Home Blog Page 315

DPRD Banyuwangi Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Raperda Tentang APBD 2026

Gempur News.com
-
0
DPRD Banyuwangi Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Raperda Tentang APBD 2026

BANYUWANGI – Gempurnews.com. DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2026, Selasa (19/08/2025).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliono diikuti anggota dewan dari lintas fraksi. Dan dihadiri Wakil Bupati Mujiono, Sekretaris Daerah, Guntur Priambodo, Asisten Bupati Bidang Kesra, Dwiyanto, jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah.

Wabup Mujiono saat membacakan nota pengantar Raperda APBD Tahun 2026 menyampaikan, Kebijakan fiskal tahun 2026 ini merupakan tahun kedua dan tahun krusial dalam implementasi RPJMD tahun 2025-2029.

Kebijakan Fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera. Berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi dalam mencapai cita-cita tersebut.

” Tantangan dan hambatan pembangunan dapat bersifat struktural yang membutuhkan kebijakan jangka menengah-panjang yang konsisten seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), ” ucap Wabup Mujiono dihadapan rapat paripurna.

Kondisi APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026 dipengaruhi setidaknya oleh 3 faktor pertama indikator-indikator ekonomi yang ditetapkan sebagai asumsi dasar ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. Kedua langkah-langkah kebijakan (policy measures) dan administratif (administrative measures) yang ditempuh baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan anggaran daerah.

Dan ketiga, berbagai peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku dan berbagai langkah yang menjadi arahan Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik di bidang ekonomi maupun non ekonomi.

Selanjutnya untuk proyeksi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah dikalkulasi dengan cermat sehingga Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi diproyeksikan pada kisaran 5 hingga 5,15 persen. Persentase Penduduk Miskin pada kisaran 6,09 hingga 5,59 persen. Indeks Kesejahteraan Sosial berkisar pada nilai 57. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia pada kisaran 75,38. Dan Indeks Reformasi Birokrasi diproyeksikan 95.

” Kinerja positif tersebut, merupakan dampak (multiplier effect) dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas, “ ucap Wabup Mujiono.

Seluruh proyeksi, baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan harapanya dapat secara efektif menstimulasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.

”Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya meningkatkan, menggali, dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat untuk mencapai sasaran pembangunan, namun tidak membebani masyarakat, ” ucapnya

Dan Kebijakan itu tetap diselaraskan dengan upaya mendorong daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing produk lokal Banyuwangi. Upaya optimalisasi pendapatan antara lain yaitu, menambah objek layana retribusi baru, penyesuaian tarif retribusi, melakukan monitoring pemungutan retribusi dari potensi kebocoran, mengoptimalkan aset daerah yang tidak digunakan (idle), melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Dari sisi belanja, Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan pengetatan belanja daerah, dilakukan melalui efisiensi maksimal belanja yang tidak prioritas, sebagaimana dilakukan juga oleh seluruh Kementerian dan Lembaga di Pusat.

” Belanja juga diarahkan untuk tetap menjaga keberlangsungan pelayanan publik, perlindungan sosial, pemeliharaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor prioritas strategis lainnya, ” ungkap Wabup Mujiono.

Dari sisi pembiayaan, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi terus diupayakan melalui pengendalian defisit belanja dan peningkatan penerimaan daerah. Proyeksi SILPA Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang mengacu pada kondisi APBD Tahun Anggaran sebelumnya serta estimasi untuk menyesuaikan kondisi yang akan terjadi.

Wabup Mujiono menjelaskan, Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 2,558 triliun. Adapun rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut, Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 750,8 milyar. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp. 1,757 trilyun. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp. 50,1 milyar.

” Untuk komposisi belanja daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 2,535 trilyun ,Kebijakan Umum Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk penguatan spending better agar belanja lebih efisien dan efektif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan, ” jelasnya.

Kebijakan belanja,termasuk sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika situasi yang penuh ketidakpastian agar pelaksanaan program kegiatan prioritas pembangunan daerah dapat berjalan maksimal di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah, diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, dialokasikan untuk menutup defisit anggaran.

Adapun komposisi pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut, Penerimaan Pembiayaan direncanakan diterima sebesar Rp. 22,3 milyar yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp. 44,7 milyar.

