Cimahi – Selasa (28/02/2023)
Bangunan liar (Bangli)yang ada di Kota Cimahi semakin banyak berdiri dan sudah tidak dapat dihitung dengan jari,mulai dari bangunan yang berdiri diatas sempadan sungai maupun yang berdiri gagah dibadan sungai tentu saja hal ini menjadi sebuah pertanyaan,Sejauh mana langkah yang telah diambil oleh Dinas terkait yang berhubungan langsung dengan bangunan liar.Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan sepanjang danau Pasal 5 Ayat (1) Garis sempadan pada sungai yang tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan,sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)hurup a ditentukan :
a.paling sedikit berjarak 10 meterdari tepi kiri dan kanan paling sungai sepanjang alur sungai,dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter.
Sementara di Kota Cimahi banyak bangunan berdiri di tepi bantaran bahkan melintang di badan sungai.

Kabid Tata ruang Dinas PUPR Kota Cimahi Dewi,saat ditemui beberapa waktu yang lalu di ruang kerjanya menjelaskan bahwa Pihaknya sedang menginventarisir jumlah bangunan liar yang ada di Kota Cimahi,
“Cukup banyak bangunan yang berdiri di Kota Cimahi ini bahkan ada yang berada di badan sungai diantaranya berada di Kelurahan Karang mekar,Kami dengan Dinas DPKP sedang menginventarisir bangunan liar,Pak Kabid DPKP pak Sambas baru menyisir di wilayah kelurahan Citeureup dan Kelurahan Cimahi,Kami melakukan pemantauan juga ke lapangan dibantu oleh krlurahan,Namun karena DPKP sudah memulai duluan akhirnya kami menunggu hasil dari DPKP lalu kita bersama-sama menginventarisir mana yang harus ditindak lanjuti,nanti akan ada tim dari DPKP dan Kita,maksudnya agar terkorinir semua karena Bangunan liarnya tidak hanya satu,dua dan tiga namun banyak.Jadi langkah kami tidak terfokus satu objek saja namun harus dilakukan secara keseluruhan dan merupakan salah satu upaya penanggulangan banjir,nah untuk masalah banjir leading sektor nya adalah DPKP jadi kita akan bergerak bersama.Lalu kami akan melakukan kajian skala prioritas,mana yang harus segera di eksekusi.”Jelas Dewi Kabid PUPR Kota Cimahi.

Kabid DPKB yang membawahi saluran dan Sungai Sambas menjelaskan,terkait langkah yang dilakukan bidangnya,
“Pembangunan gedung dibadan sungai sudah jelas melakukan pelanggaran,karena jangankan dibadan sungai di bantaran sungai pun tidak boleh dilakukan,namun dalam hal tindakan merupakan kewenangan Satpol PP. sebagai penegak Perda.seperti halnya dua tahun yang lalu di Kelurahan Melong RW 30 kami melakukan tindakan penertiban sebanyak 5 bangunan,namun sebelumnya sosialisasi dulu,lalu Satpol.PP. akan melakukan pembinaan selama satu bulan,lalu diminta membongkar sendiri bangunan liarnya oleh pemilik Karen kami tidak memiliki anggaran untuk melakukan pemnongkaran juga mungkin saja masih ada bahan bangunan yang masih bisa dipergunakan namun jika sampai batas waktu yang sudah ditentukan masih berdiri maka Satpol pp yang yang lakukan pembongkaran dibantu oleh tim kami.Peringatn pertama satu Minggu,lalu dipantau kembali selama kembali jika belum dibongkar dilayangkan surat peringatan kedua setelah itu tidak dibongkar juga baru Satpol PP yang melakukan Eksekusi.”Jelasnya
Sementara Anggota Dewan dari PDIP sekaligus Ketua Komisi 3 Iyus Rusnaya menanggapi adanya bangunan liar yang ada di Kota Cimahi,
” Bahwa tahapan yang dilakukan jika melaporkan kepada kami adalah berdasarkan laporan dari warga masyarakat terkait adanya bangunan liar,melalui RT dan RW serta diketahui oleh pihak Kelurahan layangkan kepada kami maka kami akan melakukan sidak terhadap bangunan yang dianggap liar,tetapi tentunya melalui tahapan yang jelas dan normatif.” Terang Iyus kepada wartawan.
Pihak Satpol PP saat dimintai penjelasan mengenai langkah yang diambil terkait Bangunan liar menuturkan,
” Pihak kami tentunya bekerja berdasarkan Disposisi dari Dinas terkait,jika Surat Disposisi sudah sampai ke meja kami,pasti kami lakukan tindakan sesuai SOP tentunya,namun jika surat disposisi tidak sampai ke pihak Satpol PP, masa kami harus lakukan tindakan yang tidak ada dasarnya.”Pungkas Salah seorang anggota Satpol PP yang enggan namanya di tulis.

