CIMAHI,Senin(02/03/2026)
Inovasi layanan kesehatan berbasis digital di Kota Cimahi menuai apresiasi. Sebanyak 12 Fasilitas Kesehatan (Faskes) di kota ini resmi menerima Penghargaan “Transformasi Digital” dari BPJS Kesehatan Cabang Cimahi atas dedikasi mereka dalam memodernisasi pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam sebuah acara yang digelar di Hotel Neo Kota Baru Parahyangan, Senin (2/3/2026). Penghargaan ini tak hanya sekadar seremoni, melainkan bukti nyata bahwa dunia kesehatan di Cimahi mulai bertransformasi mengikuti arus digitalisasi.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, yang hadir langsung dalam acara tersebut menyampaikan rasa bangganya. Ia menilai capaian ini menjadi motivasi bagi fasilitas kesehatan lainnya untuk segera berbenah.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbolis, tapi sebuah penyemangat bagi seluruh tenaga kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat,” ujar Adhitia di hadapan para penerima penghargaan.

Transformasi digital yang dimaksud mencakup berbagai inovasi, mulai dari sistem antrean online, integrasi rekam medis elektronik, hingga administasi berbasis digital. Sistem ini dinilai mampu memangkas waktu tunggu pasien dan membuat alur pelayanan lebih tertib.

Menariknya, penerapan teknologi ini dilakukan secara bertahap dengan sistem penilaian bintang satu hingga bintang tujuh. Hasilnya, pemanfaatan layanan digital di Kota Cimahi kini telah melampaui angka 50 persen—sebuah indikator bahwa masyarakat mulai merasakan langsung manfaat dari efisiensi layanan kesehatan.

“Dengan sistem yang terintegrasi, tenaga medis bisa lebih fokus pada kualitas layanan. Masyarakat pun merasakan kemudahan dan transparansi,” tambah Adhitia.

Penghargaan diberikan kepada dua kategori utama, yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Untuk kategori FKTP, enam penerima penghargaan adalah:

1. Puskesmas Leuwigajah
2. Puskesmas Cimahi Utara
3. Klinik Aulia Sehat
4. Klinik Nayaka Husada 3
5. Praktek Dokter Mirda
6. Praktek Dokter Gigi Zuniati

Sementara itu, untuk kategori FKRTL, penghargaan diraih oleh:

1. RS Kasih Bunda
2. RS Mitra Anugerah Lestari
3. Klinik Utama Amanah 2
4. RSUD Cibabat
5. RS Avisena
6. RS Gigi dan Mulut Unjani

Dengan adanya penghargaan ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap transformasi digital tidak berhenti di sini. Ke depan, layanan kesehatan modern yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat diharapkan bisa menjadi standar baru di seluruh fasilitas kesehatan di Kota Cimahi.

Achmad Syafei

Cimahi,Rabu(04/03/2026)
Pemerintah Kota Cimahi kembali menyalurkan bantuan pangan murah lewat program unggulan bertajuk Sibesti atau Siapkan Beras untuk Masyarakat Cimahi. Lewat program ini, warga kurang mampu bisa mendapatkan paket beras dan minyak goreng dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.

“Sibesti ini khusus untuk masyarakat kurang mampu. Tujuannya jelas, meringankan beban ekonomi mereka di tengah situasi sekarang,” ujarnya saat ditemui di Kelurahan Utama.

Ia menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Menurutnya, program seperti ini harus terus berlanjut sebagai wujud hadirnya pemerintah di tengah warganya.

Ngatiyana menyebut, harga beras di pasaran saat ini masih cukup stabil, dengan kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram untuk kualitas premium. Meski baru menyasar beras dan minyak goreng, Wali Kota berharap ke depan ada tambahan bahan pokok lain seperti tepung atau gula.

“Mudah-mudahan komoditasnya bisa bertambah. Tapi untuk sekarang, fokus kami di beras dan minyak dulu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi, Hella Haeran, menjelaskan bahwa Sibesti berlangsung rutin di 15 kelurahan. Penyaluran dilakukan berdasarkan usulan dari wilayah masing-masing.

“Jumlahnya tergantung permintaan. Bulog menyiapkan stok, kelurahan yang menentukan warganya yang berhak,” jelas Hella.

Pada periode ini, paket yang disalurkan berisi 5 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng seharga Rp86.400 per paket—lebih murah dari HET yang ditetapkan pemerintah.

Untuk rencana penambahan komoditas seperti tepung terigu, Hella mengaku masih menunggu ketersediaan stok dari Bulog. Namun ia memastikan, penyaluran beras tetap berjalan rutin setiap bulan.

Hingga saat ini, sekitar 8.000 warga di 15 kelurahan tercatat sebagai penerima manfaat program Sibesti.

Achmad Syafei

Cimahi,Selasa(03/03/2026)
Suasana khidmat menyelimuti Masjid Jami Al-Hikmah, Jalan Kolmas RW 14, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, Selasa (3/3/2026).

Safari Ramadhan Pemerintah Kota Cimahi kali ini terasa istimewa karena bertepatan dengan fenomena gerhana bulan yang menghiasi langit malam.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, hadir langsung dan menyerahkan bantuan tunai kepada pengurus masjid serta masyarakat yang membutuhkan.

Ia didampingi Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widiatmoko, Anggota DPRD H. Endang Sahri, jajaran OPD, perwakilan Bank BJB, Baznas Kota Cimahi, serta Lurah Cipageran dan tamu undangan lainnya.

Rangkaian acara diawali pembukaan oleh Ketua Panitia, Ustaz Dedy, yang menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Wali Kota beserta rombongan. Selain bantuan dari pemerintah dan Bank BJB, Baznas Kota Cimahi juga turut menyerahkan bantuan bagi pengurus Masjid Jami Al-Hikmah.

