Home Blog Page 37

DUGAAN PENYIMPANGAN ANGGARAN PROYEK PENDOPO DESA BRANGKAL KECAMATAN SOOKO MOJOKERTO

MOJOKERTO – gempurnews.com Sebuah proyek pembangunan pendopo di Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, menjadi sorotan publik menyusul penggunaan dua material semen yang berbeda dari spesifikasi umum serta adanya selisih harga dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Proyek yang menyerap anggaran mencapai Rp. 477.000.000 tersebut, diketahui bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Desa hasil Silpa Tahun Anggaran 2025.

Menurut penjelasan Robby, selaku Kasi Pemerintahan Desa Brangkal, proyek yang dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa dan diawasi oleh Konsultan Pengawas dari CV. Harmony Consultant ini, memiliki waktu pelaksanaan selama 90 hari kerja.

Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan fakta bahwa kontraktor menggunakan dua jenis merek semen, yakni Semen Gresik dan Semen Singa Merah, padahal dalam anggaran tercatat harga satuan sekitar Rp 50.000.

“Kalau untuk yang semen Singa Merah, kebanyakan dibuat sisa, sebagian untuk nata pondasi, untuk yang cor full pakai semen Gresik,” jelas Robby.

Ia mengakui bahwa penggunaan dua jenis material tersebut dilakukan dengan alasan untuk saling tolong-menolong dari segi nominal, mengingat adanya perbedaan harga antara yang tertera di RAB dengan harga pasar aktual.

Namun, kebijakan penggunaan material semen campuran ini, justru memunculkan pertanyaan besar. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan teknis dan anggaran mengapa Semen Singa Merah dimasukkan dalam spesifikasi, Robby justru mengalihkan jawaban kepada pihak pengawas.

“Untuk itu, yang bisa menjawabnya, itu kan pengawasnya, kenapa dimasukkan semen Singa Merah sama semen Gresik?,” katanya.

Sementara itu, sejumlah warga menanggapi keras praktik tersebut. Seorang warga yang enggan disebut namanya menilai bahwa jika dalam RAB ditetapkan harga tertentu namun realisasi pembelian dilakukan dengan harga yang lebih murah, maka selisih dana tersebut berpotensi menjadi penyimpangan.

Hal ini terjadi, karena adanya ketidaksesuaian nominal antara anggaran yang direncanakan dengan biaya aktual yang dikeluarkan.

Warga tersebut menekankan, bahwa pengelolaan dana publik harus sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Pihak desa wajib memastikan seluruh mekanisme berjalan transparan dan didukung administrasi yang lengkap.

“Kalau selisih harganya tidak digunakan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku, atau tidak dilaporkan dengan transparan, maka bisa jadi ada potensi masalah, termasuk dugaan korupsi,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif dari pihak pengawas maupun pihak terkait lainnya mengenai justifikasi teknis dan akuntansi atas penggunaan material serta pengelolaan selisih anggaran dalam proyek bernilai besar tersebut. (AFR)

Pembinaan Personel Polda Sumsel, Propam Tekankan Disiplin dan Pencegahan Pelangharan

Palembang, gempurnews.com — Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap personel yang sedang menjalani putusan hukuman disiplin maupun dalam masa pengawasan, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang Kasubbagrehabpers Bidpropam Polda Sumsel tersebut diikuti oleh lima personel dari berbagai satuan kerja. Pembinaan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2023 tentang pembinaan terhadap pegawai negeri pada Polri yang melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan diawali dengan absensi dan pemeriksaan urine oleh tim Subbiddokpol Biddokes Polda Sumsel sebagai langkah deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan internal Polri.

Kasubbagrehabpers Bidpropam Polda Sumsel, Kompol Edy Ardiansyah, S.Ag., M.Si., yang mewakili Kabid Propam Polda Sumsel, dalam arahannya menegaskan pentingnya menjaga integritas, disiplin, serta menjauhi segala bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng institusi Polri.

“Kegiatan pembinaan ini bukan semata-mata penegakan aturan, tetapi juga sebagai upaya membentuk kembali karakter dan mental personel agar dapat kembali bertugas dengan baik dan profesional,” ujarnya.

