Gempurnews.com | Banyuwangi – Tim Rusunawa Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman (DPU CKPP) Banyuwangi gelar Rapat Koordinasi Penatausahaan dan Kelembagaan Rusunawa Klatak sebagai upaya penguatan tata kelola hunian yang tertib, transparan dan berkelanjutan.

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan pengelolaan rumah susun berjalan sesuai dengan ketentuan serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini disampaikan langsung Kepala Dinas PU CKPP Banyuwangi, Cahyanto Hendri Wahyudi, S.E. melalui Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas PU CKPP Banyuwangi, Edi Purnomo, ST. MM,.

“Dengan penguatan tata kelola hunian yang tertib, transparan dan berkelanjutan, kami ingin memastikan pengelolaan rumah susun mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” Kata Edi, Rabu (29/04/2026).

Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terwujud kesamaan persepsi dalam penataan administrasi dan kelembagaan, sehingga pengelolaan rusunawa Klatak semakin efektif dan akuntabel.

“Dengan tata kelola yang baik keberadaan rusunawa dapat memberikan manfaat nyata sebagai hunian layak, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung penataan kawasan Pemukiman yang lebih teratur.” Tandasnya.

Rusunawa Klatak sendiri dibangun oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2014 dan diresmikan di tahun 2017 oleh Bupati Banyuwangi pada masa itu, Abdullah Azwar Anas.

Memiliki 198 unit dengan luas 27 m2/unit Rusunawa Klatak adalah sebuah rumah susun sederhana yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Rusunawa Klatak sendiri dulu dibangun oleh Kementrian PUPR di lahan seluas satu hektar yang disiapkan oleh pemerintah daerah, Rusunawa ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan sistem sewa.” Terangnya.

Masih Edi,” Terdiri dari lima lantai, Rusunawa Klatak memiliki 198 unit dengan luas 27 m2/unit, masing-masing unit terdiri satu kamar tidur, ruang tamu, dapur dan kamar mandi.” Imbuhnya. (*/Sgt)

NGAWI – GN,, Pemerintah Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi laksanakan kegiatan posyandu.
Posyandu untuk balita, ibu balita, dan lansia adalah layanan kesehatan masyarakat rutin bulanan untuk memantau tumbuh kembang anak (penimbangan, imunisasi, gizi) serta menjaga kesehatan lansia (cek tensi, penyakit tidak menular, penyuluhan). Tujuan utamanya menurunkan angka kematian ibu/bayi dan mewujudkan lansia mandiri.

Kegiatan ini biasanya dilaksanakan oleh kader posyandu, bidan desa, dan tenaga kesehatan puskesmas, yang difokuskan pada peningkatan kualitas hidup kelompok rentan. Kegiatan posyandu ini berlokasi di ILP Mawar Ngrendeng, pada 16 April 2026.

Kegiatan Posyandu Balita ,ibu balita dan Lansia ini merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu, anak dan masyarakat lanjut (lansia).

Posyandu menjadi wadah penting untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi balita, ibu hamil, lansia dan masyarakat umum. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh pelayanan penimbangan, imunisasi, pemberian vitamin, penyuluhan gizi, pemerian Makanan Tambahan (PMT) serta konsultasi kesehatan secara langsung.

Dengan adanya kegiatan Posyandu yang berkesinambungan, diharapkan kesehatan masyarakat Desa Ngrendeng semakin meningkat sehingga tercipta generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. ( adv / din)

NGAWI – GN,, pada bulan April 2026 , Pemerintah Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi melaksanakan Posyandu Balita dan Lansia bertempat di rumah kasun setempat. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk UKBM ( Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) yang dikelola dan diselengarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pelaksanaan Posyandu balita dan lansia bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui deteksi dini, edukasi, dan layanan kesehatan dasar. Kegiatan ini rutin dilakukan bulanan oleh kader dan puskesmas (sistem 5 langkah yaitu pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, pelayanan kesehatan) meliputi penimbangan balita, imunisasi, pemeriksaan tekanan darah/gula darah lansia, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Kegiatan posyandu tersebut berjalan dengan tertib, lancar, dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Pemerintah desa bersama kader posyandu berharap melalui kegiatan ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dapat terus meningkat, sehingga tercipta masyarakat yang sehat dan sejahtera. ( adv / din)

NGAWI – GN,, Posyandu Keswa (Kesehatan Jiwa) adalah pos pelayanan terpadu tingkat komunitas untuk mendeteksi dini, memantau, dan mendampingi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta memberikan edukasi kesehatan jiwa. Program ini mendekatkan layanan medis dan rehabilitasi berbasis masyarakat untuk mencegah pasung dan meningkatkan kualitas hidup ODGJ.
Posyandu ini bertujuan mengurangi stigma, mencegah pemasungan, dan meningkatkan kualitas hidup ODGJ melalui pendekatan kuratif, preventif, dan promotif terpadu.