Selain Raperda tentang APBD tahun 2026, eksekutif juga menyampaikan nota pengantar dua raperda yakni Raperda tentang Inovasi daerah dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2045. (*/Biro)

RDP DPRD Banyuwangi, Korban Hilang Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Dipastikan Mendapat Santunan

Gempur News.com
-
0
RDP DPRD Banyuwangi, Korban Hilang Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Dipastikan Mendapat Santunan

Banyuwangi – Gempurnews.com. Puluhan keluarga korban hilang dalam insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya mendapat kepastian menerima kompensasi atau santunan dengan nominal sesuai regulasi yang berlaku.

Kepastian itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Banyuwangi antara pihak keluarga dengan ASDP, PT Raputra Jaya sebagai operator KMP Tunu Pratama Jaya dan Jasa Raharja, Selasa (19/08/2025).

Setiap korban akan mendapat kompensasi senilai Rp 125 juta yang berasal dari PT Jasa Raharja, Jasa Raharja Putra. Disebutkan PT Raputra Jaya sebagai operator kapal juga memberi tambahan santunan senilai Rp 20 juta bagi setiap korban.

“Alhamdulillah sudah disepakati oleh ASDP dan Jasa Raharja. Meskipun korban tidak masuk manifest akan tetap bisa menerima santunan,” kata Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto usai memimpin rapat.

Untuk proses pencairan santunan ada syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga. Syarat yang dimaksud adalah surat keterangan dari tingkat RT/RW hingga desa yang menyatakan bila keluarga mereka yang hilang adalah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.

Dari hasil rapat disebutkan total ada 16 keluarga yang belum mendapat santunan. Mereka diantaranya adalah 15 penumpang travel dan seorang sopir truk.

Tapi Michael mengaku masih akan mengkroscek ulang data tersebut untuk memastikan agar setiap korban terutama yang tidak terdaftar di manifest, tetap mendapat haknya.

“Akan kita kroscek, saya juga akan terus mengawal supaya santunannya segera terealisasi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Jasa Raharja Banyuwangi, Harry Kurniawan mengatakan selama ini Jasa Raharja baru menyalurkan santunan kepada keluarga yang jasadnya sudah dtemukan. Sementara yang statusnya hilang masih belum.

Harry menyebut total santunan yang diberikan Rp 125 juta. Dari Jasa Raharja Rp 50 juta dan Jasa Raharja Putra Rp 75 juta.

“Kepada korban yang statusnya hilang akan menerima jumlah yang sama. Karena korban hilang akan dipersamakan sebagai korban yang meninggal dunia,” kata Harry.

Tapi untuk penyaluran santunan bagi korban hilang apalagi tidak terdata manifest, pihaknya masih menunggu kesepakatan resmi dari pihak terkait seperti ASDP, KSOP dan operator Tunu Pratama. Sebab data itu akan menjadi acuan dalam proses penyaluran.

“Sementara ini kami menunggu nama-nama yang disetorkan oleh pihak berwenang. Pastinya kalau sudah ada surat resmi yang ditandatangi dari ASDP, ASDP, KSOP dan operator Tunu Pratama akan kami salurkan. Kami butuh kepastian itu, kalau sudah ada data resmi itu pasti akan kami bayarkan,” terang Harry. (*/Biro)

Sambut HUT ke-77, Polwan Polresta Malang Kota Gelar Bakti Religi di Sejumlah Tempat Ibadah

Gempur News.com
-
0
Sambut HUT ke-77, Polwan Polresta Malang Kota Gelar Bakti Religi di Sejumlah Tempat Ibadah

KOTA MALANG – Menyambut peringatan Hari Jadi ke-77 Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia yang jatuh pada 1 September 2025, jajaran Polwan Polresta Malang Kota Polda Jatim gelar serangkaian kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Religi, dimulai Rabu (20/8/2025).

Para Polwan senior dan junior membersihkan sejumlah tempat ibadah yang ada di Kota Malang.

Kegiatan ini dipimpin Polwan Senior AKP Siswati yang juga menjabat Wakil Kapolsek Sukun ini diikuti didampingi sembilan anggota Polwan lainnya.

Tidak hanya membersihkan tempat ibadah namun juga menyerahkan bantuan sarana kebersihan dan paket sembako.

“Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian kami sebagai Polwan terhadap lingkungan dan masyarakat, terutama dalam menyambut HUT Polwan ke-77,” ungkap AKP Siswati, Rabu (20/08)

Bakti Sosial dan Religi diawali di Masjid Baiturrahman, mereka tampak lebih antusias membersihkan area masjid, sebab biasa digunakan untuk sholat berjaamaah baik anggota Polwan dan Polki Polresta malang Kota.

Masih dengan menggunakan baju Dinas, para Polwan mulai dalam hingga luar masjid dibersihkan dan dirapikan, dengan menggunakan peralatan sederhana seperti kain Lap, penyedot debu untuk karpet, sapu ijuk dan kain pel, untuk membersihkan lantai, kaca dan tempat wudu.

Usai membersihkan masjid, rombongan Polwan Polresta Malang Kota langsung menuju Gereja Maranata di Klojen.

Para Polwan juga menyerahkan bantuan sarana kebersihan dan paket sembako juga diserahkan kepada pengurus gereja.

“Kami para Polwan bagian dari Polri Untuk Masyarakat yang tidak hanya menjaga kamtibmas, tapi harus bisa merangkul serta membina hubungan harmonis dengan masyarakat.” ujar AKP Siswati.

Perlu kita ketahui, bahwa tempat ibadah memiliki makna religius, Bakti Religi ini sebagai simbol toleransi kerukunan umat beragama.

“Terima kasih atas bantuan Polwan Polresta Malang Kota yang sudah membantu menjaga kebersihan rumah ibadah kami, Semoga Tuhan Memberkati.” ujar salah satu pengurus Gereja Maranata.

Baksos dan Bakti Religi Polwan Polresta Malang Kota tidak hanya dilakukan saat momen menjelang HUT ke77 Polwan, tapi akan terus berkontribusi untuk masyarakat, serta memperkuat citra Polri yang humanis dan dekat dengan warga. (*)

Hadiri Groundbreaking di Sidoarjo, Kapolri Sebut Polri Sudah Miliki 458 SPPG

Gempur News.com
-
0
Hadiri Groundbreaking di Sidoarjo, Kapolri Sebut Polri Sudah Miliki 458 SPPG

Jatim – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan Groundbreaking 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jawa Timur. Hal itu bakal memberikan manfaat terhadap 3.405 orang.

Selain itu, Sigit juga meresmikan operasional SPPG Polresta Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Nantinya, dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu akan menyerap 50 tenaga kerja.

“Pada hari ini kita telah meresmikan SPPG Polresta Sidoarjo yang akan memberikan manfaat kepada 3.405 orang dan menyerap tenaga kerja sebanyak 50 orang,” kata Sigit.

Sigit menyebut, sampai dengan saat ini, Polri telah memiliki 458 SPPG dengan total estimasi penerima manfaat mencapai kurang lebih 1,59 juta orang. Serta menyerap tenaga kerja sekitar 22.850 orang.

“Dari SPPG tersebut, terdapat sebanyak 49 SPPG telah beroperasional, 20 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional, 366 SPPG dalam tahap pembangunan, 13 SPPG baru saja dilakukan groundbreaking dan 10 SPPG lainnya akan dilakukan groundbreaking di Kalsel,” ujar Sigit.

Tak hanya itu, Sigit juga meninjau kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Polresta Sidoarjo, sebagai wujud dukungan Polri terhadap Perum Bulog untuk menyukseskan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Sigit memaparkan, sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan 19 Agustus 2025, Polri telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah pada 15.419 titik lokasi di 36 Polda jajaran dan 1 Satker Mabes Polri. Jumlah beras SPHP yang berhasil disalurkan mencapai 21.391 ton beras.

“Di wilayah Polda Jawa Timur, Gerakan Pangan Murah telah dilaksanakan pada 2.994 titik dengan total penyaluran beras SPHP sebanyak 3.438 ton,” tutup Sigit.

Hasil Tes DNA RK dan LM Resmi Diumumkan, Bareskrim Polri Pastikan Tidak Ada Kecocokan DNA

Gempur News.com
-
0
Hasil Tes DNA RK dan LM Resmi Diumumkan, Bareskrim Polri Pastikan Tidak Ada Kecocokan DNA

Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menggelar doorstop di Lobby Awaloedin Djamin, Gedung Bareskrim Polri, Rabu (20/8/2025) pukul 14.30 WIB. Kegiatan ini membahas hasil pemeriksaan DNA terkait perkara dugaan tindak pidana manipulasi dokumen dan informasi elektronik yang melibatkan pelapor berinisial RK dan saksi LM.

