SURABAYA – Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum) Polda Jatim, bersama Polres jajaran berhasil mengungkap tindak pidana Curanmor (pencurian kendaraan bermotor) selama 10 hari sejak 9 sampai 20 Maret 2023.

Polisi berhasil mengungkap total 408 kasus, dan 259 kasus berhasil diungkap dengan jumlah tersangka yang diamankan 158 orang. Barang bukti Ranmor yang diamankan untuk R2 yang diungkap 124 unit sedangkan R4 sebanyak 4 unit.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr Toni Harmanto,M.H mengatakan, kasus pencurian kendaraan bermotor beberapa tahun belakangan memang masih menjadi trend indeks.

Untuk itu Ditreskrimum dan jajaran Kasat Reserse saya perintahkan untuk membuat target dan alhamdulillah bisa terjawab dalam 10 hari kegiatan.

Modus operandi yang dilakukan para tersangka rata rata mereka merusak rumah dan membuka motor dengan menggunakan kunci later (T).

Sedangkan kasus menonjol dari Polres Malang ungkap 33 TKP dengan 5 TSK, Polres Banyuwangi ungkap 24 TKP dengan 2 TSK dan Polres Bojonegoro ungkap 21 TKP dengan 3 TSK.

“Jumlah TSK selama 10 hari sebanyak 158 orang kemudian yang residivis separoh nya. Jumlah BB ranmor yang disita 128 unit terdiri dari 124 roda dua dan 4 roda empat,” kata Irjen Pol Toni Harmanto.

Pihak Polda Jatim juga menghadirkan para pemilik yang telah menjadi korban kehilangan kendaraan bermotor yang kini telah ditemukan oleh Polisi.

“Hari ini juga dihadirkan para pemilik yang hilang dan bisa diserahkan kepada pemilik kendaraan,”ujar Kapolda Jatim.

Sementara itu salah satu korban Bernama Yunus, warga Sukun Malang mengucapkan terima kasih kepada Polda Jatim yang telah menemukan mobil pick up miliknya yang hilang selama 2 tahun sejak tahun 2021 lalu.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda dan jajaran yang telah menemukan dan mengembalikan mobil pick up saya,” kata Yunus, warga Malang.

Yunus, menjelaskan waktu kejadian mobil pick up miliknya sedang terparkir di belakang rumah seperti biasa. Dan berpuluh puluh tahun aman meski di parkir di belakang rumah.

“Biasanya aman mungkin pas apes saja waktu itu, biasanya pick up saya gunakan untuk antar pot kebetulan saya punya usaha,” jelas dia.

Selain itu, Polda Jawa Timur juga telah mengembalikan sepeda motor milik mahasiswi di Surabaya. Sepeda motor milik Elisabet Sekar, warga asli Timika yang kuliah disalah satu perguruan tinggi di surabaya mengungkapkan, bahwa sepeda motor miliknya hilang sejak bulan Oktober 2022 lalu.

“Saya tidak menyangka bahwa sepeda motor saya yang hilang sejak Oktober 2022 lalu, akhirnya bisa ditemukan dan dikembalikan oleh pihak kepolisian. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kapolda Jatim,” ungkap mahasiswi semester 6 tersebut.

Ia menjelaskan, waktu itu sepeda motor miliknya terparkir disebuah cafe. Baru diketahui setelah melihat rekaman CCTV bahwa sepedanya hilang dan langsung melaporkan ke Polsek Rungkut. (Humas)

SURABAYA – Pemerintah Kota Probolinggo kembali meraih penghargaan tingkat regional. Kali ini penghargaan tersebut diberikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah tersebut telah melakukan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 pada Pemerintah Daerah di Jawa Timur.

Menerima Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, Pemerintah Kota Probolinggo masuk lima besar nilai tertinggi di Jawa Timur dengan nilai 83.23 dengan kategori B dan berada di zona hijau. Kota Mangga dan Anggur ini berada di urutan keempat setelah Kabupaten Ngawi dengan nilai 85,36 di peringkat pertama, Kabupaten Sidoarjo di peringkat kedua dengan nilai 84,46, peringkat ketiga diduduki oleh Kabupaten Kediri dengan nilai 84,15.

Acara penyampaian piagam penghargaan tersebut dilaksanakan pada Senin (20/3) di Kantor Ombudsman Perwakilan Jatim di Ngagel Surabaya. Staf Ahlis Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Agus Hartadi hadir dalam acara tersebut.

Agus Muttaqin Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur menyampaikan bahwa penilaian tersebut dilaksanakan pada rentang Agustus – November 2022 pada 38 Kota/Kabupaten. “Terdapat beberapa perangkat daerah yang menjadi objek penilaian di masing-masing instansi daerah tersebut di antaranya Dinas Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan puskesmas,” ujarnya.

Dilanjutkan oleh Agus bahwa ruang lingkup penilaian meliputi kepatuhan pelayanan publik terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009. Penilaian ini dilakukan tanpa adanya pihak ketiga agar capaian penilaian yang obyektif, transparan, dan dapat dipertangggung jawabkan. Pendekatan kuantitatif menjadi cara pengolahan data yang telah mereka dapatkan melalui pengumpulan data dari masing-masing instansi.

“Hasil penilaian pada tahun 2022 ini mengalami fluktuasi dengan kecenderungan ada perbaikan. Pemerintah Daerah yang mendapatkan zona hijau mengalami kenaikan. Di tahun 2021 hanya ada 9 pemda, dan di 2022 ini sudah meningkat 15 pemda. Dan pemda yang sebelumnya di zona merah sudah meningkat ke zona kuning, saya harap pemda yang sudah zona hijau mempertahankan pencapaiannya,” jelas Agus.

Agus Hartadi memberikan tanggapan atas capaian yang diterima oleh Pemkot Probolinggo. Agus berkata bahwa dengan capaian ini menjadi dorongan motivasi ke depannya untuk memperbaiki pelayanan publik. “Kami juga tidak berhenti untuk terus memberikan arahan kepada perangkat daerah untuk memberikan pelayanan publik terbaik. Karena sebagai manusia juga tidak luput dari kesalahan, ke depannya kami akan berkomitmen akan merusaha memperbaiki pelayanan publik kami,” ungkapnya.

Diketahui ada empat dimensi penilaian yakni input, proses, ouput, dan pengaduan. Di Kota Probolinggo sendiri enam perangkat daerah yang dinilai antara lain Puskemas Kedopok, Puskesmas Jati, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.