Kegiatan posyandu keswa ini bertempat di rumah Hanafi Rt 001,Rw 003 Dusun Bulak, Desa Begal, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, pelaksanaan tersebut pada Selasa, 28 April 2026.
Untuk posyandu keswa ” ASEH JIWO ROGO “tersebut ada 30 orang.

Diharapkan dengan Kegiatan ini kualitas hidup ODGJ menjadi lebih baik, keluarga dan masyarakat dapat berpartisipasi dengan pro aktif serta lintas sektoral dapat bekerjasama dengan baik.
Untuk itu perlu peran serta keluarga, lintas sektoral, warga masyarakat,dalam pendampingan ODGJ sangatlah dibutuhkan. ( adv / din)

SURABAYA,– Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres jajaran melaksanakan kegiatan operasi penindakan pelanggaran (dakgar) berbasis handheld di berbagai titik wilayah hukum Polres se-Jawa Timur, Rabu (29/4/2026).

Operasi tersebut dilakukan sebagai langkah optimalisasi penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik guna menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya fatalitas akibat pelanggaran yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan, dalam kegiatan serentak tersebut jenis pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan diantaranya pengendara yang tidak menggunakan helm serta pengendara yang melawan arus karena berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

“Hasilnya, sebanyak 748 penindakan dilakukan di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Timur,” kata Kombes Pol Iwan Saktiadi.

Dirlantas Polda Jatim menambahkan, dalam pelaksanaannya petugas menggunakan perangkat telepon genggam yang telah diprogram secara khusus untuk mendukung sistem penindakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) handheld.

“Dengan teknologi ini memungkinkan petugas melakukan penindakan secara cepat, akurat, dan transparan di lapangan,” kata Kombes Iwan.

Ia mengatakan penggunaan sistem ETLE handheld diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

“Penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik ini dioptimalkan guna menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban berlalu lintas,” ujarnya.

Ditlantas Polda Jatim juga mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan mengutamakan etika berkendara demi keselamatan bersama. (*)

SIDOARJO,– Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas)Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast resmi menutup kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Public Speaking Fungsi Humas Jajaran Polda Jatim Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Sidoarjo, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan yang diikuti para Kasi Humas Polres jajaran Polda Jatim, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID ) Satker Polda Jatim, serta personel fungsi humas tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik.

Dalam sambutannya, Kombes Abast menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, dan narasumber yang telah menyukseskan rangkaian kegiatan pelatihan.

Menurutnya pelatihan selama Dua hari ini bukan sekadar agenda seremonial, namun merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM Humas Polri agar mampu menjadi komunikator publik yang kredibel, adaptif, dan responsif di tengah perkembangan arus informasi yang sangat cepat.

“Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini, saya meyakini para peserta telah mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang lebih baik dalam hal public speaking, baik dalam penyampaian informasi, penguatan narasi, maupun mengelola komunikasi publik secara profesional,” kata Kombes Pol Abast.

Ia menegaskan, tantangan fungsi Humas saat ini semakin kompleks. Perkembangan media digital, derasnya arus informasi, serta dinamika opini publik menuntut personel Humas untuk tidak hanya cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga tepat, terukur, dan bertanggung jawab.

Karena itu, Kombes Abast menekankan beberapa hal penting kepada seluruh peserta, diantaranya menguasai materi dan data sebelum menyampaikan informasi, menggunakan bahasa yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

“Kita bangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang jujur dan transparan, serta menjaga etika dan profesionalisme saat berhadapan dengan media maupun masyarakat,” tutur Kombes Abast.

Ia berharap seluruh ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan secara nyata di satuan kerja masing-masing.

“Jadilah Humas Polri yang mampu menjadi jembatan informasi antara institusi dan masyarakat, sekaligus menjaga citra dan kepercayaan publik terhadap Polri,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kabid Humas Polda Jatim juga menyampaikan terima kasih kepada narasumber dari Suara Surabaya Media yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar teknik komunikasi publik yang efektif.