Acara tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Karolabdokkes Pusdokkes Polri Brigjen Pol Sumy Hastry Purwanti dan Kasubdit I Direktorat Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Rizki Agung Prakoso.

Brigjen Pol Sumy Hastry menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan DNA terhadap tiga sampel, yaitu RK, LM, dan SA (anak dari LM), Proses pengambilan sampel dilakukan pada 7 Agustus 2025 oleh tim Laboratorium DNA Rolab Dokes Pusdokkes Polri. Pemeriksaan dilaksanakan melalui sejumlah tahapan ilmiah, mulai dari eksaminasi barang bukti, ekstraksi DNA, kuantifikasi, amplifikasi, DNA typing, hingga analisis profil DNA.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa separuh profil DNA SA cocok dengan profil DNA LM, namun tidak ditemukan kecocokan dengan profil DNA RK.

“Secara ilmiah dapat kami simpulkan, SA adalah anak biologis dari LM dan bukan anak biologis dari RK,” jelas Brigjen Pol Sumy Hastry Purwanti.

Sementara itu, Kombes Pol Rizki Agung Prakoso menyampaikan bahwa hasil tes DNA ini menjadi bukti penting dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan dugaan pencemaran nama baik yang sedang ditangani penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri.

“Kami menerima hasil pemeriksaan DNA pada hari ini dan hasilnya menyatakan tidak ada kecocokan DNA antara saudara RK dengan anak saudari LM. Temuan ini menjadi bukti ilmiah yang sangat penting dalam proses penyidikan,” tegas Kombes Pol Rizki Agung Prakoso.

Rizki menambahkan, penyidik telah memeriksa 12 orang saksi termasuk LM, serta 3 orang ahli di bidang bahasa, ITE, dan hukum pidana. Selain itu, sejumlah barang bukti elektronik juga telah diamankan, termasuk dokumen, sampel suara, serta data digital.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hasil tes DNA ini akan dijadikan dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

“Penyidik akan melanjutkan proses penyidikan dengan mempertimbangkan hasil DNA ini sebagai bukti ilmiah. Kami pastikan seluruh penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum,” pungkasnya.

Dengan diumumkannya hasil tes DNA ini, Bareskrim Polri berharap publik dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi terkait kasus ini.

Rapat Paripurna Pemkab dan DPRD Banyuwangi Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif PBB

Gempur News.com
-
0
Rapat Paripurna Pemkab dan DPRD Banyuwangi Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif PBB

BANYUWANGI – Gempurnews.com. Pemkab dan DPRD Banyuwangi menggelar Rapat Paripurna penegasan penerapan multitarif dalam penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berarti sama sekali tidak ada kenaikan tarif PBB-P2 di Ruang Sidang DPRD Banyuwangi, Rabu (20/8/2025) malam.

Dalam sidang tersebut disahkan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam Perda diterapkan Multitarif dalam penentuan PBB-P2, yang berarti tidak ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Rapat Paripurna ini merupakan usulan Pemkab Banyuwangi, sesuai mekanisme formal dan kewenangan DPRD Kabupaten Banyuwangi, sebagai tindak lanjut hasil konsultasi dan evakuasi Pemkab bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banyuwangi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita berkomitmen menggunakan sistem multitarif sebagaimana diatur sebelumnya dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024. Dengan demikian jelas bahwa tidak ada kenaikan tarif PBB-P2,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Ipuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Banyuwangi, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga berbagai kalangan masyarakat, yang telah memberikan masukan serta memiliki komitmen yang sama dengan Pemkab dan DPRD bahwa tidak ada kenaikan tarif PBB.

Menurut Ipuk, partisipasi masyarakat merupakan bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif. “Terima kasih semuanya. Saran dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dari pengawasan terhadap kerja kami,” ucap Ipuk.

Ipuk juga mengajak semua pihak menjaga kekompakan daerah. Menurutnya, Banyuwangi bisa maju jika seluruh elemen masyarakat bersatu.

Menurut pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, rapat paripurna ini merupakan permintaan langsung dari Bupati Ipuk Fiestiandani untuk menegaskan tidak ada kenaikan tarif PBB-P2 di Banyuwangi.

