Home Blog Page 35

Polda Jatim dan Pramuka Perkuat Sinergi Cetak Generasi Muda Produktif Dukung Ketahanan Pangan

Gempur News.com
-
0
Polda Jatim dan Pramuka Perkuat Sinergi Cetak Generasi Muda Produktif Dukung Ketahanan Pangan

SURABAYA – Polda Jawa Timur bersama Pramuka Kwartir Daerah Jawa Timur memperkuat sinergi strategis dalam pembinaan generasi muda, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan dan energi nasional.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto dengan jajaran Kwarda Jatim di Selasar Patuh Mapolda Jatim, Kamis (2/4/2026).

Audiensi ini turut dihadiri Pejabat Utama Polda Jatim serta Ketua Kwarda Jatim H. M. Arum Sabil bersama jajaran pengurus.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis sebagai penentu masa depan bangsa, sehingga perlu dipersiapkan secara serius dan berkelanjutan.

“Kita memiliki tanggung jawab menyiapkan generasi muda agar lebih unggul dan siap menghadapi tantangan ke depan,” tegas Irjen Nanang.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Polda Jatim dan Pramuka dalam mendukung program pemerintah, terutama di sektor ketahanan pangan.

Salah satu bentuk konkret sinergi tersebut diwujudkan melalui program tanam jagung yang dinilai mampu membangun kemandirian serta karakter produktif generasi muda.

“Sinergi ini harus selaras dengan program swasembada pangan dan energi, salah satunya melalui gerakan tanam jagung,” tambahnya.

Selain itu, Kapolda Jatim menyampaikan bahwa berbagai fasilitas dan sumber daya di lingkungan Polda Jatim dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan pengembangan kapasitas anggota Pramuka.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif Pramuka dalam Operasi Ketupat Semeru 2026, yang dinilai menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter disiplin dan kepedulian sosial generasi muda.

Sementara itu, Ketua Kwarda Jatim H. M. Arum Sabil menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi langkah penguatan koordinasi dengan Kapolda Jatim selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah.

Ia mengungkapkan, jumlah anggota aktif Pramuka di Jawa Timur saat ini mencapai sekitar 3,3 juta orang yang tersebar di 38 kabupaten/kota.

Dengan potensi tersebut, pihaknya terus mendorong pengembangan program “Pramuka Produktif”, termasuk di sektor pertanian dan energi terbarukan.

“Kami melihat sinergi ini memberikan dampak positif dan akan terus kami kembangkan melalui program Pramuka Produktif,” ujarnya.

Ke depan, Pramuka Kwarda Jatim juga mengusulkan sejumlah inovasi, di antaranya pemanfaatan energi surya di sektor pertanian serta pembentukan “Brigade Pangan Nusantara” berbasis teknologi.

Sinergi ini diharapkan mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya berkarakter, tetapi juga produktif dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan nasional. (*)

Polres Madiun Kota Pastikan Stok BBM di SPBU Aman dan Belum Ada Kenaikan Harga

Gempur News.com
-
0
Polres Madiun Kota Pastikan Stok BBM di SPBU Aman dan Belum Ada Kenaikan Harga

KOTA MADIUN – Kepolisian Resor Madiun Kota Polda Jatim melakukan monitoring sejumlah SPBU di wilayah Kota Madiun.

Kegiatan itu untuk mengantisipasi meningkatnya antrian menyusul beredarnya isu kenaikan harga BBM.

Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto, SIK menegaskan masyarakat tidak perlu panik menyikapi isu kenaikan harga BBM.

Dari hasil pendataan, ketersediaan BBM jenis Pertalite, Pertamax, Solar hingga Dex masih aman dengan volume stok yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Hasil pemantauan hingga Kamis (2/4/26) menunjukkan stok BBM di seluruh SPBU masih mencukupi dan belum ada kenaikan harga,” ujar AKBP Wiwin, Kamis (2/4/26).

Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan serta bijak menyikapi informasi yang belum tentu benar.

“Kepolisian akan terus melakukan patroli dan pengawasan agar situasi tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Polres Madiun Kota Polda Jatim juga mengingatkan masyarakat untuk memperoleh informasi dari sumber resmi serta tidak menyebarkan kabar yang belum tentu kebenarannya.

“Kami harap masyarakat lebih bijak dalam menanggapi informasi dan tidak menyebarkan kabar yang belum tentu benar,” tutur AKBP Wiwin.