(Achmad $)
Editor : dhw_robhin

Cimahi,Senin(27/02/2023)
Operasi beras murah yang dilaksanakan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi dilaksanakan di tiga Kecamatan mendapat respon yang cukup antusias,terpantau dari jumlah masyarakat yang berbondong-bondong mengantri untuk mendapatkan beras murah tersebut.
Tidak kurang dari 20 ton beras akan dijual dengan harga 42.500 perzak isi 5kg,dengan syarat membawa KTP warga Kota Cimahi dan hanya boleh membeli 2 zak saja setiap pemegang KTP.Kegiatan operasi pasar beras murah ini hasil kerjasama antara Bulog dan Disdagkoperin Kota Cimahi.
Operasi pasar beras murah yang dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Selatan dilaksanakan di Technopark tepatnya lapangan belakang Kantor Kecamatan Cimahi Selatan.

Warga masyarakat Kecamatan Cimahi Selatan yang ditemui menyatakan bersyukur dengan adanya operasi pasar beras murah,karena beras dipasaran berkisar antara 13.000 sampai 15.000 perkilonya.Beberapa warga yang berasal dari Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan mengungkapkan kegembiraannya terkait operasi pasar beras murah,Ibu Suharti(65 tahun) dan rekannya,warga Hujung RT 09 – RW 05 Kelurahan Utama,Kecamatan Cimahi Selatan Mengungkapkan,
“Alhamdulillah dengan diadakannya operasi pasar beras murah ini sangat membantu kami,karena diwarung harga beras paling murah harganya Rp13.000, jadi kalau dapat uang Rp 30 saya dapat membeli kebutuhan yang lain sebagai lauknya,semoga kedepan harga beras bisa turun juga sembako agar bisa terjangkau oleh kami yang berpenghasilan kecil.”Ungkapnya.

Kepala Bulog Cabang Bandung Yuliyani Alzam,saat ditemui menjelaskan mengenai operasi pasar beras murah kepada awak media,
“Bulog Cabang Bandung hati ini mendistribusikan beras medium sebanyak 60 ton di tiga Kecamatan di Kota Cimahi, masing-masing Kelompok Penerima Manfaat(KPM) berhak membeli 10 Kg beras dibagi dalam 2 kantong dengan harga Rp 85.000,-yang artinya perkantong beras dibeli dengan harga Rp 42.500,- isi 5 Kg, sebenarnya perkilo harga beras itu Rp 8.800,- namun dari Bank Infonesia memberikan subsidi senilai Rp 300,- perkilo maka harganya hanya Rp 8.500,- saja perkilonya.Operasi pasar ini untuk sementara hari ini saja karena wilayah kerja Bulog Cabang Bandung itu 5 Kabupaten /Kota,namun penjualan beras medium ini tidaklah hanya operasi pasar namun dipasar tradisional pun sudah kami distribusikan tapi harganya tidak seperti hari ini artinya bervariatif,di retail modern juga kami masuk juga dengan koperasi.Semoga masyarakat dengan didistribusikan nya beras ini terbantu karena diakui bahwa beras saat ini harganya sedang naik dan ini dapat membantu masyarakat.Kami berharap dari Bulog jangan panik buying,karena jika itu terjadi akan ada oknum yang memanfaatkan situasi.”Jelas Kepala Bulog Cabang Bandung Yuliyani Alzam.

