Home Blog Page 1104

Curhat Kamtibmas Polsek Batu Aji, Tampung Aspirasi Masyarakat

Gempur News.com
-
0
Curhat Kamtibmas Polsek Batu Aji, Tampung Aspirasi Masyarakat

Batam, gempurnews.com – Polsek Batu Aji bersama Satbinmas Polresta Barelang menggelar Program Curhat Kamtibmas dengan masyarakat kecamatan Batu Aji bertempat di Cafe Sunbread ruko cipta niaga Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam, Jumat(03/03/2023) sekitar pukul 09.00 wib.

Kegiatan di hadiri oleh Kapolsek Batu Aji Kompol Restia Octane Guchy S.E.,S.I.K., Sekcam Batu Aji Bapak Anwarudin,S.E., Ketua LAM Batu Aji Datuk Idham, Wakapolsek Batu Aji, Kanit Samapta Polsek Batu Aji, Kanit Intelkam Polsek Batu Aji, Kanit Binmas Polsek Batu Aji, Lurah se-Kec. Batu Aji, Bhabinkamtibmas Polsek Batu Aji, Babinsa se-Kec. Batu Aji, Pra Binmas, perwakilan Ketua RT dan Ketua RW se-Kec. Batu Aji, Perwakilan Toga dan Tomas se-Kec. Batu Aji.

Dalam Kegiatan Curhat Kamtibmas Polsek Batu Aji, Kapolsek Batu Aji langsung bersilaturahmi dengan tomas, toga, toda dan masyarakat Kec. Batu Aji, mengucapkan Terima kasih kepada tamu undangan yang berkenan hadir dalam kegiatan Curhat Masyarakat Kec. Batu Aji oleh Polsek Batu Aji Polresta Barelang.

Kegiatan ini merupakan program Kapolresta Barelang dan juga merupakan Program Kapolri guna mempererat silaturahmi dengan masyarakat, dalam rangka memelihara Siskamtibmas.

Kapolresta Barelang melalui Kapolsek Batu Aji Kompol Restia Octane Guchy,S.E.,S.I.K., mengatakan Kegiatan Curhat Kamtibmas selain memper-erat silaturahmi dengan Masyarakat Kecamatan Batu Aji, ” diharapkan Bapak-Ibu juga memberikan informasi maupun pertanyaan kepada Kepolisian guna kami tanggapi, saya yakin Bhabinkamtibmas kami yang bertugas sudah bekerja maksimal, tapi manakala ada permasalahan yang belum selesai silahkan di sampaikan”ucap beliau.

“Melalui Curhat Kamtibmas ini Polresta Barelang khususnya Polsek Batu Aji membutuhkan saran maupun pendapat dari masyarakat Kec. Batu Aji, guna meningkatkan keberhasilan kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat Kecamatan Batu Aji.”tambah Kapolsek Batu Aji

Kemudian dilakukan Sesi Curhat atau Tanya Jawab dari masyarakat terkait permasalahan-permasalahan kamtibmas yang ada diwilayah Kec. Batu Aji seperti masih tingginya angka curanmor diwilayah Kec. Batu Aji, limbah B3 yang dibuang sembarangan dan gangguan-gangguan kamtibmas yang ada diwilayah Kec. Batu Aji.

Sesuai harapan para tokoh masyarakat, Kapolsek Batu Aji Kompol Guchy berjanji akan menindaklanjuti keluhan-keluhan tokoh masyarakat dan akan kembali mengadakan kegiatan curhat kamtibmas bersinergi dengan Camat Batu Aji dan Danramil 02 Batam Barat, untuk bersama-sama mencari solusi masalah kamtibmas yang ada diwilayah hukum Polsek Batu Aji, terutama tahun 2023 sudah memasuki tahun politik.

“Sehubungan kita akan menghadapi tahun politik 2023 dan tahun 2024, mohon para tokoh untuk mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondusifitas khususnya di Kec. Batu Aji” pesan beliau.

“Terimakasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, berikutnya akan kita jadwalkan kembali kegiatan curhat kamtibmas ini, sehingga bersama-sama kita dapat mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kec. Batu Aji, kami Polsek Batu Aji tidak bisa menjaga kamtibmas di Kec. Batu Aji tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian” tutup beliau

Sekitar pukul 11.15 kegiatan selesai dilaksanakan dalam keadaan kondusif dan diakhiri dengan sesi foto bersama.

(Gst)

DPRD Barut Gelar RDP. Mengenai Sekdes Diberhentikan Kades

-
0
DPRD Barut Gelar RDP. Mengenai Sekdes Diberhentikan Kades

BARITO UTARA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara, setelah melangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai penetapan Harga Eceran Gas LPG. DPRD kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lagi, mengenai pemberhentikan Sekertaris Desa Datai Nirui km. 55 eks tranmigrasi, bertempat di ruang rapat DPRD Barito Utara, Kamis siang (2/3/2023) kemarin.

Pergelaran RDP itu, dihadiri Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekda Barito Utara. Camat Teweh Tengah, Jati Prayogo. Lurah Melayu, Kades Datai Nirui, Naek Marusha, Sekdes, Hartati dan undangan lainnya.

Saat rapat dengar pendapat berlangsung digelar, dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Sastra Jaya didampingi Ketua DPRD dan Wakil Ketua I bersama enam anggota Dewan dari Masing- masing Komisi I, II dan Komisi III.

Rapat berjalan selama empat jam, dari jam dua siang hingga jam lima sore, dari awal pembukaan rapat tentang Kades datai Nirui memberhentikan Sekdesnya, hingga pertanyaan dari DPRD dan jawaban untuk Kades serta penjelasan- penjelasan dari eksekutif, maka rapat tersebut mendapat kesimpulan sebagai berikut.

Bahwa DPRD Barito Utara, meminta permasalahan antara Kades Datai Nirui dengan Sekdesnya, bisa diselesaikan secara kekeluargaan, apabila permasalahan sebagaimana yang tertera pada poin pertàma diatas tidak bisa disepakati, maka pihak Pemkab Barito Utara akan menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.  (SS)

Wakil Ketua sebagai ketua Bapilu 2024 Mayjen (purn) TNI Sumiharjo Pakpahan memenangkan pemilu perlu adanya penguatan infrastruktur partai.

-
0
Wakil Ketua sebagai ketua Bapilu 2024 Mayjen (purn) TNI Sumiharjo Pakpahan memenangkan pemilu perlu adanya penguatan infrastruktur partai.

Unkapan tersebut dikatakan usai menghadiri rapat koordinasi nasional (RAKORNAS) partai Hanura yang bertempat di Gedung Merdeka Bandung,Jl. Asia Afrika No.65, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.Kamis,02/03/2023.

Kegiatan Rakornas ini adalah salah satu kegiatan kita untuk duduk bersama satu hati satu tekad untuk memenangkan pemilu 2024 nanti.

Dalam kontestasi politik segala sesuatu nya perlu adanya rencana dan strategi bagaimana supaya kita menang dalam pertarungan tersebut,maka dari itu perlu adanya rancangan pembicaraan untuk penguatan infrastruktur partai.

“Tentunya kita perlu rencanakan untuk penguatan infrastruktur kepartaian, kita kuatkan struktural partai mulai dari ranting ranting partai dibawah,karena ranting partai ibarat akar rumput yang bisa mengakar kesana kemari untuk meraih suara,”jelasnya.

Sehinga pembinaan kepada para anak ranting sangat perlu kita lakukan supaya ketika menghadapi sistem pemilu,apapun mekanisme yang diterapkan,apakah itu proporsional tertutup atau proporsional terbuka,para anak ranting dan pengurus partai sedikitnya bisa menerapkan strategi untuk mensosialisasikan juga menaikan elektabilitas dan popularitas partai Hanura,tegas Waketum.

Dan saya sebagai ketua bapilu yang bertanggung jawab dan akan berusaha melaksanakan sebuah kegiatan dalam rangka menaikkan elektabilitas dan popularitas partai sehingga kami memenangkan partai Hanura di 2024.

