Bondowoso – Penyaluran bantuan pangan tahun 2024 mulai disalurkan oleh Bulog Sub Divre Bondowoso di Gudang Bulog Kembang, Kamis (1/2/2024).
Launching tersebut ditandai pelepasan 4 truk pengangkut beras ke desa-desa, yang akan dibagikan kepada 117.695 penerima bantuan beras (PBB), masing-masing 10 Kg.
Pj Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto sebelum melepas truk penyalur bantuan pangan, juga mengecek ketersediaan stok beras di gudang Bulog.
Pj Bupati mengatakan, bantuan pangan ini merupakan bantuan beras sebanyak 10 Kg per keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan. Diharapkan ini dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam menghadapi tingginya harga bahan pokok,”ungkap Pj Bupati.
“Kami berharap bantuan ini bisa meringankan kebutuhan masyarakat penerima bantuan, mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan warga kurang mampu,” jekasnya.
Bantuan ini, jelas Bambang, murni bantuan dari pemerintah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, tidak ada kaitannya dengan politik.
“Kami akan bentuk tim bersama Bulog, untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan ini,” tegas Pj Bupati.
Sementara itu, Kepala Bulog Sub Divre Bondowoso, Hesti Retno Kusumastuti, menjelaskan, Bulog saat ini hanya operator untuk menyalurkan beras bantuan. Sedangkan regulatornya adalah Bappenas.
“Bappenas menginstruksikan ke Bulog, untuk menyalurkan bantuan pangan. Jadi data penerimanya bukan dari kami dan kita cocokkan datanya dengan Pemkab Bondowoso untuk verifikasi dan validasi datanya,” ujarnya.
Data penerima bantuan merupakan data yang telah diverifikasi dan validasi oleh Pemkab sesuai dengan P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ).
“Ternyata datanya ada yang sedikit berbeda. Karena ada 5 kategori penerima. Kalau ada dispute data di lapangan, maka bisa digantikan oleh data P3KE yang sudah mendapat SK dari bupati, sebagai data cadangan,” jelasnya.
Bedanya, proses penyaluran bantuan yang awalnya harus verifikasi dan validasi data dulu, tapi saat ini Bappenas menginstruksikan untuk menyalurkan bantuan terlebih dahulu.
“Awalnya verval data kita clear, baru dijalankan. Sekarang kita dapat instruksi data Kemenko dijalankan dulu, pada saat di lapangan ada dispute data itu langsung digantikan. Itu sesuai dengan petunjuk teknis dari Bappenas,” pungkasnya.
(dar)
