Kediri— Tahapan cek “ayam jago” calon warga tingkat I PSHT Cabang Kabupaten Kediri Pusat Madiun digelar di kawasan Pusat Kuliner Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Minggu (24/5/2026).

Peserta dari sejumlah ranting PSHT di Kabupaten Kediri tampak bergantian mengikuti tahapan pengecekan di lokasi kegiatan. Total ada 234 calon warga tingkat I dari ranting Pare, Badas, Kepung, Kandangan, Puncu, serta tambahan peserta dari Ngancar dan Kras yang mengikuti agenda tahunan tersebut

Pengamanan dilakukan personel Polsek Pare bersama TNI dan pamter PSHT. Ketua PSHT Kabupaten Kediri beserta jajaran dewan cabang dan pengurus ranting juga turut hadir memantau jalannya kegiatan.

Kapolsek Pare AKP Rudi Darmawan, S.H., M.H., mengatakan koordinasi antara kepolisian, panitia, dan pengurus perguruan terus dilakukan agar seluruh tahapan berjalan aman serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

“Pengaturan peserta dibuat bergiliran supaya kegiatan lebih tertib dan tidak menimbulkan kerawanan. Seluruh peserta juga cukup kooperatif mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama,” terang AKP Rudi.

Menurut Beliau, pendekatan pengamanan yang humanis dan komunikasi yang baik penting dilakukan dalam setiap kegiatan masyarakat, termasuk agenda rutin perguruan silat yang melibatkan banyak peserta.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di sekitar lokasi terpantau aman dan kondusif. Peserta mengikuti seluruh tahapan dengan tertib didampingi masing-masing ketua ranting.

PASURUAN – Polres Pasuruan menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal melalui sinergi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Kasi Humas Iptu Joko suseno saat kegiatan talkshow bertajuk “Sinergi Pemerintah Daerah dengan Stakeholders dalam Deteksi Dini Peredaran Rokok Ilegal” yang digelar di LPPL Radio Suara Pasuruan, Senin (25/5/2026).

Dalam kegiatan itu, Joko sapaan akrab Humas memaparkan tiga peran utama kepolisian dalam mendeteksi dini peredaran rokok ilegal, yakni melalui intelijen dan penyelidikan, penegakan hukum, serta kolaborasi bersama Bea Cukai, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

“Kami melakukan pemetaan wilayah rawan, penindakan tegas terhadap produsen dan pengedar, serta operasi gabungan untuk memutus rantai distribusi rokok tanpa cukai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, strategi pemberantasan rokok ilegal dilakukan melalui pendekatan preventif, preemtif, dan represif. Polres Pasuruan secara rutin melakukan sosialisasi ke pasar hingga desa-desa guna mengedukasi masyarakat terkait bahaya serta sanksi hukum peredaran rokok ilegal.

Selain itu, patroli rutin dan operasi pasar gabungan juga terus digencarkan untuk mencegah meluasnya distribusi rokok tanpa pita cukai.

“Bentuk nyata sinergi kami adalah Operasi Pasar Gabungan bersama Bea Cukai Pasuruan, Satpol PP, dan Dinas Perdagangan. Kami juga membentuk forum komunikasi dengan perangkat desa agar laporan peredaran rokok ilegal bisa cepat ditindaklanjuti,” jelasnya.

Meski demikian, pihak kepolisian mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Modus peredaran yang semakin beragam, seperti sistem ranjau hingga penjualan secara daring, menjadi kendala tersendiri dalam pengungkapan kasus rokok ilegal.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres Pasuruan memperkuat jaringan informan serta meningkatkan patroli siber guna memantau aktivitas penjualan ilegal di platform online.

Joko juga menyebut penyuluhan kepada masyarakat dan pedagang dilakukan secara berkala, minimal satu hingga dua kali setiap bulan. Menurutnya, operasi gabungan yang selama ini dilakukan terbukti efektif menekan angka peredaran rokok ilegal sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku.

Di akhir sesi, Kasi Humas mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk turut berperan aktif dalam pengawasan.

“Jika menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai palsu, segera laporkan. Dengan melaporkan, kita menyelamatkan penerimaan negara dan melindungi masyarakat dari produk ilegal,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, mengatakan bahwa dana hasil cukai memiliki manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam sektor kesehatan di Kabupaten Pasuruan.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak membeli rokok ilegal karena dapat merugikan negara sekaligus menghambat pembangunan daerah.