Andri

*

DPRD Barut Gelar RDP Bersama Pemda, Agen dan Pangkalan LPG

Gempur News.com
-
0
DPRD Barut Gelar RDP Bersama Pemda, Agen dan Pangkalan LPG

BARITO UTARA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Daerah dan perwakilan Pertamina Kalselteng serta Agen dan pemilik pangkalan LPG, yang dilangsungkan di ruang rapat DPRD, Kamis ( 2/3/2023).

RDP tersebut, dari eksekutif menghadirkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Barito Utara, Gazali Montalalu, S. Sos, MAP. Kabid Diadagrin, Juni Rantetampang, Kabag Ekonomi, Jhon Heri Setiawan, S. Pd. Satpol PP, yang mewakili Kapolres, Ipda. Novendra. Agen LPG PT. Borneo Berdikari Mulia, Boy Alfianor dan tiga Agen LPG lainnya serta Sales Manager Are Kalselteng Pertamina, M. Ridho H.

Dalam RDP Hj. Ir. Mery Rukaini, M. IP selaku Ketua DPRD Barito Utara, memimpin rapat yang didampingi Wakil Ketua I, Parmana Setiawan, ST dan Wakil Ketua II, Sastra Jaya serta Sembilan anggota Dewan dari masing- masing Komisi I, II dan Komisi III.

Saat RDP dilangsungkan Asisten II bidang pembangunan dan Perekonomian Sekda Barito Utara, Gazali Montalatua menyampaikan di forum rapat nanti, jika sudah membuat pernyataan dan masih berulah menjual elpiji di atas HET akan dilaporkan kepada aparat kepolisian sangksi hukum pidana, “kata 

Sementara Kabag Ekonomi, Hery Jhon Setiawan menambahkan, permasalahan harga elpiji mahal dan tak sesuai HET adalah masalah klasik. Malah saat penerapan HET yang kini gencar di lakukan tim pemantau, masih saja penyelewenagan dilakukan. Banyak unsur pidananya.

Agen kata Jhon Hery, terlalu banyak mengambil untung. Padahal harga elpiji bersubsidi dari SPBE hanya seharga Rp.12.750 per tabung. Kalau HET ditetapkan oleh pemerintah daerah Rp. 21.000 per tabung, sudah berapa untungnya. Lalu kalau di selewengkan lagi harga ke pangkalan, berapa lagi keuntungan mereka dalam satu tabung.

“Kalian agen harus hati-hati. Jangan sampai seperti kasus pupuk bersubsidi di daerah ini yang sudah diperiksa oleh Kejaksaan. Hati-hati penyelewenangan elpiji bersubsidi 3 kg bisa seperti itu juga, “kata Jhon Hery Setiawan.

Sedang Kabid Perdagangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Barito Utara, Juni Rantetampang mengungkapkan, mekanisme pendistribusiannya terjadi selama ini hasil pantauan, ada beberapa hal. Pertama dari distribusi ada kekeliruan. Harusnya agen hanya mendistribusi ke pangkalan lalu diteruskan ke masyarakat tidak mampu.

Agen ada yang langsung ke kios-kios. Ada pula dari agen ke pangkalan, yang diteruskan pangkalan ke kios-kios. “Karena distribusi yang panjang maka menyebabkan harga menjadi semakin tinggi. Ada juga yang mengambil elpiji ke pangkalan menggunakan mobil pick up dan motor, “kata Juni.

Terkait penjabaran ini, Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Sastra Jaya menanyakannya ke pihak Pertamina. Dia mohon penjelasan terkait mahalnya harga, dan bukan masalah kelangkaan LPG. “Kalau langka barang tidak ada, sekarang barang ada tapi mahal, dan ini perlu dijelaskan cara menangani agar kita bisa buatkan komitmen bersama, “jelas Satra jaya.

Sales Branch manager(SBM) Pertamina Wilayah Barito, M Ridho Hasbullah mengatkan, pihaknya menjalankan khusus mejalankan distribusi elpiji ke wilayah Barito. Terkait penertiban dan pemberlakuan masalah HET, kewenangan pemerintah daerah.