Selain itu, para peserta juga mendapatkan berbagai materi pembinaan, di antaranya penyuluhan psikologi dari BNNP Sumsel terkait manajemen stres dan deteksi dini kesehatan mental, serta penyuluhan bahaya narkoba yang menekankan dampak destruktif penyalahgunaan narkotika bagi individu maupun institusi.

Materi lainnya disampaikan oleh Subbidprovos dan Subbidwabprof Bidpropam Polda Sumsel terkait peraturan disiplin anggota Polri serta kode etik profesi Polri, guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan personel terhadap aturan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel yang mengikuti pembinaan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas ke depan. Selain itu, pembinaan ini juga diharapkan mampu mencegah terulangnya pelanggaran serupa serta memperkuat citra positif Polri di tengah masyarakat.

Kegiatan kemudian ditutup dengan pembulatan dan penekanan kembali komitmen untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi pelanggaran. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

MOH.SANGKUT

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana Sidak SPPG Kepuh Kemiri Tulangan

Sidoarjo | Gempurnews – Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Selasa (31/3).


Sidak ini bertujuan memastikan pengelolaan SPPG berjalan optimal dalam mendukung distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).


Dalam peninjauan tersebut, Wabup Mimik Idayana menilai operasional SPPG Kepuhkemiri telah berjalan baik. Mulai dari perencanaan menu bergizi, proses pengolahan makanan yang higienis, hingga pendistribusian kepada siswa dinilai sesuai standar.


Selama tiga bulan beroperasi, SPPG Kepuhkemiri tercatat telah melayani 2.757 siswa tanpa kendala maupun keluhan dari penerima manfaat.


Meski demikian, ia menekankan pentingnya penyempurnaan instalasi pengelolaan limbah agar operasional semakin optimal.


“Menunya sudah sesuai standar gizi, dapurnya juga memenuhi standar, tidak ada kendala, dan kebersihannya terjaga dengan baik,” ujarnya.


Turut mendampingi dalam sidak tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Lakhsmie Herawati Yuwantina, menyampaikan bahwa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) merupakan kewajiban bagi setiap SPPG. Saat ini, SLHS untuk SPPG Kepuhkemiri masih dalam proses pengurusan di Dinas Kesehatan.
Ia menjelaskan, sertifikat akan diterbitkan setelah seluruh aspek pengelolaan memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, dan kesehatan, termasuk pemeriksaan peralatan, sampel makanan, penjamah makanan, serta hasil uji laboratorium.


Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Tirto Adi, memastikan pelaksanaan program MBG berjalan baik tanpa keluhan dari pihak sekolah.


Hal tersebut menunjukkan bahwa menu yang disajikan telah sesuai standar gizi dan dapat diterima siswa.


“Saya juga menanyakan langsung kepada pengelola, apakah ada keluhan dari sekolah, seperti anak-anak tidak mau makan. Ternyata tidak ada, artinya menu yang disajikan sudah sesuai dan memenuhi standar gizi,” ungkapnya.


Ia menambahkan, hingga saat ini terdapat 117 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Sidoarjo.


Jumlah tersebut diharapkan terus bertambah agar semakin banyak siswa dapat merasakan manfaat program MBG.


“Setelah berkoordinasi dengan koordinator wilayah MBG di Sidoarjo, saat ini sudah ada 117 SPPG yang beroperasi. Insyaallah dalam waktu dekat akan ada penambahan lagi,” pungkasnya (Yl)

Kapolda Sumsel Hadiri Rakernis Gabungan Mabes Polri, Fokus Pada Teknologi dan Komunikasi Publik

PALEMBANG, gempurnews.com — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengikuti pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Tahun Anggaran 2026 yang melibatkan empat divisi strategis Mabes Polri, yakni Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Divisi Humas, Divisi Hukum, dan Divisi Hubungan Internasional (Hubinter).

Kegiatan berskala nasional ini dibuka langsung oleh Wakapolri dan diikuti oleh seluruh jajaran Polda se-Indonesia. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sumsel mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang Vicon Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (31/3/2026).

