Home Blog Page 97

Safari Ramadhan di Maskid Jami Al-Hikmah,Berlangsung Khidmat

Gempur News.com
-
0
Safari Ramadhan di Maskid Jami Al-Hikmah,Berlangsung Khidmat

Cimahi,Selasa(03/03/2026)
Suasana khidmat menyelimuti Masjid Jami Al-Hikmah, Jalan Kolmas RW 14, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, Selasa (3/3/2026).

Safari Ramadhan Pemerintah Kota Cimahi kali ini terasa istimewa karena bertepatan dengan fenomena gerhana bulan yang menghiasi langit malam.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, hadir langsung dan menyerahkan bantuan tunai kepada pengurus masjid serta masyarakat yang membutuhkan.

Ia didampingi Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widiatmoko, Anggota DPRD H. Endang Sahri, jajaran OPD, perwakilan Bank BJB, Baznas Kota Cimahi, serta Lurah Cipageran dan tamu undangan lainnya.

Rangkaian acara diawali pembukaan oleh Ketua Panitia, Ustaz Dedy, yang menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Wali Kota beserta rombongan. Selain bantuan dari pemerintah dan Bank BJB, Baznas Kota Cimahi juga turut menyerahkan bantuan bagi pengurus Masjid Jami Al-Hikmah.

Tausiah disampaikan oleh Ustaz Muhamad Hariri dengan gaya khas penuh humor namun sarat makna. Di sela ceramahnya, ia sempat berkelakar mengingatkan jamaah untuk tidak lupa menikmati kuliner khas seperti misro, combro, hingga dodol Garut. Namun di balik canda, terselip pesan mendalam tentang makna lapar dan empati.

“Kalau kita lapar karena berpuasa, itu karena tidak boleh makan. Tapi ada saudara kita yang lapar karena memang tidak ada yang bisa dimakan,” ungkap K.H.,Hariri dalam ceramahnya,Lanjut Ustad Hariri mengajak jamaah merenungi makna solidaritas sosial di bulan suci.

Ia juga mengingatkan pentingnya memahami esensi ibadah, termasuk salat tarawih dan takbiran. Menurutnya, takbiran adalah ungkapan syukur dan rahmat, bukan sekadar perayaan hura-hura.

Zakat fitrah pun ditekankan sebagai kewajiban yang hendaknya ditunaikan sebelum Hari Raya.

Dalam sambutannya, Adhitia Yudistira menyampaikan bahwa Safari Ramadhan menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menghadirkan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat.

“Safari Ramadhan ini adalah ikhtiar kami berkeliling ke setiap kelurahan. Kami hanya memohon doa agar kepemimpinan Wali Kota Ngatiyana dan saya diberikan kelancaran dalam menjalankan program untuk membantu masyarakat Kota Cimahi,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan komitmen menjadikan Cimahi sebagai kota agamis. “Cimahi agamis adalah Cimahi yang tetap berada di jalur yang benar. Dengan doa dan dukungan masyarakat, insyaallah kita wujudkan bersama,” tutupnya.

Achmad Syafei.

Paripurna DPRD Kota Cimahi, Tiga Raperda Strategis Berhasil Dirampungkan

Gempur News.com
-
0
Paripurna DPRD Kota Cimahi, Tiga Raperda Strategis Berhasil Dirampungkan

Cimahi,Rabu(04/03/2026)
Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi Terpantau Khidmat, Rabu (4/3/2026), Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, mewakili Wali Kota Cimahi Ngatiyana, menghadiri Rapat Paripurna dan Dialog Penyampaian serta Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap tiga prakarsa DPRD.

Rapat dihadiri Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiatmoko beserta 24 anggota DPRD dari total 45 anggota, unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dibuka dengan Pembacaan Doa
Dalam sambutannya, Wahyu Widiatmoko menyampaikan bahwa dari 45 anggota DPRD, sebanyak 24 anggota telah hadir sehingga kuorum terpenuhi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna resmi dibuka.

Sebelum memasuki agenda utama, pimpinan sidang mengajak seluruh hadirin mendoakan almarhum Tri Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-6, yang wafat pada 1 Maret 2026. Kepergian tokoh militer dan negarawan tersebut disebut sebagai kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Doa bersama dipanjatkan agar almarhum diampuni segala khilaf dan diterima amal ibadahnya.