“Namun jika ada temuan dan penyelewengan, bukan berarti pertamina diam, pasti diberi sanksi. Seperti baru-baru ini ada agen diberi sanksi. Sedang terkait laporan di wilayah ini ada pangkalan fiktif termasuk penyelewengan elpiji juga akan ada sanksi dari pertamina. Sanksi itu salah satunya, pengurangan pengiriman kuota yang otomastis dialihkan ke agen lain, ” jelasnya.

Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini, yang memimpin rapat meminta para agen untuk berkomitmen membantu warga masyarakat Barito Utara, dengan tidak menjual elpiji di atas harga HET.

“Kita ini susah, pemilik agen banyak dari luar, sehingga menyulitkan kita untuk berkomunikasi. Namun bukan tidak bisa mereka harus membuat pernyataan, untuk menjual elpiji bersubsidi sesuai HET, “imbuhnya.

Sementara pejabat mewakili Kapolres Barito Utara, Ipda Novendra mengatakan, selama ini pihaknya selalu memantau permasalahan elpiji. Karena tidak terjadi apa-apa, dan tidak ada laporan makanya tidak ada melakukan penindakan.

“Namun pada intinya kami mendukung kebijakna tim untuk melakukan penertiban. Apalagi sampai saat ini harga elpiji masih mahal, padahal sudah mendekati bulan ramadhan, “kata Ipda Novendra.

Dalam rapat itu, seorang pemilik pangkalan, diminta pihak DPRD memberi kesaksian dari mana ia mendapatkan elpiji. “Pemilik Toko Subur mengungkapkan, ia mendapatkan elpiji dari berbagai agen. Warga yang pakai kupon di jual Rp. 24.000 per tabung.

“Tapi yang tidak pakai kupon di jual Rp. 33.000 karena saya dapat harga dari agen Rp. 30.000 per tabung, “kata pemilik Toko Subur, membuat peserta rapat terkejut.  (SS)

Forkopimda Jawa Timur Distribusikan Bahan Pokok ke Pulau Masalembu

Gempur News.com
-
0
Forkopimda Jawa Timur Distribusikan Bahan Pokok ke Pulau Masalembu

Surabaya – Akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah Jawa Timur beberapa pekan ini, mengakibatkan aktivitas pelayaran penumpang dan logistik di Pulau Masalembu lumpuh total.

Krisis panganpun dirasakan oleh warga masyarakat yang tinggal di pulau yang masuk wilayah Kabupaten Sumenep tersebut, karena terisolasi selama dua pekan lebih.

Melihat kondisi tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur mendistribusikan bantuan kebutuhan bahan pokok pangan untuk penduduk di Pulau Masalembu.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Dr.Toni Harmanto,MH dan Pangkoarmada II Laksda TNI Maman Firmasyarah serta Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Piek Budyakto, melepas langsung bantua bahan pokok pangan tersebut.

Dengan menggunakan KRI Malahayati milik TNI AL, 15 Ton beras, 5 Ton Gula, 1000 bungkus minyak @2 liter, 1.700 kaleng sarden, 2.000 pcs mie instan, 300 tabung LPG 3 Kg dikirim dari Surabaya, pada Rabu (1/3/2023).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan bahan pokok pangan tersebut dikirim dengan kapal perang milik TNI AL karena hingga saat ini gelombang masih cukup tinggi.

“Gelombang ombak yang cukup tinggi, beberapa proses pengiriman logistik akhirnya tidak bisa dilanjutkan,oleh karena itu, hasil dari assessment harus dengan menggunakan kapal perang,” ujar Khofifah.

Selain ABK KRI Malahayati, turut serta Camat Masalembu dan tim BPBD Provinsi Jawa Timur, yang akan menyertai sampai dipastikan bahwa logistik ini didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami berterima kasih kepada Pangkoarmada ll, bahwa ada KRI Malahayati yang sore ini akan memberangkatkan bantuan logistik ke masyarakat di Masalembu,” tandas Gubernur Jatim.

Lebih lanjut Gubernur Jatim menuturkan bahwa bantuan ini adalah wujud sinergitas dan komitmen Forkopimda Jawa Timur dalam penanganan bencana alam.