Rakernis Gabungan ini menjadi forum konsolidasi strategis antara tingkat pusat dan daerah dalam menyelaraskan arah kebijakan operasional Polri. Dalam arahannya, Wakapolri menekankan pentingnya integrasi fungsi pendukung sebagai kunci keberhasilan tugas kepolisian di lapangan.

Penekanan utama diberikan pada optimalisasi teknologi informasi, penguatan komunikasi publik yang transparan, kepastian hukum dalam setiap tindakan, serta peningkatan kerja sama kepolisian di tingkat internasional.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho menegaskan komitmen jajarannya untuk segera mengimplementasikan seluruh kebijakan strategis yang disampaikan dalam Rakernis.

“Rakernis yang dibuka oleh Bapak Wakapolri ini memberikan arah yang sangat jelas bagi kami di daerah. Polda Sumsel siap menerjemahkan setiap kebijakan tersebut menjadi langkah konkret dalam pelayanan yang profesional, responsif, dan berbasis teknologi,” tegas Kapolda Sumsel.

Kapolda juga menginstruksikan seluruh fungsi terkait, khususnya TIK dan Humas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat komunikasi yang adaptif di era digital guna menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan.

Rakernis ini memiliki dampak strategis dalam menciptakan keselarasan antara kebijakan Mabes Polri dengan implementasi di tingkat kewilayahan. Dengan penguatan fungsi TIK dan Humas, Polri diharapkan mampu merespons dinamika masyarakat secara lebih cepat, tepat, dan akurat.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa arahan Wakapolri menjadi pedoman penting dalam memperkuat strategi komunikasi publik di daerah.

“Kami memastikan fungsi Humas akan terus menjadi garda terdepan dalam keterbukaan informasi serta menjaga narasi positif institusi Polri di tengah masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan pembukaan Rakernis berlangsung dengan tertib dan lancar, serta dilanjutkan dengan pendalaman materi teknis dari masing-masing divisi guna menyusun program kerja prioritas sepanjang tahun 2026.

Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah guna mewujudkan Polri yang Presisi, adaptif, dan dipercaya masyarakat.

MOH.SANGKUT

SAT RES PPA & PPO Polres Ogan Ilir Ungkao Kasus Pencabulan Terhadap Anam

Ogan Ilir, gempurnews.com — Satuan Reserse PPA & PPO Polres Ogan Ilir berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kecamatan Indralaya Uta hhhhh hra, Kabupaten Ogan Ilir.

Pengungkapan kasus ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 130 / III / 2026 / SPKT Polres Ogan Ilir / Polda Sumsel, tertanggal 29 Maret 2026. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu dini hari, sekitar pukul 03.00 WIB, di dalam sebuah rumah di Dusun II Desa Tanjung Pering.

Pelaku diketahui berinisial SL (49), yang merupakan paman korban. Sementara identitas korban tidak dipublikasikan karena masih di bawah umur.

Berdasarkan kronologi kejadian, saat korban sedang tertidur di dalam kamar yang hanya dibatasi spanduk, pelaku yang berada di kamar sebelah terbangun dan mengintip korban melalui celah pembatas tersebut. Pelaku kemudian mengulurkan tangan dan melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Korban yang terbangun menyadari perbuatan tersebut, sementara pelaku berpura-pura tidur.

Pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB, korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya. Mendapatkan informasi tersebut, keluarga korban segera melaporkan kejadian ke Polres Ogan Ilir.

Menindaklanjuti laporan itu, Unit III PPO Sat Res PPA & PPO Polres Ogan Ilir bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku pada Senin, 30 Maret 2026. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui seluruh perbuatannya.

Sejumlah barang bukti berupa pakaian yang digunakan saat kejadian turut diamankan oleh petugas guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Ogan Ilir dan dijerat dengan Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kasat Res PPA & PPO Polres Ogan Ilir, IPTU Nensy, menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.

“Kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai korban. Terhadap pelaku, kami pastikan akan diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa toleransi,” tegas IPTU Nensy.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui atau mengalami tindak kekerasan maupun pelecehan terhadap anak.