Hingga saat ini, kondisi di seluruh SPBU wilayah Kecamatan Manguharjo terpantau aman, lancar, dan terkendali.(*).

Apel Pagi Pertama Pemkot Cimahi Dilanjutkan Acara Halal Bihalal

Gempur News.com
-
0
Apel Pagi Pertama Pemkot Cimahi Dilanjutkan Acara Halal Bihalal

Cimahi,Kamis(03/04/2026)
Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melaksanakan kegiatan Apel Pagi yang di rangkai acara halal bihalal pasca Hari Raya IdulFitri dengan suasana sederhana namun penuh makna, Senin (30/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh pimpinan daerah bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk mempererat silaturahmi dan saling memaafkan setelah menjalani ibadah puasa.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana dalam keterangannya menyampaikan bahwa halalbihalal ini menjadi momentum penting untuk membangun kembali semangat kebersamaan antara pimpinan dan seluruh ASN.

“Yang terpenting adalah makna dari kegiatan ini, yakni saling memaafkan dan memperkuat kebersamaan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idulfitri,”ungkapnya.

Walikota Cimahi juga mengungkapkan rasa syukur atas tingkat kehadiran ASN yang sangat tinggi. Setelah masa libur dan cuti bersama, hampir seluruh ASN telah kembali aktif bekerja.

“Alhamdulillah, tingkat kehadiran mencapai sekitar 99 persen. Ini menunjukkan bahwa ASN Kota Cimahi tetap disiplin dan siap kembali memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” terangnya.

Menurut Ngatiyana,kedisiplinan tersebut menjadi cerminan komitmen bersama dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa semangat baru pasca Lebaran harus menjadi energi positif untuk meningkatkan kinerja di semua sektor.

Selain itu, seluruh perangkat daerah juga telah diperintahkan untuk kembali turun ke lapangan guna memantau berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kondisi pasar dan perkembangan lingkungan.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan pelayanan tetap berjalan optimal.

Memasuki triwulan kedua tahun 2026, Pemerintah Kota Cimahi juga mulai menggenjot pelaksanaan berbagai program kerja.

Sejumlah agenda penting seperti penyelesaian laporan tahunan, termasuk LPPD, hingga percepatan pekerjaan lapangan menjadi fokus utama.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan segera meluncurkan program strategis daerah, salah satunya Program PPM yang masuk dalam daftar prioritas.

Program ini akan diawasi secara ketat, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, guna mencegah potensi penyimpangan.

Terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA), pemerintah daerah memastikan akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Namun, penerapannya akan disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Kami memilih hari Rabu sebagai jadwal WFA agar tidak menimbulkan efek hari kejepit atau potensi perpanjangan libur,” tambahnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Cimahi optimistis kinerja ASN tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.

Momentum Idulfitri pun diharapkan menjadi titik awal untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Achmad Syafei

Sidang Paripurna LKPJ 2025 Dibuka, DPRD Cimahi Bahas Pertanggungjawaban Anggaran Eksekutif

Gempur News.com
-
0
Sidang Paripurna LKPJ 2025 Dibuka, DPRD Cimahi Bahas Pertanggungjawaban Anggaran Eksekutif

Cimahi,Kamis(03/04/2026)
Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widiatmoko, resmi membuka Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, Sabtu (28/3/2026).
Rapat penting tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, unsur Forkopimda, jajaran OPD, camat, serta lurah se-Kota Cimahi. Dari total 45 anggota DPRD, sebanyak 33 anggota tercatat hadir, sehingga kuorum dinyatakan terpenuhi.

Dalam sambutannya, Wahyu Widiatmoko menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh undangan dan menekankan pentingnya rapat paripurna sebagai bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Berdasarkan catatan Sekretariat DPRD, kehadiran anggota telah memenuhi kuorum. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini resmi kami buka,” ungkapnya.

Ia juga mengawali sambutan dengan ucapan syukur serta menyampaikan selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah kepada seluruh peserta rapat.

“Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan bahwa pimpinan DPRD telah menerima surat resmi dari Wali Kota Cimahi terkait LKPJ Tahun Anggaran 2025 beserta dokumen pendukungnya.

Penyampaian LKPJ ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

“Pada rapat paripurna hari ini, Wali Kota yang diwakili Wakil Wali Kota Cimahi akan menyampaikan penjelasan LKPJ Tahun Anggaran 2025,”imbuhnya.

