PROBOLINGGO, Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo tahun 2025 tidak hanya menjadi ajang evaluasi kinerja, tetapi juga ruang lahirnya gagasan strategis untuk arah pembangunan ke depan.
Salah satu pandangan inspiratif disampaikan oleh Ridhotus Solihin yang menekankan pentingnya menjadikan kebudayaan sebagai bagian integral dari pendidikan.
Dalam forum Panitia Khusus (Pansus), Ridhotus menyoroti bahwa selama ini pendekatan terhadap kebudayaan masih cenderung ditempatkan sebagai sektor pelengkap, bahkan lebih banyak diarahkan pada kepentingan pariwisata.
Menurutnya, cara pandang tersebut perlu direkonstruksi.
“Kebudayaan itu seharusnya menjadi bagian dari pendidikan. Bukan hanya soal pertunjukan atau pariwisata, tetapi bagaimana membentuk kesadaran dan karakter masyarakat,” ungkapnya.
Ia menilai, berbagai persoalan sosial di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari aspek budaya yang belum dikelola secara tepat. Oleh karena itu, kebudayaan harus diarahkan menjadi instrumen pembentuk pola pikir, kedisiplinan, hingga kepatuhan terhadap aturan.
Dalam pandangannya, jika kebudayaan hanya diposisikan sebagai kegiatan seremonial atau hiburan, maka potensi besarnya sebagai penggerak perubahan sosial akan terabaikan.
Sebaliknya, ketika kebudayaan diintegrasikan dengan pendidikan, maka akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran kolektif dan karakter yang kuat.
Ridhotus juga menekankan pentingnya keberanian pemerintah daerah untuk menentukan fokus pembangunan yang jelas, termasuk dalam mengelola sektor kebudayaan.
Ia mendorong agar kebijakan ke depan lebih terarah, dengan menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama dan kebudayaan sebagai penguat nilai-nilai sosial di dalamnya.
Pandangan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan atau capaian indikator makro, tetapi juga dari kualitas perilaku dan kesadaran masyarakat.
Pembahasan LKPJ 2025 pun diharapkan tidak berhenti pada evaluasi administratif, melainkan mampu melahirkan arah kebijakan yang lebih substansial dan berdampak jangka panjang.
Dengan gagasan yang disampaikan, Ridhotus Solihin menunjukkan bahwa peran DPRD tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan arah pemikiran yang konstruktif demi masa depan Kota Probolinggo yang lebih berkarakter dan berdaya saing.(Ali)

​PROBOLINGGO,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo memberikan catatan keras terhadap struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatukan urusan Kebudayaan ke dalam Dinas Pendidikan. Dalam rapat evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2025, penggabungan ini dinilai tidak ideal dan menghambat pelestarian budaya lokal.

​Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Probolinggo, Ryadlus Sholihin Firdaus, M.Pd. yang juga ketua komisi II, menegaskan bahwa penyatuan tersebut terkesan dipaksakan. Dampaknya, fokus kinerja dan serapan anggaran untuk sektor kebudayaan menjadi tidak optimal karena tertutup oleh besarnya urusan wajib pendidikan.

​”Kami melihat urusan kebudayaan dan pendidikan ini terlalu jauh jika dipaksakan dalam satu OPD. Seharusnya Dinas Pendidikan fokus pada urusan wajib yang anggarannya sangat besar, di atas 20 persen. Sementara kebudayaan, idealnya dipisah atau digabung dengan urusan kepariwisataan agar lebih match,” ujar Ryad panggilan akrabnya usai rapat di Gedung DPRD, Rabu (08/04/2026).

Pansus menyoroti ketimpangan drastis pada alokasi anggaran. Dari total APBD yang menyentuh angka Rp 1 triliun, sektor kebudayaan hanya mendapatkan porsi sekitar Rp 2 miliar atau hanya 0,2 persen. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di internal instansi yang cenderung memprioritaskan sektor pendidikan sebagai urusan wajib dasar.

​Ryad juga mencatat adanya ketidaksesuaian substansi kegiatan sepanjang tahun 2025. Menurutnya, rincian kegiatan kebudayaan yang dijalankan saat ini justru lebih banyak mengarah pada aspek kepariwisataan daripada nilai-nilai kependidikan.

