BANYUWANGI–Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, patut berbangga. hasil kerja dan sinergi segenap perangkat daerah bersama elemen masyarakatnya mampu membawa Banyuwangi kepuncak prestasinya. Meraih peringkat pertama dan ditetapkan sebagai kabupaten/kota dengan kinerja terbaik di Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri, merupakan harga yang pantas untuk sebuah perjuangan panjang.
Bupati Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya juga memaparkan bagaimana tahap demi tahap perjuangan pemerintah kabupaten Banyuwangi guna menjadi lebih baik.
”Ujung dari pembenahan-pembenahan yang dilakukan di Banyuwangi tentu bukan penghargaan. Tapi setidaknya, hasil evaluasi kinerja Pemkab Banyuwangi yang terus menanjak. Yakni pada 2010 di posisi 156 dari seluruh daerah di Tanah Air, meningkat ke posisi 20 pada 2015, lalu 2016 di posisi 16, pada 2017 di posisi keenam, hingga 2018 di rangking empat.
”Alhamdulillah, setiap tahun peringkat kinerja terus meningkat. Tahun ini bisa peringkat pertama. Hal ini menunjukkan program yang kami susun tidak hanya berkutat pada rutinitas, tapi juga inovasi dengan kinerja yang terukur,” tutur Abdullah Azwar Anas.
Dampak kinerja dan program pembangunan terhadap perekonomian warga Banyuwangi pun, dia nilai cukup positif. Banyaknya lapangan kerja baru hingga Keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan ke 7,52 persen, padahal sebelumnya selalu di atas dua digit. Pendapatan per kapita warga melonjak dari Rp 20 juta menjadi Rp 51,80 juta per orang per tahun. PDRB juga terus naik dari sebelumnya Rp 32,46 triliun menjadi Rp 83,61 triliun.
”saya melihat kinerja Banyuwangi berjalan terukur. Banyuwangi juga sukses menyinergikan program pembangunan dengan program provinsi dan Nawacita Nasional,” kata Direktur Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Akbar Ali.
Menurutnya, berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kementerian Dalam Negeri untuk Tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Banyuwangi yang ditetapkan meraih status sangat tinggi. Evaluasi itu dilakukan Kemendagri sebagai proses pemantauan dan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Evaluasi dilakukan pada 541 kabupaten/kota se-Indonesia.
”Pemkab Banyuwangi meraih nilai skor tertinggi 3,5592,” ujar Akbar Ali.
Menurutnya, evaluasi LPPD dilakukan pada enam urusan pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, PUPR, pertanian, pariwisata, hingga urusan penanganan kemiskinan. Dari enam indikator itu, lanjut dia, dirinci lagi lebih detail menjadi 800 lebih indikator kinerja daerah yang menjadi poin penilaian.
Penilaian kinerja yang tinggi juga menunjukkan Banyuwangi mampu melaksanakan reformasi birokrasi, baik aspek reorientasi, reorganisasi, maupun restrukturisasi. ”Intinya Pemkab Banyuwangi sudah berada di rel good governance yang benar,” ucap Akbar Ali. (sig)