“Peran keluarga dan lingkungan sangat penting dalam menjaga dan melindungi anak. Segera laporkan jika ada indikasi tindak pidana agar dapat segera kami tindaklanjuti,” tambahnya.

Humas Polres Ogan Ilir

MOH.SANGKUT

Apel Pagi Personil Polres Ogan Ilir, Kasie Propam Tekankan Disiplin dan Hindari Pelanggaran

Ogan Ilir, gempurnews.com – Pelaksanaan apel pagi personil Polres Ogan Ilir pada Selasa, 31 Maret 2026 pukul 07.30 WIB berlangsung tertib dan penuh khidmat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasie Propam AKP H. Manurung, serta diikuti oleh para Kabag, Kasat, Kasi, seluruh Pejabat Utama (PJU), dan personil Polres Ogan Ilir.

Dalam arahannya, Kasie Propam selaku pembina fungsi pengawasan menegaskan pentingnya menjaga sikap dan perilaku sebagai insan Bhayangkara yang profesional, berintegritas, serta bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.

Ia mengingatkan seluruh anggota agar tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat mencoreng nama baik institusi, baik pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum. Personil juga diminta untuk senantiasa menjadi teladan di tengah masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Lebih lanjut, disampaikan secara tegas bahwa seluruh anggota dilarang keras terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, judi online, tindak pidana lainnya, serta perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Selain itu, Kasie Propam juga menekankan pentingnya meningkatkan kedisiplinan, khususnya dalam kehadiran, kerapian, serta pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai bentuk tanggung jawab sebagai anggota Polri.

“Apabila masih ditemukan adanya pelanggaran, maka akan diberikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku, termasuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh,” tegasnya.

Melalui kegiatan apel pagi ini, diharapkan seluruh personil Polres Ogan Ilir semakin meningkatkan integritas, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Humas Polres Ogan Ilir

MOH.SANGKUT

DPRD Beri Apresiasi LKPJ 2025 Bupati Pasuruan Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

​PASURUAN,gempurnews.com–
Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan dengan agenda pembacaan
secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Pasuruan digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (30/3/26).laporan ini mencatatkan sejumlah capaian positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang melampaui angka tahun sebelumnya hingga efisiensi belanja daerah yang signifikan
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai tamu undangan, mulai dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, turut memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bawah kepemimpinan Rusdi Sutejo dan Shobih Asrori.
“Kepemimpinan Rusdi-Shobih kami apresiasi karena telah berhasil mendorong pembangunan di Kabupaten Pasuruan, khususnya dalam sektor infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat,” Ucap Samsul.
​Dalam laporannya, Bupati Pasuruan memaparkan bahwa kondisi makro ekonomi Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercapai sebesar 5,66%, naik dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 5,34%.
​Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan menjadi 73,02, naik 0,66 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh naiknya angka harapan hidup (74,81 tahun) dan rata-rata lama sekolah.
​Satu pencapaian krusial adalah penurunan angka kemiskinan.

  • ​Angka Kemiskinan 2025: 8,21% (Turun dari 8,69% di tahun 2024).
  • ​Komparasi: Angka ini jauh lebih baik dibandingkan rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang berada di level 9,5%.
    ​Dari sisi fiskal, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil mengelola pendapatan daerah dengan realisasi mencapai Rp 4,07 Triliun atau sebesar 99,47% dari target. Pendapatan ini masih didominasi oleh dana transfer sebesar 70,74%, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sebesar 29,26%.
    ​Untuk belanja daerah, realisasi mencapai Rp 4,02 Triliun (92,56%). Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah melakukan penyesuaian besar-besaran untuk efisiensi, antara lain:​Pembatasan kegiatan seremonial, kajian, dan studi banding.
    ​Pemotongan belanja perjalanan dinas sebesar 50%
    ​Pengetatan belanja honorarium dan hibah kepada lembaga.
    ​​Tahun 2025 merupakan tahun pertama kepemimpinan dengan tema pembangunan “Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif”.
    ​Terdapat empat prioritas utama yang dijalankan, yaitu peningkatan pelayanan dasar, penguatan ketahanan sosial ekonomi, peningkatan daya saing berbasis potensi lokal, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (E-Government).
    ​Bupati menekankan bahwa meski terdapat pergeseran anggaran akibat instruksi efisiensi pusat, fokus utama tetap pada target kinerja pelayanan publik dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya ( qomar )

