CIMAHI – Rabu (01/03/2023)
Eksekusi Tanah sengketa yang berlokasi di jalan sukarasa RT 01-RW 11 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi (28/02/2023) berjalan dengan lancar dengan pengawalan ketat dari Anggota Kepolisian,Satpol PP serta pihak TNI,Sengketa yang dimenangkan oleh PT.Sarana Pondok Mas Alam Asri , seluas 16.261 meter persegi,melalui putusan Pengadilan agama Cimahi.

Saat diwawancara Camat Cimahi Utara,Achmad Taufik mengatakan,bahwa keputusan ini sebenarnya sudah lama ada putusannya namun dikarenakan adanya para akhli waris,akhirnya para ahli waris saling gugat menggugat dipengadilan.
“Ada ahli waris yang ingin menjual,maka terjadilah jual beli yang pada Ahirnya terjadi eksekusi pertama tapi tidak berhasil, karena pihak pembeli ada ikatan jual beli tanah tersebut, bahkan ke kami juga tidak memberikan informasi selama ini.
Hingga pada Ahirnya keputusan lelang yang di menangkan oleh PT. Sarana Pondok Mas Alam Asri.
Lahan yang di eksekusi sebetulnya ada 17 ribu meter persegi namun sekarang juga belum dilakukan pengukuran ulang karena ini Tanah adat belum terdaftar di pihak BPN.
Mudah-mudahan oleh pihak pemenang akan di ukur ulang lalu disertifikatkan dengan dasar pemenang lelang tersebut.
Demi kelancaran masyarakat, tapi Alhamdulillah masyarakat sudah memahami status tanah tersebut,”Terang Camat Cimahi Utara Achmad Taufik kepada wartawan.

Sementara Fihak ahli waris tergugat yang menduduki lahan Danu S.H. menyatakan akan memperkarakan masalah ini dengan tuduhan penyerobotan tanah tanpa memiliki bukti kepemilikan yang syah,
“Pelaksanaan Eksekusi kemarin sebetulnya tidak Syah karena melakukan Eksekusi hanya dengan bukti risalah lelangsaja,seharusnya harus memiliki putusan pihak pengadilan yang berkekuatan hukum.Kami berencana akan melaporkan penyerobotan tanah terhadap PT.Sarana Pondok Mas Alam Asri,juga pengadilan agama Kota Cimahi sebetulnya belum boleh sampai ke sana ikut serta melakukan Eksekusi sebagai juru sita pengadilan karena Pihak PT.Sarana Pondokas Alam Asri Belum mengantongi Bukti Kepemilikan atas lahan tersebut,tadinya kalau hanya untuk pengosongan lahan kami tidak permasalahkan,namun karena ini merubuhkan bangunan makanya kami akan lakukan langkah Hukum.”Pungkas Danu S.H.

(Achmad S)
Editor : dhw_robhij

Kota Bandung : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Gelar Tax Gathering di Hotel Santika, jalan Sumatra Kota Bandung, Selasa (28/2/2023).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying Hasti Garini menuturkan, KPP Pratama Bandung Cibeunying telah mendapatkan predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK) pada tahun 2021. “Dan saat ini KPP Bandung Cibeunying menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Hal ini merupakan komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,” ungkap Hasti kepada awak media.

Lebih lanjut, Hasti menjelaskan, predikat WBBM ini sangat penting karena hal tersebut menunjukkan kesungguhan KPP Pratama Bandung Cibeunying untuk menjadi birokrasi yang bersih dan melayani. “Tentunya kami kembali meminta dukungan dari masyarakat sehingga program WBBM ini bisa tercapai dengan baik,” ucapnya.

Demi mewujudkan hal tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. “Kami telah membentuk tim ZI-WBBM sejak tahun 2022, juga membuat inovasi layanan,” jelasnya.
Inovasi-inovasi yang dibangun oleh KPP Bandung Cibeunying tersebut salah satunya memastikan layanan tepat sasaran. “Kami memberikan edukasi kepada wajib pajak agar masyarakat lebih melek tentang pajak, di mana KPP Bandung Cibeunying yang pada saat ini melayani sekitar 80 ribu Wajib Pajak saja,” ungkapnya.

Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, pihaknya memberikan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan KPP Pratama Bandung Cibeunying. “Maklumat pelayanan ini, menjadi dasar bagi kami untuk melalui memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar pelayanan yang telah kami tetapkan,” imbuhnya.

KPP Pratama Bandung Cibeunying memiliki target penerimaan pajak 2022 sebesar target Rp2,943 triliun. “Alhamdulillah berkat semua pihak kami bisa merealisasikan sebesar 114%, jadi capaian penerimaan pajak tahun 2022 di angka Rp3,403 triliun,” kata Hasti.

Sementara untuk tahun 2023 target penerimaan pajak bertambah menjadi Rp3,464 triliun. “Mudah-mudahan kami diberikan kesehatan sehingga kami bisa menjalankan amanah dengan baik. Mohon dukungannya,” imbuhnya.

Ia juga mengimbau untuk segera menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2022 paling lambat tanggal 31 Maret 2023. “Jika terdapat kesulitan, silakan datang ke KPP Pratama Bandung Cibeunying, Jl. Purnawarman no. 21 untuk dibantu teman-teman kami,” ujarnya.
Sektor dominan di KPP Pratama Bandung Cibeunying didukung oleh administrasi pemerintahan dan sektor perdagangan. “Yang jelas di KPP Pratama Bandung Cibeunying tidak ada sektor pabrikan, karena wilayah kerja kami berada di pusat Kota Bandung,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota Bandung Yana Mulyana meminta kepada aparatur sipil negara (ASN) agar bisa menjadi contoh dalam kepatuhan pajak.