Tiga Raperda Prakarsa DPRD Kota Cimahi,
Agenda utama rapat adalah penyampaian dan penjelasan Bapemperda terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa DPRD Kota Cimahi :

  1. Raperda tentang Rencana Aksi Ketahanan Keluarga
  2. Raperda tentang Rencana Aksi Pencegahan Konflik Sosial
  3. Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani

Juru Bicara Bapemperda, Ayis menjelaskan bahwa ketiga raperda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Menurutnya, ketahanan keluarga menjadi fondasi pembangunan manusia seutuhnya. Karena itu, diperlukan regulasi yang memuat arah kebijakan, strategi, serta fokus kegiatan prioritas agar program lintas sektor dapat terintegrasi dan terukur.

Sementara itu, raperda pencegahan konflik sosial dinilai penting sebagai respons atas dinamika sosial, ketimpangan pembangunan, dan potensi gesekan sosial. Regulasi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem deteksi dini, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta langkah penanganan konflik yang terstruktur.

Adapun raperda pemberdayaan dan perlindungan petani diarahkan untuk memperkuat posisi petani yang selama ini masih lemah dalam hal kepemilikan lahan, akses permodalan, sarana produksi, hingga pemasaran. Payung hukum ini diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku sektor pertanian di Kota Cimahi.

Pihak Eksekutif menyambut Positif Prakarsa Legislasi,
Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, menegaskan bahwa rapat paripurna merupakan wadah resmi DPRD dalam menyampaikan dan memaparkan rancangan peraturan daerah sebagai wujud nyata fungsi legislasi dan transparansi.

Ia menyampaikan apresiasi atas tiga prakarsa tersebut yang dinilai selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Terkait raperda pemberdayaan petani, Adhitia menilai meski Cimahi dikenal sebagai wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan pertanian, keberadaan petani tetap memiliki nilai strategis bagi ketahanan pangan lokal dan pelestarian lingkungan. Regulasi ini menjadi bentuk keberpihakan terhadap kemandirian sektor pertanian.

Pada raperda ketahanan keluarga, ia menekankan pentingnya penguatan institusi keluarga di tengah tantangan sosial, tekanan ekonomi, dan dampak digitalisasi. Dengan regulasi yang sistematis, program lintas perangkat daerah dapat terintegrasi demi mencegah persoalan sosial sejak dini.

Sementara itu, raperda pencegahan konflik sosial dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas wilayah. Menurutnya, kota yang aman dan harmonis tidak lahir secara kebetulan, melainkan melalui perencanaan matang, deteksi dini, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen membahas ketiga raperda ini secara konstruktif dan komprehensif bersama DPRD dengan menjunjung prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta kepentingan terbaik bagi masyarakat,” Tandasnya.

Achmad Syafei

Bergaya Khas Osing, Menteri KKP Tinjau Proges Kampung Nelayan Merah Putih Banyuwangi

Gempur News.com
-
0
Bergaya Khas Osing, Menteri KKP Tinjau Proges Kampung Nelayan Merah Putih Banyuwangi

BANYUWANGI | Gempurnews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, tinjau progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Lateng di kawasan pesisir plengsengan Ancol, Kelurahan Lateng, Banyuwangi, Selasa (3/3/2026). KNMP Lateng yang dibangun mengusung arsitektur Osing ini, akan menjadi kawasan kampung nelayan modern yang menjadi program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.

“Saya datang untuk melihat progres pembangunan Kampung Nelayan di Banyuwangi. Ini akan menjadi pusat hilirisasi langsung produk nelayan di sini,” kata Trenggono.

Didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Trenggono berkeliling lokasi untuk melihat langsung progres pembangunan KNMP Banyuwangi. Mulai bangunan pabrik es portable, musala, hingga berbagai fasilitas lainnya.

Enam unit bangunan utama mengadopsi arsitektur rumah adat Suku Osing, diperkaya ornamen batik khas Gajah Oling. Perpaduan antara sentuhan modern dan kearifan lokal itu memberi identitas kuat, sekaligus menegaskan karakter budaya Banyuwangi di kawasan pesisir. Trenggono mengaku senang dengan progres pembangunannya.

“Ini bagus banget. Desainnya khas, kualitas pekerjaannya juga bagus,” ujarnya.

KNMP Banyuwangi dilengkapi dengan dermaga sandar perahu, lokasi pendaratan ikan, balai pertemuan, pabrik es, serta unit pengolahan hasil laut. Bahkan juga disiapkan sebagai kawasan kuliner bahari baru.