Tausiah disampaikan oleh Ustaz Muhamad Hariri dengan gaya khas penuh humor namun sarat makna. Di sela ceramahnya, ia sempat berkelakar mengingatkan jamaah untuk tidak lupa menikmati kuliner khas seperti misro, combro, hingga dodol Garut. Namun di balik canda, terselip pesan mendalam tentang makna lapar dan empati.

“Kalau kita lapar karena berpuasa, itu karena tidak boleh makan. Tapi ada saudara kita yang lapar karena memang tidak ada yang bisa dimakan,” ungkap K.H.,Hariri dalam ceramahnya,Lanjut Ustad Hariri mengajak jamaah merenungi makna solidaritas sosial di bulan suci.

Ia juga mengingatkan pentingnya memahami esensi ibadah, termasuk salat tarawih dan takbiran. Menurutnya, takbiran adalah ungkapan syukur dan rahmat, bukan sekadar perayaan hura-hura.

Zakat fitrah pun ditekankan sebagai kewajiban yang hendaknya ditunaikan sebelum Hari Raya.

Dalam sambutannya, Adhitia Yudistira menyampaikan bahwa Safari Ramadhan menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menghadirkan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat.

“Safari Ramadhan ini adalah ikhtiar kami berkeliling ke setiap kelurahan. Kami hanya memohon doa agar kepemimpinan Wali Kota Ngatiyana dan saya diberikan kelancaran dalam menjalankan program untuk membantu masyarakat Kota Cimahi,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan komitmen menjadikan Cimahi sebagai kota agamis. “Cimahi agamis adalah Cimahi yang tetap berada di jalur yang benar. Dengan doa dan dukungan masyarakat, insyaallah kita wujudkan bersama,” tutupnya.

Achmad Syafei.

Cimahi,Rabu(04/03/2026)
Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi Terpantau Khidmat, Rabu (4/3/2026), Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, mewakili Wali Kota Cimahi Ngatiyana, menghadiri Rapat Paripurna dan Dialog Penyampaian serta Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap tiga prakarsa DPRD.

Rapat dihadiri Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiatmoko beserta 24 anggota DPRD dari total 45 anggota, unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dibuka dengan Pembacaan Doa
Dalam sambutannya, Wahyu Widiatmoko menyampaikan bahwa dari 45 anggota DPRD, sebanyak 24 anggota telah hadir sehingga kuorum terpenuhi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna resmi dibuka.

Sebelum memasuki agenda utama, pimpinan sidang mengajak seluruh hadirin mendoakan almarhum Tri Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-6, yang wafat pada 1 Maret 2026. Kepergian tokoh militer dan negarawan tersebut disebut sebagai kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Doa bersama dipanjatkan agar almarhum diampuni segala khilaf dan diterima amal ibadahnya.

Tiga Raperda Prakarsa DPRD Kota Cimahi,
Agenda utama rapat adalah penyampaian dan penjelasan Bapemperda terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa DPRD Kota Cimahi :

1. Raperda tentang Rencana Aksi Ketahanan Keluarga
2. Raperda tentang Rencana Aksi Pencegahan Konflik Sosial
3. Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani

Juru Bicara Bapemperda, Ayis menjelaskan bahwa ketiga raperda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Menurutnya, ketahanan keluarga menjadi fondasi pembangunan manusia seutuhnya. Karena itu, diperlukan regulasi yang memuat arah kebijakan, strategi, serta fokus kegiatan prioritas agar program lintas sektor dapat terintegrasi dan terukur.

Sementara itu, raperda pencegahan konflik sosial dinilai penting sebagai respons atas dinamika sosial, ketimpangan pembangunan, dan potensi gesekan sosial. Regulasi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem deteksi dini, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta langkah penanganan konflik yang terstruktur.

Adapun raperda pemberdayaan dan perlindungan petani diarahkan untuk memperkuat posisi petani yang selama ini masih lemah dalam hal kepemilikan lahan, akses permodalan, sarana produksi, hingga pemasaran. Payung hukum ini diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku sektor pertanian di Kota Cimahi.

Pihak Eksekutif menyambut Positif Prakarsa Legislasi,
Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, menegaskan bahwa rapat paripurna merupakan wadah resmi DPRD dalam menyampaikan dan memaparkan rancangan peraturan daerah sebagai wujud nyata fungsi legislasi dan transparansi.

Ia menyampaikan apresiasi atas tiga prakarsa tersebut yang dinilai selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Terkait raperda pemberdayaan petani, Adhitia menilai meski Cimahi dikenal sebagai wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan pertanian, keberadaan petani tetap memiliki nilai strategis bagi ketahanan pangan lokal dan pelestarian lingkungan. Regulasi ini menjadi bentuk keberpihakan terhadap kemandirian sektor pertanian.

Pada raperda ketahanan keluarga, ia menekankan pentingnya penguatan institusi keluarga di tengah tantangan sosial, tekanan ekonomi, dan dampak digitalisasi. Dengan regulasi yang sistematis, program lintas perangkat daerah dapat terintegrasi demi mencegah persoalan sosial sejak dini.

Sementara itu, raperda pencegahan konflik sosial dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas wilayah. Menurutnya, kota yang aman dan harmonis tidak lahir secara kebetulan, melainkan melalui perencanaan matang, deteksi dini, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen membahas ketiga raperda ini secara konstruktif dan komprehensif bersama DPRD dengan menjunjung prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta kepentingan terbaik bagi masyarakat,” Tandasnya.

Achmad Syafei