Cimahi,Rabu(03/07/2025)
Statemen Bapak Aing (KDM) yang menyatakan berulang kali bahkan terlontar pada sebuah acara di salah satu perguruan tinggi di Bogor yang menyatakan tidak perlu bekerja sama denga perusahaan media karena akan membuat gaduh insan Pers,dinilai sangat melukai banyak awak media yang hidupnya berprofesi sebagai kuli tinta.

Seyogyanya seorang pemimpin tidak melontarkan hak yang justeru akan membuat gaduh,hanya dengan alasan bahwa pimpinan sekarang bisa menggunakan medsos pribadi seperti halnya KDM yang penghasilannya sudah mencapai milyaran rupiah.

Namun tentu saja Teory phentahelix yang digaungkan selama ini oleh pihak pemerintah menjadi tidak sempurna dengan dihilangkannya fungsi Media.

Banyak mulai terjadi pernyataan dari para insan Pers yang menyayangkan Statemen KDM yang dianggapnya sebagai “Hilang Ingatan”,”Egois”,”Lupa Daratan” dan lain sebagainya.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Média Independent Indonesia(AJMII),Achmad Syafei sangat menyayangkan Jika benar sikap yang dilakukan oleh KDM memang terbukti seperti itu,

” Setelah banyaknya kasus Pembungkaman,Kriminalisasi Wartawan dan sekarang ditambah apa yang dilakukan oleh KDM seolah-olah KDM tidak memerlukan Awak media karena sudah memiliki Medsos tersendiri bahkan kabar yang beredar dari hasil yang didapat dari Medsos KDM yang nilainya Milyaran rupiah,KDM selalu membagikan minimal hampir 30 juta tiap hari,Kepopuleran KDM tidak dapat disanksikan sehingga siapapun yang bersebrangan dengan Bapak Aing(KDM) maka siap-siap dirujak Netizen.

Tapi sangat disayangkan jika KDM tidak berpihak kepada awak media yang dinaungi oleh Perusahaan pers,insan pers,jurnalis atau apapun namanya tidak diberikan porsi seperti yang diamanatkan dalam Teory phentahelix.

Semoga Kang Dedi Mulyadi(KDM) alias Bapak aing bisa melihat dari Nurani yang paling Dalam,ada ribuan manusia yang menggantungkan hidupnya di Perusahhan media,banyak wartawan yang kehilangan uang tambahan untuk dibawa pulang untuk anak istrinya,’Ungkap Achmad.

Kemudian Ketua AJMII menambahkan,
“Saya berpesan kepada bapak aing(KDM) mewakili puluhan ,ratusan perusahaan media yang menaungi ribuan wartawan,kudu inget ka “Temah Wadi” kudu inget” Kana Wiwitan”

“Raja bakal murag,Ratu Bakal Rubuh Dina waktuna”,Jangan sampai saat jadi pemimpin melupakan minoritas rakyat yang lainnya seperti dalam pikukuh Sunda Buhun

“Haywa dicawuh-caeuh kena Ngaresi sasana.”pungkas Ketua Umum Aliansi Jurnalis Média Independent Indonesia(AJMII).

Red.

Cimahi,Kamis(06/07/2025)
Hari ini merupakan hari terakhir daftar ulang untuk anak Sekolah menengah pertama yang ada di Kota Cimahi.Banyak kasus yang ditemukan yang merupakan gambaran ketidak profesional an dan kegagalan Dinas Pendidikan Kota Cimahi dalam melaksanakan SPMB,sehingga banyak riak ketidak puasana yang muncul di masyakarat baik dari kalangan Ormas,LSM,Pemerhati Pendidikan dan tentu saja pihak orang tua.

Contohnya adalah seorang anak yang seharusnya bisa masuk lewat jalur Jarak atau tahun lalu disebut Zonasi akhirnya harus tersingkir dan menerima kenyataan tidak bisa masuk ke sekolah negeri yang diinginkan hanya karena sistem yang dinilai kurang siap dalam kajian dan sosialisasi terhadap masyarakat.

Sebut saja Ade yang berharap masuk ke salah satu SMP yang diinginkan dan sudah dianggap aman dalam jalur Jarak antara rumah ke sekolah namun setelah adanya peraturan Domisili dinyatakan tidak bisa mendaftar karena aturan baru,tentu saja hal ini membuat kekecewaan baik bagi Ade maupun orang tuanya.

Hal ini Jelas menggambarkan kegagalan Dinas Pendidikan Kota Cimahi yang dalam melaksanakan kegiatan SPMB,belum lagi sistem yang sulit diakses serta tercatat beberapa kali mengalami masalah alias tidak jalan.Beberapa informasi informasi masyarakat melaporkan adanya kejanggalan setelah diterima disalah satu SMP yang dituju namun setelah adanya gangguan dengan berbagai alasan dari pihak Dinas pendidikan tiba-tiba dinyatakan tidak diterima disekolah yang tadinya dinyatakan diterima,bahkan ada yang sebaliknya setelah dinyatakan tidak diterima beberapa saat kemudian jadi diterima.hal ini tentu saja merugikan siswa dan orang tua siswa warga Kota Cimahi.

Saat ditemui di rumah Orang Ade di wilayah Kelurahan Citeureup,Bapak R menyatakan merasa bingung dan kecewa dengan apa yang dialami anaknya,
“Jujur saya tadinya berharap anak saya masuk ke sekolah yang berada di Kelurahan Cibabat,karena merupakan jarak paling dekan ke sekolah,namun karena aturan Domisili anak saya harus masuk ke swasta,karena jarang terdekat ke sekolah negeri yang ada di Citeureup ini sekitar 900 meter,Sementara jarak ke sekolah yang berbeda Kelurahan yaitu Kelurahan Cibabat hanya sekitar 600 meter,”Ungkapnya penuh kekecewaan.