“Sebentar lagi juga kita hadirkan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) di sini,” kata Trenggono.

Trenggono menjelaskan, KNMP Banyuwangi berbeda dengan lainnya. Kalau di beberapa wilayah lain lebih ke sarana penjualan hasil laut. Sementara di Banyuwangi lebih ke tematik hilir, selain menjadi sentra penjualan hasil laut juga menjadi sentra kuliner olahan laut.

“Istilahnya ini hilirisasi langsung. Hasil tangkapan nelayan langsung dibawa ke sini (KNMP) dan bisa langsung diolah menjadi berbagai macam kuliner. Model-model tematik ini bagus karena menggerakkan ekonomi di level bawah. Ada kombinasi antara produksi hasil perikanan dan kuliner,” kata Trenggono.

KNMP Banyuwangi bakal menambah daya tarik sentra kuliner olahan laut yang menjadi salah satu jujukan favorit wisatawan yang berkunjung ke kabupaten The Sunrise of Java tersebut.

Dalam kesempatan itu, Trenggono juga menyerahkan sejumlah bantuan, berdialog dengan para nelayan, serta menjanjikan akan memberikan bantuan kapal bagi para nelayan setempat.

Bupati Ipuk berterima kasih kepada pemerintah pusat yang menempatkan Banyuwangi sebagai salah satu dari 100 lokasi awal pengembangan kawasan nelayan terpadu di Indonesia.

“Hadirnya KNMP ini akan memperkuat ekosistem nelayan di sekitar pesisir Plengsengan. Harapannya ini akan menjadi pusat ekonomi baru yang bisa mengerek pendapat nelayan,” kata Ipuk.

Ipuk memastikan pengelolaan pusat kuliner tematik di kampung nelayan ini terus mendapatkan pendampingan dari pemkab.

“Semuanya harus berjalan sesuai SOP. Mulai kebersihan, kualitas makanan, tata kelola lingkungan tetap dalam pengawasan kami, sehingga tidak asal-asalan,” tambah Ipuk. (*)

Menteri KKP Tambah Fasilitas SPBN dan Bantuan Kapal untuk Nelayan Banyuwangi

Gempur News.com
-
0
Menteri KKP Tambah Fasilitas SPBN dan Bantuan Kapal untuk Nelayan Banyuwangi

BANYUWANGI | Gempurnews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono meninjau progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Lateng di kawasan pesisir Plengsengan Ancol, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Selasa (3/3/2026).

Didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Menteri KKP menyetujui penambahan fasilitas. Di antaranya menyetujui usulan nelayan terkait pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) serta bantuan unit kapal untuk mendukung aktivitas melaut.

“Nanti kita hadirkan SPBN di sini. Saya minta tolong Ibu Bupati Ipuk menyiapkan lahan untuk SPBN nelayan,” ujarnya.

Menteri menjelaskan, program SPBN tidak hanya direalisasikan di Banyuwangi, melainkan juga di seluruh Kampung Nelayan Merah Putih di Indonesia.

“Itu tidak hanya di Banyuwangi, tetapi di seluruh Kampung Nelayan Merah Putih akan kita pasang SPBN,” ujarnya.

Rencana tersebut telah dikoordinasikan dengan Pertamina serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi terkait alokasi kuota bahan bakar bagi nelayan.

“Nah, itu sudah kita bicarakan dengan Pertamina dan juga dengan BPH Migas terkait alokasi kuota yang diberikan kepada nelayan,” kata Trenggono.

Menteri turut berdialog bersama nelayan. Menteri menanyakan jumlah dan kapasitas kapal yang dimiliki. Diketahui, terdapat lebih dari 100 nelayan di kawasan tersebut, dengan mayoritas kapal berukuran kurang dari 1 Gross Tonnage (GT).

“Baik, nanti akan kita bantu kapal juga. Insya Allah tahun ini bisa direalisasikan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di sini,” kata Menteri KKP.

Sementara Bupati Ipuk mengaku siap mendukung dengan menyediakan lahan untuk pembangunan SPBN di kawasan KNMP.

“Kami sudah siapkan lahannya di sekitar KNMP, masih tersedia area yang bisa dimanfaatkan untuk SPBN nelayan,” ujarnya.

