Lumajang – Polres Lumajang bersama gabungan TNI melaksanakan patroli gabungan di pusat kegiatan masyarakat serta perbelanjaan. Patroli gabungan ini dipimpin oleh Iptu Imam Soepardi S,Pd dalam rangka kegiatan untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat.

Adapun yang menjadi sasaran yaitu patroli dialogis dan pengaturan di Bank BNI 46, Bank BRI,ATM bersama dan pusat perbelanjaan. Dari hasil patroli tadi pagi, terkendala aman dan arus lalu lintas juga lancar.

“Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan tetap mengedepankan Prokes ” kata Iptu Imam Rabu, (2/11/2022).

Kegiatan patroli gabungan ini merupakan salah satu wujud sinergitas TNI-Polri dan stakeholder lainnya dalam menciptakan rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat.

Sinergitas tidak hanya dalam hal memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat, akan tetapi dengan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat.

Lumajang – Kasat Binmas Polres Lumajang AKP Didik Sugiarto S.H, memimpin giat Ops Bina Waspada dikalangan pondok pesantren di wilayah Kecamatan Tekung Lumajang, Rabu (2/11/1022).

Sebelumnya, kegiatan serupa juga ia lakukan disekolah negeri di lain tempat. Materi yang sama disampaikan, yakni kontra radikal. Membina, serta penyadaran, bagi individu dan jaringan organisasi kelompok radikal/intoleran dan anti pancasila, guna cipkon sitkamtibmas menjelang pelaksanaan rangkaian kegiatan KTT G20 dan Natal 2022 serta tahun Baru 2022 di wilayah Kabupaten Lumajang.

“Ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang dilakukan dihari sebelumnya. Dasarnya kami mendukung pemerintah, dalam ranah cipta kondisi yang aman, nyaman dan damai,” ungkap Kasat Binmas.

Kegiatan turut melibatkan pihak Kemenag dan Kesbangpol Kabupaten Lumajang. Disambut baik oleh pengurus pondok pesantren, senada diharapkan ke depan, materi yang disampaikan mengena dan terimplementasi dengan baik.

Terpantau, diwaktu yang sama juga dilakukan pemberian sembako sebagai wujud tali asih antara Polri dengan kalangan pemuka agama islam, pengasuh pondok.

“Untuk ke depannya, kegiatan akan terus dilakukan sesuai petunjuk dan arahan dari pimpinan. Sedari dini, Polri khususnya Polres Lumajang siap mendukung program pemerintah, dalam eskalasi perkuatan dan keutuhan bangsa,” pungkasnya.

Lumajang, -Secara resmi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas melarang adanya tilang konvensional atau tilang manual.

Larangan tersebut tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, per tanggal 18 Oktober 2022, tertandatangani Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri.

Namun dengan adanya larangan tilang konvensional, kini satlantas Polres Lumajang memberlakukan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Etle Statis.

Kasatlantas Polres Lumajang AKP Radyati Putri Pradini mengatakan, adanya larangan tilang secara manual, sementara dimaksimalkan ke penilangan dengan cara elektronik seperti Etle mobile, dan Etle statis.

Lanjut diaz ETLE dan INCAR akan menjadi ujung tombak penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Lumajang.

“ETLE terpasang di dua titik di KTL 1 Sukodono, dan Perempatan Veteran Sukodono. Sementara INCAR terpasang di mobil,” Kata Radyati.

Selama optimalisasi ETLE dan INCAR, polisi lalu lintas lebih menekankan upaya persuasif kepada masyarakat.

“Jika ada masyarakat yang melanggar lalu lintas akan diberikan teguran lisan maupun tertulis dan imbauan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Diharapkan kepada masyarakat tidak adanya penilangan secara manual ini lebih tertib berlalulintas cara diri sendiri.

“Niatnya lebih tertib, tidak harus menunggu polisi melakukan penindakan baru dia bisa tertib. Diharapkan tanpa penindakan cara tilang masyarakat bisa lebih sadar akan keselamatan dan menurun angka fasilitas kecelakaan,” tegasnya.