Usai rapat, Wahyu kepada awak media mengungkapkan bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti dokumen LKPJ melalui pembahasan di tingkat komisi bersama kepala perangkat daerah.

“Kami sudah menerima surat beserta lampirannya. Selanjutnya akan dibahas oleh komisi bersama dinas terkait, lalu dibentuk panitia khusus (pansus),” katanya.

Ia menambahkan, DPRD belum dapat memberikan penilaian secara rinci terhadap isi LKPJ karena masih dalam tahap awal kajian.

“Belum bisa kami sampaikan secara detail, karena dokumennya masih akan dipelajari lebih lanjut,”tandasnya.

Achmad Syafei

Pemkot Cimahi Umumkan WFH ASN Kota Cimahi

Gempur News.com
-
0
Pemkot Cimahi Umumkan WFH ASN Kota Cimahi

Cimahi,Kamis(03/05/2026)
Pemerintah Kota Cimahi resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Kebijakan ini mulai diberlakukan sebagai bagian dari transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan daerah yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis teknologi.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa penerapan WFH bukan sekadar perubahan lokasi kerja, melainkan langkah strategis dalam memperkuat sistem kerja pemerintahan yang berorientasi pada hasil. “Transformasi ini bertujuan mendorong pola kerja berbasis output, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” ujarnya.
Kebijakan ini juga sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait penyesuaian sistem kerja ASN yang lebih fleksibel tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah dalam rangka mendukung percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam implementasinya, Pemkot Cimahi menetapkan proporsi maksimal 75 % pegawai menjalankan WFH dan 25 % tetap bekerja dari kantor (WFO) setiap hari Jumat. Pengaturan tersebut disesuaikan oleh masing-masing perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan.
kebijakan WFH tidak berlaku bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Jabatan Administrator (Eselon III), mereka tetap diwajibkan hadir di kantor guna memastikan fungsi koordinasi dan pengambilan keputusan berjalan optimal. Hal yang sama juga berlaku bagi para camat dan lurah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan di wilayah.
Untuk unit layanan publik langsung seperti rumah sakit daerah (RSUD), puskesmas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) khususnya layanan kebersihan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) termasuk Mal Pelayanan Publik (MPP), Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Dinas Perhubungan, hingga satuan pendidikan tetap menjalankan pelayanan secara langsung. Kendati demikian, pengaturan teknis pelaksanaan WFH pada unit layanan publik tetap dimungkinkan secara terbatas, sepanjang tidak mengganggu kualitas dan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat.
Wali Kota menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengganggu jalannya pelayanan publik. “Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal. WFH tidak boleh menurunkan kualitas layanan,” tegasnya.
Selain aspek pelayanan, kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung efisiensi energi dan pengurangan polusi. Pemerintah kota mendorong pembatasan penggunaan kendaraan dinas berbahan bakar fosil serta mengajak ASN beralih ke transportasi umum, kendaraan listrik, sepeda, atau berjalan kaki jika memungkinkan. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan emisi serta penghematan anggaran operasional.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Cimahi menerapkan sistem pengawasan yang ketat melalui presensi digital. ASN yang menjalankan WFH wajib melakukan absensi dari lokasi domisili yang telah terdaftar dalam sistem. Jam kerja tetap mengacu pada ketentuan nasional, dan pelanggaran terhadap kewajiban presensi akan dikenakan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku.Pemkot Cimahi akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan ini. Laporan pelaksanaan dari masing-masing perangkat daerah akan menjadi dasar penilaian efektivitas WFH, baik dari sisi penghematan anggaran, efisiensi energi, maupun kualitas pelayanan publik.
“Evaluasi akan dilakukan setiap dua bulan. Kami ingin memastikan kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat, tidak hanya bagi ASN, tetapi juga bagi masyarakat secara luas,” tutup Ngatiyana.
Dengan penerapan WFH ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap dapat menciptakan budaya kerja yang lebih modern, fleksibel, dan responsif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengabaikan tanggung jawab utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Achmad Syafei

Polres Lumajang dan Pemda Bersihkan Pantai Bambang Wujudkan Lingkungan Asri

Gempur News.com
-
0
Polres Lumajang dan Pemda Bersihkan Pantai Bambang Wujudkan Lingkungan Asri

LUMAJANG — Dalam upaya mendukung Gerakan Nasional Indonesia Asri, jajaran Polres Lumajang Polda Jatim bersama Pemerintah Kabupaten Lumajang menggelar kegiatan kerja bakti atau kurvei di kawasan Pantai Bambang, Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kamis (2/3/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang mendorong pelaksanaan kerja bakti serentak sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Sejak pagi, personel Polres Lumajang Polda Jatim bersama instansi lintas sektor dan masyarakat setempat tampak bahu-membahu membersihkan sampah di sepanjang pesisir pantai.

Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar mengatakan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah sekaligus wujud kepedulian terhadap lingkungan.

“Kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Indonesia Asri, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan wisata seperti Pantai Bambang,” ungkap AKBP Alex yang turut hadir pada kegiatan tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya sinergitas antara Polri dengan Instansi lintas sektor termasuk pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Dengan kebersamaan dan gotong royong seperti ini, kita harapkan lingkungan tetap terjaga dan dapat meningkatkan daya tarik wisata daerah,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma menegaskan bahwa kerja bakti ini menjadi contoh nyata kepedulian bersama dalam menjaga lingkungan, khususnya kawasan wisata.

“Ini adalah bentuk nyata kita memberikan contoh kepada masyarakat bahwa lingkungan yang bersih, tempat wisata yang bersih, akan menghadirkan kenyamanan dan semangat bagi semua,” ujarnya di lokasi.

Ia menambahkan, pasca libur Lebaran dan tingginya curah hujan menyebabkan banyak sampah terbawa ke area pantai.

Oleh karena itu, sinergi semua pihak dinilai penting untuk mengembalikan kebersihan kawasan tersebut.

“Pantai kita harus bersih agar masyarakat merasa nyaman saat berkunjung. Wisata pantai di Lumajang ini sangat diminati, sehingga kebersihan menjadi faktor utama dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata,” jelasnya.

Menurutnya, lingkungan yang bersih tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga mampu meningkatkan daya tarik wisata serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat gotong royong terus tumbuh di tengah masyarakat serta menjadi budaya dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, khususnya di kawasan wisata unggulan Kabupaten Lumajang. (*(

Kasat Samapta Polres Ogan Ilir Tekankan Kesiapsiagaan Karhutla, Perintahkan Cek Peralatan dan Himbau Larangan Pembakaran Lahan

Gempur News.com
-
0
Kasat Samapta Polres Ogan Ilir Tekankan Kesiapsiagaan Karhutla, Perintahkan Cek Peralatan dan Himbau Larangan Pembakaran Lahan

Ogan Ilir, gempurnews.com – Kasat Samapta Polres Ogan Ilir memberikan penekanan dan atensi khusus kepada seluruh jajaran personel Samapta dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rawan terjadi seiring kondisi cuaca panas.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 02 April 2026, sekira pukul 08.00 WIB, pada saat pelaksanaan apel fungsi di Polres Ogan Ilir.

Dalam arahannya, Kasat Samapta menegaskan agar seluruh personel segera melakukan pengecekan ulang terhadap peralatan khusus penanggulangan karhutla, seperti mesin pompa air, selang, nozzle, serta perlengkapan pendukung lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh peralatan dalam kondisi baik, siap pakai, dan dapat digunakan secara maksimal saat terjadi kebakaran.

Selain itu, personel juga diinstruksikan untuk melakukan perawatan rutin, memastikan ketersediaan bahan bakar, serta menyiapkan sumber air sebagai langkah antisipasi dini. Kesiapan personel dan sarana prasarana dinilai menjadi faktor utama dalam mempercepat penanganan karhutla di lapangan.

Kasat Samapta juga mengingatkan agar seluruh jajaran meningkatkan patroli serta deteksi dini di wilayah rawan karhutla. Di samping itu, personel diminta untuk membangun komunikasi yang baik dan intens dengan instansi pemerintah terkait di Kabupaten Ogan Ilir guna memperkuat sinergitas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla secara terpadu.

Tak lupa, jajaran juga dihimbau untuk aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan melakukan pembakaran lahan, baik untuk keperluan perkebunan maupun pertanian. Edukasi ini penting guna menekan potensi kebakaran yang dapat berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan, serta aktivitas masyarakat.