“Mohon doa semuanya dan tentu salam kita kepada masyarakat di Masalembu melalui pak camat, mudah-mudahan mereka terkonfirmasi bahwa bantuan sore ini akan diberangkatkan dan didistribusikan dengan baik,” pungkas Khofifah.

Polres Tulungagung Ungkap Narkoba, Dua Pengedar dan Puluhan Ribu Pil Doubel L Diamankan

Gempur News.com
-
0
Polres Tulungagung Ungkap Narkoba, Dua Pengedar dan Puluhan Ribu Pil Doubel L Diamankan

TULUNGAGUNG – Pengedar okerbaya yang ditangkap Timsus Sat Resnarkoba Polres Tulungagung, belakangan diketahui berinisial WENC, laki laki, umur 26 tahun warga Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. 28/02/2023

Kapolres Tulungagung Polda Jatim AKBP Eko Hartanto SIK, MH Kasihumas Polres Tulungagung IPTU Moh Anshori SH membenarkan bahwa Satresnarkoba Polres Tulungagung telah menangkap inisial WENC, umur 26 tahun karena kedapatan mengedarkan okerbaya jenis pil double L.

Kasus penangkapan terhadap inisial WENC terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.30 Wib, ditangkap di Ds. Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung.

Dari hasil penangkapan tersebut Polisi menyita sedikitnya Pil double L sebanyak 5 (lima) Botol dengan isi total 4.145 butir, Pil double L sebanyak 49 butir didalam klip plastic, 2 klip plastik berisi Pil Double L dalam keadaan hancur, 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok bungkus Pil double L dalam klip plastik Tas kain warna Pink sebagai bungkus Pil Double L Uang Rp. 40.000.- hasil Penjualan Pil double L

Hasil pemeriksaan awal terhadap tersangka dengan inisial WENC, akhirnya petugas mengembangkan penyelidikanya, untuk mencari tersangka lain, sesuai informasi yang diberikan oleh tersangka, terang Kasihumas

Selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wib, tepatnya di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung berhasil mengamankan tersangka lain dengan inisial MRF, lakilaki, 29 tahun, alamat Kecamatan Kalidawir Kab. Tulungagung.

Dari tangan tersangka dengan inisial MRF, petugas berhasil mengamankan Okerbaya jenis Pil Doubel L Sebanyak 20.253 butir pil Doubel L, 1 (satu) pack plastik klip 2 (dua) buah tas kresek warna hitam 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver 1 (satu) buah HP warna merah yang dibungkus scotlet warnahitam, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- hasil penjualan pil double L

Adapun modus yang dijalankan oleh tersangka inisial WENC maupun inisial MRF adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan okerbaya jenis Pil Daubel L.
Terhadap tersangka demgan inisial MRF, maupun inisial WENC Polisi menjerat dengan pasal Pasal 197 sub Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 ke 10 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.dan pelaku saat ini dilakukan penahanan di Rutan Polres Tulungagung.

Kami menghimbau kepada warga masyarakat agar menjahui dan menghindari Narkoba, karena narkoba dapat merusak masa depan penggunanya dan jangan segan untuk melaporkan kepada aparat keamanan. Pnta kasihumas Iptu Moh Anshori.

Kompak, Aremania dan Polisi Sambut Ramadhan Dengan Bersihkan Tempat Ibadah

Gempur News.com
-
0
Kompak, Aremania dan Polisi Sambut Ramadhan Dengan Bersihkan Tempat Ibadah

MALANG – Nuansa toleransi antar umat beragama sangat terasa ketika Aremania, Polisi dan warga bergotong royong membersihkan tempat ibadah dalam rangkaian bakti religi yang digelar serentak di sejumlah wilayah Kabupaten Malang, Rabu (1/3/2023).

Puluhan personel Kepolisian bergabung dengan TNI, Aremania, Banser, pemuda gereja, ormas, serta tokoh agama, melaksanakan kegiatan bakti religi dengan sasaran pembersihan tempat ibadah Masjid dan Musholla.