“Ini menandakan Ibu Bupati pasti mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Banyuwangi. Terbukti tidak perlu waktu yang lama kita dapat melaksanakan rapat paripurna,” tegas Michael. (*/Biro)

DPRD Banyuwangi Bersama Eksekutif Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026

Gempur News.com
-
0
DPRD Banyuwangi Bersama Eksekutif Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026

BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS APBD) tahun 2026, Jum’at (15/08/2025) malam.

Rapat paripurna penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026 dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliono didampingi Michael Edy Hariyanto. Hadir pula Bupati Ipuk Fiestiandani,Wakil Bupati,Mujiono, Sekretaris kabupaten (Sekkab), Guntur Priambodo beserta jajarannya.

Wakil Ketua DPRD, selaku pimpinan Badan anggaran, Michael Edy Hariyanto saat membacakan laporan akhir pembahasan Anggaran KUA-PPAS APBD Tahun 2026 menyampaikan bahwa tahun 2026 merupakan tahun kedua dan tahun krusial dalam implementasi RPJMD tahun 2025-2029. Maka kebijakan fiskal yang tepat akan menjadi fondasi kuat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi kedepan.

Berbagai tantangan dan hambatan pasti ada, dan harus dihadapi, oleh karenanya konsolidasi ekskutif dan legeslatif harus kuat dan menjamin reformasi fiskal secara akuntabel dan berkualitas dalam rangka mewujudkan konstruksi APBD yang kuat.

“ Kami sepakat atas upaya penguatan fiskal menuju tingkat kemandirian diatas 20 persen dari pagu APBD kita, kita optimis dan terus membangun kemandirian APBD kita menuju pola hubungan instruktif ke pola konsultatif, setidanya dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan , “ ucap Michael Edy Hariyanto dihadapan rapat paripurna.

Kemudian beberapa catatan penting menjadi penekanan dalam mengiringi kesepakatan terhadap KUA – PPAS APBD Tahun 2026 diantaranya, perlu dilakukan evaluasi dan penajaman tehadap program pembangunan kepemudaan dan keolahragaan,ketersediaan anggaran secara proporsional dalam pembinaan olahraga sebagai bagian penyiapan masa depan Banyuwangi yang juga harus melibatkan swasta, pemberian reward bagi atlet berprestasi juga bagian sangat penting, misalnya dalam event Porprov Popda, Peparpeda, Peparnas, PON maupun event bergengsi lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat strategis untuk kebijakan dan kemajuan. oleh sebab itu agar secara konsisten skor IPM dipertahankan dengan status kategori “tinggi”. dengan terus bersama sama mendorong langkah langkah nyata di ketiga dimensi inti IPM tersebut yakni kesehatan,pendidikan dan ekonomi.

“ DPRD sependapat bahwa program dan kegiatan seperti, mall orang sehat, jemput bola rawat warga,garda ampuh, siswa asuh sebaya, uang saku siswa miskin, Banyuwangi cerdas, warung naik kelas, teman usaha rakyat, untuk terus dilakukan sebagai upaya nyata dan progresif sekaligus menjadi bagian ikhtiar dalam pelaksanaan program dan kegiatan mengurangi kemiskinan, “ ucapnya.

Pendidikan merupakan inpestasi jangka panjang bagi kemajuan suatu daerah, oleh sebab itu program dan kegiatan di dinas pendidikan agar diorientasikan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, oleh sebab itu dewan sependapat kegiatan yang bersifat aplikatif dan progresif terus dilakukan dan dapatnya ditingkatkan secara proporsional, dan tepat sasaran sebagaimana target target dalam RPJMD.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian target prioritas pembangunan di tahun 2026, fostur anggaran pada KUA-PPAS tahun 2026 dirancang sebagai berikut, Pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 2,558 triliun.

Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 750,8 milyar ada kenaikan sebesar Rp. 48,5 miliar atau sekitar 6,92 persen dari APBD tahun 2025 yaitu sebesar Rp.702,3 milyar. Pendapatan transfer diproyesikan sebesar Rp. 1,757 trilyun atau turun sebesar Rp. 962,3 miliar atau senilai 35,39 persen dari APBD tahun 2025 sebesar Rp. 2,719 trilyun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 2,10 persen, dari APBD tahun 2025 sebesar Rp. 51,2 milyar menjadi Rp. 50,1 milyar.