​”Jika tujuannya pengembangan wisata, maka serahkan ke Dinas Pariwisata. Konsekuensinya jika tetap di Dinas Pendidikan, urusan kebudayaan ini terus terpinggirkan dan tidak fokus,” tegasnya.

Kritik tajam dari legislatif ini muncul usai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Dr. Rey Suwigtyo, S.Sos., M.Si., secara resmi menyampaikan dokumen LKPJ Walikota TA 2025 dalam rapat kordinasi di hari yang sama.

​Pj Sekda menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai bentuk transparansi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.

​”Ini adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan. Alhamdulillah, hari ini kita membahas banyak capaian positif. Terkait masukan dari dewan, jika ada kekurangan tentu akan kita perbaiki dan benahi bersama demi kemajuan Kota Probolinggo,” kata Tiyok panggilan akrabnya.

​Pemerintah Kota Probolinggo mengakui bahwa nomenklatur urusan pendidikan memang kerap mengalami perubahan kebijakan. Namun, DPRD melalui Pansus LKPJ mendesak agar evaluasi pemisahan OPD ini segera ditindaklanjuti guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan menjaga marwah pelestarian budaya di masa mendatang.

​Rapat paripurna ini akan berlanjut pada pembahasan mendalam oleh Pansus DPRD untuk merumuskan rekomendasi resmi atas laporan pertanggungjawaban tersebut.(suh)

​PROBOLINGGO,
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Probolinggo memberikan catatan kritis terhadap kinerja sektor pendidikan dan infrastruktur dalam rapat koordinasi pembahasan LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2025. Dewan mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk segera menuntaskan ketidaksinkronan data bantuan seragam siswa dan mempercepat rehabilitasi puluhan gedung sekolah yang rusak.

​Anggota Pansus LKPJ DPRD Kota Probolinggo, Robit Riyanto yang juga anggota komisi III, menyoroti adanya kesenjangan yang signifikan antara perencanaan dan realisasi pengadaan seragam sekolah. Berdasarkan keterangan Pj Sekda dan Kadis Disbud, terdapat data pengadaan yang tidak sinkron, di mana target yang seharusnya mencapai ribuan siswa, namun realisasinya hanya menyentuh angka ratusan.

​”Kami menemukan ketidaksinkronan data pengadaan seragam. Ada yang seharusnya seribu sekian, tapi terealisasi hanya empat ratus atau tujuh ratus sekian. Kami minta klarifikasi detail dan mendesak agar seluruh siswa yang berhak segera mendapatkan haknya tanpa terkecuali,” tegas Robit usai rapat di Gedung DPRD, Rabu (08/04/2026).

​Untuk menjamin bantuan tepat sasaran, Pansus akan mengawal koordinasi lintas sektoral antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial terkait pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS/Desil). Hal ini dilakukan guna memastikan integritas data kemiskinan menjadi acuan utama dalam pemberian bantuan seragam.

Selain persoalan bantuan seragam siswa, infrastruktur pendidikan menjadi poin krusial yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah daerah. Pansus mencatat sedikitnya ada 40 lebih bangunan SD dan SMP di Kota Probolinggo yang masuk dalam daftar prioritas rehabilitasi pada tahun 2026.

​”Kami menekankan agar sekolah dengan kondisi rusak berat dan sedang segera dikerjakan. Keamanan dan kenyamanan siswa dalam belajar tidak bisa ditunda. Tahun ini ada 40 titik lebih yang harus tuntas,” tambah Robit.

Di sisi lain, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Dr. Rey Suwigtyo, S.Sos., M.Si., secara resmi telah menyerahkan beberapa dokumen LKPJ Walikota TA 2025 per/OPD dalam Rapat Pansus. Ia menyatakan bahwa penyampaian ini merupakan bentuk transparansi sesuai amanat Permendagri.

​Terkait catatan dan kritik dari pihak legislatif, Pj Sekda menyatakan kesiapannya untuk melakukan perbaikan. “Jika ada kekurangan dalam laporan atau pelaksanaan program, tentu akan kita benahi bersama dewan. Semangatnya adalah evaluasi demi kemajuan Kota Probolinggo yang lebih baik,” ujar Pj Sekda yang sering dipanggil Tiyok.

​DPRD Kota Probolinggo berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan LKPJ ini hingga membuahkan rekomendasi resmi yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota guna memastikan penggunaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada masyarakat ditahun-tahun berikutnya.(suh)