BARITO UTARA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan lahan/kebun yang digarap atau dipagar oleh pihak perusahaan PT. TOP. RDP dilaksanakan di ruang rapat DPRD Barito Utara,  pada Selasa. (2/7/2025) 

RDP ini telah dihadiri oleh Asisten I Sekda bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ( Kesra) Setda Barito Utara, Eveready Noor, SE, Kadis SoSPMD, diwakili oleh Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), Neti Kumala Dewi, SE. M. AP, Camat Montallat, Kabag Pemerintahan Setda, Girsang dan 8 (Delapan) orang anggota DPRD yang membidangi perusahaan tambang.

Rapat ini juga dihadiri dari perwakilan masyarakat pemilik lahan, Edi Podo bersama beberapa warga desa Paring Lahung, Kecamatan Montallat. Dari pihak perusahaan, hadir Pimpinan PT. TOP, Rudi, Ade P. Permana dan M. Rizky Nuslan.

Dalam RDP, warga dasa Paring Lahung, bernama Edi Poda yang diwakili Gaya menyampaikan keluhan mereka terkait lahan yang telah digarap dari turun- temurun dan kini dipagar oleh perusahaan tanpa adanya penyelesaian atau ganti rugi yang jelas. Warga berharap adanya kejelasan status lahan serta penyelesaian yang adil dan bermartabat.

Pimpinan Rapat, Parmana Setiawan, ST menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Barito Utara mendorong dan menyarankan agar segera dilakukan proses mediasi dan koordinasi antara Pemerintah desa, pihak PT. TOP serta unsur Tripika Kecamatan Montalat, untuk menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan milik Edi Podo dan Niman IB. Sehingga Proses penyelesaian ini diharapkan tuntas dalam jangka waktu 60 hari ke depan.

“Kami meminta semua pihak untuk terbuka dan kooperatif dalam mencari solusi terbaik. DPRD mendorong proses mediasi segera dilakukan agar tidak berlarut- larut dan merugikan masyarakat,” ujar Parmana Setiawan saat memimpin RDP.

RDP ini merupakan bentuk komitmen DPRD Barito Utara, dalam mengawal hak- hak masyarakat dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses investasi di daerah.  (SS) 

BARITO UTARA- Dewan Perqakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, melaksanakan Rapat yang beragendakan penyampaian hasil fasilitasi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Barito Utara, tentang 1 (Satu) bantuan hukum bagi masyarakat miskin, 2 (Dua) Kepemudaan dan 3 (ketiga) penyelenggaraan penghargaan pendidikan. Telah dilangsungkan bertempat pada ruang rapar paripurna, Selasa (1/7/2025) kemarin.

Rapat penyampaian hasil fasilitasi tersebut dihadiri Asisten I Sekda bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Eveready Noor, SE, Kabag Hukum Setda, Marda, SH, Kadisdik Barito Utara, Syahmiludin A. Surapati, KadisSos PMD, Suparmi A. Aspian, S. ST. MT, Kadisbudparpora, Anisa Cahyawaty, S. Ag.

Dari Kemenkuham wilayah Kalteng dihadiri, Yusuf Selamat, SH. MH, Benny Yuandrias, Sri Maryati, Doan Risma Diputra M, M. Arifin, Ketua Pembentukan Peraturan Daerah, (Bapemperda) Sri Neni Trianawati,  SE dan 10 (Sepuluh) orang anggota DPRD Barito Utara.

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli, SP. MM, mengatakan bahwa pembahasan ini menjadi penting untuk menindak lanjuti hasil fasilitasi Gubernur, terhadap tiga Raperda tersebut sebelum ditetapkan menjadi Perda.

“Fasilitasi dari Pemeeintah Provinsi merupakan bagian penting dalam proses legislasi daerah, agar Raperda yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta memenuhi kebutuhan masyarakat Barito Utara,” ujar Henny.

Ia juga menegaskan sinergi antara Legislatif, Eksekutif dan semua pihak yang terlibat harus terus dijaga agar produk hukum daerah yang dihasilkan benar- benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Selanjutnya dalam rapat penyampaian hasil fasilitasi Raperda Inisiatif DPRD tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, kepemudaan dan penyelenggaraan penghargaan pendidikan, telah disampaikan oleh Ahli Madya Kemenkuham Kalteng, Yusuf Selamat bersama 4 (empat) orang lainnya. 

Setelah dilakukan tanya jawab, dan penjelasan- penjelasan, dari para pihak yakni Eksekutif, Legislatif dan Kemenkumham. Maka rapat tersebut mendapat kesimpulan dan sepakat bahwa Raperda tentang penyelenggaraan penghargaan pendididikan kembali dilakukan fasilitasi ke, Biro Hukum Provinsi Kalteng.

Kemudian Raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, diajukan ke tahap Paripurna pendapat akhir dan Raperda tentang kepemudaan dilanjutkan ke tahap Peripuran pendapat akhir juga. (SS)

BARITO UTARA- Dewan Perqakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, melaksanakan Rapat yang beragendakan penyampaian hasil fasilitasi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Barito Utara, tentang 1 (Satu) bantuan hukum bagi masyarakat miskin, 2 (Dua) Kepemudaan dan 3 (ketiga) penyelenggaraan penghargaan pendidikan. Telah dilangsungkan bertempat pada ruang rapar paripurna, Selasa (1/7/2025) kemarin.

Rapat penyampaian hasil fasilitasi tersebut dihadiri Asisten I Sekda bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Eveready Noor, SE, Kabag Hukum Setda, Marda, SH, Kadisdik Barito Utara, Syahmiludin A. Surapati, KadisSos PMD, Suparmi A. Aspian, S. ST. MT, Kadisbudparpora, Anisa Cahyawaty, S. Ag.

Dari Kemenkuham wilayah Kalteng dihadiri, Yusuf Selamat, SH. MH, Benny Yuandrias, Sri Maryati, Doan Risma Diputra M, M. Arifin, Ketua Pembentukan Peraturan Daerah, (Bapemperda) Sri Neni Trianawati,  SE dan 10 (Sepuluh) orang anggota DPRD Barito Utara.

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli, SP. MM, mengatakan bahwa pembahasan ini menjadi penting untuk menindak lanjuti hasil fasilitasi Gubernur, terhadap tiga Raperda tersebut sebelum ditetapkan menjadi Perda.

“Fasilitasi dari Pemeeintah Provinsi merupakan bagian penting dalam proses legislasi daerah, agar Raperda yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta memenuhi kebutuhan masyarakat Barito Utara,” ujar Henny.

Ia juga menegaskan sinergi antara Legislatif, Eksekutif dan semua pihak yang terlibat harus terus dijaga agar produk hukum daerah yang dihasilkan benar- benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Selanjutnya dalam rapat penyampaian hasil fasilitasi Raperda Inisiatif DPRD tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, kepemudaan dan penyelenggaraan penghargaan pendidikan, telah disampaikan oleh Ahli Madya Kemenkuham Kalteng, Yusuf Selamat bersama 4 (empat) orang lainnya. 

Setelah dilakukan tanya jawab, dan penjelasan- penjelasan, dari para pihak yakni Eksekutif, Legislatif dan Kemenkumham. Maka rapat tersebut mendapat kesimpulan dan sepakat bahwa Raperda tentang penyelenggaraan penghargaan pendididikan kembali dilakukan fasilitasi ke, Biro Hukum Provinsi Kalteng.

Kemudian Raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, diajukan ke tahap Paripurna pendapat akhir dan Raperda tentang kepemudaan dilanjutkan ke tahap Peripuran pendapat akhir juga. (SS)