“ Belanja daerah pada apbd tahun anggaran 2026 diproyesikan sebesar Rp. 2,535 trilyun, mengalami penurunan sebesar 25,56 persen dari belanja daerah pada APBD tahun 2025 sebesar Rp 3,406 trilyun, “ jelas Michael Edy Hariyanto.

Total pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2026 disepakati sebesar minus Rp. 22,4 milyar atau mengalami penurunan sebesar Rp. 44,1 milyar dari APBD tahun 2025 sebesar minus Rp.66,5 milyar.

Sementara Bupati Ipuk Fiestiandani dalam sambutannya menyampaikan, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, segenap pimpinan dan para anggota DPRD, komponen pemerintah daerah, instansi vertikal, media, dan seluruh lapisan masyarakat yang selama ini telah bekerja keras, turut serta menggerakkan pembangunan di tengah situasi yang tidak menentu ini agar selalu kondusif, aman dan sejahtera.

“ Sebagaimana telah disampaikan di awal penyampaian rancangan KUA dan PPAS ini, bahwa APBD tahun 2026 dirancang sebagai upaya antisipatif terhadap tantangan eksternal yang masih berat, “ ucap Bupati Ipuk Fiestiandani.

Sejumlah faktor global maupun domestik akan mempengaruhi jalannya perekonomian di 2026 yang disebabkan oleh kebijakan pengetatan moneter serta arah dan strategi kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal Banyuwangi.

“ Kebijakan umum APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2026 diarahkan untuk merespon dinamika perekonomian, antisipasi terhadap problem yang dimungkinkan masih akan terjadi, serta rancangan langkah afirmasi (affirmative action) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Banyuwangi, “ ucap Bupati Ipuk Fiestiandani.

Setelah sambutan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, rapat paripurna DPRD banyuwangi dinyatakan selesai dan ditutup.

Polres Tulungagung bertindak tegas kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dan tambang ilegal.

Gempur News.com
-
0
Polres Tulungagung bertindak tegas kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dan tambang ilegal.

Gempur News TULUNGAGUNG, – Aparat Polres Tulungagung mengamankan seorang sopir berinisial Y yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 03.00 WIB di wilayah Kabupaten Tulungagung.
Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 14 jerigen BBM yang diangkut menggunakan truk. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, BBM tersebut diduga akan digunakan untuk aktivitas tambang ilegal yang dikelola seorang juragan berinisial T.

Kasus ini tengah didalami penyidik dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, polisi juga mengaitkan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan.

Pihak kepolisian menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini secara profesional dan transparan. Langkah pengawasan internal juga akan dilakukan agar penanganan perkara berjalan sesuai aturan.

Warga berharap penindakan terhadap aktivitas ilegal seperti penyalahgunaan BBM dan tambang ilegal dilakukan secara tegas, mengingat aktivitas tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat.

Honda Supra X 125 Tawarkan Ragam Fitur Fungsional dan Kemudahan untuk Konsumen Kepri

Gempur News.com
-
0
Honda Supra X 125 Tawarkan Ragam Fitur Fungsional dan Kemudahan untuk Konsumen Kepri

Batam, 12 Agustus 2025 – PT Capella Dinamik Nusantara, selaku Main Dealer sepeda motor Honda wilayah Kepulauan Riau, menghadirkan program khusus bagi konsumen yang ingin memiliki Honda Supra X 125. Program ini berlaku di Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Pinang dalam periode tertentu, memberikan pengalaman kepemilikan motor yang lebih mudah dan menguntungkan.

Honda Supra X 125 hadir dengan mesin 125cc 4-tak SOHC berteknologi Programmed Fuel Injection (PGM-FI) yang efisien, mampu menempuh jarak hingga 57,2 km/l (EURO 3) berdasarkan pengujian internal. Tampil modern dan berkelas, motor ini dilengkapi dual keen winker dengan position light stylish, lampu belakang LED, serta panel meter digital dengan odometer, indikator bahan bakar, dan Malfunction Indicator Lamp (MIL). Posisi berkendara yang ergonomis membuatnya nyaman digunakan untuk berbagai kebutuhan harian.