Diantaranya Mushola Al Amin Kecamatan Turen, Masjid An Nur Kecamatan Sumbermanjingwetan, dan Masjid Ulil Azmi Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

Pantauan di lokasi, nampak para personel secara gotong royong bersih-bersih mulai menyapu sampah yang berserakan, mencabut rumput-rumput liar di halaman tempat ibadah, hingga mengepel lantai serta mengecat tembok Mushola dan Masjid.

Semua saling membantu membersihkan area tempat ibadah tanpa memandang agama satu dengan yang lain.

Kasihumas Polres Malang IPTU Ahmad Taufik mengatakan, kegiatan bakti religi dilaksanakan dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus menyambut bulan suci Ramadhan yang akan segera tiba.

Selain itu, toleransi antar umat beragama juga mengambil peran menjadi bagian dari upaya untuk merevitalisasi sarana yang bisa mendukung kegiatan sosial di masyarakat khususnya tempat ibadah

“Kegiatan gotong-royong membersihkan tempat ibadah itu juga untuk menjaga kerukunan antar umat beragama,” kata IPTU Taufik saat dikonfirmasi di Polres Malang, Rabu (1/3).

Taufik menambahkan, program bersih-bersih tempat ibadah ini merupakan inisiatif yang tercetus saat pelaksanaan Jumat Curhat Polres Malang beberapa waktu lalu.

Melalui kegiatan ini, lanjut Taufik, pihaknya berharap situasi Kamtibmas di Kabupaten Malang menjadi semakin kondusif, aman dan nyaman.

“Tujuannya agar tempat ibadah kondisinya selalu bersih, sehingga menjadi nyaman bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah,” ujarnya.

Pembersihan masjid dan musala dilakukan secara menyeluruh di sisi eksterior maupun interior. Baik itu halaman, teras, dinding-dinding, lantai, karpet, tempat wudu, sampai toilet dan ruang marbot. Program tersebut juga melibatkan marbot masjid setempat dan warga sekitar.

“Bakti religi bersih-bersih tempat ibadah akan terus dilaksanakan bersama elemen masyarakat di seluruh wilayah hukum Polres Malang,” pungkasnya.

Pj. Walikota Cimahi Laksanakan Kunjungan di Gedung Mall Pelayanan Publik(MPP)

Gempur News.com
-
0
Pj. Walikota Cimahi Laksanakan Kunjungan di Gedung Mall Pelayanan Publik(MPP)

Cimahi,Kamis(02/03/2023)
PJ.Walikota Cimahi melaksanakan inpseksi mendadak (Sidak) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Jalan Aruman,Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara.Pada kesempatan tersebut PJ.Walikota,Dik dik S.Nugrahawan melakukan tanya jawab dengan masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi serta perijinan,Suasana yang hangat tergambar saat Dik dik menanyakan pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil dan Dinas DPMPTSP,Masyarakat menyatakan kenyamanan dengan fasilitas yang disediakan di gedung MPP.

Saat dimintai penjelasannya oleh Wartawan,PJ.Walikota Cimahi mengungkapkan,
“Hari ini Saya bersilaturahmi dengan Masyarakat sekaligus juga meminta pendapat masyarakat terkait dengan MPP dan Alhamdulillah positif,Himbauan dari saya pada masyarakat silahkan MPP ini untuk dimanfaatkan secara maksimal,semua hal yang berkaitan dengan pelayanan,baik pelayanan perijinan maupun administrasi kependudukan ataupun pelayanan yang disediakan di gedung MPP ini dipersilahkan datang kesini,bahkan pelayanan Samsat pun ada disini,Artinya kita membelanjakan uang rakyat melalui APBD ini betul-betul dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Cinahi.”Ungkap PJ.Walikota Dik dik S.Nugrahawan.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Penanaman Modal,Perijinan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Hela menambahkan,
“Hari ini Pak Pj.Walikota Cimahi berkunjung ke MPP secara tiba-tiba,jadi bukan kegiatan yang masuk Agenda beliau.Setelah diresmikannya Gedung MPP ini tentunya Pak PJ.Walikota ingin melihat manfaatnya seperti apa,ternyata tadi Pak PJ.Walikota berkomunikasi dengan semua masyarakat yang akan mengurus administrasinya dan Alhamdulillah tanggapannya positif,Masyarakat merasa nyaman,terlayani dan terfasilitasi segala pelayanan yang dibutuhkan dengan tujuan untuk membahagiakan masyarakat melalui pelayanan.” jelasnya.