“Sebagai pimpinan ASN di kota Bandung, saya mendorong para ASN menjadi contoh melaporkan SPT( surat pemberitahuan) tahunannya sebelum 31 Maret 2023, secara tepat waktu dan tepat jumlah,” ungkap Yana kepada awak media seusai acara.

Yana menambahkan bahwa ia telah menuntaskan kewajiban pelaporan SPT tahunan 2022. “Alhamdulillah saya di tanggal 13 Februari 2023 sudah melaporkan SPT tahunan,” ungkapnya.

Selain itu, pria yang di akrab siapa kang Yana itu mengatakan ia telah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. “Saya juga telah melakukan pemadaman NIK menjadi NPWP. Ternyata simple gitu ya di aplikasinya (pajak.go.id),”imbuhnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, imbauan untuk patuh pajak tersebut biasanya telah disampaikan melalui surat edaran atau di grup-grup para kepala dinas atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Karena biasanya penyampaian SPT tahunan itu berbarengan dengan kewajiban penyampaian (LHKPN) (laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara). batas waktunya sama (31 Maret), ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi kepatuhan pajak yang dilaksanakan wajib pajak, “saya menyampaikan apresiasi kepada wajib pajak yang sudah membayar pajaknya secara tepat jumlah dan tepat waktu,” pungkasnya.

(andri)

Cimahi,Selasa(28/02/2023)
Air sebagai sumber kehidupan setelah udara merupakan kebutuhan pokok umat manusia,ketersediaan air yang layak konsumsi adalah hal wajib bagi kehidupan,setelah Kota Cimahi memasuki Zona Merah akan Sumur Artesis,maka hal yang cukup mencengangkan dan miris adalah bahwa eksploitasi air tanah yang ada di Kota Cimahi kebanyakan tidak melakukan uji laboratorium dan uji kelayakan untuk dikonsumsi secara berkala,Hal ini terungkap setelah Awak media melakukan wawancara dengan beberapa pengelola air Artesis dan pengelola sumur dalam dan sumur dangkal.Para pengelola hanya sekali saat penyerahan Sumur Artesis bantuan pemerintah kepada pihak pengelola.Padahal berdasarkan Permenkes No.492 tahun 2010 pasal 4 ayat (3) Berbunyi “Pengawasan kualitas air secara Eksternal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini.
(4) Berbunyi ” Kegiatan prngawasan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inspeksi sanitasi,pengambilan sampel air ,pengujian kualitas air,analisis hasil pemeriksaan laboratorium rekomedasi dan tidak lanjut.
Maka sudah jelas diamanatkan dalam Permenkes No.492 tahun 2010 bahwa Air yang dikonsumsi wajib diadakan uji laboratorium secara berkala,namun sangat disayangkan hal ini masih tidak diindahkan oleh pengelola sumur Artesis, sumur dalam dan sumur dangkal bantuan pemerintah,padahal menurut informasi yang dihimpun dari masyarakat hasil yang dikumpulkan dari iuran yang di pungut dari masyarakat nilainya dari puluhan sampai ratusan juta dalam beberapa dekade.

Tidak dilakukannya uji bakumutu air atau uji laboratorium terungkap saat Awak media melakukan wawancara dengan beberapa pengelola air Artesis yang merupakan bantuan Pemerintah,Ketua pengelola Air Artesis di RW 16 Kelurahan Cibabat,Aan menhungkapkan tidak melakukan Uji laboratorium Air yang di distribusikan kepada masyarakat karena menganggap bahwa dari pengamatan fisik air yang didistribusikan tidak berwarna alias bening dan tidak berbau,”Kami belum melakukan Uji laboratorium pada air minum yang didistribusikan dikarenakan banyak pengeluaran diantaranya untuk pembayaran listrik,perbaikan pompa,membayar pegawai dan juga harga air yang didistribusikan perkubiknya Hanya Rp 2.000,- juga banyak masyarakat yang menunggak membayar iuran air,hampir 5 tahun kami tidak bisa melakukan uji laboratorium untuk air yang didistribusikan dikarenakan kami selalu devisit walaupun kabarnya biayanya hanya sekitar Rp 400.000,- sampai Rp 500.000,- dengan konsumen yang kami miliki hanya 150 Konsumen namun bagi kami cukup berat.”Ungkap Ketua pengelola air Artesis RW 16 Cibabat Aan.

Sementara Ketua RW 05 Kelurahan Cigugur tengah,Solihin yang saat ini menjabat sebagai Ketua pengelolaan air Artesis RW 05 Kelurahan Cigugur menuturkan,”Untuk Uji Laboratorium air yang kami distribusikan kepada masyarakat,saya kurang tahu karena baru menjabat namun dulu pernah dilakukan namun sudah lama sekali,konsumen yang ada sekarang hampir 600 konsumen pengguna air sedangkan harga perkubiknya dikenakan biaya Rp 1.500,- kepada Konsumen.” Jelas Solihin.

Saat dikonfirmasi kepada pihak KP2A DPKP terkait uji laboratorium yang banyak tidak dilaksanakan oleh para pengelola air Artesis melalui aplikasi WA jawabannya,
“Maaf kang mengenai pengujian berkala untuk air Artesis bisa lebih jelasnya ditanyakan kepada bapak kepala bidang.” jawabnya.
Sangat disayangkan untuk pengujian laboratorium air secara berkala seolahbtidak diperhatikan,namun kabarnya setiap tahun selalu ada pertemuan diluar kota Khusus Pengelola KP2A,Informasi terakhir ada pertemuan di Pangandaran.

Achmad $