Seleksi Ketat Honda Kepri Hasilkan Talenta Unggul untuk Ajang Nasional KLHN 2026

Kepulauan Riau – Sebagai bagian dari rangkaian Kontes Layanan Honda Regional Kepulauan Riau 2026 yang telah dilaksanakan pada Februari lalu, jaringan Honda wilayah Kepulauan Riau melanjutkan tahapan seleksi untuk kategori Dealer/AHASS Head dan Customer Retention Officer (CRO). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk berkompetisi di tingkat nasional dalam ajang Kontes Layanan Honda Nasional (KLHN) 2026. (28/4)

Sebanyak 15 peserta Dealer/AHASS Head dan 10 peserta Customer Retention Officer mengikuti proses seleksi ketat yang dilakukan secara komprehensif. Pada tahap awal, masing-masing kategori disaring menjadi 5 peserta terbaik yang melaju ke tahap berikutnya. Adapun penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari grooming, kemampuan komunikasi (artikulasi, intonasi, dan bahasa tubuh), kepercayaan diri, hingga sistematika penyusunan materi dan presentasi berbasis metode 8 Step. Selain itu, peserta juga dinilai dari originalitas ide, keterlibatan tim dalam proyek, penggunaan data, hasil dan dampak proyek terhadap bisnis Honda.

Untuk kategori Dealer/AHASS Head, persaingan berlangsung ketat hingga akhirnya Bakri dari PT CDN Sales Office Mukakuning berhasil meraih juara pertama, disusul Dede Alberto dari PT CDN Capella Service Centre Mukakuning sebagai juara kedua, serta Peter Lim dari PT Indoprof Motor Sejati di posisi ketiga.

Sementara itu, pada kategori Customer Retention Officer (CRO), Ema Nuranggraini dari PT CDN Sales Office Bengkong berhasil keluar sebagai juara pertama, diikuti oleh Zulfa Lidia dari PT Dinamik Intan Pimasda sebagai juara kedua, dan Nabilla Elva dari PT CDN Sales Office Tanjung Pinang sebagai juara ketiga.

Seluruh peraih juara pertama di masing-masing kategori selanjutnya akan mewakili wilayah Kepulauan Riau untuk berkompetisi pada Kontes Layanan Honda tingkat Nasional yang akan diselenggarakan pada 13–17 Juli 2026, dengan mengusung tema “Satu Hati Indonesia: Membangun Kedekatan, Menghadirkan Kehangatan”.

Syaiful, Regional Head PT Capella Dinamik Nusantara menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen.

“Melalui kempetisi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap insan Honda memiliki kompetensi yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga mampu memahami kebutuhan konsumen secara lebih mendalam. Ini merupakan wujud nyata semangat sinergi bagi negeri dalam menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Syaiful.

Melalui kegiatan ini, Honda wilayah Kepulauan Riau optimistis dapat mengirimkan perwakilan terbaik yang siap bersaing di tingkat nasional, sekaligus terus memperkuat kualitas layanan yang profesional, berstandar tinggi, dan berorientasi pada kepuasan konsumen. (Gokkon)

Kesiapan Operasional SPPG, Polres Kediri Lakukan Asistensi dan General Cleaning

0

Kediri– Menjelang operasional yang dijadwalkan mulai Selasa (31/3/2026), Polres Kediri Polda Jatim melakukan asistensi pelaksanaan general cleaning Sarana Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dua lokasi, yakni SPPG Polres Kediri 1 Plemahan dan SPPG Polres Kediri 2 Plosoklaten, Senin (30/3/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah unsur terkait, mulai dari operator MBG Polres Kediri, jajaran Polsek Plemahan dan Plosoklaten, hingga personel yang ditunjuk untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana sebelum operasional dimulai.