“Dengan berakhirnya pelatihan ini, diharapkan jajaran humas Polda Jatim semakin siap menghadapi tantangan komunikasi modern serta mampu menyampaikan informasi kepolisian secara profesional, humanis, dan dipercaya masyarakat,” pungkas Kombes Abast. (*)

PROBOLINGGO,
Setelah pelaksanaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Hj. Dwi Lasmi Sinta, SE, memberikan keterangan pers terkait hasil kegiatan tersebut.

Dalam kesempatannya, ia menegaskan bahwa rekomendasi yang disusun oleh DPRD bersifat menyeluruh, tidak hanya melihat per OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara terpisah.
I
“Rekomendasi yang kita hasilkan ini sifatnya menyeluruh Memang tadi dalam pembahasan disampaikan per OPD, namun kita harapkan semua rekomendasi DPRD ini akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota secara utuh. Ini adalah hasil kerja keras kami, mulai dari Komisi, Panitia Khusus (Pansus), yang bekerja sama dengan seluruh OPD terkait,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua DPRD menyampaikan bahwa DPRD tidak hanya menyerahkan rekomendasi, tetapi juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaannya.

“Kedepan kami harapkan seluruh isi rekomendasi ini benar-benar dilaksanakan. Dan untuk memastikannya, kami akan mengawal progres pelaksanaannya melalui masing-masing Komisi yang ada di DPRD,” tegasnya.

Soroti Kasus Lahan RTH yang Dibangun KMT

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Dwi Lasmi Sinta juga menyoroti permasalahan terkait lahan yang seharusnya menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), namun justru dibangun menjadi KMT.

“Kemudian mengenai lahannya, yang tadinya direncanakan sebagai RTH, akhirnya dibangun dengan konsep KMT. Kita tahu bahwa aturan untuk KMT itu mewajibkan adanya area luas minimal, misalnya 800 meter persegi. Nah, ini menjadi perhatian kita karena di Kota Probolinggo sendiri, mencari lahan yang luas itu memang cukup sulit, apalagi dibandingkan dengan kota-kota lain yang juga mengalami kesulitan serupa,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan ini muncul karena adanya kekurangan dalam koordinasi antari instansi sebelumnya.

“Masalahnya ini kan karena memang tidak ada koordinasi yang baik dengan kami. Kami baru tahu kalau bangunan itu sudah berdiri. Informasinya, kerjasama pembangunan itu hanya dilakukan antara pihak Kodim dengan Pemerintah Kota saja, tanpa melibatkan DPRD sejak awal. Akhirnya dari situ lah muncul rekomendasi kita untuk menindaklanjuti hal ini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan kajian mendalam terkait regulasi yang berlaku.

“Nah, sekarang kita akan mencari jalan keluar dan mengkaji lebih dalam bagaimana sebenarnya aturan dan peraturan yang berlaku mengenai hal ini, agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada,” pungkasnya

LUMAJANG, 28 April 2026 , Gempur News.

Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang berhasil menangkap seorang pengedar narkoba di lingkungan Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Lumajang, pada Senin sore (27/4/2026).

Identitas Pelaku
Tersangka berinisial MS (41), warga Desa Banyuputih Lor, Kecamatan Randuagung. Ia bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan pekerja kontraktor yang sedang melaksanakan proyek renovasi aula di lokasi tersebut.

Barang Bukti
Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa:

• 3,36 gram sabu-sabu
• 1,30 gram ganja
• 1 unit timbangan elektrik
• Plastik klip
• Uang tunai Rp 750 ribu
• 2 unit handphone
• 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit

Proses Hukum
Tersangka kini ditahan di Mapolres Lumajang dan dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Penyidik masih mendalami asal-usul barang haram dan jaringan peredarannya.

Keterangan Pihak Terkait

• Kasi Humas Polres Lumajang, Ipda Suprapto: Menjelaskan bahwa saat penangkapan, ada 2 orang pegawai Dindikbud (petugas aula dan kebersihan) yang ikut diamankan untuk tes urine. Namun hasilnya negatif dan mereka sudah dipulangkan. “Yang positif dan ditetapkan tersangka hanya pekerja kontraktor dari luar,” tegasnya.
• PLT Kepala Dindikbud Lumajang, Patria Dwi Hastiadi: Membenarkan kejadian dan menegaskan bahwa pelaku bukan staf dinas, melainkan pihak ketiga yang sedang bekerja di lokasi.(Jo/ Tim).