“Hasil cukai kembali untuk masyarakat, terutama dalam mendukung layanan kesehatan. Karena itu kami mendorong masyarakat untuk tidak membeli rokok ilegal demi pengembangan Kabupaten Pasuruan sendiri,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan masyarakat, Pak RT, mengusulkan agar Bea Cukai Kabupaten Pasuruan membentuk formula kolaborasi yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari kalangan sekolah, pelaku usaha, layanan online, hingga para pedagang.

Menurutnya, keterlibatan banyak pihak akan memperkuat pengawasan dan menekan peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat.

Menambah keterangannya, Joko menegaskan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder dalam pertukaran informasi terkait peredaran rokok ilegal.

“Perlu adanya kolaborasi antar-stakeholder dalam pertukaran informasi. Nantinya informasi tersebut akan disampaikan melalui sosialisasi ke masyarakat, desa-desa, maupun kios-kios agar masyarakat memahami aturan dan undang-undang terkait rokok ilegal,” ujarnya.

Talkshow tersebut juga menghadirkan Kepala Bea Cukai Pasuruan sebagai narasumber. Kegiatan itu menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Bea Cukai dalam menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya rokok ilegal.

SIDIOARJO – Polresta Sidoarjo Polda Jatim mengerakan sebanyak 1.140 personel yang disebar di 80 desa.

Ribuan personel tersebut untuk memberikan pelayanan pengamanan pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang diselenggarakan Minggu, (24/5/2026).

Sebelum menempati lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjumlah 851, para personel Polresta Sidoarjo dan Polsek jajaran dicek kesiapan oleh

Wakapolresta Sidoarjo AKBP Mohammad Zainur Rofik mengatakan, sebelum pergeseran pasukan pengamanan Pilkades serentak, pihaknya telah melakukan berbagai kordinasi dengan stake holder terkait.

“Kami juga pastikan personel di manapun keberadaannya tetap netral, melaksanakan tugas secara humanis dan profesional,” tegas AKBP Rofik, Minggu (24/5/26).

Untuk mengamankan jalannya Pilkades serentak 2026, Polresta Sidoarjo selain menurunkan 1.140 personel juga di back up dari Samapta dan Brimob Polda Jawa Timur.

Polresta Sidoarjo turut mengimbau seluruh calon kepala desa beserta tim sukses dan para pendukung agar tetap menjaga kondusivitas wilayah.

“Kami berharap seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan aman, tertib, dan damai. Semua pihak diminta menahan diri dan bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di wilayah masing-masing,” pungkasnya. (*)

LUMAJANG – Sudah 7 tahun pindah tugas dari Lumajang, tapi nama Muhammad Arsal Sahban belum juga hilang dari ingatan warga.

Mantan Kapolres yang dijuluki “Komandan Cobra” itu kini resmi masuk 3 besar Hoegeng Awards 2026 kategori Polisi Berintegritas. Dan yang bikin publik terkejut: pencalonannya 100% murni dari masyarakat. Tanpa diminta, tanpa dibayar, tanpa tim sukses.

Warga Lumajang dari berbagai kalangan — pedagang, guru, ojol, sampai mantan korban begal — kompak mengusulkan nama Arsal.

DULU BIKIN BEGAL KABUR, SEKARANG BIKIN WARGA BANGGA

Jaman Arsal jadi Kapolres Lumajang, satu nama yang paling ditakuti kriminal: Tim Cobra.

Satuan khusus bentukan Arsal bergerak cepat, tanpa kompromi, tapi tetap terukur. Begal, jambret, preman terminal — diberantas sampai ke akar.

Hasilnya? Jalanan Lumajang yang dulu sempat mencekam, berubah jadi aman. Nama “Cobra” bukan sekadar julukan, tapi simbol bahwa hukum masih tajam ke atas.

Tapi Arsal bukan cuma dikenal karena keras. Ia juga sederhana, blusukan tanpa pengawalan berlebihan, dan bersih dari gaya hidup hedon. Kombinasi langka yang bikin warga respect.

MASUK 3 BESAR = LULUS UJIAN NERAKA

Jangan salah, Hoegeng Awards kategori Polisi Berintegritas itu bukan ajang popularitas.

