PASURUAN – Pelaksanaan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh petugas di wilayah Kraton Pasuruan Jawa Timur, dituding LSM Penjara Indonesia terkesan tebang pilih.
Pasalnya, tidak semua kegiatan hajatan yang di tindak atau di bubarkan, sehingga terkesan tebang pilih menjadikan imit untung rugi dari masyarakat yang kurang baik.
Keluhan terkait penegakan aturan yang dianggap tebang pilih tersebut disampaikan oleh Abdul Muin, Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kota Pasuruan. Pihaknya menyayangkan adanya petugas yang tak tegas menegakkan aturan dari pemerintah.
“Harusnya pelaksanaan PPKM di wilayah Kraton itu sesuai standart operasional, dan tidak tebang pilih, ” ungkapnya, Senin (02/08/2021).
Ia berharap PPKM di wilayah Kraton dapat berjalan efektif membatasi mobilitas warga, dan tidak mengundang kerumunan, sehingga hal itu tidak menimbulkan pertanyaan masyarakat.
“Kami menyayangkan tindakan petugas jika sampai ada dugaan permainan melakukan tebang pilih dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
Dalam menanggapi keluhan yang diperoleh dari masyarakat wilayah setempat, LSM Penjara Indonesia Kabupaten Pasuruan kemudian meminta audensi tingkat kecamatan terkait penertiban Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Terus terang kami mendukung aturan PPKM, akan tetapi harus adil. Kalau memang tidak di ijinkan melaksanakan hajatan, ya harus semua tanpa di pilih pilih, kasihan masyarakat. Selain itu, petugas jangan sakleg,” kata Abd Muin.
Sementara Saiful, DPC LSM Penjara Kota Pasuruan juga mempertanyakan, kenapa hanya di Desa Dompo yang di bubarkan, sedangkan dilain desa di biarkan, malah di jaga linmas sampai acara hajatan selesai.
“Kami minta masyarakat diperlakukan yang sama oleh petugas. Harapan kami setiap ada kegiatan kalau memang melanggar aturan siapaun harus di tegur atau di tindak, biar di nilai masyarakat tetap baik,” ungkap Saiful.
Sedangkan Camat Kraton, Munip selaku ketua gugus covid yang bertanggung jawab penuh diwilayah Kraton Pasuruan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan penerapan PPKM di wilayahnya.
“Kita sudah meakukan sesuai aturan Kemendagri, yang mana kita sudah lakukan sosialisasi dan mengundang semua Kepala Desa di seluruh Kecamatan Kraton ini kok,” jelas Munir.
Dengan begitu, masih kata dia, agar informasi aturan tersebut sampai ke masyarakat supaya masyarakat semua tahu dan tidak membuat acara di masa PPKM.
“Kami tetap tidak mengijinkan apalagi yang menimbulkan kerumunan, mengingat petugas jumlahnya terbatas,” pungkasnya. (tofa )