Sementara ditempat yang sama Kabid perdagangan Disdagkoperin Yuni mengungkapkan,
“Pada hari ini tanggal hari Senin tanggal 27 Februari 2023,Kami bekerjasama dengan Bulog dan Bank Indonesia,mengadakan operasi pasar beras murah terkait dengan Inflasi,karena tingkat inflasi ini yang utama adalah beras yang kedua adalah cabai,Setiap kecamatan mendapatkan kuota 20 ton,sehingga untuk Kota Cimahi mendapatkan pasokan 60 ton tiap KPM boleh membeli 2 kantong beras berisi 5 Kg perkantong beras.Harga sesungguhnya adalah Rp 8.800,- perkilo namun disubsidi sebesar Rp 300,- oleh Bank Indonesia perkilonya,sehingga harga perkilonya hanya Rp 8.500,- saja.Kami hari ini diberikan jatah hanya 20 ton perkecamatan,jika ternyata belum cukup kami mohon maaf akan stop dulu,namun pihak Bulog tadi menghitung katanya estimasinya masih cukup.Saya berharap dengan digelarnya operasi pasar beras murah ini dapat meringankan beban masyarakat terkait harga beras yang cukup tinggi.”Pungkas Yuni sebagai Kepala Bidang Perdagangan Disdagkoperin Kota Cimahi kepada wartawan.

Achmad $

CIMAHI – Senin (27/02/2023)
Surat Keputusan (SK) Camat Cimahi Selatan No. Surat 149.2/Kep.24/01/CMSEL/2023, tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua Rukun Warga 17 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan,Terhitung mulai tanggal tersebut panitia yang berjumlah 9 orang mewakili dari RT 01 sampai dengan 09 RW 17 Kelurahan Leuwigajah Kota Cimahi sudah bekerja untuk mensukseskan Pemilihan Ketua RW 17 Klelurahan Leuwigajah Kota Cimahi.

Tahapan demi tahapan Pemilihan sudah dilakukan on the track sesuai dengan Permendagri no.18 tahun 2018 dan Perwal no. 53 tahun 2021, mulai Rapat Internal Panitia, pembuat an draft Tata Tertib dan Membuat Mekanisme Pemilihan,sosialisasi serta penjaringan Bakal Calon Ketua juga Penetapan Calon Ketua RW 17 Kelurahan Leuwigajah, Cimahi 27/02/2023.

Seperti diketahui sebelumnya, Pemilihan Ketua RW 17 pada saat itu (tahun 2021) ada 3 Kandidat yaitu Asnim Supriatna mendapatkan suara sebanyak 36 suara, Wahyu Widyatmoko mendapatkan suara 284 suara dan H. Agus Legi 114 suara dan Pemenangnya adalah Wahyu Widyatmoko, Wahyu Widyatmoko selaku Pemenang Legowo dan kooperatif karena beliau adalah Ketua Partai politik, walau cukup panjang dua tahun baru mengambil sikap,dua tahun tersebut jabatan ketua RW hanya PJ, ini sebenarnya sudah menyalahi aturan.

Deddy Supriadi selaku Ketua DPC Paku Padjadjaran Kota Cimahi sekaligus selaku Ketua Panitia Pemilihan menyampakan pada Awak Media,”Sejak bulan Januari 2021 proses pemilihan Ketua RW 17 Kelurahan Leuwigajah Cimahi Selatan tidak kunjung selesai, apa yang jadi penyebab dan masalahnya.Warga kini mengeluhkan kepemimpinan di wilayahnya,
Kami kecewa tentang sikap Ketua RW 17 Kelurahan Leuwigajah terkait dengan Anggaran yang di ajukan Panitia Pemilihan Ketua RW 17, sampai saat ini belum direalisasikan, padahal kerja kami sudah 70 %, tinggal Proses Sosialisasi Calon Tetap juga proses Pemilihan selesai. Komunikasi yang kami lakukan dengan Ketua RW, hanya mendapat jawaban nanti di komunikasikan / dikoordinasikan dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan,sampai kapan komunikasi dan koordinasi itu tersebut rampung.”Paparnya.
Kemudian Dedi menambahkan,
“Jika saja Ketua RW 17 masih bersikap Apriori kami akan meminta transparansi uang kas RW 17 yang setiap bulannya dari para RT 01 sampai dengan 09 memberikan Iuran dari Iuran masyarakat yang dipungut dari warga, disamping itu di lingkungan RW 17 ada Swakelola Artesis yang bersumber dari dana hibah Pemerintah dan di jual kepada warga yang seharusnya menjadi pendapatan lingkungan ini harus kita tanyakan, karena alasan ketua RW 17 selama ini tidak punya Uang, satu hal menjadi ganjalan Kami, Bendahara RW 17 merangkap Bendahara PKK ini sudah menyalahi aturan, saya akan melanjutkan Laporan ke Camat dan BKD Kota Cimahi. Padahal kegiatan ini adalah bagian yang terpenting dari segala kegiatan RW,.”Tambah Dedi.