Ini kategori paling sadis dalam dunia kepolisian. Panitia bakal:

1. Bongkar LHKPN sampai ke detail
2. Usut gaya hidup dan harta kekayaan
3. Telusuri potensi konflik kepentingan
4. Dalami rekam jejak selama bertugas
5. Verifikasi ke sumber independen

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman bilang terang-terangan: “Ini kategori paling kompleks. Tidak bisa dinilai dari satu sisi saja.”

Alissa Qotrunnada Wahid juga menegaskan: “Standarnya tidak bisa ditawar. Harus benar-benar bersih dan konsisten.”

Lolos ke 3 besar berarti Arsal sudah melewati saringan integritas paling ketat di tubuh Polri.

LUMAJANG BERSUARA: KAMU SUDAH MENANG!

Bagi warga Lumajang, hasil akhir Hoegeng Awards itu nomor dua.

Faktanya, Arsal sudah menang sejak lama — menang di hati masyarakat.

Buktinya? 7 tahun berlalu, namanya masih disebut saat warga ngobrol di warung kopi. Rasa aman yang ia tinggalkan masih dikenang. Dukungan yang muncul sekarang adalah tamparan keras: integritas asli nggak butuh kampanye, dia akan bersuara sendiri.

“Kita nggak disuruh siapa-siapa. Cuma ingin polisi jujur kayak Pak Arsal dapat penghargaan,” kata salah satu warga yang ikut mengusulkan.

PENUTUP: TROFI ITU BONUS, KEPERCAYAAN ITU UTAMA

Hasil akhir Hoegeng Awards 2026 masih akan diumumkan. Tapi satu hal sudah final:

Bagi Lumajang, “Komandan Cobra” Arsal Sahban sudah jadi juara.

Karena penghargaan sejati bukan cuma piala di atas meja. Tapi kepercayaan yang tetap hidup, meski waktu sudah berjalan dan jabatan sudah berganti.

Dan kepercayaan itu, Arsal Sahban sudah kantongi sejak lama.( Joe).

Hari sabtu, 23 Mei 2026 digelar acara bhakti sosial oleh Amal Usaha Muhamadiyah Kesehatan (AUM-KES) Rumah Sakit Siti Khodijah (RSSK) cabang sepanjang Sidoarjo bertempat di Pendopo Kabupaten Lumajang, sebanyak 41 pasien hadir dalam acara ini.
Kegiatan ini merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh RSSK yang kebetulan tahun ini ditempatkan di Kabupaten Lumajang.

Menggandeng Yayasan Adventure Makelar Surga (AMS) serta Komunitas Adventure Makelar Surga yang konsisten sejak 2017 konsisten mendampingi pasien Kelainan Jantung Bawaan (KJB) Di Kabupaten Lumajang, tercatat sebelum ini ada 264 pasien KJB yang didampingi komunitas ini.

Dalam sambutannya, Bupati Lumajang Ir. Hj I Indah Amperawati, Msi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dari Pemerintah Kabupaten Lumajang atas terpilihnya Kabupaten Lumajang sebagai Lokasi Kegiatan Bhakti Sosial (BAKSOS) Tahun ini, seperti data yang ada pasien KJB kita cukup banyak dan harus di mendapatkan perhatian serius, kedepannya harus banyak edukasi tentang KJB ini, Alhamdulillah kita punya asset komunitas AMS, yang rela blusukan ke desa-desa untuk membantu Pemkab mengedukasi bahkan mendampingi pasien KJB yang 70% adalah keluarga tidak mampu.
Hal yang sama disampaikan juga oleh wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, SH dalam sambutannya yang menitikberatkan sinergi dan kolaborasi antara Pemkab dengan komunitas dalam segala hal terutama di bidang kesehatan.
Di Lumajang tidak ada dokter spesialis jantung anak, hal ini membutuhkan tindak lanjut kedepannya.

Dr. dr. H. Muhammad Hamdan Sp.S (K) Direktur Holding AUMKES PCM Sepanjang menuturkan dari catatan RSSK pasien KJB asal Kabupaten Lumajang cukup banyak, hal inilah kami menempatkan kegiatan ini disini, kedepannya kita akan terus bersinergi dan berkolaborasi agar pasien KJB ini mendapakan pelayanan terbaik.