Sorotan SPMB Kota Cimahi juga datang dari Dewan Pendidikan Kota Cimahi yang jelas-jelas membuat surat pernyataan yang isinya tidak menerima alasan klasik yang diungkapkan oleh pihak Dinas pendidikan Kota Cimahi dan menilai bahwa Dinas Pendudukan Kota Cimahi tidak Profesional dalam SPMB tahun 2025 ini.Syrat pernyataan Sikap dari Dewan Pendidikan Kota Cimahi dengan nomor surat :01/SP-DPKC/CMI/VI/2025 yang isinya diantaranya menyatakan tidak bisa menerima alasan yang terindikasi tidak profesionalnya Dinas Pendidikan Kota Cimahi serta menganggap alasan yang diungkap oleh dinas Pendidikan Kota Cimahi hanya alibi yang diulang tiap tahun.Hal ini tentu saja membuat preseden Buruk bagi rona wajah Dinas Pendidikan Kota Cimahi dan Secara umum Masyarakat menilai Dinas Pendidikan Kota Cimahi telah Gagal melaksanakan SPMB tahun 2025.

Achmad Syafei.

Cimahi,Kamis(06/07/2025)
Ketua Umum Ormas COBRA Commando Baros Ranger) Deddy Supriadi mengkritik mekanisme anyar,Dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.Menurut dia, sistem pengganti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini tidak ada bedanya dengan sistem sebelumnya yang sarat akan masalah,malah terkesan lebih banyak masalah yang timbul.

“Buktinya, SPMB 2025 kembali diwarnai oleh protes dan kecurangan, karena banyak pihak berasa bahwa sistemnya masih belum berkeadilan untuk semua,” ujar Deddy melalui keterangan tertulis pada beberapa waktu yang lalu.

Kemudian Ketua Umum Commando Baris Ranger(Cobra),Deddy menambahkan,
“Ada laporan Pengaduan dan temuan tentang SPMB tingkat SMP di Kota Cimahi,diantaranya Atas nama seseorang jan 11.30 diketahui dalam pengumuman dinyatakan tidak diterima disalah satu SMP, namun selang beberapa jam tepatnya sore hari,Klik lagi Website dan dalam pengumuman tersebut dinyatakan Lulus dan diterima , padahal nama Siswi dan tujuan sekolah sama diduga ada Oknum Dinas yang memainkan dan merubah data,bukti dokumen kami simpan. Dan masih ada 3 kasus lagi yang kami simpan atas dasar aduan masyarakat, dan ada yang sebaliknya,”Tambahnya

Deddy mengatakan setidaknya ada tiga masalah sistemik yang menyebabkan permasalahan lama terus terjadi hingga hari ini. Pertama, sistem baru ala Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah Abdul Mu’ti ini masih terjebak mengurusi soal perebutan kursi di sekolah negeri.

Deddy menyebut hal itu terjadi karena pemerintah lebih fokus mengurusi seleksi murid yang akan menduduki sekolah negeri, alih-alih memperhatikan jalan keluar untuk murid-murid yang tidak akan tertampung karena keterbatasan kuota.

Deddy memberikan perumpamaan rebutan kursi ini seperti kapasitas penumpang dalam muatan bus. “Kapasitas bus sudah jelas-jelas tidak muat, mengapa pemerintah hanya sibuk urus seleksi calon penumpang yang ingin naik bus saja?,Padahal penumpang yang tidak tertampung jauh lebih banyak” ungkapya.

Dalam konteks ini, masalah paling besar umumnya terjadi di jenjang SMP/SLP. Sebabnya, rata-rata daya tampung SMP/SLP Negeri di berbagai Kota hanya 50 persen, sementara 50 persen sisanya terpaksa harus terpental ke sekolah swasta.
Perebutan sengit inilah yang membuat kasus jual beli kursi atau okmun yang bermain akan terus terjadi. “Ini mengikuti hukum pasar supply and demand. Semakin tinggi permintaan karena barang yang langka, maka semakin tinggi harga jual,” katanya. Jika tidak dibenahi, kondisi ini berpotensi mengakibatkan tingginya angka putus sekolah di jenjang SMP dan rendahnya angka partisipasi sekolah.

Masalah sistemik kedua, Ketua Uum COBRA menilai Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 masih sangat membingungkan, terutama terkait dengan penerapan jalur penerimaan. Misalnya, pada jalur domisili tingkat SMP, yang menjadi ukuran adalah kemampuan akademik, bukan jarak tempat tinggal ke sekolah. Keanehan serupa juga ditemukan pada jalur afirmasi yang ternyata malah mengukur jarak.
Sementara jalur domisili jenjang SD yang diukur malah usia. “Pusing bukan? Saya yang mengikuti tiap tahun saja pusing, apalagi orang tua,” kata Deddy berkeluh kesah.

Terakhir, Ketua Umum Cobra menyoroti ketidakpatuhan pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur sekolah tanpa dipungut biaya di SD dan SMP. Menurut Deddy , SPMB 2025 semestinya mengatur skema pembiayaan full gratis bagi calon murid yang masuk ke sekolah swasta karena terpental dari sekolah negeri.
Sayangnya,aturan SPMB 2025 tidak tegas mewajibkan pemerintah daerah untuk membiayai anak-anak di sekolah swasta. Adapun dalam Pasal 5 Peraturan Menteri itu Kementerian hanya menyinggung bahwa pemerintah daerah boleh memberikan bantuan pendidikan.” katanya.
Lantas Deddy mengakhiri keterangannya,
“Hal ini menunjukkan rendahnya kemauan politik pemerintah dalam melindungi hak anak atas pendidikan,” pungkasnya.

Achmad Syafei