakat,” katanya.
Selain penyaluran bantuan, Bulog juga membuka peluang intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program tersebut akan dijalankan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Cimahi, termasuk melalui gerakan pangan murah untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat masyarakat.
Terakhir, Ronny menambahkan, bantuan pangan ini tidak hanya ditujukan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, tetapi juga sebagai langkah pengendalian inflasi daerah. Dengan ketersediaan bahan pokok yang terjamin, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga. “Program ini diharapkan mampu mengurangi tekanan ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga, sekaligus melindungi produsen dan konsumen,” pungkasnya.

Kapolres Lumajang Alex Sandy Siregar Ajak Warga Perkuat Kewaspadaan Dini Hadapi Ancaman Global

Gempur News.com
-
0
Kapolres Lumajang Alex Sandy Siregar Ajak Warga Perkuat Kewaspadaan Dini Hadapi Ancaman Global

Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini Daerah sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), di Aula BKPSDM Kabupaten Lumajang, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tersebut dihadiri Bupati Lumajang, Indah Amperawati, Kapolres Lumajang, Alex Sandy Siregar, serta Dandim 0821/Lumajang, Anton Subhandi, bersama jajaran pejabat utama Pemkab dan Forkopimcam se-Kabupaten Lumajang.

Rapat ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi serta merumuskan langkah antisipatif menghadapi dinamika global, nasional, hingga potensi kerawanan di tingkat daerah.

Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah. Ia mendorong penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) serta peningkatan kewaspadaan terhadap peredaran narkotika yang dinilai menjadi ancaman serius bagi generasi muda.

“Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Menghidupkan kembali poskamling dan meningkatkan kepedulian lingkungan menjadi kunci dalam mencegah gangguan kamtibmas, termasuk peredaran narkoba,” tegasnya.

Dalam forum tersebut juga diidentifikasi sejumlah potensi kerawanan di Kabupaten Lumajang, di antaranya distribusi LPG 3 kilogram

“Aktivitas pertambangan, potensi konflik menjelang Pilkades serentak 2027, hingga risiko bencana alam akibat aktivitas Gunung Semeru. Meski demikian, kondisi wilayah secara umum dinilai tetap aman dan kondusif berkat soliditas lintas sektor,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati menyoroti dampak dinamika global terhadap kondisi ekonomi daerah, termasuk potensi kenaikan harga komoditas akibat konflik internasional.

“Pemerintah daerah telah mengambil langkah efisiensi, penguatan sektor ekonomi, serta meningkatkan pengawasan terhadap berbagai potensi gangguan sosial seperti narkoba, premanisme, hingga konflik Pilkades,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut agar stabilitas daerah tetap terjaga.

Di sisi lain, Dandim 0821/Lumajang Letkol Arh Anton Subhandi menekankan bahwa kewaspadaan dini merupakan kunci utama dalam menjaga ketahanan wilayah dari berbagai ancaman, baik konvensional maupun non-konvensional.

“Kewaspadaan dini harus dibangun melalui deteksi dini dan cegah dini dengan melibatkan seluruh elemen, baik TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Sinergi ini menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai potensi ancaman,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian penting dari sistem pertahanan negara yang harus diperkuat secara berkelanjutan.

“TNI bersama Polri turut berperan aktif mendukung sektor pertanian guna memastikan ketersediaan pangan tetap aman, sekaligus menjaga stabilitas nasional,” tambahnya.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat terus memperkuat sinergitas dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang, sehingga situasi kamtibmas di Kabupaten Lumajang tetap aman, stabil, dan kondusif.

Masda Putri Amelia Soroti LKPJ 2025: Pendidikan Naik, Pengangguran Jadi PR Serius

Gempur News.com
-
0
Masda Putri Amelia Soroti LKPJ 2025: Pendidikan Naik, Pengangguran Jadi PR Serius

PROBOLINGGO, Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo tahun 2025 menjadi panggung kritik konstruktif dari DPRD. Salah satu sorotan tajam datang dari Masda Putri Amelia yang menilai capaian kinerja pemerintah tidak boleh berhenti pada angka statistik semata.
Dalam forum Panitia Khusus (Pansus), Masda menegaskan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 78,5 memang patut diapresiasi. Namun, di saat yang sama, meningkatnya tingkat pengangguran terbuka justru menjadi sinyal adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya keterkaitan antara peningkatan kualitas pendidikan dengan kemampuan ekonomi daerah dalam menyerap tenaga kerja.
“Kita tidak hanya terpana pada capaian angka. Yang paling penting adalah bagaimana program-program itu benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Masda melihat adanya celah antara keberhasilan sektor pendidikan dan realitas lapangan kerja. Ia menilai, investasi di bidang pendidikan seharusnya mampu menghasilkan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Jika tidak, maka peningkatan IPM berisiko menjadi capaian administratif tanpa dampak nyata.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan strategi ekonomi yang lebih konkret dan terintegrasi. Mulai dari penguatan pelatihan kerja, peningkatan kualitas SDM berbasis kebutuhan industri, hingga penciptaan peluang kerja baru yang relevan dengan perkembangan zaman.
Dalam pandangannya, pendidikan tidak boleh berjalan sendiri tanpa koneksi dengan dunia kerja.
“Artinya, pemerintah harus bisa mengelola hasil dari peningkatan IPM itu. Jangan sampai pendidikan meningkat, tapi pengangguran juga ikut naik,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari indikator makro, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.
Masda juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program-program pemerintah agar lebih tepat sasaran. Ia meminta agar setiap kebijakan benar-benar berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi target kinerja.
Sikap kritis yang disampaikan Masda Putri Amelia mencerminkan fungsi pengawasan DPRD yang tidak hanya mengoreksi, tetapi juga mendorong arah kebijakan yang lebih solutif.
Di tengah capaian yang sudah baik, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan justru lebih besar: memastikan pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan, bukan sekadar laporan yang terlihat sempurna di atas kertas.
Dengan sorotan tersebut, pembahasan LKPJ 2025 diharapkan menjadi titik balik untuk memperkuat sinergi antara kebijakan pendidikan dan strategi ekonomi, sehingga pertumbuhan yang dicapai tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.(Ali)

1...272829...2,420Page 28 of 2,420