Dari hasil skrining hari ini didapatkan hampir 80% terdeteksi sebagai pasien KJB, kedepannya akan dilakukan tindakan survey ke rumah rumah hingga pendampingan pemeriksaan lanjutan pasien KJB ini untuk mendapatkan tindakan yang cepat dan tepat, tutur Dr. Niken Suyanti, SH, MM selaku ketua yayasan AMS, tugas lanjutan ini merupakan komitmen yang tetap kita jaga konsistensinya, kami meminta dukungan semua pihak, baik Pemkab, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, hal ini mutlak dilakukan agar tercapai kolaborasi yang prima (madaER)

Bondowoso Di saat pemerintah daerah dan DPRD ramai membicarakan program pembangunan infrastruktur melalui pokok pikiran (pokir) dewan, pemandangan berbeda justru terlihat di sejumlah desa di Kabupaten Bondowoso. Warga turun langsung ke jalan membawa cangkul, semen, batu, hingga alat seadanya untuk memperbaiki ruas jalan rusak secara swadaya.

Fenomena itu kini menjadi sorotan publik. Di satu sisi, pemerintah dan legislatif mengklaim pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama tahun 2026. Namun di sisi lain, masyarakat masih harus patungan uang dan tenaga demi menutup lubang jalan yang setiap hari mereka lalui.

Pemandangan pengecoran jalan secara gotong royong pada malam hari menjadi simbol kekecewaan masyarakat terhadap lambannya penanganan infrastruktur dasar. Warga memilih bergerak sendiri karena jalan rusak dinilai sudah membahayakan keselamatan pengguna jalan, menghambat aktivitas ekonomi, hingga mengganggu akses pertanian.

Ironisnya, di tengah aksi swadaya tersebut, anggaran pembangunan jalan justru disebut mendominasi usulan pokir DPRD Bondowoso tahun 2026. Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menyebut sebagian besar pembangunan jalan memang berasal dari usulan pokok-pokok pikiran anggota dewan.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso sendiri menargetkan pembangunan infrastruktur jalan di 134 titik pada tahun 2026 melalui Program RANTAS (Ruas Infrastruktur Jalan Tuntas). Program itu disebut menjadi strategi percepatan konektivitas wilayah dengan pola penanganan tuntas per ruas, bukan tambal sulam seperti sebelumnya.

“Kalau menunggu pemerintah terus, entah kapan selesai. Akhirnya masyarakat bergerak sendiri demi keselamatan bersama,” ungkap salah satu warga saat ikut kerja bakti pengecoran jalan.

Gerakan swadaya tersebut kini tidak hanya dipandang sebagai budaya gotong royong, tetapi juga dianggap sebagai bentuk kritik sosial terhadap lambannya realisasi pembangunan.

Dalam Musrenbang RKPD 2026, DPRD Bondowoso memang menegaskan bahwa pokir merupakan instrumen resmi penyusunan APBD berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses dan kunjungan lapangan. Pokir bahkan disebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Data Bapperida Bondowoso juga menunjukkan usulan pembangunan infrastruktur masih mendominasi agenda pembangunan daerah. Bahkan usulan pokir DPRD yang masuk ke sistem SIPD-RI mencapai ratusan usulan.

Namun masyarakat menilai besarnya angka usulan belum tentu sejalan dengan kecepatan realisasi di lapangan.

Kondisi itu memunculkan persepsi bahwa masyarakat kecil masih menjadi pihak yang paling merasakan dampak buruk rusaknya infrastruktur. Petani kesulitan mengangkut hasil panen, kendaraan sering rusak akibat jalan berlubang, hingga aktivitas pendidikan dan kesehatan ikut terganggu.

Meski demikian, DPRD Bondowoso menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama dan meminta pelaksanaan program APBD 2026 dipercepat agar tidak kembali tersendat.

Di tengah polemik itu, aksi swadaya masyarakat justru mendapat apresiasi luas. Banyak pihak menilai gotong royong warga merupakan potret nyata kepedulian rakyat terhadap daerahnya sendiri. Namun di sisi lain, fenomena tersebut sekaligus menjadi alarm keras bagi pemerintah bahwa kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya terjawab.

Sebab ketika rakyat sudah turun tangan memperbaiki jalan dengan biaya sendiri, persoalannya bukan lagi sekedar soal infrastruktur. Tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.(421)