Pada kesempatan yang sama Hendra Saputra Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Gerindra menyampaikan,
“oh..ini sudah keterlaluan 2 tahun tidak selesai, 2 tahun jadi PJ RW..bagainana dengan Insentif bulanan dan serapan APBD selama ini jika RW nya bukan Definitif,Keterlaluan ini RW, kok ada pembiaran Masyarakat yg punya semangat mau membenahi tidak difasilitasi,
Apalagi Pengajuan RAB tersebut sejak tanggal 13 Februari 2023, sudah cukup lama, progress Panitia sudah 70 % , kasian mereka panitia yang sudah bekerja, saya sarankan pada Panitia minta Audensi saja ke Komisi 1 DPRD Kota Cimahi, SKPD yang terkait dengan itu saya akan panggil dalam Audensi.”Pungkas Hendra Saputra mengakhiri pembicaraan.

Saat dikonfirmasi terkait Polemik di RW 17 kepada Lurah Leuwigajah Lukman melalui aplikasi WA,Lurah Leuwigajah menjelaskan,”Alhamdulillah Kelurahan sudah membantu,Insya Allah pada saatnya nanti kami juga akan membantu.”Jelas Lukman.
Sampai berita ini diturunkan Camat Leuwigajah sedang ada acara di Kantor Pemerintahan Kota Cimahi dan tidak dapat dihubungi.

(Achmad $)
Editor : dhw_robhin

CIMAHI – Senin (27/02/2023)
Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi, Dikdik S. Nurgahawan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus mengambil sumpah dan janji PNS Formasi Tahun 2021 pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Senin (27/02). Pengambilan Sumpah Jabatan 82 orang CPNS yang ditempatkan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Cimahi dilakukan di Aula Gedung Techno Park Kota Cimahi.
Pada para CPNS yang telah resmi dilantik menjadi PNS Kota Cimahi yang Sebagian besar merupakan Generasi Z ini, Dikdik yakin akan membawa Kota Cimahi ke arah yang lebih baik, terutama untuk mendukung visi Kota Cimahi untuk menjadi Smart City.

“Rekan-rekan merupakan generasi PNS yang mendapat pendidikan yang sangat baik di bidangnya, dan lahir dari masa angkatan kerja yang menjadikan teknologi informasi sebagai media untuk ekspresi diri dalam bergaul dan bekerja,” tutur Dikdik dalam sambutannya.

“Karena itu, saya harap rekan-rekan dapat memberikan pemikiran yang terbaik, kreatif dan inovatif, di manapun rekan-rekan bertugas,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan pengambilan sumpah janji ini bukan hanya sekedar kegiatan ceremonial juga bukan juga hanya untuk menggugurkan kewajiban sesuai Undang-Undang Pokok Kepegawaian, tetapi merupakan sumpah untuk menjadi abdi negara yang baik, berbakti kepada nusa, bangsa dan negara.

“Pertahankan lah prestasi yang sudah diraih oleh Kota Cimahi dan para PNS senior di Kota Cimahi,” pesan Dikdik.

Dikdik berharap peningkatan status dari CPNS menjadi PNS ini akan membuat meningkatkan semangat dalam pelaksanaan tugas, karena memiliki tanggung jawab harus memberikan tauladan bagi personil di lingkungan kerjanya dan masyarakat.

“Semoga rekan-rekan sekalian dapat mengemban amanah yang diberikan oleh negara dengan bekerja sekuat tenaga untuk masyarakat,” tutupnya.
Selain 82 orang CPNS, Pj. Wali Kota juga mengambil sumpah 3 orang lulusan STPDN dan 7 orang PNS yang belum diambil sumpah jabatannya, sehingga total PNS yang diambil sumpah jabatannya adalah sebanyak 92 orang.

Pengambilan sumpah jabatan PNS ini dihadiri Plt. Sekda Kota Cimahi Herry Zainy, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi Maria Fitriana, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi Lilik Setyaningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi Hendra Gunawan.

Achmad $
Sumber : (Bidang IKPS/Dy)
Editor : dhw_robhin