Wakil Ketua BAKN DPR RI, Amin Ak memahami keluhan Presiden Prabowo terkait tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di level 6,5. Angka tersebut jauh diatas nilai ICOR negara tetangga, seperti Singapura (3), Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam yang nilai ICOR-nya berada di kisaran 4.
Presiden menegaskan kondisi tersebut menunjukkan Indonesia perlu melakukan pembenahan struktural agar pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas dan kompetitif.
Menyikapi hal tersebut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak para pembantu presiden terutama jajaran anggota kabinet untuk menaruh perhatian serius dengan tingginya in-efisiensi dalam belanja pembangunan Indonesia. Tingginya nilai ICOR Indonesia juga diperkuat oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menilai belanja pemerintah selama ini sangat tidak efisien.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih membutuhkan modal yang jauh lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan dibanding sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara.
“ICOR yang tinggi menandakan efisiensi ekonomi kita masih rendah. Artinya, investasi yang masuk belum sepenuhnya mampu diubah menjadi output secara optimal. Ini harus menjadi alarm penting bagi pemerintah,” ujar Amin di Jakarta, Rabu (29/04/2026) yang disampaikan kepada Efendi reporter Elshinta.
Menurut Amin, persoalan ICOR tidak bisa dipandang semata-mata sebagai masalah investasi. Akar persoalannya jauh lebih luas, mulai dari kepastian regulasi, kualitas birokrasi, biaya Logistik, produktivitas tenaga kerja, hingga efektivitas belanja negara.
“Masalah kita bukan sekadar kurang modal, tetapi bagaimana modal itu dikelola menjadi produktif. Kalau tata kelola lemah, birokrasi lambat, dan kebijakan tidak konsisten, maka biaya ekonomi akan terus tinggi,” tegasnya.
Amin juga menyoroti temuan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan tersebut, BPK merangkum 685 laporan hasil pemeriksaan, terdiri atas 7 pemeriksaan keuangan, 237 pemeriksaan kinerja, dan 441 pemeriksaan kepatuhan.
Menurutnya, dominasi audit kepatuhan menunjukkan masih banyak persoalan mendasar dalam pengelolaan negara, seperti lemahnya administrasi, ketidakpatuhan terhadap aturan, pengadaan yang bermasalah, serta kualitas belanja yang belum efektif.
“Ini menegaskan bahwa tantangan ekonomi kita bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi juga kualitas tata kelola negara. Negara rajin belanja, tetapi hasilnya belum optimal,” kata legislator dari Fraksi PKS itu.
Ia menambahkan, sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga BUMN harus dibenahi secara serius. Jika tidak, anggaran besar yang digelontorkan berisiko tidak menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Program pangan harus didukung data yang akurat dan distribusi yang efisien. Pendidikan dan kesehatan harus menghasilkan SDM unggul. BUMN harus profesional dan tidak dibebani kepentingan di luar fungsi bisnisnya,” ujarnya.
Amin menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum penting untuk melakukan reformasi ekonomi secara menyeluruh. Menurutnya, laporan BPK seharusnya menjadi peta jalan untuk menutup kebocoran fiskal, meningkatkan kualitas belanja, menyederhanakan regulasi, dan memperkuat iklim investasi.
“Pemerintah harus berani menjadikan temuan-temuan BPK sebagai dasar pembenahan. Jangan sampai laporan audit hanya menjadi dokumen rutin tanpa tindak lanjut nyata,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk fokus pada tiga agenda utama, yakni menciptakan kepastian hukum dan regulasi, meningkatkan kapasitas SDM dan efisiensi birokrasi, serta membuka ruang persaingan usaha yang sehat agar modal dapat mengalir ke sektor-sektor produktif.
“Indonesia punya potensi besar. Tapi potensi saja tidak cukup. Kita butuh keberanian memperbaiki mesin ekonomi agar mampu berlari lebih cepat, lebih efisien, dan lebih adil bagi semua,” pungkasnya.
