Cimahi,Rabu(18/02/2026)
Pemerintah Kota Cimahi beberapa waktu yang lalu menyampaikan laporan resmi penghimpunan dan pendistribusian Donasi Cimahi Mantap Peduli Bencana pada apel pagi di lapangan apel Pemkot Cimahi, Senin (9/2/2026), sebagai bentuk transparansi sekaligus wujud solidaritas untuk korban banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera. Berangkat dari kepedulian tersebut, Pemerintah Kota Cimahi membuka rekening khusus di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Kota Cimahi atas nama Donasi Cimahi Mantap Peduli Bencana yang kemudian menjadi wadah utama partisipasi publik.

Selama enam minggu masa penggalangan, dukungan mengalir dari beragam pihak, mulai dari para ASN Kota Cimahi, PMI Kota Cimahi, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Cimahi, Dekopinda Kota Cimahi, satuan pendidikan, anggota PUK SP TSK SPSI PT. Kahatex, hingga berbagai individu, lembaga, komunitas, dan instansi lain. Semangat kebersamaan tersebut berhasil menghimpun dana sebesar Rp458.948.027, menggambarkan kepedulian warga Cimahi dalam membantu masyarakat di daerah terdampak.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan komitmen pemerintah dan masyarakat Cimahi dalam membantu sesama. “Bantuan ini merupakan hasil sinergi dan kepedulian bersama, sebagai bentuk empati kepada saudara-saudara kita di Sumatra yang sedang menghadapi bencana. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban serta membantu mempercepat proses pemulihan,” ungkapnya.

Dana yang telah terhimpun didistribusikan melalui transfer resmi dari Rekening BJB Cabang Cimahi ke sejumlah rekening lembaga penanganan bencana di wilayah yang terkena dampak, yaitu Bank Aceh Syariah atas nama Satgas Bencana Baitul Mal Aceh untuk Provinsi Aceh, Bank Sumut atas nama Posko Bencana Banjir Provinsi Sumatera Utara, serta Bank Nagari atas nama RKUD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kepedulian Pemerintah Kota Cimahi tidak berhenti pada masyarakat di luar daerah, tetapi juga menjangkau delapan ASN Kota Cimahi yang terkena dampak bencana. Penyaluran bantuan kepada ASN ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkot Cimahi dalam memastikan perlindungan tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi aparatur yang turut menjadi bagian dari pelayanan publik.

Melalui rangkaian kegiatan ini, gerakan Cimahi Mantap Peduli Bencana tidak hanya memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun solidaritas, tetapi juga menunjukkan nilai gotong royong yang hidup di tengah masyarakat. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban para korban serta menjadi pengingat bahwa dalam menghadapi bencana, kepedulian dan kebersamaan adalah fondasi paling kokoh untuk bangkit kembali.

Achmad Syafei

CIMAHI,Rabu(18/02/2026)
Pemerintah Kota Cimahi meresmikan perubahan nama dua ruas jalan, yakni Jalan Jati Serut menjadi Jalan Soedarna Tresna Manggala dan Jalan Aruman menjadi Jalan Dann Sugandha, Rabu (18/2/2026). Peresmian dilaksanakan di Food Court Citra Cihanjuang dan dihadiri oleh Forkopimda, Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko, Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Cimahi Hendra Gunawan, Kepala Dinas di lingkungan pemerintah Kota Cimahi, instansi vertikal dari BPN dan BPS, pejabat dari Biro Otda Provinsi Jawa Barat, tokoh masyarakat, serta perwakilan keluarga kedua tokoh.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa penetapan nama jalan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi atas jasa para tokoh yang telah berkontribusi bagi pembangunan daerah dan masyarakat.
“Penamaan jalan ini bukan sekadar perubahan administratif. Ini adalah bentuk penghargaan atas pengabdian dan keteladanan para tokoh yang telah memberikan kontribusi nyata bagi Cimahi dan Jawa Barat,” ujar Ngatiyana.
Ia menjelaskan, proses penetapan nama jalan telah melalui tahapan panjang selama kurang lebih delapan bulan, mulai dari pengkajian, verifikasi, hingga penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Cimahi mengacu pada Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagai dasar hukum dalam proses tersebut.
Menurut Ngatiyana, Jalan Soedarna Tresna Manggala diambil dari nama tokoh yang pernah menjabat sebagai Kepala Pemerintahan (Kotip) Cimahi sebelum menjadi kota otonom dan kemudian mengemban amanah sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Sementara Jalan Dann Sugandha diabadikan untuk mengenang sosok yang juga memiliki kontribusi besar dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Nama jalan adalah identitas sekaligus penanda sejarah. Ketika masyarakat melintasinya, kita ingin nilai pengabdian dan semangat juang para tokoh tersebut tetap hidup dan menjadi inspirasi generasi penerus,” katanya.

Peresmian ini juga merupakan tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Forum Pemuda Dinamika Abdi Rakyat (FOPDAR) Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi menilai aspirasi tersebut sebagai bagian dari partisipasi publik dalam menjaga memori kolektif daerah.
Ngatiyana memastikan, perubahan nama jalan tidak akan mengganggu hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik. Pemerintah telah menyiapkan langkah teknis untuk penyesuaian administrasi kependudukan dan sinkronisasi data lintas perangkat daerah agar proses transisi berjalan tertib dan tidak menyulitkan warga.
“Kami pastikan pelayanan tetap berjalan normal. Penyesuaian data dilakukan secara terintegrasi sehingga masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan bahwa kebijakan penamaan jalan ke depan akan terus mempertimbangkan aspek historis, nilai keteladanan, serta kontribusi nyata bagi Kota Cimahi. Pemerintah juga membuka ruang kajian terhadap tokoh-tokoh lain yang dinilai layak untuk diabadikan sebagai bagian dari identitas kota.
Peresmian dua nama jalan ini diharapkan tidak hanya memperkuat identitas ruang kota, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pembangunan Cimahi bertumpu pada sejarah panjang pengabdian para pendahulunya. Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga sarat makna dan nilai sejarah.

Achmad Syafei

Cimahi,Rabu(18/02/2026)
Dalam ​Proyek normalisasi sungai di kawasan Cigugur,Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, kini menuai polemik serius terkait dugaan menguapnya anggaran sekitar 400 juta rupiah.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi diduga kuat melakukan mal-adminstrasi setelah dana pembayaran non-fisik bagi warga terdampak senilai lebih dari Rp400 juta raib tidak jelas keberafaannya,tanpa dasar hukum yang jelas.
​Anton Sugianto, selaku kuasa dari warga terdampak, mengungkapkan kekecewaannya atas sikap bungkam pihak DPKP.
Menurut Anton, pada awalnya terdapat kesepakatan pembayaran yang mencakup aspek fisik dan non-fisik. Namun, saat realisasi pembayaran, komponen non-fisik yang menjadi hak warga justru tidak dibayarkan.

​”Tanah warga sudah diserahkan untuk kepentingan negara, namun hak mereka justru dikebiri.Diduga ada dana senilai 400 juta lebih untuk kompensasi non-fisik yang tiba-tiba “Menguap” tanpa alasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan oleh DPKP Cimahi,” tegas Anton Sugianto dalam keterangan persnya.
Terakhir Anton Sugiono yang lebih akrab di sapa kang Anton Jeprut sebagai kuasa warga melakukan upaya dengan melaporkan DPKP Kota Cimahi ke Ombudsman Perwakilan Jawabarat.

AS