Senada dengan Kepala Dinas DPMPTSP,Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, Ipah menjelaskan,
“Pada intinya masyarakat lebih merasa nyaman dilayani disini,namun kami juga masih melakukan beberapa perbaikan serta evaluasi-evaluasi,Karena keinginan masyarakat yang banyak tentu saja keinginannya juga tentu saja banyak,itu mungkin bahan evaluasi bagi kami masalah yang sering muncul adalah tingkat kesabaran masyarakat saja yang harus lebih dibenahi,karena memang harus mengantri saat mengajukan di MPP ini,Kesabaran menghadapi masyarakat yang harus kita tingkatkan disamping pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.”Pungkas Kepala Disdukcapil Kota Cimahi Ipah.

Achmad $.

DPRD Barut Melangsungkan RDP Dengan Dinkes dan RSUD

Gempur News.com
-
0
DPRD Barut Melangsungkan RDP Dengan Dinkes dan RSUD

BARITO UTARA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara, telah melangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan Barito Utara dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mengenai fasilitas kesehatan dan tenaga Kesehatan (Nakes) di Postu- postu serta alat- alat Lab kesehatan yang sudah tidak layak dioperasikan atau rusak kadaluarsa. Tenaga kerja yang Ganda atau merangkap pekerjaannya dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di RSUD Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM), bertempat di ruang rapat DPRD Barito Utara, Rabu (1/3/2023).   

RDP dipimpin Ketua DPRD Barito Utara, Hj.Mery Rukaini, MIP didampingi Wakil Ketua I, Parmana Setiawan, ST dan Wakil Ketua II, Sastra Jaya serta 7 (Delapan anggota Dewan dari semua Komisi).

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Barut.  Siswandoyo meminta dukungan DPRD Barito Utara, untuk alokasi anggaran bagi puskesmas pembantu (pustu) di kabupaten wilayah Kalimantan Tengah itu.

Hal ini terungkap saat dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat DPRD Barito Utara, Muara Teweh, Rabu pagi (1/3/2023). 

“Saat ini, ada 83 pustu di Kabupaten Barito Utara. Kami berharap fasilitas yang ada di pustu bisa dilengkapi lagi, “kata Siswandoyo.

Menurut dia, ketersediaan tenaga kesehatan (nakes) dan peralatan di puskesmas sudah terpenuhi dengan baik.

Kadis Kesehatan Barito Utara, Aiswandoyo menyebutkan Sampai dengan hari ini di wilayah Kabupaten Barito Utara (Kalteng) terdapat 16 puskesmas tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Puskesmas Tumpung Laung di Kecamatan Montallat, Puskesmas Kandui, Puskesmas Ketapang (Kecamatan Gunung Timang), Puskesmas Batu Raya, Puskesmas Lampoeng, Puskesmas Benangin, Puskesmas Mampuak, Puskesmas Lemo, Puskesmas Sei Rahayu, Puskesmas Muara Teweh, Puskesmas Lanjas, Puskesmas Sikui, Puskesmas Butong, Puskesmas Lahei I, Puskesmas Lahei II, dan Puskesmas Benao.

Sementara fungsi pustu adalah menunjang dan membantu wilayah yang jadi cakupan layanan dari puskesmas induk, khususnya terkait jangkauan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat. Sedangkan, Barito Utara terdiri dari 9 kecamatan, 10 kelurahan dan 93 desa jadi wilayah layanan puskesmas induk dan pustu, “kata Siswandoyo

yang dialami di pustu adalah soal peralatan kesehatan (alkes) yang belum mencukupi. Untuk itu, saya meminta dukungan dari DPRD Barito Utara, “beber Siswandoyo.