LUMAJANG – Keresahan ditingkat petani akan langkanya pupuk subsidi masih nyaring terdengar, ini menjadi sebuah ironi padahal Kabupaten Lumajang tahun 2022 mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk jenis urea dan NPK hal ini bisa dilihat dari SK Kepala Dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten Lumajang nomor 188.45/874/427.44/2022 tanggal 23 September 2022 tentang realokasi kedua pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dalam wilayah kecamatan di kabupaten Lumajang terdapat penambahan alokasi subsidi untuk pupuk urea sebanyak 5.502 ton dari alokasi awal sebanyak 26.798 ton, sedangkan untuk pupuk NPK Bersubsidi ada tambahan 9.894 ton dari alokasi awal sebanyak 15.372 ton.

Petani masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi, dibeberapa tempat petani juga sudah ada yang memakai tetes untuk memupuk sawahnya dan ini sungguh sangat bertentangan dengan program lumajang bumi organik yang di gaungkan Pemkab Lumajang melalui dinas ketahan pangan dan pertanian, faktor lain penyebab sulitnya petani mendapatkan pupuk subsidi adalah peraturan menteri pertanian nomer 10 tahun 2022 yang menetapkan hanya 9 komoditi yang berhak mendapatkan pupuk subsidi, sehinggal terjadi penyesuaian terhadap ERDKK di sesuaikan dengan peraturan baru, hal ini memicu adanya pengurangan angka dalam ERDKK yang merupakan perencanaan penyaluran pupuk dibandingkan dengan SK diatas, Pengecer pupuk subsidi saat ini kebingungan untuk menyalurkan pupuk tersebut karena dari sisi administrasi penyaluran harus mengacu pada ERDKK yang berbasis NIK dan EKTP, hal ini harus mendapatkan solusi yang tepat dan cepat dari pihak terkait

Kecilnya angka ERDKK ini terjadi karena beberapa faktor, faktor utamanya adalah belum semua lahan petani yang menjadi anggota kelompok tani terdaftar dalam ERDKK, sehingga petani juga akan kebingungan mana kala pengecer pupuk subsidi menanyakan data petani tersebut untuk klarifikasi saat distribusi pupuk subsidi, hal inilah yang kadang dimanfaatkan oleh oknum pengecer nakal untuk menjual pupuk diatas HET.

proses entry ERDKK yang harus konek ke dinas kependudukan ini juga faktor tantangan selanjutnya dimana entry satu nama petani memerlukan waktu lebih dari 10 menit, karena server dari kementan harus terverifikasi data NIK nya di adminduknya, belum lagi adanya data petani yang sudah meninggal tapi di adminduk nya tidak terlapor ini juga menjadi kesulitan tersendiri bagi petugas entry yang ada di BPP kecamatan.

Faktor lain penghambatnya adalah peran serta aktif petani untuk mendaftarkan lahannya ke BPP setempat, karena begitu terlambat daftar maka untuk memperoleh pupuk subsidi baru di tahun berikutnya sehingga terkesan petani tersebut tidak ada daftar sebagai penerima pupuk subsidi.

Kedepannya mutlak diperlukan perubahan pola administrasi penyaluran pupuk bersubsidi yaitu dengan memberikan kewenangan pada petugad yang ada di BPP pertanian kecamatan untuk membagi dan menjadwalkan penyaluran per desa sesuai pola tanam dan tata tanam di kecamatan setempat, ini mutlak dilakukan sebagai salah satu cara pengendalian agar pupuk tepat sasaran dan juga mempermudah BPP kecamatan untuk memverifikasi dan memvalidasi dokumen penyaluran pupuk subsidi tiap bulannya, karena saat ini petugas BPP kecamatan hanya mendapatkan angka jadi dari pengecer tanpa angka pembanding yang jelas, istilahnya dalam tanda kutip petugas verval terpaksa tanda tangan dokumen penagihan pupuk subsidi tanpa ada cross chek yang memadai, padahal tanda tangan tim vervalah yang membuat subsidi tersebut bisa dibayar pemerintah pada produsen pupuk, namun tim verval tidak berani menggunakan wewenangnya karena seperti dalam dilema yaitu petaninya tidak dapat pupuk subsidi

Kekuatan kelompok tani ada pada ERDKK nya, jika poktan tidak mau menyerahkan ERDKK nya pada pengecer maka pengecer tersebut tidak akan bisa menyalurkan pupuk subsidi, namun ironisnya poktan seperti pihak yang tak berdaya dan dalam tanda kutip dilemahkan kedudukannya sehingga mereka hanya sebagai penonton saja yang tidak bisa mengendalikan jalannya pertandingan, mereka lebih memilih diam daripada anggotanya tidak dapat alokasi pupuk subsidi. (red)

Editor : dhw_robhin