Dengan adanya arahan tersebut, diharapkan seluruh personel Samapta Polres Ogan Ilir dapat bertindak cepat, sigap, dan profesional dalam upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Humas Polres Ogan Ilir

MOH.SANGKUT

Kapolres Pasuruan Sidak Cek Kehadiran Anggota Pasca Lebaran, Nihil Ketidakhadiran

Gempur News.com
-
0
Kapolres Pasuruan Sidak Cek Kehadiran Anggota Pasca Lebaran, Nihil Ketidakhadiran

PASURUAN – Kapolres Pasuruan, Harto Agung Cahyono, memastikan kesiapan seluruh personel pasca libur Hari Raya Idul Fitri melalui pengecekan langsung yang dilaksanakan di Lapangan Sarja Arya Racana Polres Pasuruan, Kamis (2/4/2026).

Pengecekan tersebut dilakukan usai pelaksanaan cuti bersama yang telah dibagi menjadi dua regu secara bergantian selama tiga hari. Hasilnya, seluruh personel dinyatakan hadir dan siap kembali menjalankan tugas.

“Setelah pelaksanaan cuti bersama yang dibagi menjadi dua regu, hari ini kita pastikan seluruh anggota sudah kembali dan siap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujar Kapolres.

Ia menyebut, tidak ditemukan adanya personel yang mangkir dalam pelaksanaan tugas. Kondisi tersebut menunjukkan kedisiplinan anggota Polres Pasuruan tetap terjaga meski usai menjalani masa libur panjang.

“Alhamdulillah, dari hasil pengecekan tidak ada anggota yang tidak hadir. Ini menjadi bukti bahwa komitmen dan disiplin personel tetap terjaga,” tambahnya.

Selain melakukan pengecekan, Kapolres juga memberikan arahan kepada seluruh anggota untuk terus meningkatkan profesionalisme, kewaspadaan, serta integritas dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

Ia menekankan pentingnya menjaga sikap, penampilan, dan etika saat bertugas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita harus terus meningkatkan kinerja, menjaga soliditas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga nama baik institusi Polri,” tegasnya.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan halal bihalal sebagai upaya mempererat silaturahmi antara pimpinan dan seluruh personel pasca Idul Fitri. Momentum tersebut diharapkan mampu memperkuat kebersamaan dan keharmonisan di lingkungan kerja.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat soliditas internal, meningkatkan kedisiplinan, serta memastikan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi tugas-tugas kepolisian ke depan.

“DPRD Kota Probolinggo Soroti Serapan Anggaran PUPR yang Rendah, Perizinan Jadi Fokus Utama”

Gempur News.com
-
0
“DPRD Kota Probolinggo Soroti Serapan Anggaran PUPR yang Rendah, Perizinan Jadi Fokus Utama”

PROBOLINGGO,
Rapat kerja antara Komisi III DPRD Kota Probolinggo dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengungkap sejumlah catatan penting terkait rendahnya serapan anggaran serta kendala dalam pelayanan perizinan bangunan, khususnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF). 01/04.

Anggota Komisi III, Eko Wahyu, secara tegas mempertanyakan rendahnya realisasi anggaran di beberapa sektor. Salah satunya pada bidang tata ruang yang hanya terserap sekitar 39 persen. Ia juga menyoroti pola berulang setiap tahun terhadap kegiatan mediasi yang dinilai tidak optimal dalam penyerapannya.

“Setiap tahun anggaran mediasi ini selalu tidak maksimal terserap. Padahal nilainya cukup besar. Ini perlu evaluasi serius,” tegasnya dalam forum rapat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR menjelaskan bahwa rendahnya serapan anggaran, khususnya pada Dana Alokasi Khusus (DAK) sanitasi, bukan disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan fisik. Justru, seluruh kegiatan telah terealisasi di lapangan.

Menurutnya, selisih anggaran terjadi karena efisiensi pada proses e-purchasing pengadaan tangki septik. Harga penawaran yang lebih rendah dari pagu anggaran menyebabkan sisa dana tidak terserap secara penuh.

“Secara fisik pekerjaan selesai, hanya saja ada efisiensi harga dari proses pengadaan,” jelasnya.

Selain itu, rendahnya realisasi anggaran yang tercatat sekitar 41 persen pada program penyelenggaraan gedung juga dipengaruhi oleh adanya proyek pembangunan yang mengalami putus kontrak. Kondisi ini berdampak langsung pada capaian serapan anggaran, meskipun secara nomenklatur program tetap tercatat dalam kategori pelayanan perizinan seperti IMB dan SLF dalam sistem SIPD.