Ia mengakui dalam APBD Barito Utara, tahun 2023 sudah dialokasikan anggaran untuk operasional pustu. Demi merealisasikan itu, Siswandoyo mengatakan pihaknya sudah merancang perencanaan bahwa setiap pustu itu bisa melayani kebutuhan kesehatan bagi warga.

Tentunya, kami berharap ada peningkatan insentif bagi nakes agar sama dengan di wilayah perkotaan. Sebelumnya, ada insentif bagi nakes yang bertugas di wilayah terpencil, sayangnya sekarang justru telah dihapus, “ungkap Siswandoyo.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Barito Utara dari Fraksi PDIP, Heny Roosgiaty Rusli meminta agar layanan kesehatan di pelosok bisa berjalan dengan baik, sehingga perlu penataan terpadu dan akurat.

Desa memang harus ada pustu. Namun, masih ada kekurangan seperti tersedianya peralatan kesehatan. Untuk sementara, layanan itu bisa dihandel oleh pustu atau puskesmas wilayah terdekat, ke depan bisa ditingkatkan lagi, “harap Heny.   (SS)

Bupati Barito Utara Tanggapi Aspirasi Abpednas

Gempur News.com
-
0
Bupati Barito Utara Tanggapi Aspirasi Abpednas

BARITO UTARA- Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah memimpin rapat tindak lanjut aspirasi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Barito Utara, rapat tersebut dilangsungkan pada rumah Dinas Bupati Barito Utara, Rabu (1/3/2013) 

Bupati Barito Utara, H. Nadalasyah saat memimpin rapat didampingi Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra, SH Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (SosPMD), Suparmi dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jufriansyah. 

Rapat dihadiri seluruh Camat se-Kabupaten Barito Utara, dan perwakilan Abpednas Barito Utara.

Sekretaris Abpednas Kabupaten Barut. Supriadi (Ketua BPD Desa Muara Pari) menyampaikan aspirasi kepada Bupati Barito Utara, yaitu menuntut kenaikan tunjangan anggota BPD se-Kab. Barut. Selain itu, terkait kepesertaan BPJS agar tidak dipangkas dari besaran tunjangan yang diterima dan yang terakhir meminta menaikkan besaran operasional BPD yang dirasa kurang. “Besar harapan aspirasi Abpednas Kab. Barut diterima oleh Bupati beserta jajaran,” harap Supriadi.

Kepala BPKAD, Jufriansyah menyampaikan bahwa dalam penyusunan anggaran untuk jaminan BPJS untuk anggota BPD seharusnya bisa dialokasikan melalui ADD. “Mengacu pada Permendagri hanya Kepala Desa dan perangkat desa non-ASN yang ditanggung dan di anggarkan, “jelas Jufriansyah. 

Menanggapi aspirasi Abpednas dan saran masukan dari jajarannya, Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah menyampaikan bahwa tunjangan yang diberikan kepada BPD se-Kabupaten Barut sudah sangat proporsional jika dibandingkan dengan daerah lain.”Untuk tahun 2023 ini juga mengalami kenaikan untuk tunjangan BPD, “kata H. Nadalsyah. 

Diingatkan juga oleh Bupati, bahwa APBD Kabupaten Barito Utara, juga ada keterbatasan anggaran dan pembagian serta pengalokasiannya sudah proporsional, sesuai dengan program yang sudah direncanakan. “Dengan kenaikan tunjangan BPD yang telah dianggarkan agar bisa diterima, karena di kabupaten lain masih banyak yang dibawah kita,” jelas H. Nadalsyah.

Terkait anggaran operasional BPD, di Kalteng untuk Kabupaten Barito Utara, sudah sangat maksimal mencapai 70 juta rupiah. “Kabupaten lain tunjangan operasional maksimal hanya 30 juta rupiah, “Bupati Nadalsyah meminta seluruh BPD se-Kabupaten Barut, bersama-sama bergandengan tangan mengawal pembangunan serta memberikan pengabdian yang sebaik-baiknya untuk kemajuan Barut, “harap Bupati Barut.  (SS)

1...1,1031,1041,105...2,430Page 1,104 of 2,430