Pengecekan dilakukan menyeluruh, termasuk kebersihan ruangan, kelengkapan peralatan, serta kesiapan pendukung lainnya.

Jajaran Polres Kediri turut meninjau proses general cleaning serta berdialog dengan para personel yang terlibat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana dan fasilitas siap digunakan.

Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si. melalui Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan, S.H., M.H. menyampaikan bahwa asistensi dan pembersihan menyeluruh ini merupakan bagian dari langkah memastikan kesiapan operasional SPPG secara optimal.

“Persiapan ini penting agar saat operasional dimulai, seluruh sarana sudah siap digunakan. Kebersihan, kerapian, dan kesiapan fasilitas menjadi hal utama dalam mendukung pelaksanaan layanan,” ungkap Kompol Hari.

Selain memastikan kesiapan teknis, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk koordinasi antar satuan agar pelaksanaan operasional berjalan lancar. Dengan dilakukan pengecekan sejak awal, diharapkan SPPG Polres Kediri dapat langsung berfungsi optimal sesuai rencana.

“Asistensi dan general cleaning ini menjadi tahapan awal untuk memastikan fasilitas SPPG siap digunakan dalam kondisi bersih dan layak, sehingga operasional dapat berjalan optimal dan kualitas layanan tetap terjaga,” pungkas Kompol Hari.

Bupati Sidoarjo Halal Bihalal Bareng ASN, Ingatkan Kedisiplinan dan Empati Dalam Pelayanan

Sidoarjo | Gempurnews – Bupati Sidoarjo, Subandi, memimpin apel pagi sekaligus rangkaian acara halal bihalal yang dihadiri oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di parkir timur GOR Delta, Senin (30/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Subandi menekankan pentingnya transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bupati juga mengingatkan dan mengajak semua ASN untuk terus meningkatkan kedisiplinan, serta empati dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Subandi menyoroti perlunya percepatan dalam segala lini pelayanan, terutama dengan adanya transformasi digitalisasi. Ia berharap sistem dashboard di setiap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat segera berjalan optimal agar kinerja dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terpantau secara real-time.
“Kita butuh kontribusi yang besar, kurang lebih Rp.642 miliar yang harus kita tutupi bersama. Caranya adalah dengan menjalankan dashboard di masing-masing OPD untuk mencari solusi peningkatan PAD”, ujar Subandi.
Di sektor ekonomi, Subandi menekankan pentingnya penguatan UMKM yang jumlahnya mencapai sekitar 250.000 di Sidoarjo. Ia meminta agar proses perizinan dipermudah serta pendampingan terhadap pelaku UMKM terus ditingkatkan, termasuk
melalui optimalisasi program subsidi bunga 0,2 persen Kurda.
“Penguatan UMKM harus menjadi perhatian kita bersama. Permudah perizinan dan pastikan pendampingan berjalan dengan baik, termasuk optimalisasi subsidi bunga Kurda 0,2 persen agar tepat sasaran”, tutur Subandi.
Masih kata Bupati, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak
hanya bergantung pada kecerdasan, tetapi juga pada kekompakan dan rasa empati para ASN terhadap masyarakat.
ASN diminta mematuhi seluruh regulasi yang ada untuk Kerja Bareng, Empati dengan Pelayanan harus dilakukan dengan hati agar aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik.
Subandi memastikan bahwa penanganan banjir dan proyek-proyek perbaikan jalan terus berjalan. Ia menginstruksikan agar pada bulan April ini, proses modernisasi dan perbaikan jalan-jalan berlubang sudah mulai terlihat hasilnya.
“Saya minta triwulan kedua ini semua sudah jalan. Terkait jalan berlubang dan pembangunan jembatan serta normalisasi kita gerakkan dari hulu sampai hilir, kita pantau terus titik-titiknya. OPD tidak perlu takut selama bekerja di jalur yang benar”, pungkasnya.
Dengan semangat baru pasca libur lebaran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk terus meningkatkan performa birokrasi demi kesejahteraan seluruh warga Sidoarjo. (Yl)