Konsumen di tiga kota di Kepulauan Riau dapat menikmati kemudahan berbeda sesuai wilayahnya. Di Batam, Honda Supra X 125 dapat dimiliki dengan uang muka mulai Rp 1,3 juta, disertai potongan harga hingga Rp 300 ribu, serta bonus satu kali angsuran gratis. Untuk konsumen di Tanjung Balai Karimun, tersedia penawaran DP mulai Rp 1,4 juta dengan potongan harga hingga Rp 700 ribu, ditambah bonus hingga tiga kali angsuran gratis. Sementara itu, masyarakat di Tanjung Pinang bisa membawa pulang Supra X 125 dengan DP mulai Rp 1,4 juta dan potongan harga hingga Rp 400 ribu.

“Program ini kami hadirkan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan lebih bagi masyarakat Kepulauan Riau yang ingin memiliki Honda Supra X 125. Konsumen bisa mendapatkan kendaraan berkualitas dengan proses yang lebih terjangkau dan menguntungkan,” ujar Duri Yanto, Sales Manager PT Capella Dinamik Nusantara – Kepri.

Selain keuntungan finansial, konsumen yang membeli pada periode ini juga akan memperoleh hadiah langsung berupa jaket eksklusif Cari_Aman dan aksesoris plat holder. Hadiah tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus bagian dari kampanye keselamatan berkendara yang konsisten digaungkan Honda.

Fitur fungsional pada Honda Supra X 125 juga menambah kenyamanan pengguna, mulai dari auto secure key shutter with seat opener, gantungan barang dengan pengaman (functional hook), hingga innovative power charger untuk mengisi daya perangkat elektronik saat perjalanan. Sistem pengereman cakram di roda depan dan belakang memastikan keamanan optimal di berbagai kondisi jalan.

Tersedia dalam tiga pilihan warna, yakni Golden Matte Black (tipe CW), Energetic Red, dan Quantum Black (tipe SW), Honda Supra X 125 semakin mempertegas tampilannya yang elegan sekaligus fungsional.

Masyarakat di Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Pinang dapat segera mengunjungi dealer Honda terdekat untuk memanfaatkan program spesial ini. Persediaan terbatas dan berlaku sesuai periode yang telah ditentukan.

(Gokkon)

Kunjungi 2 Ponpes di Jatim, Kapolri: Amanat Presiden Menjaga Kerukunan

Gempur News.com
-
0
Kunjungi 2 Ponpes di Jatim, Kapolri: Amanat Presiden Menjaga Kerukunan

Jawa Timur – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan kegiatan silaturahmi ke dua pondok pesantren (ponpes) di Jawa Timur (Jatim), Rabu (20/8/2025). Kegiatan tersebut untuk meningkatkan sinergisitas antara ulama dan umara dalam rangka menjaga situasi kamtibmas.

Kapolri menyambangi Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur dan ponpes Majma’al Bahroin Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyyah Ploso Jombang, Jawa Timur.

Kegiatan ini merupakan ajang untuk terus menjalin silaturahmi dan semakin menguatkan sinergisitas antara, Polri, Ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh unsur elemen lainnya. 

“Yang pertama tentunya ini bagian dari kegiatan kami untuk terus membangun silaturahmi, membangun sinergitas, membangun hubungan antara Umara dan seluruh ulama,” kata Sigit.

Sigit mengungkapkan bahwa, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dari Polri memperkuat serta berperan aktif dalam merawat nilai persaudaraan dan persatuan serta kesatuan Bangsa Indonesia.

“Oleh karena itu, kami selalu berkeliling sebagaimana juga apa yang menjadi amanat dan perintah Bapak Presiden untuk kita selalu menjaga kerukunan,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga menyinggung soal membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Serta, menciptakan sumber daya manusia (sdm) yang unggul dan mewujudkan seluruh program pemerintah.

“Baik dalam hal ketahanan pangan, dalam hal swasembada, dalam hal mempersiapkan SDM-SDM kita dan mengelola sumber daya alam yang kita miliki agar kita bisa masuk di tahun generasi emas nanti sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semua, cita-cita bangsa kita,” ucap Sigit.

Tak hanya itu, Sigit juga meminta masukan dari tokoh agama untuk bisa mewujudkan Polri yang diharapkan oleh masyarakat.

“Kami juga mohon wejangan, mohon masukan, sehingga kami juga bisa bekerja dengan baik, bekerja lebih baik, dan melakukan pengertian yang lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat,” tutup Sigit.

1...314315316...2,433Page 315 of 2,433