Ipuk menyambut baik dukungan Menteri KKP atas bantuan kapal bagi nelayan Banyuwangi. Ia berharap dukungan tersebut mampu mendorong produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

“Terimakasih Pak Menteri atas dukungannya. Semoga perhatian pak Menteri ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan membuat nelayan kita semakin sejahtera,” kata Ipuk.

Sebelumnya, Menteri KKP mengapresiasi pembangunan KNMP Banyuwangi karena memiliki desain dan penataan kawasan yang baik serta representatif.

Kawasan tersebut dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti pabrik es, dermaga, tempat sandar perahu, tempat pendaratan ikan, balai pertemuan, 20 kios, hingga unit pengolahan hasil perikanan. (*)

Bupati Ipuk Geber Beasiswa “Banyuwangi Progresif”, Prioritas Dokter Spesialis dan Jurusan Kesehatan

Gempur News.com
-
0
Bupati Ipuk Geber Beasiswa “Banyuwangi Progresif”, Prioritas Dokter Spesialis dan Jurusan Kesehatan

BANYUWANGI | Gempurnews.com – Memperkuat layanan publik utamanya di sektor kesehatan, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestandani menggeber beasiswa “Banyuwangi Progresif (B-Pro)” dengan prioritas dokter spesialis dan jurusan kesehatan. Meski demikian tetap dibuka untuk jurusan perkuliahan lainnya sesuai kebutuhan daerah.

Beasiswa Banyuwangi Progresif diberikan kepada mahasiswa on going minimal semester tiga. Pendaftaran beasiswa untuk perkuliahan tahun 2027, akan dibuka mulai April 2026.

“Program beasiswa ini membantu putra-putri Banyuwangi yang saat ini menempuh pendidikan tinggi, utamanya mereka yang kuliah di jurusan kesehatan dan kedokteran. Namun tetap ada untuk jurusan lainnya,” ujar Ipuk.

Ipuk mengatakan, beasiswa Banyuwangi Progresif untuk saat ini memang diprioritaskan pendidikan kesehatan utamanya dokter spesialis, karena melihat kebutuhan daerah.

Terdapat 12 jurusan untuk dokter spesialis yang ditawarkan. Di antaranya spesialis jantung, saraf, urologi, THT, orthopedi dan traumatology, penyakit dalam, fisik dan rehabilitasi, kedokteran jiwa, spesialis mata, bedah mulut dan maksilofasial, Dokter gigi spesialis konservasi gigi, Dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial.

“Melalui beasiswa ini diharapkan banyak dokter spesialis, yang akan mengiisi fasilitas kesehatan di Banyuwangi, untuk meningkatkan pelayananan kesehatan masyarakat,” kata Ipuk.

Selain dokter spesialis juga dibuka untuk jurusan kesehatan lainnya seperti apoteker, ahli gizi, ahli sanitasi, bidan, perawat.

“Khusus untuk bidan, perawat, dan apoteker, kami prioritaskan untuk mereka yang nantinya bersedia mengabdi di daerah terluar Banyuwangi. Untuk itu kami mengajak mahasiswa yang berasal dari daerah tersebut untuk mendaftar dan menjadi prioritas kami,” ujar Ipuk.

Beasiswa Progresif juga memberikan beasiswa pada mahasiswa teknologi produksi tanaman pangan, teknik dan infrastruktur, ekonomi kreatif dan pariwisata, Pendidikan, ilmu sosial.

Ditambahkan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Alfiyan, beasiswa Banyuwangi Progresif diperuntukkan untuk warga Banyuwangi. Nantinya setelah menyelesaikan pendidikan, mereka wajib mengabdi di Banyuwangi minimal dua kali masa pemberian beasiswa plus satu tahun.

“Untuk komponen beasiswanya terdiri atas uang kuliah tunggal (UKT), biaya hidup, biaya buku, riset, praktik. Pemberian beasiswa sejak lolos seleksi hingga lulus Pendidikan semester 12 untuk kedokteran, dan semester 8 untuk jurusan lainnya,” terang Alvian.