Di sisi lain, persoalan pelayanan perizinan bangunan juga menjadi sorotan. PUPR mengakui adanya sejumlah kendala yang menyebabkan proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF kerap dikeluhkan masyarakat.

Beberapa faktor utama yang menjadi hambatan antara lain:

Lahan yang beririsan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sehingga membutuhkan proses tambahan di tingkat pusat sebelum dapat diproses lebih lanjut.

Penggunaan jasa konsultan oleh pemohon yang tidak responsif dalam melakukan revisi dokumen.

Kelalaian pemohon dalam memantau proses pengajuan melalui sistem.

Kendala teknis pada sistem digital SIMBG yang masih belum sepenuhnya stabil.

PUPR juga menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi internal, termasuk memberikan teguran kepada pihak-pihak yang tidak menjalankan proses sesuai ketentuan.

Rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk mendorong perbaikan tata kelola anggaran dan pelayanan publik di Kota Probolinggo. DPRD menekankan perlunya peningkatan transparansi, efektivitas program, serta penguatan sistem digital agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan akuntabel.

Dengan adanya evaluasi terbuka ini, diharapkan ke depan tidak hanya serapan anggaran yang meningkat, tetapi juga kualitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebaran Ketupat: Lokasi Pantai Bambang di Lumajang Dibanjiri Wisatawan

Gempur News.com
-
0
Lebaran Ketupat: Lokasi Pantai Bambang di Lumajang Dibanjiri Wisatawan

LUMAJANG – 7 hari setelah lebaran ketupat idul Fitri, pantai Bambang Desa Bago Kecamatan Pasirian, benar benar dimanfaatkan untuk berwisata pada Sabtu (28/3/2026).

Tidak hanya pantai Bambang, lokasi destinasi wisata pantai mulai dari pantai Mbah Drazit, Watu Pecak, Pantai Godek dan pantai Bambang, dipenuhi pengunjung, dimana semua mempunyai ciri khas tersendiri sehingga masyarakat bisa memilih yang mana akan dikunjungi karena semua cukup indah dan patut untuk dikunjungi.

Satunar warga desa Candipuro saat dikonfirmasi awak media menyampaikan bahwa pantai Bambang ini memiliki ciri Khas tersendiri, disamping banyak batu warna warna dalam bentuk ukuran bisa diambil untuk hiasan.

“Katanya ada muara lahar dari gunung semeru dan kalau saya berendam di sekitarnya, Alhamdulillah penyakit gatal gatal saya hilang, tapi semua tergantung sugesti nya masing masing dan tetap berdoa kepada yang kuasa, kita hanya bisa mencoba,” tandasnya.

Masyarakat yang hadir dipantai Bambang di suguhi hiburan dengan artis lokal, serta terlihat tata parkir cukup rapi, sehingga warga yang datang tidak kesulitan, itu semua merupakan pelayanan yang terbaik dari panitia dan semua pihak yang terlibat.

Penjabat (Pj) Kepala Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang Wahyudi Ekanata, ST. Bahwa destinasi wisata pantai Bambang merupakan lokasi yang strategis dan kondisi jalan cukup baik, itu bisa memberikan alternatif pilihan masyarakat untuk berkumpul bersama saudara di pantai Bambang yang ombak dan bermacam macam batu hias dalam berbagai ukuran bisa menjadi oleh oleh dari pantai ini.

“Terimakasih kepada semua pihak mulai dari jajaran Polsek,Koramil, perangkat desa dan pihak pihak terkait yang selalu mendukung dan memberikan waktu untuk menciptakan kawasan pantai yang aman,” tindasnya.

Jamil warga sekitar yang sehari hari berjualan bakso mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, panitia dan kepala desa, tahun kemarin saya berjualan disini dan Alhamdulillah tahun ini masih tetap, karena pengunjung cukup banyak sehingga kami merasa terbantukan dengan berjualan di sini.

“Ombak dan pemandangan cukup Indah, rugi kalau tidak kesini, dan besok hari Minggu jelas warga akan datang berbondong-bondong datang, saya tunggu Yach,” tuturnya. (Bambang)

1...343536...2,420Page 35 of 2,420