Jurusan Beasiswa Banyuwangi Progresif

Dokter Spesialis:
Spesialis Jantung
Spesialis Saraf
Spesialis Urologi
Spesialis THT
Spesialis Orthopedi dan Traumatologi
Spesialis Penyakit Dalam
Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
Spesialis Kedokteran Jiwa
Spesialis Mata
Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial
Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi
Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial

Jurusan Kesehatan:
Apoteker
Ahli gizi
Ahli Sanitasi
Bidan
Perawat

Jurusan Lainnya:
Teknologi produksi Tanaman Pangan
Teknik dan Infrastruktur
Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Pendidikan
Ilmu Sosial

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Paparkan 8 Prioritas Pembangunan Banyuwangi

Gempur News.com
-
0
Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Paparkan 8 Prioritas Pembangunan Banyuwangi

BANYUWANGI | Gempurnews.com – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (4/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Ipuk mengatakan, arah pembangunan Banyuwangi di tahun 2027 berfokus pada penguatan daya saing SDM, ekonomi berbasis hirilisasi, dan pariwisata berkelanjutan.

“Perencanaan penyusunan pembangunan daerah 2027 dihadapkan dalam situasi global yang tidak pasti. Konflik di Timur Tengah telah memicu gejolak ekonomi dunia. Berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia, mengganggu rantai pasok, serta tekanan inflasi,” kata Ipuk.

Isu strategis nasional juga menjadi perhatian. Di antaranya penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai respons terhadap ketidakpastian global dan perubahan iklim; percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan pengurangan stunting sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkualitas.

Kamudian transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan UMKM, dan digitalisasi sektor-sektor produktif; penguatan kualitas SDM melalui reformasi pendidikan dan layanan kesehatan yang merata; serta pengendalian inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Oleh karena itu, kami mengajak semuanya untuk melihat ke depan, menyikapi semua tantangan dan merubahnya menjadi peluang. Berupaya sekuat tenaga mencari solusi terbaik untuk menstimulasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi,” kata Ipuk.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Ipuk membeberkan 8 prioritas program yang akan dijalankan di 2027. Mulai peningkatan kualitas SDM; reformasi perlindungan sosial; transformasi ekonomi lokal, pariwisata berkelanjutan dan UMKM Naik Kelas; produktivitas pertanian.

“Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kita beri larangan mendirikan bangunan permanen di atas lahan sawah. Ini sejalan dengan swasembada pangan bapak Presiden,” kata Ipuk.

Sedangkan untuk penguatan SDM responsif, Pemkab meluncurkan ‘Banyuwangi Progresif’. Beasiswq ini difokuskan pada sektor kesehatan sebagai pondasi pembangunan SDM. Pemda juga menggelar KOINWANGI (Kompetisi Inovasi Kabupaten Banyuwangi) untuk menjaring talenta-talenta inovatif yang unggul.

Selain itu, bagian dari 8 program prioritas itu antara lain pembangunan infrastruktur berkelanjutan; digitalisasi layanan publik dan efektifitas efisien pengelolaan keuangan dartah; pengelolaan hidup yang parsitipatif dan ketahanan bencana; serta harmonisasi masyarakat dan kondusifitas wilayah.

“Untuk infrastruktur, kita akan tuntas-habiskan perbaikan jalan poros antar kecamatan. Keluhan terbesar rakyat hari ini adalah tentang infrastruktur. Kami akan fokuskan sisa kekuatan fiskal untuk menyambungkan urat nadi antar wilayah ini, rakyat bisa melintas dengan aman dan lancar,” tegas Ipuk.

Musrenbang RKPD 2026 diikuti secara luring maupun daring jajaran OPD, kepala desa, lurah, dan camat se-Banyuwangi. Turut hadir Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jatim Dydik Rudy Prasetya, Wakil Ketua DPRD, Wakapolresta Banyuwangi, Ketua MUI Banyuwangi, hingga lintas elemen masyarakat mulai perguruan tinggi, tokoh lintas agama, budayawan, termasuk pimpinan organisasi masyarakat.

Ipuk berpesan agar musyawarah tersebut dapat menghasilkan solusi terbaik untuk menyikapi berbagai isu penting nasional maupun provinsi, serta tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat Banyuwangi

“Semoga setiap langkah pembangunan yang kita rancang bersama diberi kemudahan, keberkahan, serta membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, hari ini dan di masa yang akan datang,” harap Ipuk. (*)

Satgas Pangan Polresta Banyuwangi Ingatkan Swalayan Tarik Produk Hampir Kedaluwarsa

Gempur News.com
-
0
Satgas Pangan Polresta Banyuwangi Ingatkan Swalayan Tarik Produk Hampir Kedaluwarsa

BANYUWANGI – Menjelang lebaran Idul Fitri, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur memberikan peringatan tegas kepada sejumlah pengelola swalayan untuk segera menarik produk pangan dan minuman yang mendekati masa expired atau kedaluwarsa.

Kasatreskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Lanang Teguh Pambudi melalui Kanit Harda Satreskrim, AKP Prasetya Wicaksono mengatakan hal tersebut menyusul hasil inspeksi mendadak (sidak) bahan pokok di sejumlah pusat perbelanjaan.

Sebelumnya, Satgas Pangan Polresta Banyuwangi Polda Jatim bersama instansi samping melakukan sidak untuk memastikan keamanan pangan untuk mengantisipasi peredaran makanan dan minuman yang telah kadaluwarsa.

“Selain pengecekan ketersediaan bahan pokok, kami juga memantau masa kadaluwarsa makanan ringan dan kue,” ujarnya, Rabu (4/3/26).

AKP Prasetya mengatakan sidak kali ini juga sebagai antisipasi gangguan kualitas dan ketersediaan bahan pangan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

AKP Prasetya mengimbau kepada masyarakat, khususnya di wilayah Banyuwangi, untuk tetap tenang terkait ketersediaan bahan pokok, dan melaporkan segala kejadian seperti adanya aktivitas penimbunan makanan dan lainya.

“Masyarakat juga bisa melaporkan, bila adanya penimbunan bahan pokok kepada pihak berwajib apabila mengetahuinya,”pungkasnya. (*)

SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

Gempur News.com
-
0
SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

CIMAHI, DISKOMINFO – Dalam rangka mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel Pemerintah Kota Cimahi melalui Inspektorat Kota Cimahi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara daring di Cimahi Command Center pada Selasa (03/03).

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira dalam sambutannya saat membuka sosialisasi tersebut mengingatkan bahwa dalam era tata kelola pemerintahan modern saat ini, birokrasi tidak lagi dituntut sekadar cepat, melainkan juga bersih, transparan, dan dapat dipercaya. Menurutnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1) Budaya Integritas, budaya tidak pernah terwujud jika dalam bekerja masih berorientasi pada administratif saja; 2) Meningkatkan Inovasi, bagaimana agar kita dapat berinovasi khususnya dalam pelayanan publik yang berangkat dari permasalahan dan menciptakan inovasi untuk penyelesaiannya; dan 3) Memberikan keyakinan pada masyarakat dari inovasi melalui publikasi aktif.
Masyarakat saat ini lebih kritis, sadar haknya, dan berani menilai kinerja pemerintah secara terbuka, sehingga realitas ini menuntut kita untuk mampu merubah budaya kerja dan tidak lagi bertahan dengan pola lama. Pemerintah harus berani membangun sistem yang kuat, menegakkan budaya kerja yang jujur, dan memastikan setiap pelayanan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) harus ada inovasi, atau merumuskan sebuah model yang sifatnya spesifik sesuai unit kerja masing-masing yang dapat memenuhi kebutuhan publik, sehingga masyarakat semakin bahagia dan semakin sejahtera” ucapnya.
Sementara itu Inspektur Kota Cimahi Risnandar dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman seluruh unit kerja mengenai kebijakan dan mekanisme pembangunan zona integritas, menguatkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya budaya kerja yang berintegritas di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi sekaligus mendorong unit kerja memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Sebelumnya tiga unit kerja (OPD) Pemerintah Kota Cimahi pada penilaian Tahun 2025 telah berhasil meraih predikat WBK, yaitu: Diskominfo, Disdukcapil, dan Kecamatan Cimahi Selatan.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut Canggih Hangga Wicaksono, S.St. dan Sely Kurniawan, S.A.P., dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Achmad Syafei

Tak Perlu Takut Melapor, Sipropam Polres Bangkalan Sosialisasikan QR Code Dumas

Gempur News.com
-
0
Tak Perlu Takut Melapor, Sipropam Polres Bangkalan Sosialisasikan QR Code Dumas

Bangkalan – Komitmen terciptanya institusi yang semakin profesional, bersih, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat, Sipropam Polres Bangkalan menggelar kegiatan Sosialisasi QR Code Dumas Online Divpropam Polri di Terminal Bangkalan.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Plt Kasipropam Polres Bangkalan IPDA Rezaki Ana Mustaqim, S.H., M.H., bersama Anggota Sipropam dengan menyasar masyarakat yang beraktivitas di area terminal.

Lebih lanjut, IPDA Rezaki menjelaskan bahwa pemilihan lokasi Terminal Bangkalan sebagai titik sosialisasi bukan tanpa alasan.

“Terminal merupakan ruang publik yang setiap hari bersentuhan langsung dengan dinamika masyarakat lapangan, seperti sopir angkutan umum, kernet, pedagang, dan para penumpang. Di sinilah interaksi antara anggota Polri dan masyarakat sering terjadi. Karena itu, kami ingin memastikan masyarakat yang berada di garda terdepan aktivitas publik memahami haknya untuk melapor apabila menemukan adanya penyimpangan,” ujarnya.

Dalam keterangannya, IPDA Rezaki menegaskan bahwa inovasi QR Code Dumas Online ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan laporan atau aduan terkait pelanggaran anggota Polri secara cepat, transparan, dan akuntabel.

“Melalui QR Code Dumas Online ini, masyarakat tidak perlu lagi ragu atau kesulitan untuk melapor. Cukup dengan memindai kode QR yang telah kami sediakan, laporan bisa langsung tersampaikan secara resmi. Identitas pelapor kami jamin kerahasiaannya, dan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. Ini bagian dari komitmen kami untuk terus berbenah dan menjadi lebih baik. Jangan menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya di media sosial. Jika ada dugaan pelanggaran, laporkan melalui saluran resmi agar dapat diproses secara profesional,” imbuhnya.

Lebih dari sekadar sosialisasi, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog antara aparat dan masyarakat. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, serta harapan terkait pelayanan kepolisian di lapangan. Suasana berlangsung interaktif dan penuh keterbukaan.

Menurut IPDA Rezaki, kehadiran Dumas Online bukan sekadar inovasi digital, tetapi menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan institusi kepolisian.

“Apabila kegiatan serupa terus digelar di berbagai titik strategis, bukan tidak mungkin QR Code Dumas Online akan menjadi salah satu terobosan paling efektif dalam mendorong budaya melapor serta memperkuat pengawasan internal kepolisian. Pengawasan terhadap Polri bukan hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya QR Code Dumas Online ini, kami ingin membangun budaya melapor yang sehat, sehingga institusi Polri semakin profesional, bersih, dan dipercaya publik,” pungkasnya.

(tan)

Panen 150 Kg Kangkung, Lapas Batam Wujudkan Ketahanan Pangan dan Dukung Asta Cita Presiden

Gempur News.com
-
0
Panen 150 Kg Kangkung, Lapas Batam Wujudkan Ketahanan Pangan dan Dukung Asta Cita Presiden

Batam – Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden serta Program Aksi Ketahanan Pangan yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam melaksanakan kegiatan Panen Sayur Kangkung hasil program kegiatan kerja, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di area brandgang Lapas Kelas IIA Batam ini dimulai pukul 10.00 WIB hingga 11.00 WIB. Panen tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Batam dan dihadiri oleh Kasi Kegiatan Kerja, Kasi Administrasi Kamtib, Kasi Binadik, Kasubsi Bimker Lolahasja, Kasubsi Sarana Kerja, staf pelaksana, serta warga binaan yang tergabung sebagai tamping perkebunan.

Sebanyak 150 kilogram sayur kangkung berhasil dipanen dalam kegiatan tersebut. Hasil panen ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang secara konsisten dilaksanakan oleh Lapas Batam melalui kegiatan kerja produktif di bidang pertanian.

Kepala Lapas Kelas IIA Batam dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar panen hasil kebun, tetapi juga wujud nyata pembinaan kemandirian bagi warga binaan. “Program ketahanan pangan ini menjadi bentuk kontribusi kami dalam mendukung Asta Cita Presiden serta Program Aksi Ketahanan Pangan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain meningkatkan keterampilan warga binaan, hasilnya juga memberikan manfaat langsung,” ujarnya.

Hasil panen kangkung selanjutnya didistribusikan kepada pihak ketiga untuk diolah menjadi bahan makanan yang nantinya dapat dinikmati oleh warga binaan. Sebagian hasil panen juga diperuntukkan bagi tamu undangan sebagai bentuk apresiasi dan transparansi hasil kegiatan kerja.
Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Batam terus berkomitmen menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, dan selaras dengan program strategis nasional, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kualitas pembinaan di lingkungan pemasyarakatan di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.(Gokkon)

1...969798...2,449Page 97 of 2,449